#Repost
///@detikcom: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Serupa dengan Edi, PDI-Perjuangan juga meminta Anies membaca aturan sebelum berbicara.
Gilbert mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 bukan untuk mengganjal Anies melainkan sesuai aturan dalam undang-undang. Sehingga dampak yang dirasakan dari jadwal ini dinilai dirasakan seluruh kepala daerah.
"Berbohong karena menyebutkan pemilu serentak 2024 dibuat untuk mengganjal Anies. Anies sendiri menjabat 2017-22, sedangkan UU 10 tahun 2016 dibuat sebelum kampanye DKI dimulai," tuturnya.
"Artinya siapa pun Gubernur se Indonesia, dan Bupati/Walikota terkena dampaknya pemilu serentak 2024. Pilkada 2020 yang juga serentak 270 daerah hanya menjabat 4 tahun," kata Gilbert.
0 Comments:
Posting Komentar