WUIHH CERDASNYA PRESIDENKU...🤔 (Jebakan Gagal Para "korban" TWK)

 WUIHH CERDASNYA PRESIDENKU...🤔

(Jebakan Gagal Para "korban" TWK)

.

Bagi anda yang pernah menonton Film aksi berjudul "In the Line of Fire" yang dibintangi deretan aktor kenamaan Hollywood seperti Clint Eastwood, John Malkovich, dan Rene Russo, anda pasti paham bagaimana menjadi seorang pengawal Presiden.

Di Indonesia, pekerjaan itu dilakukan oleh Pasukan Pengamaman Presiden. Sama dengan Frank Horrigan (Clint Eastwood) yang siap menjadi tameng hidup bagi sang Presiden, pengawal pribadi Presiden Jokowi pun akan bertindak dengan cara demikian.

Itu cerita ketika terkait dengan keselamatan jiwa atau fisik sang Presiden. Bagaimana bila keselamatan Presiden terkait dalam hal kebijakan?

Biasanya, orang terdekat sang Presidenlah yang akan mengambil posisi itu. Orang yang sangat dipercaya oleh Presiden dan biasanya duduk pada posisi setingkat menteri yang akan siap menjadi tameng kebijakan baik dan buruk Presiden. Pada semua jenis kebijakannya.

Itu lebih bersifat politis. Itu seperti tameng hidup Presiden pada semua kebijakan atau prosedural jalannya pemerintahan maupun keseharian sang Presiden. 

Presiden tak boleh terlihat salah adalah bagian dari sistem pemerintahan di mana pun sebuah negara hadir. Selalu ada lapis berlapis sebuah sistem dibuat demi kondisi itu. Tidak selalu tentang kepeleset Presiden pada langkah salah semata, terkadang itu pun terjadi karena sebab jebak menjebak dari lawan politiknya. Sekali lagi, itu dalam segala hal.

Terkait rencana pemecatan 57 anggota KPK yang tak lolos TWK dan akan mulai berlaku pada 30 September 2021, kabar mengejutkan datang dari Kapolri. Kapolri mengumumkan  bahwa Polri siap menerima 56 diantaranya menjadi ASN pada Bareskrim Mabes Polri.

Ramai publik berteriak marah maupun mendukung segera terdengar. Publik yang sangat cepat tampak berungkap marah berkata bahwa Kapolri yang satu ini sering melakukan blunder. Tak punya unsur ketegasan bahkan plin plan. 

Sekaligus, itu adalah bentuk kebijakan Kapolri yang sangat mungkin hanya akan menjerumuskan Presiden. Itu juga terkesan tak segaris dengan niat baik Ketua KPK yang telah rela menjadi bulan-bulanan massa terkait TWK yang telah dilakukannya. 

Suara terdengar mendukung dengan nada simpatik justru berasal dari para pejabat. Tak sedikit suara itu keluar dari Senayan yakni para anggota Parlemen hingga Menkopolhukam Mahfud MD.

"Tapi bukankah benar adanya tindakan Kapolri justru tampak seperti meludahi kebijakan Ketua KPK?"

Itu jelas kamar yang berbeda. Apa yang dilakukan oleh KPK adalah terkait alih status dan telah dibenarkan secara hukum oleh MK maupun MA. uji materi yang diajukan oleh karyawan tak lolos TWK itu telah ditolak.

Sementara pada sisi Kapolri, itu terhubung dengan seolah bagaimana kondusifitas negara ini menjadi salah satu rujukannya. Lagipula, bukankah para tak lolos TWK itu adalah aset yang memiliki kapasitas kebih dari cukup untuk dipekerjakan oleh Kapolri demi progresifitas Polri menangani korupsi? Itu bisa menjadi alasan logis yang mudah diterima semua pihak.

Yang jelas, posisi mereka bila nanti diterima, bukan menjadi penyidik. Polri tak kenal istilah sipil yang dilibatkan pada proses penyelidikan dan penyidikan. Apakah kemudian harus melalui tes wawasan kebangsaan lagi sebagai syarat menjadi ASN, itu cerita lain lagi.

Apapun yang dilakukan Kapolri tak ada terkait untung rugi bagi KPK apalagi meludahi. KPK melalui keputusan MK dan MA dianggap tak melanggar hukum manakala memecat 57 orang yang tak dikehendakinya bekerja pada institusi itu. 

Bukankah siapa pun yang dipecat, bukan lagi urusan KPK? Jadi, siapa pun ingin mengambil barang reject itu, adakah ludah meludah layak kita perdebatkan?

Tak ada peristiwa logis dapat kita buat terkait sebagai menghina apalagi meludahi manakala barang yang tak lagi terpakai akan diambil siapa pun.

"Iya..,tapi kenapa Kapolri justru menerima mereka yang tak memiliki jiwa kebangsaan? Apakah itu tak justru memindahkan masalah?"

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ucap Jokowi seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 17 Mei 2021 tak lama setelah KPK mengumumkan  hasil TWK tersebut.

Itu adalah sikap dasar Presiden. Jokowi tak ingin kebijakan negara harus mengorbankan pihak-pihak tertentu. Termasuk 75 orang tak lolos TWK KPK yang dikemudian hari 18 diantaranya dapat diterima kembali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Putusan MK No 34/PUU-XIX/2021 yang menolak gugatan uji materi yang diajukan Muh Yusuf Sahide selaku Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia ini memang mengunci kemungkinan pegawai KPK diloloskan sebagai ASN karena MK menilai tindakan KPK sebagai lembaga yang melakukan tes sudah konsitusional.

MK menyatakan bahwa Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku bukan hanya bagi pegawai KPK yang tidak lolos TWK, melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK, atau tidak bersifat diskriminasi sehingga tetap konstitusional.

Namun pada Putusan MK yang kedua yakni Nomor 70/PUU-XVII/2019 ternyata berbicara tentang hal yang tak jauh dari sikap dasar Presiden. Dalam putusannya MK juga tidak membolehkan seseorang dirugikan haknya oleh aturan baru meski aturan baru tersebut dikeluarkan dengan benar. 

Dengan kata lain, bukankah bila mereka yang dipecat dan "dirugikan" seperti dalam kasus 75 karyawan KPK itu tanpa memperhatikan unsur lain yang juga harus menjadi pertimbangan pemerintah justru telah membuat hukum seolah jadi tidak pasti dan tidak adil?

Bukankah itu adalah seperti perintah MK pada pemerintah untuk berlaku adil?

Dan maka Kapolri pada Jumat 24 September 2021 berinisiatif mengambil beban Presiden. Jendral Listyo Sigit melakukan manuver smart demi menjaga marwah Presiden atas sikap dasarnya yang tak ingin memecat siapa pun tetap dapat terwujud.

Berita bahwa Kapolri bersurat pada Presiden pada Jumat 24 September itu dijawab dalam kilat oleh Presiden pada Senin 27 September 2021.  Hanya butuh jeda 2 hari, itu pun karena terhambat sabtu dan minggu bukan?

Isi suratnya adalah ingin mengambil 56 orang yang tak lolos TWK dan akan dipekerjakan pada institusi Kepolisian Republik Indonesia. Itu jelas tentang kepekaan seorang Listyo Sigit Prabowo yang sangat mengenal Presidennya dan sehingga dia tahu kapan harus menyediakan diri menjadi tameng sekaligus mengambill beban Presiden. 

Bahwa kemudian dia dianggap seolah justru telah meludahi KPK, itulah makna seorang Listyo Sigit hadir. 

"Koq cuma 56? Bukankah semuanya ada 57? Trus yang satu orang gimana dong?"

Masa saya harus pura-pura batuk dulu untuk menjawabnya?😉

Bahwa kabar yang kini terdengar pada 56 orang itu terkesan sengaja menampakkan tarik ulur ketika menjawab mau tidaknya mereka menjadi ASN di Kepolisian, itu wilayah yang sepertinya memang sengaja mereka tarik menjadi sangat politis. Kesungguhan mereka dalam ingin mendapat pekerjaan tak sehebat lapar mereka mencari panggung.

Bola kini ada pada mereka. Tindakan Kapolri mengembalikan bola liar benar-benar tak pernah mereka prediksi dan kini membuat mereka terkejut. Mereka sama sekali tak pernah menyangka bahwa posisi seperti ini dapat langsung berbalik justru pada menit-menit terakhir. Mereka telah masuk pada jebakan yang mereka buat sendiri.

Alasan yang selama ini mereka bangun bahwa Presiden seolah abai dan diam terhadap nasib mereka kini tak mungkin lagi menjadi isu dapat mereka jual. Posisi politik Presiden justru kini semakin terlihat kuat karena apa yang menjadi kekhawatiran banyak pihak bahwa 56 orang tersebut terlantar dan kemudian menggunakan isu itu sebagai panggung politik terjawab sudah. 

Melalui Kapolri, Presiden telah menyediakan apa yang mereka minta. Soal mereka suka atau tidak suka menjadi pegawai di sana, mau terima atau tidak untuk bekerja di bawah atap Kepolisian, itu bukan lagi esensial sebagai hal yang harus menjadi topik.

Pada menit-menit terkahir Kapolri dan Presiden justru telah menampakkan kapasitas yang luar biasa hebat dalam mengolah isu politik yang tak mudah dibaca oleh banyak pihak dan terkesan telah membuatnya terpojok dalam posisi serba salah. Rencana demo dan cibiran  massal yang telah mereka persiapkan kini seolah tak lagi memiliki tempat yang layak untuk mereka pijakkan. 

Adakah ini adalah strategi luar biasa cerdas seorang Jokowi yang mampu dibaca dengan baik oleh Kapolri dan kemudian duet ini seolah telah mengunci semua gerak mereka, biarlah itu menjadi rahasia pak Jokowi dan pak Listyo Sigit.

Yang jelas, protes mereka dengan alasan menunggu jawaban Presiden hingga membuat tenda sebagai kantor KPK tandingan tak lagi memerlukan jawab lebih jauh. Presiden telah menyetujui surat Kapolri. 

Secara politis Jokowi telah membuktikan janji yang pernah dia ucapkan dengan memberi jalan pada mereka yang selalu berteriak telah kehilangan pekerjaan karena kebijakan pemerintahannya. Negara tetap hadir pada kasus mereka. 

Soal mereka akan terima atau tidak, itu hanya akan menyisakan alur cerita yang mudah ditebak. Tak pantas bagi siapa pun yang lapar dan haus membuang makanan yang diberikan padanya. Tak harus tentang apa menunya kan? 

Mereka tidak dalam posisi menentukan dan memilih apa jenis pekerjaan yang akan disediakan oleh pak Kapolri. Dan yang jelas, Polri berhak tak menerima salah satu dari 57 itu dan maka Listyo Sigit hanya menyebut jumlah 56 saja. 

Bukankah salah satu dari mereka itu adalah orang yang dengan kesadaraannya pernah mengundurkan diri dari institusi Kepolisian Republik Indonesia? Siapa pun berhak tak menerima balik dia yang pernah pergi demi memilih pasangannya yang lain. Pun institusi Kepolisian.

"Jadi pak Kapolri tak justru membuat blunder?"

Adakah seorang yang memberikan dirinya menjadi tameng hidup bagi atasannya harus kita maki? Jendral Listyo Sigit Prabowo dalam film In The Line of Fire adalah Frank Horrigan (Clint Eastwood). Dia adalah pahlawan meski pada awalnya tampak sangat meragukan.

.

.

RAHAYU

.

Karto Bugel