Tampilkan postingan dengan label Njoto. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Njoto. Tampilkan semua postingan

Selasa, 06 Oktober 2009

Politbiro PKI, Njoto, dan G30S

Oleh: John Roosa

SELAMA 32 tahun berkuasa, rezim Soeharto menggunakan segala macam propaganda untuk mengindoktrinasi rakyat bahwa PKI lah yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa G30S. Sampai hari ini, buku-buku pelajaran dilarang dan dibakar karena menuliskan G30S, bukan G30S/PKI. Tapi apa artinya mengatakan PKI yang bertanggung jawab?

Apakah itu berarti bahwa tiga juta anggota partai itu bertanggung jawab semua? Jelas tidak. G30S itu merupakan aksi konspirasi; ia diorganisasi secara rahasia. Ia berhasil menculik dan membunuh enam orang jenderal karena ia berhasil mencapai unsur kejutan. Orang tidak bisa membayangkan tiga juta orang Indonesia diberi tahu sebelumnya mengenai rencana itu, lalu bisa menjaga kerahasiaannya.

Namun entah bagaimana juga Soeharto menyalahkan mereka. Tentara memimpin penangkapan massal sekitar 1,5 juta orang dengan tuduhan terlibat dalam G30S. Sebuah penerbitan Lemhannas pada 1969 yang dipakai dalam kursus yang diselenggarakan lembaga itu bagi para pejabat negara memuat pertanyaan: "Apakah setiap anggota PKI tentu terlibat dalam G30S/PKI?" Jawabannya, sudah pasti, ya: "Setiap orang berkewajiban melaporkan pada penguasa bila ia mengetahui bahwa suatu kejahatan akan dilakukan."

Demikianlah, setiap anggota PKI bertanggung jawab karena mereka tahu sebelumnya mengenai bakal dilakukannya tindakan kejahatan itu, tapi tidak memberitahukannya kepada aparat pemerintah. Argumentasi semacam ini tidak masuk akal mengingat bahwa Soehartolah yang telah diberi tahu sebelumnya mengenai bakal terjadinya tindakan itu, bukan tiga juta anggota partai itu.

Patut dicatat bahwa buku putih mengenai G30S yang diterbitkan rezim Soeharto tidak mengklaim bahwa semua anggota partai diberi tahu sebelumnya mengenai aksi yang akan dilakukan itu. Laporan resmi yang diterbitkan pada 1994 itu mengklaim bahwa Politbiro PKI memutuskan dilancarkannya G30S dan kemudian menggunakan jaringan rahasia partai di dalam tubuh militer, Biro Khusus, untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Versi peristiwa seperti ini setidak-tidaknya tampak masuk akal, berbeda dengan klaim yang menyatakan bahwa setiap anggota partai ikut serta. Tapi ada beberapa masalah dengan versi semacam ini. Buku putih itu tidak konsisten. Judul bagian yang membahas persoalan ini berbunyi: "Keputusan CC [Comite Central] PKI untuk Melancarkan Gerakan Perebutan Kekuasaan." Namun isinya cuma mengatakan keputusan itu dibuat oleh Politbiro (yang beranggotakan sekitar 12 orang). Comite Central itu seluruhnya beranggotakan 85 orang. Sulit mempercayai suatu badan dengan anggota sebanyak itu bisa membahas rencana G30S itu atau bahkan diberi tahu mengenai rencana itu sendiri. Mayjen Parman, kepala intelijen angkatan darat yang dibunuh G30S, mempunyai mata-mata di markas PKI. Jika setiap anggota CC tahu mengenai G30S, Parman juga pasti tahu-dan dapat mencegahnya.

Masalah lainnya dengan buku putih itu adalah ia tidak mengutip sumber dari informasi yang diperolehnya. Pembaca tidak diberi tahu di mana penulis memperoleh informasi mengenai pengambilan keputusan internal tingkat tinggi partai itu. Pada akhir 1965, tentara diam-diam telah menangkap dan mengeksekusi banyak pemimpin PKI yang duduk dalam Politbiro: Aidit, Lukman, Njoto, dan Sakirman. Tentara membunuh seorang lagi pada 1968: Oloan Hutapea. Anggota Politbiro yang selamat dan sempat berbicara atau menulis (Sudisman, Njono, Munir, Peris Pardede, dan lain-lain) memberikan keterangan yang berbeda-beda mengenai apa yang telah terjadi. Sebagian besar tidak berbicara apa-apa mengenai keputusan Politbiro. Keterangan dalam buku putih mengenai Politbiro itu tidak bisa dipercaya karena tidak memberikan evaluasi yang kritis mengenai sumber-sumber informasinya.

Pernyataan yang paling dapat dipercaya dari seorang anggota Politbiro yang berhasil menyelamatkan diri adalah pidato "Uraian Tanggung Jawab" yang disampaikan Sudisman di depan mahkamah yang mengadilinya pada 1967. Dengan "yang dapat dipercaya", saya tidak mengartikannya sebagai "benar"; saya mengartikannya sebagai "mungkin benar". Pernyataan yang dibuat Sudisman itu tidak dibuat di bawah tekanan. Ia tahu bahwa ia bakal dihukum mati dan ia menghadapi kematian itu dengan gagah berani.

Berbeda dengan beberapa pemimpin PKI lainnya, ia tidak berupaya memberikan keterangan yang menyenangkan tentara dengan harapan supaya diperlakukan dengan baik. Bukannya melakukan pembelaan diri dan membantah tuduhan atas dirinya serta memohon ampunan dari pengadilan, ia menulis suatu pesan yang ditujukan kepada para pendukung partai. Sebagai satu-satunya pemimpin senior partai yang berhasil menyelamatkan diri, ia ingin memikul tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan "oknum-oknum partai" yang sebenarnya terlibat dalam G30S.

Sudisman mengakui ia memang terlibat dalam G30S sebagai individu pemimpin, tapi partai secara keseluruhan sama sekali tidak pernah diberi tahu sebelumnya mengenai aksi yang akan dilakukan: "Tokoh-tokoh PKI, termasuk saya sendiri, terlibat dalam G30S, tetapi PKI sebagai partai tidak terlibat dalam G30S."

Ia mengatakan bahwa anggota PKI bersikap pasif setelah terjadinya G30S justru karena mereka sama sekali tidak diberi tahu mengenai aksi yang akan dilakukan itu. Karena mereka tidak melawan pembersihan yang dilakukan tentara, mereka "menjadi korban pembunuhan massal". Semua ini tidak bakal terjadi "jika PKI mempersiapkan dan disiapkan untuk G30. "Ia memprotes praktek penangkapan yang dilakukan tentara terhadap keluarga-keluarga PKI yang bahkan tidak terlibat dalam urusan partai, apalagi dalam G30S: "Apakah dosa Nyonya Njoto bersama anak-anaknya... sampai dijebloskan di tahanan sel Kodim Budi Kemulyaan?"

Sudisman tidak memberikan keterangan yang terperinci mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan Politbiro. Ia hanya menyebutkan Aidit mengatakan kepada Politbiro bahwa beberapa "perwira maju" sedang mempersiapkan aksi untuk mencegah kup oleh Dewan Jenderal. Implikasinya adalah Politbiro memberikan wewenang kepada beberapa di antara para anggotanya, seperti Aidit, Njono, dan Sudisman, untuk membantu aksi yang akan dilakukan perwira-perwira militer itu. Tokoh-tokoh PKI ini tidak memimpin aksi itu, demikian menurut Sudisman. Mereka cuma memainkan peran pendukung.

Keterangan paling terperinci mengenai pengambilan keputusan Politbiro ini ditulis oleh Iskandar Subekti, yang saat itu menjabat panitera dalam Politbiro. Ketika menjalani hukuman dalam penjara Cipinang pada akhir 1980-an, Subekti menulis apa yang diketahuinya mengenai diskusi yang diadakan Politbiro mengenai rencana G30S. Subekti menulis dokumen ini untuk pimpinan partai yang berhasil menyelamatkan diri dan yang tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Politbiro. Adanya dokumen ini merupakan bukti Politbiro tidak memberi tahu pemimpin-pemimpin partai lainnya mengenai diskusi yang berlangsung dalam Politbiro tentang rencana G30S.

Subekti menulis-tangan teks dokumen itu pada halaman-halaman sebuah notebook kecil dan kemudian menyelundupkannya ke luar penjara. Satu salinan lengkap dari halaman-halaman itu dikirim kepada Jusuf Adjitorop di Beijing. Ia adalah anggota Politbiro yang kebetulan berada di Cina pada 1965. Ia selamat dan hidup dalam pengasingan. Pengarang yang terkenal dan prolifik, Hersri Setiawan, ketika melakukan penelitian mengenai sejarah mereka yang hidup dalam pengasingan ini, membuat fotokopi teks itu pada 1990-an dan menitipkannya pada International Institute for Social History di Amsterdam, tempat dokumen itu sekarang bisa didapat oleh para peneliti.

Subekti, seperti Sudisman, mengatakan beberapa pemimpin PKI sebagai individu memang terlibat dalam G30S tapi partai sebagai lembaga tidak terlibat. Berbeda dengan Sudisman, ia melukiskan bagaimana kerja internal partai. Ia mengatakan Aidit telah membentuk suatu kelompok kecil untuk membahas bantuan yang dapat diberikan partai kepada aksi yang akan dilakukan militer itu. Pada Agustus 1965, Aidit memberikan briefing di muka Politbiro dan "rapat Politbiro diperluas" (artinya anggota CC yang kebetulan di Jakarta diizinkan turut hadir). Tapi ia cuma menyampaikan briefing kepada para anggota Politbiro itu mengenai kemungkinan bakal terjadinya aksi militer. Ia tidak meminta mereka membuat keputusan mengenai hal itu.

Untuk membantunya membuat keputusan-keputusan yang sensitif mengenai G30S, Aidit memilih cuma anggota Politbiro yang paling dipercayanya. Menurut Subekti, tim inti yang membahas rencana G30S terdiri atas Lukman, Sudisman, Oloan Hutapea, Rewang, dan Subekti (sebagai "tukang catat"). Anggota Politbiro lainnya tidak diizinkan ikut hadir dalam pembicaraan. "Kawan Njoto sama sekali tidak mengetahui. Ia lama sekali tidak diajak Aidit dalam diskusi-diskusi mengenai gerakan ini serta perencanaan dan pelaksanaannya." Njoto tidak dipercaya Aidit karena "berdasarkan pengalaman, lebih dianggap Soekarnois daripada komunis".

Dokumen yang ditulis Subekti ini menunjukkan betapa rahasianya perencanaan aksi G30S. Sebagian besar anggota Politbiro tidak diikutsertakan dalam perencanaan. Mereka telah sepakat dalam rapat terakhir Politbiro pada akhir Agustus bahwa partai harus memberikan dukungan politik kepada suatu gerakan yang merupakan urusan internal militer di bawah pimpinan "perwira-perwira progresif". Setelah itu, Aidit tidak lagi mengadakan rapat Politbiro. Ia sibuk dengan perencanaan gerakan militer itu. Tim inti mengadakan rapat beberapa kali pada September.

Kepala Biro Khusus, Sjam, hadir dalam rapat-rapat itu. Ia berhasil meyakinkan Aidit bahwa perwira-perwira militer yang akan mengadakan aksi terhadap Dewan Jenderal itu memiliki dukungan pasukan yang besar di belakang mereka dan mampu menarik lebih banyak lagi pasukan setelah dimulainya aksi. Ia dengan ngawur melebih-lebihkan kekuatan Untung, Latief, dan lainnya. Aidit, yang sudah menutup diri terhadap pendapat dari orang-orang seperti Njoto, akhirnya terlalu percaya dengan penilaian yang diberikan Sjam.

Justru kerahasiaan yang ekstrem sekitar G30S inilah yang turut menyebabkan gagalnya gerakan ini. Bahkan segelintir anggota partai yang diminta membantu aksi militer (seperti mereka yang tergabung dalam sukarelawan di Jakarta) tidak diberi cukup informasi sehingga tidak mengerti tugas apa sebenarnya yang harus mereka lakukan. Para pemimpin partai cuma diminta mendengarkan radio dan menunggu instruksi. Tapi pesan-pesan radio yang disampaikan G30S begitu membingungkan sehingga tidak ada gunanya sama sekali. Maka partai secara keseluruhan, termasuk Njoto, tetap pasif, sementara propaganda tentara secara tidak masuk akal menggambarkan mereka sebagai gerombolan barbar yang buas, yang bertekad membunuh dengan sadistis jutaan orang non-komunis.

*) Penulis adalah dosen sejarah di University of British Columbia (Vancouver, Kanada) anggota Institut Sejarah Sosial Indonesia, dan penulis buku Dalih Pembunuhan Massal (2008),

Seorang Istri Empat Dasawarsa Kemudian

PEREMPUAN berambut putih dengan kulit keriput itu terdiam. Matanya menerawang. Ini hari raya Idul Fitri 2009 Lebaran ke-81 yang telah ia lalui. Tanpa suami, ia berkumpul beserta tujuh anak dan 12 cucu.

Sudah lebih dari empat dasawarsa, Soetarni, 81 tahun, tak lagi bertemu Njoto, suaminya. Tokoh Partai Komunis Indonesia itu lumat bersama prahara 1965.

Soetarni sendiri ditahan. Di bui ia sempat membawa putri sulungnya yang belum lagi remaja. Kini ibu dan anak cucu itu berkumpul kembali: menghayati masa kini, melupakan masa lalu yang kelam....

Kalau Sayang, Aturan Dilangkahi

SIDANG otokritik di kantor Harian Rakjat itu masih lekat di ingatan Amarzan Ismail Hamid. Kala itu dia harus menghadapi seluruh jajaran redaksi lantaran menyalahi aturan kantor karena melampaui batas cuti untuk pulang ke Medan pada September 1964. Cuti yang diajukan dua minggu diterabasnya hingga dua bulan. "Saya harus mengakui kesalahan," kata mantan wartawan Harian Rakjat itu kepada Tempo, Selasa pekan lalu.

Toh, Pemimpin Redaksi Njoto tak peduli terhadap sidang yang baru dijalani Amarzan. Dia malah mengirim Amarzan ke Tiongkok untuk memenuhi undangan liputan Perayaan 15 Tahun Republik Rakyat Cina. "Kalau dia (Njoto) sudah sayang, aturan bisa dilangkahi," kata Amarzan.

Padahal delegasi yang dikirim ke Tiongkok bukanlah delegasi biasa karena inilah delegasi pertama dan terakhir dari Harian Rakjat. Mereka yang berangkat menghadiri perayaan itu merupakan orang-orang terpilih, seperti Wakil Ketua Harian Rakjat M. Naibaho, Redaktur Luar Negeri Juliarso, Redaktur Dalam Negeri Samtiar, dan Redaktur Olahraga Baroto. "Dia memang orang yang pilih kasih," kata Amarzan.

Ketika digelar Games of the New Emerging Forces (Ganefo)-ajang olahraga tandingan Olimpiade ciptaan Presiden Soekarno-redaksi membentuk tim untuk meliputnya. Ternyata yang meliput harus mengenakan dasi dan jas. Tak ada yang punya dasi. Walhasil, redaksi meminta Njoto meminjamkan dasinya. Tak berapa lama datanglah Hardono, pengawal Njoto, yang menyerahkan beberapa dasi kepada tim redaksi. Tiba-tiba Hardono memanggil Amarzan dan memberinya satu ikat dasi. "Untuk Bung," kata Ardono, "khusus dipilih Bung Njoto." Dasi itu buatan Italia, sedangkan yang lain bermerek Shanghai. "Yang seperti saputangan," kata Amarzan tertawa.

Perlakuan istimewa juga pernah dirasakan Umar Said. Ketika menjadi wartawan Harian Rakjat, dia pernah ditawari Njoto untuk memimpin sebuah surat kabar di Padang, Sumatera Barat, pada 1956. Ketika itu sedang terjadi ketegangan politik menentang berbagai kebijakan pemerintah pusat hingga memunculkan suara-suara anti-Bung Karno dan anti-Partai Komunis Indonesia. "Padahal pengalaman saya menjadi wartawan baru lima tahun," kata Umar, yang saat itu berusia 26 tahun dan belum menikah.

Menurut mantan Pemimpin Harian Ekonomi Nasional ini, tak mudah "memasuki" daerah Minangkabau, karena sebelumnya dia bekerja di Harian Rakjat, organ sentral PKI. Ditambah lagi dia berasal dari Jawa Timur, yang merupakan "orang luar" bagi masyarakat Minang. Rupanya Njoto sudah mengantisipasi kekhawatiran Umar. Dia menyarankan Umar bertemu dengan Bachtarudin, anggota Comite Central PKI yang terkenal di Sumatera Barat karena perjuangannya di zaman revolusi 1945. Karena nasihat itu, Umar dapat memimpin Harian Penerangan sampai 1960.

Sikap pilih kasih, menurut Amarzan, menjadi salah satu kelemahan Njoto. "Ini menimbulkan iri hati," katanya. "Tapi saya tidak tahu adakah orang yang dia benci," katanya. Namun, menurut Jane Luyke, tidak ada masalah dengan sikap Njoto yang pilih kasih ini. "Kalau soal pilih-pilih teman, bukan Njoto saja," ujar istri Oey Hay Djoen ini. "Kita juga begitu (pilih-pilih teman)."

Bagi Jane, mengenal Njoto menimbulkan sebuah kekaguman tersendiri. "Dia itu serbabisa dan serba-mengetahui," katanya. Senada dengan Jane, orang-orang yang pernah dekat dengan Njoto, seperti Amarzan, Umar Said, Joesoef Isak, dan Oey Hay Djoen, juga menangkap kesan yang sama. Buat mereka, Njoto ahli di berbagai bidang, mulai urusan politik, seni, olahraga, hingga tempat-tempat yang menyajikan makanan lezat.

Nama Njoto, menurut Amarzan, tidak mencerminkan penampilannya. Mulanya, Amarzan tak percaya bahwa Njoto adalah orang yang pintar. "Soalnya, ini nama Jawa yang paling jelek," katanya. Foto Njoto ketika itu, menurut dia, juga tak menggambarkan orang yang camera face. Ternyata, setelah bertemu langsung dengan Njoto pada 1962 dalam Konferensi Nasional Lekra di Bali, barulah Amarzan mengaguminya. "Ternyata orangnya tahu banyak hal," katanya. "Dan lebih ganteng dari fotonya."

Tak hanya berpengetahuan luas, bagi Joesoef Isak, prestasi Njoto pun sangat mengagumkan. Kepiawaiannya di bidang politik sudah tecermin sejak muda. Misalnya, ketika masih berusia 16 tahun, Njoto sudah bergabung dengan Komite Nasional Indonesia Pusat. Di usia itu pula dia didapuk menjadi Ketua Fraksi PKI di parlemen. Padahal syarat menjadi ketua fraksi minimal berusia 18 tahun. "Dia itu jenius," ujar pendiri penerbit Hasta Mitra itu.

Joesoef menyayangkan cerita tentang Njoto yang simpang-siur pasca-1965. "Jangan gambarkan Njoto itu PKI yang keras kepala dan doktriner," ujar Joesoef. "Dia sangat manusiawi sekali."

Joesoef mencontohkan, sebelum 1965, semua orang berebut kuota naik haji karena ketika itu tak sembarang orang bisa berangkat ke Mekkah, walau punya uang. Teman Joesoef, Tom Anwar, wartawan Bintang Timur, mengatakan ibunya yang berusia 60 tahun ingin naik haji tapi tak juga dapat. Tanpa sengaja Tom menyampaikan keluh-kesahnya kepada Njoto. Njoto kemudian mengusahakan satu jatah untuk ibu Tom. Berkat upaya Njoto, ibunda Tom bisa naik haji.

Hal senada juga dikatakan Amarzan. Menurut dia, Njoto seperti bukan orang PKI. "Karena hidupnya borjuis," ujarnya. Sedangkan anggota PKI kebanyakan adalah puritan, misalnya tidak minum Bir dan tidak pacaran. "Dia merepresentasikan PKI yang sama sekali berbeda," katanya.

Pada saat tulisan Joesoef tentang Mozart mendapat pujian Njoto, Joesoef kemudian berniat mengetes pengetahuan Njoto tentang musik. Ketika mereka bertemu dalam sebuah resepsi di Kedutaan Ceko, Joesoef banyak bertanya kepada Njoto tentang Mozart. "Dia menjelaskan kepada saya jauh dari pengetahuan saya," kata Joesoef kagum. "Dia betul-betul mengerti soal musik."

Bukan saja mengetahui banyak hal tentang syair dan komponis, Njoto piawai pula memainkan alat musik. Joesoef mengatakan, ketika mereka masuk ke sebuah toko musik di Amsterdam, Belanda, ada penemuan baru berupa saksofon pada 1965. Njoto kemudian meminjam ritme kepada seorang penjaga toko dan memainkan saksofon itu. Di tempat yang sama, Njoto memainkan lagu keroncong dengan gitar listrik. "Penjaga dan pengunjung toko terdiam melihat dia main," kata Joesoef.

Menurut Joesoef, Njoto orang yang suka humor. Misalnya, ketika mampir di sebuah toko buku di Amsterdam, Njoto memilih membeli tiga buku lelucon miring yang setengah porno. Kemudian dia membagikan buku itu, "Ini satu untuk Bung, satu untuk saya, dan satu untuk Bung Karno."

Perbedaan sikap Njoto dengan anggota PKI lainnya diakui Jane. Sementara aktivis partai yang lain sibuk rapat dan meninggalkan istri serta anaknya di rumah, Njoto malah sering membawa istri dan anaknya ke mana-mana, misalnya ketika Njoto mengikuti diskusi atau melihat latihan drama di pusat kegiatan Lembaga Kebudayaan Rakyat di Jalan Cidurian, Cikini, Jakarta Pusat. "Supaya setengah rekreasi," kata Jane menirukan ucapan Njoto.

Setiap Ahad, Njoto sering mengajak keluarganya rekreasi ke Puncak, Jawa Barat. "Sepulang dari jalan-jalan, dia bawa oleh-oleh sayur-sayuran," kata Jane mengenang. Saking seringnya berekreasi, menurut dia, Njoto dijuluki Orang Kaya Baru. "Tapi apakah orang PKI tidak boleh jalan-jalan ke Puncak?" Jane balik bertanya.

Jasa Njoto juga sangat terasa bagi suami Jane, Oey Hay Djoen. "Aku dipungut lagi oleh Njoto," kata Oey dalam video essay Mengenang Oey Hay Djoen, Juli 2008. Pada saat itu Oey kehilangan arah karena ditinggalkan teman-temannya lantaran baru dibebaskan dari penjara Lowok Waru, Malang, 1947. Dia ditahan Belanda karena dianggap ekstremis. "Njotolah yang membesarkan Oey," kata Jane. Njoto mengajak Oey menjadi pengurus Lekra dan anggota parlemen. "Njoto memberikan tempat bagi Oey untuk berkarya," ujar Jane.

Selain piawai di bidang politik, seni, dan olahraga, Njoto paham betul soal makanan. Tak hanya rasa, dia tahu di mana dan kapan tepatnya menyantap makanan tertentu. Njoto sering mengajak teman-temannya makan ayam goreng di Jalan Blora, bubur ayam di Senen, nasi gulai kambing di Jalan Gondangdia Lama, dan bakmi di Jalan Krekot, Jakarta Pusat. Adapun tempat makan yang dipilih Njoto untuk tamu resmi, yakni Restoran Red Table di kawasan Glodok, Jakarta Barat.

Pernah satu kali Amarzan makan bersama Njoto di sebuah restoran di Jalan Pintu Besi, Jakarta Pusat. Di situ, mereka memesan menu merpati goreng. Sambil menunggu pesanan, Njoto menjawil Amarzan dan mengatakan bahwa makan merpati itu paling enak di Shanghai. "Saya tidak tahu, saya tidak pernah ke Shanghai," jawab Amarzan. Mendengar itu, dengan enteng Njoto berkata, "Kalau begitu, besok kau pergi ke Shanghai." Adapun menu sup burung merpati, menurut Njoto, tidak cocok disantap pada siang hari. "Sup itu cocok untuk makan malam, sebelum hidangan pokok," kata Njoto.

Puisi Pamflet Sang Ideolog

JARAK Yogyakarta-Solo dilipat oleh Njoto dengan surat-surat panjang, lengkap dengan berbaris-baris puisi cintanya. Surat itu sering dikirimnya ke Soetarni, perempuan keturunan ningrat Keraton Surakarta, yang bermukim di Solo, pada 1950-an.

"Itu surat atau koran?" kata ayah Soetarni kala itu. Surat Njoto panjang-panjang, bahkan menurut Soetarni, kini 81 tahun, sampai puluhan halaman. Dari lembar-lembar itu lahirlah rasa tertarik yang pada akhirnya membuat dia menerima pinangan pemuda yang kemudian menjadi satu dari tiga serangkai tokoh Partai Komunis Indonesia itu. Sayang, surat-surat cinta itu turut musnah bersamaan dengan pecahnya peristiwa 30 September 1965 dan kocar-kacirnya keluarga Njoto.

Njoto dikenal sebagai politikus yang memiliki minat besar terhadap kesenian, sastra, dan musik. "Dalam hal seni dan budaya, Njoto sangat kental. Setiap terbit buku baru, dia pasti mencarinya. Dan, dia tidak pernah tidak membaca majalah kebudayaan yang baru terbit," kata Trikoyo, alumnus sekolah perwira angkatan darat Jepang yang turut membantu Njoto dan Dipa Nusantara Aidit menerbitkan Harian Rakjat dan Bintang Merah.

Trikoyo adalah putra Kiai Anom Dardiri Suromidjoyo, pemimpin Pondok Pesantren Naqsabandiyah di Kutoarjo, Jawa Tengah, yang dibuang pemerintah kolonial Belanda ke Boven Digul, Papua, pada 1926. Trikoyo, kini berusia 84 tahun, pernah 10 tahun mendekam di kamp tahanan Pulau Buru di masa Orde Baru.

Penulis cerita pendek ini sering mengobrol dengan Njoto, meski ia sudah tak ingat apa saja yang dibicarakannya. Ia cuma tak bisa melupakan minat sastra Njoto yang terbentang luas: dari buku karya pengarang Rusia seperti Nikolai Gogol dan Dostoevsky, hingga penulis yang ideologinya berseberangan. "Dia juga suka karya H.B. Jassin. Dia juga tidak meremehkan dan selalu memuji tulisan Hamka," katanya.

Svetlana Dayani, anak tertua Njoto, bercerita bahwa susunan koleksi buku ayahnya sampai ke langit-langit ruang kerjanya. Di rumah mereka di Jalan Malang, Menteng, Jakarta Pusat, ia sering melihat sang ayah menggunakan tangga untuk mencapai buku di rak tertinggi. "Bahkan dia suka langsung membacanya di tangga itu," kata Svetlana, yang baru berusia sembilan tahun ketika kerusuhan politik pecah pada 1965.

Njoto banyak membaca, rajin menulis. Kalau mendapat ide, kata Trikoyo, ia biasanya langsung menuangkannya lewat mesin ketik, dengan "jurus 11 jari" alias hanya dengan telunjuk kiri dan kanan. Bila dalam perjalanan menulis itu muncul ide lain, dia akan mencabut kertas itu dan menggantinya dengan yang baru. "Tulisan sebelumnya tidak dia buang, tapi nanti dia lanjutkan," katanya.

Njoto suka menggunakan nama pena Iramani dalam tulisannya. Iramani adalah adik bungsu Njoto. Sejumlah puisi karya Njoto muncul dengan nama Iramani di Harian Rakjat, media resmi Partai Komunis Indonesia yang berkantor di Pintu Besar 93, Jakarta. Koran itu dipimpin Mula Naibaho, Njoto, dan Supeno. Itulah koran politik terbesar dengan oplah mencapai 23 ribu eksemplar pada 1950-1965.

September tahun lalu, sembilan puisi Njoto yang pernah muncul di harian itu diterbitkan kembali dalam sebuah buku. Gugur Merah: Sehimpunan Puisi Lekra, Harian Rakyat 1950-1965, buku puisi yang disusun Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan itu, berisi puisi Njoto berjudul "Tahun Baru", "Catatan Peking", "Jangtoe", "Shanghai", "Merah Kesumba", "Variasi Haiku", "Variasi Cak", dan "Pertemuan di Paris". Lima dari puisi itu mengangkat soal Cina dan ditulis dari negeri itu. Puisi "Jangtoe" di bawah ini, misalnya, ditulis di Cungking-Wunan pada 14 Oktober 1959:

Jangse mengalir
Kepalku menghilir
Dari Cangking ke Wuhan
Kujelajahi haridepan
Kujelajahi haridepan

Itulah jenis puisi yang, menurut Amarzan Ismail Hamid, redaktur Harian Rakjat Minggu saat itu, lahir dari kekaguman. Kala itu orang Indonesia sulit sekali pergi ke luar negeri, tapi orang-orang PKI agak gampang karena sering diundang pemerintah Cina atau Rusia. Harian Rakjat Minggu diasuh oleh Amarzan, Njoto, Banda Harahap, Basuki Resobowo, Zubir A.A., dan Bambang Sukawati Dewantara. Nama yang terakhir adalah putra bungsu Ki Hajar Dewantara.

Meski Njoto adalah pemimpin redaksi harian itu, dia tampaknya sangat sibuk mengurusi politik, sehingga jarang muncul di kantor redaksi. Salah seorang redaktur pernah berkata, selama dua tahun dia bekerja di sana, Njoto hanya muncul sepuluh kali. Meski begitu, menurut Svetlana dan Iramani, Njoto sering mengajak mereka ke kantor Harian Rakjat untuk melihat proses pencetakan medianya. "Kalau malam, pukul 9 sampai pukul 11 berada di kantor Harian Rakjat," kata Iramani.

Njoto suka berbicara tentang sastra tapi tak terlalu serius. "Misalnya ada cerita pendek Rusia yang baru terbit, dia ngomong sebentar, tidak sampai mendalam," kata Amarzan, yang baru berusia 22 tahun ketika bergabung di media itu pada Juni 1963.

Harian Rakjat edisi Minggu itu secara rutin memuat sebuah cerita pendek dan beberapa puisi, hasil seleksi kiriman para pengarang kiri dan anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Dalam seminggu rata-rata ada lima pengirim cerita pendek dan 40 pengirim puisi. Setiap orang biasanya mengirim tiga puisi atau lebih, meski sesekali ada yang bahkan mengirim 20 puisi.

Pada masa itu puisi tumbuh subur di Jakarta. Penyair papan atas kala itu termasuk Banda Harahap, Sitor Situmorang, dan Agam Wispi dari kelompok kiri. Di luar itu ada pula Ramadhan K.H., Taufiq Ismail, Sapardi Djoko Damono, Rendra, Arifin C. Noer, Hartoyo Andangjaya, dan Budiman S. Hartoyo. Amarzan sendiri, dalam buku Keith Foulcher, Social Commitment in Literature and the Arts, disebut sebagai penyair Lekra yang paling penting.

Para penyair kiri umumnya mengirim puisi ke Harian Rakjat Minggu, meski bila dimuat mereka tak mendapat honor. Koran setebal empat halaman itu seakan menjadi standar dalam sastra. Puisi yang dimuat biasanya memenuhi dua aspek-istilah mereka, dua tinggi-yaitu tinggi ideologinya dan tinggi estetikanya. Di antara karya penyair Lekra, puisi Njoto tidak bisa dibilang bagus, meski bukan puisi yang buruk. Kualitasnya rata-rata.

Sebagian besar puisi karya penyair Lekra itu berupa propaganda, slogan, atau yang disebut sajak poster. Kebanyakan, aspek ideologi dalam sajak mereka, kata Amarzan, masih mentah, asal menyerang tuan tanah, kapitalis birokrat, atau Amerika. "Sajak-sajak Njoto itu tinggi ideologi, tapi tidak berkibar-kibar. Kalau dibuat pemeringkatan di Lekra, dia pasti tidak masuk peringkat satu. Saya kira paling tinggi peringkat dua," katanya.

Namun puisi Njoto lebih baik daripada sajak Aidit. "Sajak Aidit itu jelek benar, sajak-sajak maksa," kata sosok yang pernah membuat marah Aidit karena menolak memuat puisi karya pimpinan tertinggi PKI itu.

Asahan Aidit, adik bungsu D.N. Aidit, menilai Njoto benar-benar menguasai bidang yang digelutinya, termasuk sastra, terutama esai. "Hal itu bukan otomatis begitu saja, tapi Njoto adalah juga seorang otodidak besar yang punya banyak perhatian dan banyak studi, termasuk di bidang sastra. Dia menguasai karena dia juga banyak studi, banyak membaca, dan dia mempunyai otak yang cerdas serta apresiasi sastra yang tinggi," katanya melalui surat elektronik.

Aroma pamflet memang terasa dalam puisi seperti "Catatan Peking" ini:

Alangkah hebat
di hati alangkah dekat!
kaum tani mengolah besi
kaum buruh di sawah berpeluh
bajak dan baja tukar-bertukar
mahasiswa pada pekerja
kaum pekerja menjadi siswa
berjuta milisia angkut senjata
siapa berani serang Sosialisme?

Njoto adalah orang yang menyusun piagam Lekra dan memperkenalkan slogan "politik sebagai panglima". "Tanpa politik sebagai panglima, perkembangan kebudayaan pada umumnya dan sastra pada khususnya tidak bakal tahu tugas dan garis yang harus ditempuh, bisa terjadi demam kegiatan, tapi kenyataannya akan merupakan gerakan tanpa kemajuan," kata dia di hadapan peserta Kongres Nasional Lekra pada 1951.

Namun, seperti kata Asahan, estetika Njoto tidak berhenti pada estetika pamflet atau pernyataan. Dia telah melampaui batas-batas yang dikurung oleh Lekra sendiri. "Njoto adalah Lekra modern yang lebih universil di bidang kebudayaan, termasuk sastra. Sastra Njoto lebih demokratis dan lebih estetis serta lebih universil," katanya. Hal ini tampak dalam sikap Njoto dalam tuduhan plagiarisme terhadap Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Njoto adalah orang yang menyarankan agar Lekra tidak "menghancurkan" Hamka.

Karena Janji Setia

CINCIN emas itu masih melingkar di jari manisnya yang telah keriput. Di sisi dalam lingkaran terukir nama sang pemilik, Soetarni, dalam huruf italik. Inilah satu-satunya tanda cinta Njoto yang tetap menemaninya lebih dari setengah abad.

Njoto memberikan cincin tiga gram itu kepada Soetarni sebagai maskawin dalam perhelatan di Solo pada Mei 1955. "Selain cincin, tak ada lagi yang tersisa," kata Soetarni di Jakarta tiga pekan lalu. Di usianya yang senja, ningrat Mangkunegaran itu masih cukup jernih menuturkan masa lalunya.

Soetarni mengenal salah satu pemimpin Partai Komunis Indonesia itu sepuluh tahun sebelum perkawinannya. Ketika itu ia siswa Sekolah Susteran, semacam sekolah kepandaian putri setingkat SMP di Mangkunegaran, Solo. Di antara teman seangkatannya ada Sri Windarti, adik Njoto.

Satu hari, Windarti dan Njoto yang tinggal di Kemlayan, tak jauh dari Keraton Mangkunegaran, bersepeda ke Desa Palur, sekitar 10 kilometer di timur Solo. Ayah mereka menyuruh mengantar surat ke rekan bisnisnya, Nyai Nami Kesuma Darmojo. Setelah menjalankan tugas, kakak-adik itu mampir ke rumah Widna Harjono, seorang kerabat di Palur.

Pada waktu bersamaan, Soetarni dan adiknya, Soetarti, juga bertandang ke kediaman Widna. Mereka akhirnya kumpul bareng di gubuk belakang rumah. Disuguhi rujak dan hamparan sawah nan luas, obrolan mengalir renyah. Widna sempat meledek bahwa Soetarnilah jodoh Njoto. "Eh, beneran," kata Soetarni.

Pertemuan Palur berlanjut. Bila ada waktu senggang, Windarti bertamu ke rumah Soetarni di depan Stasiun Solo Balapan. Pun sebaliknya. Bila main ke Kemalayan, perempuan kelahiran 10 Juni 1928 itu kerap mendapati Njoto tengah bermain musik. Ia bisa memainkan gitar, juga drum.

Walau jarang bertemu, kata Soetarni, Njoto sering bersikap sok akrab. Kadang usilnya keluar, sebuah cubitan kerap mendarat di kulit Soetarni. "Biar dikejar," katanya dengan tawa berderai. Bila tak sempat tatap muka, pemuda itu sesekali berkirim surat, tanda hati rindu berat.

Saat-saat berbunga itu tak lama. Ketika pusat pemerintahan pindah ke Yogyakarta pada awal 1946, Njoto juga hijrah ke kota pendidikan itu setelah masuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sejak itu, tak ada surat ataupun selentingan kabar tentang Njoto.

Kisah dua sejoli ini berjalan sendiri-sendiri. Selain sekolah, Soetarni aktif di tim olahraga Solo. Ia mewakili kota batik itu dalam pekan olahraga nasional untuk cabang bola keranjang, olahraga semacam basket. Raden ajeng itu sempat beralih menjadi atlet anggar. Keterampilan ini ia peroleh dari ayahnya, Raden Mas Sumo Sutargio.

Dalam periode itu, Soetarni sempat dekat dengan seorang tentara. Namun hubungan itu tak sempat beranjak ke pelaminan.

Menurut Soetarni, Njoto yang sudah aktif di PKI sempat menjalin asmara dengan beberapa gadis. Setelah tragedi Madiun 1948, Njoto pindah ke Jakarta. Di sana ia tinggal bersama keluarga Cina. Njoto jadi anak kesayangan dan mendapat nama fam keluarga itu. Anak gadisnya juga jatuh hati. Sekali dua mereka nonton film bareng.

Di Jember, Jawa Timur, Njoto juga punya tambatan hati. Namun, karena lama tak ada kejelasan, ibu si gadis meminta hubungan keduanya disudahi. Ia memberikan ultimatum, bila dalam satu bulan Njoto tak juga mengajukan pinangan, anaknya akan dikawinkan dengan pria lain. Kekasih Jembernya itu menemui Njoto di Yogyakarta, dan ia dipersilakan mengikuti kehendak ibunya.

Berbarengan dengan itu, Njoto terus bergelut di partai, bergerak dari Jakarta ke Yogyakarta atau kota yang lain. Pada awal 1955, ia meninggalkan Batavia menuju Jember menggunakan kereta api untuk menengok kakeknya yang sakit. Dia menyempatkan diri singgah di Solo barang seharmal.

Sepucuk surat ia berikan kepada Iramani. Adik bungsunya itu mendapat tugas menyampaikannya ke Soetarni. Di pekarang rumah, ia mendapati Soetarni sedang menyapu halaman. Wajahnya merona begitu membaca surat yang berlembar-lembar itu.

Melalui surat yang panjang tadi, Njoto meminang Soetarni. Gadis itu tak kuasa menolak permintaan mantan kekasihnya. Deretan kata-kata dalam lembaran kertas tersebut membuatnya takluk. Di antaranya ada janji setia sehidup semati. "Juga, janji menjadi suami yang baik," kata Soetarni.

Hasrat berumah tangga itu diutarakan Njoto ke Windarti seusai Kongres Partai Komunis di Solo. Dalam santap malam yang ditemani Mula Naibaho, kawannya di Harian Rakjat, Njoto mengatakan akan melamar seorang raden ajeng. "Tak mengira sama teman saya," kata Windarti.

Tak berselang lama, datanglah keluarga Jember. Di antaranya ada Masalmah, ibu Njoto, serta kakeknya. Rombongan itu menginap di rumah Soetarminah, kakak Soetarni, yang juga tak jauh dari Stasiun Solo Balapan. "Acaranya malam," kata Iramani.

Sebulan kemudian, pesta digelar. Hampir semua kerabat Mangkunegaran hadir. Raden Mas Soemoharjomo dan Raden Ayu Hatmanti, orang tua Siti Hartinah Soeharto, menjadi pendamping kedua mempelai dalam resepsi adat Jawa itu. Menurut Iramani, kendurian itu menjadi spesial lantaran tamu undangan dihibur band teman-teman Njoto.

Pesta syukuran kembali digelar di Jember. Setelah itu, keduanya berbulan madu ke Surabaya, Bondowoso, lalu Bali. Sebulan lebih bertamasya, mereka kemudian tinggal di Jakarta.

Rumah di Jalan Bluntas, Jakarta Pusat-belakang Rumah Sakit St. Carolus-menjadi kediaman pertama. Dua anaknya lahir di sini. Setelah Njoto menjabat menteri negara dan Wakil Ketua Comite Central PKI, mereka pindah ke Jalan Malang 22, Menteng. Di sini mereka kembali dikarunai lima anak.

Soetarni merasa janji Njoto menjadi suami yang baik terpenuhi. Walau sibuk mengurus partai dan pemerintahan, perhatian Njoto tak berkurang. Kadang, pekerjaan dibawa pulang agar berkumpul dengan keluarga. Bila capai, ada saja idenya. Ia sering mengajak jalan-jalan sekadar mencari rujak atau jajanan lain. Jika sopir kedapatan sedang istirahat, mereka naik becak. "Bapak tak bisa nyopir," kata Svetlana Dayani, anak pertama Njoto.

Gaya supel nan rame Njotolah yang membuat istrinya nyaman. Sebagai seniman, sikap romantis suaminya pun kerap muncul, yang membuat Soetarni serasa terbang. "Wah, manis sekali memakai baju ini," kata Iramani mengingat puji-puji kakaknya. Bila tidak cocok, Njoto mengatakan dengan pilihan kata yang tetap indah.

Njoto juga tak segan mengajak istrinya menghadiri kegiatan kenegaraan atau acara informal lain, seperti melihat pertunjukan wayang atau ludruk. Sesekali mereka ke Senayan menyaksikan pertandingan sepak bola.

Soetarni juga bebas beraktivitas. Dia masih kerap bermain anggar. Sesekali ikut menceburkan diri ke kolam sembari menemani anak-anaknya kursus renang. Namun, status sebagai atlet ia tinggalkan. Ia memilih membesarkan buah hatinya.

Menurut Soetarni, suaminya juga pendongeng unggul. Kancil menjadi cerita favorit pengantar tidur anak-anaknya. "Tapi sering ngawur, cerita mencong-mencong, bikin sendiri," katanya. Bila turut ketiduran, Njoto suka mengigau. Kadang sampai tepuk tangan. "Kalau saya ceritakan, dia tak percaya."

Namun semua kebahagiaan itu direnggut setelah 30 September 1965. Sebagai petinggi PKI, Njoto diburu tentara. Sebelum menghilang, Njoto mengungsikan keluarganya ke daerah Kebayoran Baru. Nyatanya, Soetarni dan anak-anaknya juga dijebloskan ke penjara.

Selama sebelas tahun Soetarni berada di balik jeruji. Ia dipindah berkali-kali, dari penjara Wonogiri dan Plantungan di Jawa Tengah, hingga Bukit Duri, Jakarta. Di sel-sel itu, sipir selalu menanyakan Njoto. "Justru saya yang mau tanya di mana suami saya," jawab Soetarni. Ia baru bebas pada 1979.

Walau sebagian hidupnya habis di balik jeruji penjara, Soetarni tak pernah menyesal menjadi istri Njoto. Ia tak menyalahkan suaminya karena masuk PKI. Penjara tak melunturkan cintanya. Hanya, selain cincin emas itu, kini tak ada lagi barang kenangan Njoto. Satu per satu hilang atau sengaja dilenyapkan untuk menghindari pengejaran tentara.

Secuil Asmara Khong Guan Biscuit

Pertengahan 1963. Di rumahnya di Jalan Malang, Jakarta, Soetarni, ibu lima anak yang ketika itu berusia 35 tahun, gundah. Njoto, sang suami, baru saja tiba dari Moskow, Uni Soviet, sehari sebelumnya. Selintas, Njoto bercerita tentang penerjemah perempuan bernama Rita yang menemaninya selama di sana. "Saya tidak tahu politik, tapi naluri saya mengatakan sesuatu sedang tumbuh di hati Bapak," kata perempuan yang kini berusia 81 tahun itu.

Njoto, kata Soetarni, memang menceritakan banyak hal tentang Rita kepadanya. "Kata Bapak, Rita cantik, ramah, dan pintar." Gadis Rusia itu mahasiswi sastra Indonesia di sebuah universitas di Moskow. Setiap kali Njoto ke sana, Ritalah yang menemaninya. Sebagai Ketua II Comite Central PKI, Njoto memang sering ditugasi berkomunikasi dengan partai komunis internasional di Uni Soviet. Soetarni hanya heran, mengapa penerjemahnya harus perempuan.

Kegundahan Tarni membuncah ketika pada akhir 1964 terbetik kabar suaminya akan menikahi Rita. Namun dia tak pernah menanyakannya langsung ke Njoto. Dia cuma membatin, "Apakah Rita hamil? Atau jangan-jangan Bapak dijebak, dipasangi perempuan itu untuk tujuan politik. Saat itu PKI sedang krisis," kata Tarni. Meski hanya dipendam dalam hati, Tarni sudah bertekad, jika benar-benar menikahi Rita, ia akan mengusir Njoto dari rumah.

Apalagi saat itu dia sedang hamil anak keenam, yang kelak diberi nama Fidelia Dayatun. "Apa dia tega meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil?" kata Tarni. Fidelia, yang diilhami nama pemimpin Kuba Fidel Castro, lahir sebelum pecah peristiwa 30 September 1965. Pada akhirnya kabar itu memang tak menjadi kenyataan. Njoto tetap menjadi suami Soetarni.

Setelah peristiwa itu, Tarni masih melahirkan putri ketu-juhnya di dalam penjara. Si bungsu dengan nama panggilan Butet itu langsung diadopsi adik Njoto, Sri Windarti. Hal itu dilakukan karena Soetarni dan anak-anaknya dipenjara rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto. Fidelia dan Butet tak pernah melihat wajah ayahnya.

***

Siapa sejatinya Rita? Joesoef Isak, wartawan yang dekat dengan Njoto, mengisahkan peristiwa yang dia pendam puluhan tahun itu. "Bung Njoto manusia biasa, bisa mencintai Bu Tarni sekaligus jatuh cinta pada Rita," kata Joesoef di kantor Tempo, di hadapan istri Njoto, 14 Agustus 2009, sehari sebelum Joesoef wafat. Berkali-kali Joesoef mohon maaf kepada Tarni, selama ini ia memendam kisah itu. "Saya mohon Njoto dilihat sebagai manusia biasa. Jangan kaitkan dengan PKI, entah agamanya apa," tutur Joesoef, bercucuran air mata.

Menurut Joesoef, hubungan asmara Njoto-Rita bisa menjelaskan salah kaprah keterlibatan Njoto dalam peristiwa 30 September 1965. Juga bisa meluruskan kabar tentang kerasnya konflik Aidit dan Njoto. "Aidit dibilang komunis pro-Peking, Njoto pro-Moskow," kata Joesoef. "Itu omong kosong. Njoto mengagumi Aidit dan Aidit mencintai Njoto sampai saat terakhir."

Namun kedekatan kedua elite PKI itu toh tak bisa menghalangi pencopotan semua jabatan Njoto dalam sidang Politbiro 1964. Njoto dianggap bersalah menjalin asmara dengan Rita dan hendak menceraikan istrinya. Aidit berniat menuntaskan skandal Rita ke Moskow. Sayang, niat belum kesampaian, peristiwa 30 September 1965 pecah. "Atas izin Bu Tarni, saya berikan kesaksian ini," kata Joesoef.

Joesoef, yang mengenal Rita, mengatakan, "Pandangan subyektif saya, Bu Tarni lebih cantik. Tapi Rita wanita intelek bagi Njoto." Joesoef menggambarkan Rita sebagai gadis jinak-jinak merpati. Enak diajak ngobrol, juga tak menampik diajak ke tempat tidur. Belakangan ketahuan, Rita bukan hanya melayani Njoto. Perempuan berambut pirang itu kerap tidur dengan banyak mahasiswa asal Indonesia lainnya. "Perilaku binal Rita itu tak diketahui Njoto."

Rita sendiri tak pernah sekali pun ke Jakarta. Tapi ia fasih berbahasa Indonesia, bahkan dengan menggunakan logat Betawi. Kadang mendadak berbahasa Jawa. "Pertemuan Njoto-Rita selalu dilakukan di Moskow," kata Joesoef.

Kebinalan Rita itulah yang membuat hubungan Njoto dan gadis itu terendus petinggi Politbiro PKI di Jakarta. Para mahasiswa Indonesia bebas keluar-masuk kamar Rita. Mereka sesukanya membuka laci, hingga menemukan surat-surat cinta Njoto. "Surat-surat itu lalu dikirim ke Indonesia, diperbincangkan berbagai kalangan," kata Joesoef.

Sumber Tempo yang sempat dibuang ke Pulau Buru oleh rezim Soeharto yakin, Rita agen "Khong Guan Biscuit", kata sandi untuk menyebut KGB, dinas rahasia Uni Soviet. Di negerinya, Rita ke mana-mana suka pakai baju batik dengan rok. "Kerap tak pakai celana dalam." Di mata para mahasiswa Indonesia, Rita sangat menarik meskipun tak begitu cantik. "Saat itu jarang orang Indonesia pacaran dengan bule. Tentu saja Rita menjadi idola."

Rita menjadi penerjemah pejabat Indonesia dan mahasiswa yang berkunjung ke Uni Soviet sejak awal 1960-an. "Pertautan cinta Njoto-Rita terjadi pada awal 1963, berlanjut melalui surat-menyurat," kata sang sumber. Keyakinan Rita agen KGB juga dari analisis situasi saat itu. Siapa pun yang berkunjung ke negeri komunis, pasti didampingi intelijen. "Kalau ke Uni Soviet, pasti didampingi KGB," katanya.

Dia menduga, surat cinta Njoto sengaja disebarkan Rita kepada para mahasiswa Indonesia agar sampai ke tangan Aidit. "Saya termasuk yang ditawari membaca surat cinta Njoto yang sudah digandakan dan disebarluaskan, tapi saya tolak karena itu privasi orang."

Terpuruknya Njoto diyakini akibat hubungan asmaranya dengan Rita. Tapi situasi partai komunis di berbagai negara saat itu sedang krisis. Sikap PKI dianggap tak jelas, ikut poros Peking atau Moskow. Juga konflik antara PKI dan Angkatan Darat, konflik PKI dan komunis internasional, serta konflik Presiden Soekarno-Angkatan Darat. "Kondisinya sangat gawat. Skandal Njoto-Rita turut memperparah," kata dia.

Iramani, adik Njoto, membenarkan keributan skandal itu. Tapi dia baru tahu belakangan dari koran terbitan tahun 1965-1966. "Disebutkan, Bung Njoto punya gendak (perempuan simpanan)," kata Iramani. "Katanya mahasiswi sastra Indonesia, penerjemah tamu Indonesia di Uni Soviet."

Namun, bagi Tarni, kesetiaan Njoto telah teruji. Apa pun kata orang tentang elegi cinta Njoto-Rita, baginya itu hanyalah dongeng. Pada masa kelam, tatkala dia dipenjara selama 11 tahun, tercerai-berai, berpisah dengan suami dan anak-anak yang tak tentu rimbanya, dia yakin Njoto adalah kekasihnya yang dulu. Njoto tetaplah lelaki pemujanya, yang mengiriminya berlaksa-laksa surat hingga mereka menikah dan dikaruniai tujuh anak.

Tarni mengenang, dalam su-ratnya ketika mereka berpacaran, Njoto berjanji akan menjadi suami dan bapak yang baik. "Janji itu telah ditepatinya hingga dia diambil paksa kekuasaan, yang tak tahu kasih sayang bapak kepada anaknya dan cinta suami kepada istrinya."

Kenangan di Jalan Malang

DERING telepon terdengar di tengah pesta ulang tahun Umila, 1 Oktober 1965. Tari, sang ibu, bergegas menyambar telepon itu. "Soetarni ada?" suara di seberang telepon bertanya. "Ada," Tari menjawab. "Lekas suruh pulang," suara di seberang. Itu adalah suara Harto, ipar Tari, yang berpangkat kolonel, memberi perintah.

Soetarni, istri Njoto, kala itu tengah berada di rumah Tari di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Tari, adik Soetarni, tengah menggelar pesta ulang tahun anak kelimanya, Umila. Soetarni datang bersama keenam anaknya. Njoto saat itu tengah berada di Medan.

Begitu menerima pesan Tari, Soetarni bergegas membawa anak-anaknya pulang ke rumah mereka di Jalan Malang Nomor 22, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sepanjang jalan yang mereka lalui suasana tampak lengang tak seperti biasa. Kunli, sopir Soetarni, membisiki majikannya, ada peristiwa penculikan jenderal-jenderal yang disebut-sebut didalangi Partai Komunis Indonesia.

Esok malamnya, begitu pulang dari Medan, Njoto langsung mengungsikan keluarganya ke sebuah tempat persembunyian. Dua adiknya, Iramani dan Sri Windarti, yang tinggal bersama mereka selama ini, dipulangkan ke kampung mereka, Surabaya. Sejak malam 2 Oktober itulah keluarga ini tak pernah lagi menginjakkan kaki mereka di rumah di Jalan Malang itu.

Soetarni mengenang rumah mereka di Jalan Malang itu sebagai rumah yang penuh kebahagiaan. Bersama Njoto ia tinggal di sana selama sembilan tahun. Empat anaknya juga lahir di rumah itu. "Rumah itu punya arti penting bagi kami," kata Soetarni, kini 81 tahun, kepada Tempo.

Kini, rumah seluas 800 meter persegi itu menjadi wisma para pastor Gereja Santo Ignatius. Sebelumnya, sepeninggal Njoto, rumah itu sempat ditempati penghuni liar, sebelum kemudian diambil alih tentara. Pada 1968, seorang pendeta Belanda dari Gereja Santo Ignatius, Pastor Groos, membeli bangunan tersebut. Sejak itulah rumah tersebut mengalami berkali-kali renovasi hingga "wajah" aslinya hilang. "Saat dibeli, kondisinya tidak layak ditempati," kata Subagyo, mantan pengurus wisma itu.

Soetarni sendiri tidak tahu pemilik rumah tersebut sebelumnya. "Saya tidak pernah tanya, bagaimana suami dapat rumah itu," katanya. Keluarga Njoto pindah ke sana pada 1956. Saat itu Njoto baru punya dua anak, Indah Svetlana Dayani, 3 tahun, dan Ilham Dayawan, 1 tahun.

Saat Njoto masuk ke rumah tersebut, rumah itu masih ditempati seorang guru balet Belanda, Ludwieg Willner. Willner tinggal bersama istri dan dua anaknya. Selama setahun, keluarga Njoto hidup serumah dengan orang Belanda itu. Masing-masing keluarga menempati satu kamar besar. "Kami hidup akur," kata Soetarni.

Kendati serumah dengan guru balet, Svetlana, puri sulung Njoto, tak sempat belajar menari balet. Guru Belanda itu keburu pindah ke Selandia Baru. Sepeninggal keluarga Belanda itu, Njoto lalu merombak ruang dalamnya. Ia menyekat ruang tengah dengan tripleks dan menjadikannya ruang kerja. Di sana ia menyimpan semua buku dan alat musiknya, seperti akordeon, piano, saksofon, dan klarinet. Inilah ruang favorit Njoto. Di sini ia kerap menghabiskan waktunya dengan membaca atau bermain musik. "Bapak membuang bosannya di sana," kata Svet.

Njoto di mata Svet adalah ayah yang baik. Tak pernah marah, apalagi memukul anak-anaknya. Menurut Svet, kadang ia dan adik-adiknya bermain kuda-kudaan dengan ayahnya. Di waktu senggang, Njoto kerap mengajak keluarganya berlibur naik trem. Akhir pekan, kadang keluarga ini berpakansi ke pantai.

Svet mengingat, jika tidak sibuk membaca, biasanya ayahnya memainkan alat-alat musik yang ada di ruang kerjanya. Beragam alat musik itu bisa dimainkan Njoto. Teman-teman sehobinya dalam soal musik kala itu, antara lain Jack Lesmana, salah satu musisi terkenal di republik ini.

Di rumah, saat tak menerima tamu, Njoto biasanya hanya memakai celana pendek, berkaus singlet, atau bersarung. Ia hobi makan camilan tempe goreng. Makanan ini pula, dengan segelas teh hangat, yang kerap menemaninya jika berada di ruang kerjanya. Iramani, adik Njoto, mengingat, ia kerap mendapati kakaknya membaca buku-buku "kiri". "Bukunya banyak," kata Iramani.

Rumah ini kerap disambangi dua pemimpin PKI lainnya, D.N. Aidit dan M.H. Lukman. Menurut Soetarni, dua orang ini tiga kali sepekan biasanya datang ke rumahnya. Bersama dua tamunya itu, Njoto berdiskusi masalah politik.

Suatu ketika, Njoto dan istrinya jatuh sakit. Keduanya tergolek di tempat tidur. Kemudian datanglah Aidit dan Lukman menjenguk. "Tapi tetap saja mereka bicara politik di kamar tidur," kata Soetarni.

Rahasia Tiga Dasawarsa

ILHAM Dayawan masih mengingat belasan tentara yang membawa ibunya, Soetarni, empat puluh tahun silam. "Pinjam ibumu sebentar, ya," kata seorang tentara kepadanya, yang ketika itu bocah 11 tahun. Azan magrib masih terdengar pada hari itu, satu Ahad di bulan Juni.

Ilham, anak kedua pasangan Njoto dan Soetarni, tinggal bersama ibu dan enam adiknya di rumah di Baturetno, Wonogiri, Jawa Tengah. Kakaknya, Svetlana Dayani, tinggal di rumah kerabat mereka di Solo. Ayah mereka dulu menjabat Ketua II Comite Central Partai Komunis Indonesia.

Tentara datang ke rumah itu pada Ahad siang. Adik adik Ilham sedang bermain ketika beberapa jip tentara menderu masuk halaman. Para prajurit yang ditemani pejabat kabupaten menyerbu masuk. Mereka menggeledah seluruh rumah yang sebenarnya punya kakak Soetarni. Semua perabotan dikeluarkan. Tempat tidur, kursi, meja, lemari, kasur, dan barang pecah belah dilempar ke halaman. Menjelang azan magrib, mereka baru berhenti.

Soetarni diangkut ke kantor Balai Kota Solo. Di sana ia diinterogasi dan kemudian dijebloskan ke Rumah Tahanan Perempuan Bulu di Semarang. Ia dituduh mengikuti rapat politik. Padahal ia mengatakan hanya menghadiri pesta pernikahan kerabat di Solo, beberapa hari sebelum aparat mendatangi rumah kediamannya.

Ini penahanan Soetarni yang kedua. Kurang dari dua tahun sebelumnya, ia dibebaskan setelah delapan bulan mendekam di Rumah Tahanan Budi Kemuliaan, Jakarta. Tujuh anaknya, termasuk bayi yang baru lahir, ikut ditahan sejak pertengahan 1966. Seorang anaknya lolos karena ketika tentara datang, sedang diajak pamannya ke luar rumah. Adapun Njoto ditangkap aparat pada Desember, tiga bulan setelah Gerakan 30 September.

Keluar dari Budi Kemuliaan, Soetarni dan anak anaknya tinggal di Baturetno. Kedatangan aparat yang membawa kembali Soetarni membuat kerabat kerabatnya panik. Seorang kakak kandungnya yang tinggal di Solo lalu menemui Nyonya Tien Soeharto, meminta pembebasannya. Keluarga ini memang memiliki hubungan kekerabatan dengan Tien Soeharto. Ibu Soetarni keturunan trah Mangkunegaran, sepupu orang tua Tien.

"Lobi" itu tak mempan. Soetarni tetap dihukum. "Tapi saya tak pernah sekali pun dipukul, apalagi disiksa," kata Soetarni kepada Tempo pada pertengahan September lalu. Kini, usianya 81 tahun.

***

Begitu PKI dianggap bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat, 30 September 1965, Soetarni segera meninggalkan rumah di Jalan Malang Nomor 22, Jakarta Pusat. Berbekal koper pakaian, ia mengungsi bersama tujuh anaknya-semuanya berusia di bawah 10 tahun.

Soetarni terakhir bertemu dengan Njoto ketika mengungsi di Asrama Central Gerakan Mahasiswa Indonesia, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, pada akhir 1965. Setelah itu tak ada lagi kabar dari sang suami. Perempuan kelahiran Solo, 10 Juni 1928, ini berpindah pindah, ditemani sopir bernama Kunli. Kadang ia tinggal di rumah kawan, lain kali di kediaman kerabat. "Kami menginap paling lama tiga hari karena risikonya sangat besar," kata Ilham.

Kawan dan kerabat keluarga Njoto selalu memberi bantuan. Jane Luyke, istri Oey Hay Djoen, meminjamkan sedan putihnya. Kawan lain turut meminjami mobil. Menurut Jane, mobil yang digunakan Soetarni berganti ganti untuk menutupi jejak. Pada saat penangkapan di masa pelarian 1966 di Gunung Sahari, Soetarni dan anak anak sedang meminjam mobil milik Jane. Mobil ini pun disita tentara.

Setelah ditangkap kedua kalinya, Soetarni ditahan di Penjara Komando Distrik Militer, lalu Penjara Bulu (Semarang), Bukit Duri (Jakarta). Terakhir, dia dipindahkan ke Plantungan (Jawa Tengah). Total masa penahanannya 11 tahun.

Selama Soetarni dipenjara, jarang sekali anak anaknya bisa menjenguk. Mereka tinggal di rumah saudara saudara kandung Soetarni. Hanya anak bungsunya, Esti Dayati, diasuh dalam penjara hingga usia empat tahun. Tujuh anak itu tinggal bersama adik perempuan Soetarni di Solo selama dua tahun. Suami adik perempuan Soetarni seorang arsitek dan pemborong bangunan sehingga kondisi ekonominya bagus. Tapi begitu ia meninggal, anak anak Soetarni harus hidup berpisah pisah, dibagi ke kerabat lain.

Anak pertama dan keempat, yakni Svetlana Dayani dan Risalina Dayana, tinggal bersama kakak lelaki Soetarni di Jakarta. Anak kedua dan kelima, Ilham Dayawan dan Irina Dayasi, diboyong ke Palembang oleh kakak perempuan Soetarni. Anak ketiga dan keenam tinggal di Medan.

Njoto memberi nama belakang tujuh anaknya "daya". Ini diambil dari nama lain Njoto, Kusumo Dikdoyo. Dikdoyo dalam bahasa Jawa berarti daya. Untuk anak pertamanya, Njoto memberi nama berbahasa Rusia, yakni Svetlana yang berarti cahaya. Sejak prahara 1965, Svetlana tak lagi menggunakan namanya. Dia hanya menggunakan nama belakangnya, Dayani. Nama yang berbau Rusia dengan mudah dicap sebagai PKI ketika itu. "Saya baru kembali memasang nama itu pada 1987. Saya lelah berbohong dan bersembunyi," katanya.

Sebelum reformasi 1998, anak anak Njoto tak berani membeberkan latar belakang keluarga mereka. Tak sekali pun mereka menggunakan nama bapaknya dalam urusan administrasi kependudukan. Mereka memakai nama paman atau bibi yang menanggung mereka.

Irina mengaku masa masa berpisah dengan keluarga adalah masa sulit dalam hidupnya. Ia mengingat di masa kecil mesti membantu keluarga pamannya mengurus kebutuhan anak kos. "Hampir tak punya kawan karena hidup antara rumah dan sekolah," katanya.

Lulus sekolah menengah atas, Irina kembali ke Jakarta. Awalnya ia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar swasta. Bekerja hampir tiga tahun, ia dipecat. "Tanpa alasan jelas. Ada kemungkinan karena mereka mengetahui rahasia keluarga kami," katanya.

Irina diajak bergabung dengan organisasi lembaga swadaya masyarakat di bidang penegakan hak asasi manusia. Dia bekerja berpindah pindah organisasi demi memupuk pengalaman. Namun teman temannya selalu melarang dia turun ke jalan saat demonstrasi di masa Orde Baru. "Mereka takut jika pemerintah mengetahui latar belakang saya, organisasi mereka terancam," ujarnya.

Soetarni keluar dari penjara pada 1979. Keluarga yang nyaris tak pernah berhubungan kembali bersatu oleh kehadiran sang ibu. Svetlana yang sudah bekerja mengajak ibunya tinggal di rumah kontrakan di Jati Pisang, Jakarta Timur. Anak anaknya yang lain dan telah menyebar memutuskan tinggal di dekat ibunya di sekitar Jakarta bersama keluarga masing masing.

Ia tak pernah menceritakan sejarah Njoto kepada anak anaknya. Ia baru bercerita setelah masa reformasi. Namun Irina bisa memahami latar belakang keluarganya berbekal ingatan masa kecil dan pelajaran sejarah.

Fidelia dan Esti, adik Irina, bahkan baru mengetahui orang tua mereka yang sebenarnya ketika keduanya duduk di SMA. Esti awalnya mengira sang tante yang merawatnya di Yogyakarta adalah ibunya. Begitu mengetahui latar belakang keluarganya, Fidelia tak berani mendaftar menjadi pegawai negeri sipil. Lulus dari sekolah keperawatan, ia batal masuk Departemen Kesehatan.

Soetarni masih terlihat tegar dalam usianya kini, 81 tahun. Rambutnya sebahu, sudah seputih asap. Wajahnya yang ramah tak menunjukkan kepedihan. Dia bahkan tak pernah menangis. Ilham mengingat, "Kami hanya sekali saja melihatnya menangis: saat kehilangan bapaknya. Itu sebelum peristiwa 1965."

Serba Kabur di Akhir Hayat

SUASANA Jakarta mencekam pada hari itu, 2 Oktober 1965. Dua hari sudah lewat setelah pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965. Partai Komunis Indonesia dituduh bertanggung jawab dan para aktivisnya segera menjadi target penangkapan.

Njoto, Ketua II Comite Central Partai Komunis Indonesia dan salah satu menteri Kabinet Dwikora I baru pulang dari kunjungan dinas. Dia mendampingi Perdana Menteri I Soebandrio dalam turne ke Sumatera Utara. Malam telah tiba ketika ia tiba di rumahnya, Jalan Malang, Menteng Nomor 22, Jakarta Pusat. Tak sempat istirahat, ia segera mengajak istri yang sedang hamil dan enam anaknya meninggalkan rumah.

Keluarga ini mendatangi rumah para kerabat, mencari tempat mengungsi. Tak ada yang berani menampung mereka. Seorang teman di daerah Kebayoran yang justru bersedia memberi mereka tempat tinggal. Njoto hanya menitipkan istrinya, Soetarni, dan enam anaknya. Ia bergegas pergi lagi. "Kami cari tempat sendiri sendiri," kata Soetarni.

Soetarni dan anak anaknya tak lama di satu rumah. Mereka berpindah pindah. Pada suatu ketika, mereka menetap di Asrama Mahasiswa Concentratie Gerakan Mahasiswa Indonesia di daerah Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Soetarni mengingat, pada akhir 1965, dua kali suaminya datang menjenguk. "Sekali tengah malam, sekali siang," ujarnya.

Soetarni mengatakan tidak pernah tahu tempat persembunyian suaminya. Ia menduga, Njoto masih tinggal di rumah mereka di Menteng. Bisa jadi dugaannya benar, paling tidak pada awal awal pelarian Njoto.

Amarzan Ismail Hamid, wartawan Harian Rakjat, koran yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, mengatakan bertemu Njoto pada 6 Oktober pagi di Jalan Menteng. Ketika itu Njoto hendak berangkat ke Sidang Kabinet di Istana Bogor bersama M.H. Lukman, menteri negara yang juga Wakil Ketua I Comite Central Partai Komunis Indonesia.

Njoto dan Lukman sempat berdiskusi sebelum menuju Bogor. "Kalau hasil sidang jelek, kita ke Bandung. Kalau bagus, kita tetap di Jakarta," kata Amarzan menirukan pembicaraan keduanya. Ternyata, setelah sidang, mereka menganggap Soekarno masih menguasai keadaan. Mereka pun kembali ke Jakarta.

Menurut buku Gerakan 30 September/PKI Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya yang diterbitkan Sekretariat Negara pada 1994, Njoto hadir di sidang atas perintah Ketua Umum D.N. Aidit dari pelariannya di Jawa Tengah. Melalui anggota Biro Khusus, Bono, ia mengirim pesan kepada Sudisman, Sekretaris Comite Central. Isinya, agar anggota Comite Central yang masih di Jakarta segera melakukan upaya penyelamatan partai. Ia juga meminta Njoto mewakilinya dalam Sidang Kabinet di Bogor.

Seorang kerabat M.H. Lukman mengisahkan, pada 5 Oktober malam, Njoto, Lukman, dan sejumlah petinggi PKI minus D.N. Aidit sempat berkumpul di kediaman Joesoef Isak, seorang wartawan yang dekat dengan Njoto, di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Tapi ia mengaku tak mengetahui materi pembicaraan. "Mungkin koordinasi sebelum ke Bogor," katanya.

Ketika berdiskusi dengan Tempo pada suatu siang sebelum meninggal pada malam harinya akhir Agustus lalu, Joesoef membenarkan adanya pertemuan para petinggi PKI di rumahnya. Tapi ia tak bisa mengingat apakah pertemuan itu berlangsung sebelum atau sesudah 6 Oktober.

Kediaman Joesoef adalah salah satu tempat persembunyian favorit Njoto. Joesoef menuturkan, suatu ketika tentara sempat menggerebek rumahnya. Mereka melihat Njoto tapi membiarkannya dan justru memberi hormat karena tidak ada surat perintah penangkapan. "Sebelum jam malam selesai, Njoto kabur," kata Joesoef.

Seusai sidang kabinet di Bogor, sekelompok tentara membuntuti Njoto dan Lukman. Njoto memutuskan berpindah pindah tempat. Sebagai tokoh PKI, Njoto cukup berani ketika itu. "Dia masih keluyuran. Mungkin karena merasa PKI tidak bersalah," kata Bonnie Triana, peneliti sejarah Universitas Indonesia.

Sarbi Moehadi, 81 tahun, bekas Ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat Pekalongan, Jawa Tengah, menyatakan Njoto sempat memimpin rapat konsolidasi di Slawi, Jawa Tengah, beberapa bulan setelah peristiwa 30 September. Menurut dia, Njoto meminta para pemimpin partai dan pegiat Lekra di daerah ini mempertahankan organisasi. Sarbi ditangkap beberapa bulan kemudian dan dipenjara 14 tahun.

Amarzan, kini 68 tahun, meragukan cerita Sarbi. Menurut dia, Jakarta paling aman untuk bersembunyi. Ke luar kota sama dengan mencari mati, katanya. Ia yakin, meski berpindah pindah, Njoto tak pernah lari ke luar Jakarta.

***

Seperti pelariannya, penangkapan Njoto masih menyisakan misteri. Sri Windarti, adik perempuannya, pernah mendapat cerita dari Edi, sopir pribadi Njoto. Menurut dia, sang sopir merasa diikuti seseorang ketika mengantar Njoto ke kantor, yang sekarang menjadi Sekretariat Negara. Edi sempat bertanya kepada Njoto: pulangnya dijemput di kantor atau di Istana Negara. "Si Mas hanya menjawab: sudah, jangan ditengok," kata Windarti.

Menurut cerita seorang pengawal Istana, kata Windarti, mobil Njoto dicegat dalam perjalanan. Tapi ia tak memperoleh cerita detail, termasuk waktu dan tempat, tentang peristiwa itu.

Irina Dayasi, anak kelima Njoto, mengatakan ada banyak versi cerita penangkapan. Versi pertama, ayahnya ditangkap dalam perjalanan pulang dari Sidang Kabinet di Bogor pada 6 Oktober. Ia menganggap versi ini paling tidak logis karena sejumlah orang mengatakan masih bertemu Njoto hingga Desember 1965. Versi kedua, Njoto ditahan setelah menemui Soebandrio. Versi ketiga, ditangkap dalam perjalanan dari kantor Kementerian Negara. Irina memperkirakan, ayahnya ditangkap sekitar Desember.

Menurut Amarzan, Njoto ditangkap dalam perjalanan di Jalan Tosari, Menteng, Jakarta Pusat. "Mobilnya disalip, lalu dicegat. Dia dikeluarkan, dipukul, kacamatanya jatuh. Itu yang saya dengar," katanya.

Sampai sekarang nasib Njoto tak jelas. Kuburannya, jika ia telah meninggal, tak diketahui. "Serba gelap," kata Irina.

Suatu ketika, beberapa tahun setelah peristiwa 30 September, beberapa temannya mendatangi seorang paranormal untuk mengetahui keberadaan Njoto. Sang dukun kerasukan dan "menjelma" menjadi Njoto. Ia menulis nama "Njoto" di papan. "Tulisannya agak miring, persis tulisan tangan Njoto," kata teman Njoto, yang menolak disebut namanya tapi ikut mendatangi dukun. Menjawab pertanyaan para "kliennya" soal keberadaan Njoto, dukun menjawab: "Ada di Jawa Barat."

Besan Soetarni, bernama Sugeng, adalah pensiunan polisi militer. Kepada Soetarni, Sugeng mengatakan pernah melihat Njoto di tahanan markas militer Guntur, Jakarta Pusat, ketika piket jaga pada suatu malam. Esoknya Njoto tidak ada lagi di tahanan itu.

Menurut Iramani, adik perempuan terkecil Njoto, ada cerita Njoto ditembak di daerah Tanjung Priok. Ia juga memperoleh versi lain, Njoto dibawa dari Rumah Tahanan Militer Budi Utomo ke daerah Bekasi, Jawa Barat, dan dihabisi di sana pada 13 Desember 1965. "Mana yang betul, saya tidak tahu," katanya.

Joesoef Isak mendapat informasi bahwa Njoto sempat ditahan selama dua hari di Rumah Tahanan Militer Budi Utomo. Cerita itu didapatnya dari seorang tentara yang tinggal di mes rumah tahanan, yang bercerita bahwa Njoto ada di situ. "Saya tanya dia: emang kamu tahu Njoto? Dia bilang pake kaca mata kan, gaya gaya Cina," kata Joesoef.

Menurut Joesoef, ciri ciri yang disebutkan tentara itu memang punya Njoto. Tapi Njoto hanya dua malam di sana. Setelah itu ia dibawa dua orang tentara entah ke mana. "Itu informasi pertama yang saya terima langsung," kata Joesoef.

Menurut Bonnie Triana, setelah diambil dari rumah tahanan militer, Njoto dihabisi di suatu tempat di Jakarta. Ia menambahkan, "Mayatnya dibuang ke Kali Ciliwung."

Merahnya HR, Merahnya Lekra

SUNGGUHPUN Harian Rakjat (HR) lekat dengan nama Njoto, ia bukan pendiri corong resmi Partai Komunis Indonesia tersebut.

Pendirinya Siauw Giok Tjhan (1914-1981), wartawan majalah Liberty dan Pemuda. Ia anggota Konstituante, pendiri Baperki, organisasi massa warga keturunan Tionghoa yang kemudian dilarang pasca-G30S.

Pertama kali terbit pada 31 Januari 1951 dengan nama Suara Rakjat, Harian Rakjat memiliki jargon nyaring: "Untuk rakjat hanja ada satu harian, Harian Rakjat." Giok Tjhan memimpin Harian Rakjat dua tahun pertama, kemudian digantikan Njoto hingga akhir hayat.

Di tangan Njoto, yang kemudian diangkat sebagai Ketua Departemen Agitasi dan Propaganda, HR dengan oplah yang diklaim sebesar 60 ribu eksemplar adalah pendukung kebijakan partai. Harian Rakjat tak ubahnya pamflet; tak ada edisi yang muncul tanpa kata "rakjat" dan dukungan pada Manifesto Politik Soekarno. Bahasa yang digunakan, seperti dibahas penulis Lekra, Busjari Latif, dalam artikelnya di Harian Rakjat, adalah bahasa yang "hemat, lintjah, dan terus terang sesuai kerangka Marxisme/Leninisme."

Dalam buku kecil Pers dan Massa, kumpulan pidato Njoto saat ulang tahun Harian Rakjat 1956-1958, Njoto membandingkan surat kabar itu dengan Pravda, koran partai komunis Uni Soviet. Harian Rakjat disebutnya memiliki keunggulan utama, yakni para "korespondennja jang lahir dari tengah-tengah massa". Artinya, setiap buruh, setiap pelajar, dan setiap orang bisa jadi koresponden.

Dalam periode 1950-an itu Harian Rakjat memberikan ruang luas bagi karya seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang didirikan Njoto dan dua petinggi PKI D.N. Aidit dan A.S. Dharta serta seorang tokoh Murba, M.S. Ashar. Lekra lahir pada tahun yang sama dengan Harian Rakjat, ketika dirasakan gemuruh semangat revolusi mulai mengendur. "Bahwa Rakjat adalah satu-satunja pentjipta kebudajaan dan bahwa pembangunan kebudajaan Indonesia-baru hanja dapat dilakukan oleh Rakjat," begitu tertulis dalam Mukadimah Lekra.

Njoto, yang biasa menulis esai dan puisi, berdansa waltz dan foxtrot, serta meniup saksofon, sangat piawai memainkan peran utama di dua entitas kiri itu. Di Harian Rakjat, salah satu tugasnya sebagai pemimpin redaksi adalah menulis editorial koran. Menurut Martin Aleida, wartawan Harian Rakjat yang selamat dari pembantaian dan pemenjaraan, kadang ia menulis di kantor, meski sering menitipkannya lewat kurir. Njoto juga sering membantu merumuskan sudut pandang (angle) bagi artikel Harian Rakjat.

Sedangkan di Lekra, menurut Sabar Anantaguna, teman sekolah Njoto di Jember yang kemudian menjadi pengurus Lekra pusat, Njoto tahu bagaimana melayani seniman yang tak mau diatur dan dikomando. Dia sering hadir dalam rapat Lekra, meski tak banyak bicara. Kalau setuju, kata Anantaguna, Njoto diam. Kalau kurang setuju, Njoto baru angkat bicara dan selalu bilang, "Apa itu sudah yakin? Coba dipikir lagi," Anantaguna menirukan Njoto.

Njoto pun hati-hati menjaga keseimbangan ideologis di kalangan seniman. Meski ia pendukung Manifestasi Politik sejati Njoto melahirkan prinsip "politik sebagai panglima" dan giat memobilisasi perlawanan terhadap para seniman non komunis pendukung humanisme universal Njoto tak setuju dengan upaya memerahkan Lekra sepenuhnya, seperti yang diinginkan rekan-rekannya di Politbiro. Anggota Lekra tidak semuanya komunis, dan ia ingin mempertahankannya begitu.

"Manikebu (akronim ejekan untuk Manifesto Kebudayaan) adalah sebuah konsep pemikiran. Konsep tidak bisa ditiadakan oleh tanda tangan di atas kertas," kata Joesoef Isak, menirukan Njoto, sahabatnya. Ketika kemudian Soekarno melarang Manifesto Kebudayaan, Njoto tidak bersorak seperti kebanyakan pendukung komunis yang mengucap syukur.

Dalam ingatan Martin, Njoto pula yang menghapus nama Ernest Hemingway yang ia kenal personal dan film The Old Man and The Sea dari daftar film Amerika yang haram ditonton. Demikian kuat karisma Njoto hingga ada lelucon sendiri. Di kalangan penghuni Jalan Cidurian 19, rumah Oey Hay Djoen, kantor pusat Lekra, bila Njoto datang, para penghuni berdiri. "Kalau Aidit yang datang, mereka tak mau melakukannya," kata Martin.

Iwan Simatupang, sastrawan antikomunis asal Sibolga, pernah mencemaskan pengaruh Njoto yang dianggapnya lebih berbahaya daripada Lukman atau Aidit-karena kuatnya inteligensi orang yang disebutnya "sok intelek dan sok filosofis" itu. Menurut dia, seniman besar seperti Rivai Apin, Basuki Resobowo, dan Henk Ngantung menjadi simpatisan komunis karena pengaruh Njoto.

***

Masa-masa keemasan Njoto sebagai pemimpin agitasi dan propaganda melemah ketika konflik ideologis antara Njoto dan Aidit memuncak. Saat itu PKI sudah mengklaim punya anggota lebih dari tiga juta. Setelah MPRS menabalkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, Njoto didaulat sebagai menteri. Kedekatannya dengan Soekarno Njoto adalah penulis pidatonya-mengancam posisinya di partai (baca "Njoto dan Soekarnoisme" Red). Puncaknya pada 1964, seperti keterangan Joesoef Isak, ketika Njoto diskors dari seluruh jabatannya di partai, termasuk posisi Ketua Departemen Agitasi dan Propaganda. Penggantinya, Oloan Hutapea, loyalis Aidit.

Konflik Njoto dan Aidit merembet sampai ke Harian Rakjat. Martin ingat, bulan-bulan terakhir menjelang G30S, Njoto sudah tak aktif lagi memimpin. Tapi konflik internal Harian Rakjat memanas. Mereka yang dari Sumatera dimusuhi awak redaksi yang berlatar belakang Pemuda Rakyat karena dianggap anak emas Njoto. "Padahal karena kami lebih biasa berbahasa Melayu. Selain itu, Pemuda Rakyat tak begitu senang kepada seniman Lekra yang tak bisa diatur. Pemuda Rakyat lebih militan," katanya.

Tapi demikian lekatnya Harian Rakjat dengan sosok Njoto, Aidit tak berupaya mencopotnya. Partai membuat harian umum baru, Kebudajaan Baru. Menurut Martin, koran baru ini muncul hanya 1-2 bulan menjelang G30S, sehingga tak banyak petinggi partai yang mengetahui. Pemimpin redaksinya Muslimin Jasin, anggota Comite Central asal Nusa Tenggara.

Seorang pemimpin PKI di daerah yang diwawancarai Saskia Eleonora Wieringa dalam buku Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia-mengaku jadi bagian dewan redaksi Kebudajaan Baru, yang dibuat untuk menandingi Harian Rakjat. "Malam sebelum kup kami mengadakan rapat redaksi. Aidit datang dan mengatakan, "Sekarang saya akan memulai sesuatu yang banyak kawan kita mungkin tidak suka. Tapi ini merupakan jalan pintas cita-cita kita," katanya.

Sejarah mencatat, "jalan pintas" Aiditlah yang mengubur dalam-dalam bukan cuma partai, tapi juga Lekra dan Harian Rakjat sekaligus. HR menerbitkan edisi penghabisan pada Sabtu, 2 Oktober 1965, dan Harian Rakjat Minggu (HRM) melakukannya sehari kemudian. Nomor buncit lembar seni-budaya itu memuat nama Banda Harahap sebagai pimpinan dewan redaksi, dengan penanggung jawab M. Naibaho dan beranggotakan sastrawan Zubir A.A, Amarzan Ismail Hamid, dan Bambang Sokawati Dewantara-putra bungsu Ki Hajar Dewantara. Seperti dikutip Taufiq Ismail dalam buku Prahara Budaya, ada sejumlah petunjuk di edisi itu akan situasi genting pasca-G30S, namun yang paling menarik adalah puisi "Wong Tjilik" (yang menurut salah satu redaktur HRM, adalah karya Njoto) di pojok Tjabe Rawit, halaman tiga:

Makan tak enak, tidur tak nyenyak
Nasi dimakan serasa sekam, air diminum serasa duri
Siang jadi angan-angan, malam jadi buah mimpi, teringat celaka badan diri
Bukan salah bunda mengandung, salah anak buruk pinta
Sudahlah nasib akan digantung, jadi si laknat setan kota....

Soekarnoisme dan Perempuan Rusia

DI Istana Tampaksiring, Bali, Presiden Soekarno tampak gelisah. Njoto, menteri negara yang menjadi penulis pidato Presiden, tak ketahuan berada di mana. Padahal upacara kenegaraan 17 Agustus 1965 tinggal sepekan.

Njoto, yang juga Wakil Ketua II Comite Central Partai Komunis Indonesia, adalah penulis andalan si Bung untuk pidato-pidatonya yang membakar itu. Dua penulis lain-Soebandrio dan Ruslan Abdoelgani sejak 1960 mulai jarang dipakai.

"Bung Karno merasa pemikirannya cocok dengan Njoto," kata Joesoef Isak, sahabat Njoto sekaligus teman dekat Bung Karno, sehari sebelum wafat, pertengahan Agustus lalu. Wakil Perdana Menteri Soebandrio kemudian memberi tahu Bung Karno, Njoto sedang di Amsterdam, Belanda, bersama Joesoef, menegosiasi pembelian pesawat terbang Fokker.

Setelah berkeliling Afrika, karena Konferensi Asia Afrika ke-2 batal di Aljazair akibat kudeta di negeri itu, Njoto ngelencer ke Belanda, lalu ke Rusia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Partai Komunis. Njoto segera pulang begitu menerima kawat bahwa Presiden mencarinya. Padahal di Moskow ia sedang melawat bersama Ketua PKI Dipa Nusantara Aidit.

Menjelang akhir kekuasaannya itu, hubungan Soekarno dan Njoto memang terbilang rapat dan unik. Bung Karno adalah pendiri Partai Nasional Indonesia yang pamornya sedang meredup, sementara PKI sedang berjaya di seluruh negeri. Dan Njoto, 38 tahun, adalah tokohnya yang paling mencorong.

Menurut Joesoef, keduanya saling mengagumi, saling menyukai. Bung Karno menyukai Njoto karena ia satu-satunya pentolan PKI yang "liberal", pragmatis, dan tak dogmatis. Selain selalu tampil rapi dan dandy, menteri negara ini menyukai musik klasik, jazz, bisa memainkan hampir semua alat musik, menulis, serta menyukai puisi dan seni rupa.

Kedekatan itu tak hanya dalam urusan kerja, tapi menyangkut hal-hal pribadi. Menurut kolega Njoto di Harian Rakjat, Bung Karno memanggil laki-laki yang terpaut usia 26 tahun itu dengan sebutan "Dik". "Ini panggilan tak lazim di kalangan pejabat dan aktivis politik waktu itu," katanya. "Umumnya sesama pejabat memanggil 'Bung'."

Njoto sering terlihat dalam pesta lenso yang digelar di Istana Negara. Sehabis upacara-upacara resmi, Bung Karno biasanya menggelar pesta dengan mengundang penyanyi top Ibu Kota macam Titiek Puspa, Rima Melati, atau Suzanna.

Setelah tamu negara pulang, pasukan Cakrabirawa dengan sigap menyiapkan "panggung hiburan". Para pejabat negara, wartawan, atau siapa pun yang hadir bergiliran menyanyi dan menari. Njoto tak pernah ketinggalan menyumbang suara.

Suatu ketika, menurut sumber Tempo, "Dik Njoto" naik panggung dan siap menyumbangkan suara, Bung Karno menghampiri lalu merapikan kerah jas Njoto yang terlipat. "Seperti itulah hubungan mereka, dekat sekali."

Selain sama-sama doyan pesta, Njoto orator ulung seperti Bung Karno. Sabar Anantaguna, teman SMP Njoto di Solo, Jawa Tengah, bersaksi bahwa sejak remaja laki-laki berkacamata ini jagoan podium. "Kalau berpidato, dia seperti dalang, semua orang terpukau," katanya.

Sama seperti Soekarno, Njoto juga menguasai beberapa bahasa asing dan puluhan bahasa daerah. Ia juga penerjemah Marxisme yang mumpuni. Bung Karno pernah menjuluki Njoto "Marhaenis sejati" merujuk pada ideologi kerakyatan yang dicetuskan Soekarno.

Sebaliknya, Njoto adalah orang pertama yang menelurkan istilah "Soekarnoisme". Istilah yang dilontarkannya dalam sebuah pidato di Palembang pada April 1964 itu kemudian dipakai oleh kawan sekaligus musuh Bung Karno. Kelompok anti-PKI malah mendirikan Badan Pendukung Soekarnoisme pada September 1964.

Mereka khawatir panglima tertinggi itu makin jatuh ke pelukan PKI, apalagi Bung Karno sudah mencetuskan poros Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom), sebagai asas front persatuan nasional. Sebaliknya, kubu PKI terutama D.N. Aidit-menyangka Njoto telah dipakai Soekarno untuk menggembosi PKI.

Njoto dianggap berkhianat dengan membuat istilah baru dalam wacana ideologi. Sebab, bagaimanapun, asas PKI adalah Marxisme-Leninisme. Soekarnoisme dianggap lema baru yang bisa merongrong komunisme.

Dan Njoto memang serius dengan istilah barunya itu. Menurut sumber Tempo, pemimpin umum koran PKI itu menganggap Marxisme terlalu asing bagi petani dan borjuis kecil yang ingin digarap PKI menjadi basis massa ideologinya. "Sedangkan Soekarnoisme itu lebih jelas, dan orangnya juga masih hidup."

Sikap Njoto inilah, antara lain, yang membuat para pemimpin PKI hilang kepercayaan kepadanya. Aidit sampai menerbitkan harian Kebudajaan Baru sebagai "pesaing" Harian Rakjat, sebab memecat Njoto sebagai pemimpin Harian Rakjat akan membuat konflik menjadi terbuka dan sama sekali tak akan menguntungkan PKI.

Aidit akhirnya melepaskan Njoto dari jabatan Ketua Departemen Agitasi dan Propaganda PKI. Tapi, menurut Joesoef Isak, alasan utama skorsing itu adalah urusan perempuan. Waktu itu Njoto dituding terlibat hubungan gelap dengan seorang perempuan Rusia. Aidit memaksa Njoto memutuskan cinta terlarang itu.

PKI memang tegas dalam soal ini. Aidit, yang antipoligami, mengeluarkan aturan menerapkan skorsing bagi siapa saja yang ketahuan berselingkuh. Menurut almarhum Oey Hay Djoen, anggota DPR dari PKI, waktu itu banyak anggota yang kena skorsing akibat ketahuan menjalin affair dengan perempuan bersuami.

Menurut sumber Tempo, "skorsing" inilah yang mendorong Bung Karno meminta Njoto mendirikan partai baru, dengan nama sementara "Partai Rakyat Indonesia" dengan asas Soekarnoisme. Bung Karno menganggap Soekarnoisme adalah penyempurnaan Marhaenisme. Tapi ide itu tak pernah kesampaian karena polemik kedua kubu keburu pecah.

Badan Pendukung Soekarnoisme menyerang sikap Njoto dan PKI di Harian Merdeka milik B.M. Diah. Njoto menangkisnya di Harian Rakjat. Berhari-hari polemik itu ramai, meruncing hampir berujung bentrokan. Bung Karno akhirnya turun tangan dengan melarang pemakaian istilah Soekarnoisme dalam polemik.

Tapi hubungan Soekarno Njoto tetap ketat hingga senja kala kekuasaan "Pemimpin Besar Revolusi" itu. Puncaknya adalah malam 30 September 1965, ketika Tanah Air menyaksikan perubahan nasib dan arah sejarah zaman yang bergolak.

Jalan Curam Skandal Asmara

JOESOEF Isak mengetahui rahasia sahabatnya, Njoto, dari sumber tak terduga. Ketika itu, pada 1968, mantan Pemimpin Redaksi Harian Merdeka itu ditahan di Blok R Rumah Tahanan Salemba, Jakarta. Suatu hari, tahanan politik di blok sebelah melemparkan buku kecil ke selnya.

Tetangga sebelah itu, Sugi, adalah mantan anggota Comite Central Partai Komunis Indonesia. Rupanya Sugi dengan tekun menjahit kertas rokok menjadi buku kecil. Di buku itu dia menuliskan kisah "pengadilan" Njoto oleh pimpinan kolektif PKI, pada 1964.

Sebagai anggota CC, Sugi turut mengadili Njoto. Di sidang itu, Njoto, yang menjabat Wakil Ketua II CC PKI, diputuskan bersalah dan dijatuhi sanksi skorsing. Semua jabatannya di partai dilucuti.

Sugi, saat itu 70 tahun, memaksakan diri memanjat pohon ceri supaya bisa memberikan buku itu kepada Joesoef. "Saya tanya, 'Kenapa Pak Sugi menyampaikan ini pada saya?'," Joesoef bercerita. "Dia bilang, ini harus ditulis, dan dia memilih saya karena saya wartawan."

Karena itulah Joesoef yakin, Njoto tak mengetahui pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat oleh Gerakan 30 September. Sebetulnya, Njoto bisa lepas tangan dari Gerakan lantaran tak lagi menjabat posisi strategis di partai. "Tapi dia memikul semua, seolah olah ikut serta," ujar Joesoef.

Ketika diwawancarai Risuke Hayashi dan Takehiko Tadokoro, koresponden harian Jepang, Asahi Shimbun, di Jakarta, dua pekan sebelum hilang, Njoto masih gigih membela partainya. Menurut Njoto, pimpinan Partai Komunis sama sekali tak mengetahui soal Gerakan 30 September. Dia mengatakan, di mata partainya, Gerakan itu merupakan masalah internal tentara.

Bahkan, kata Njoto, ketika peristiwa pembunuhan para petinggi TNI Angkatan Darat itu terjadi, dia sedang bersama Wakil Perdana Menteri I Soebandrio dan sejumlah petinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepolisian berkeliling Sumatera. Mereka baru tahu soal Gerakan itu ketika berada di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. "Kami sama sama terenyak," katanya kepada Asahi Shimbun.

***

DI antara empat tokoh kunci PKI D.N. Aidit, M.H. Lukman, Njoto, dan Sudisman Njoto paling muda. Pada usia 19 tahun, dia sudah mewakili PKI Banyuwangi di Komite Nasional Indonesia Pusat. Tak terang benar, sejak kapan sebenarnya Njoto bergabung dengan Partai Komunis, dan siapa yang mempengaruhinya. "Dia belajar diam diam," kata Sri Windarti, adik Njoto.

Tokoh tokoh muda di Partai Komunis ketika itu berhasil menggusur pemimpin sepuh, seperti Tan Ling Djie, Alimin, Wikana, dan Ngadiman Hardjosubroto, serta mengambil alih kepemimpinan partai. Aidit menjabat Ketua, Lukman menduduki posisi Wakil Ketua I, Njoto sebagai Wakil Ketua II, dan Sudisman mengisi kursi Sekretaris Jenderal.

Sebagai Wakil Ketua II, Njoto bertanggung jawab atas Departemen Agitasi dan Propaganda. Lewat Harian Rakjat dan majalah teori Bintang Merah, Njoto "menghajar" lawan lawan politiknya. Sebaliknya, lewat kolom "Catatan Seorang Publisis" di Harian Rakjat, Iramani nama pena Njoto tampil lebih lembut dan "sastrawi".

Salah satu polemik paling keras terjadi antara Harian Rakjat melawan Merdeka pada Juni hingga Juli 1964. Harian Rakjat, misalnya, memuat tulisan panjang bertajuk "Merdeka Sudah Jelas Sekali Membela Tuan Tanah". Lewat tulisannya itu, Harian Rakjat menangkis tudingan Merdeka yang menganggapnya "kaum rebelli". Silat pena itu baru berakhir setelah Jaksa Agung Soeprapto turun tangan.

***

PEREMPUAN itu bernama Rita. Anak Rusia ini penerjemah untuk tokoh tokoh PKI yang sedang melawat ke Negeri Beruang Merah tersebut. Sedemikian serius kisah asmara Njoto dengan Rita, hingga hampir berujung ke ranjang pengantin. Padahal, ketika itu Njoto sudah beristrikan Soetarni.

Niat Njoto meninggalkan Soetarni tentulah membuat Partai gerah. Comite Central PKI, menurut Semaun, sebenarnya sudah berkali kali memperingatkan Njoto, supaya memutuskan hubungan dengan Rita. "Hubungan mereka bisa mencemarkan citra Partai," ujar Semaun.

Selain soal citra, mantan anggota Comite Central PKI, Rewang, mengatakan pimpinan PKI curiga Rita merupakan agen Partai Komunis Uni Soviet, sehingga hubungan itu bisa membahayakan partai. Sidang partai akhirnya digelar untuk membahas masalah tersebut.

Njoto dicecar dari berbagai penjuru. "Suasana sidang itu panas sekali," kata Joesoef Isak. Dia mendapatkan cerita dari Sugi, anggota Comite Central yang hadir dalam rapat itu. "Tapi Njoto sangat terbuka. Semua pertanyaan dia jawab." D.N. Aidit akhirnya turun tangan, meminta waktu berbicara empat mata dengan Njoto

Hampir dua jam mereka berbicara dan membiarkan peserta sidang menunggu. Njoto, yang semula ngotot, akhirnya bersedia mengubur niatnya. Aidit dan Njoto berpelukan. Namun keputusan sidang soal disiplin partai tetap tak bisa ditawar. Njoto dijatuhi skorsing dan sementara melepaskan berbagai jabatannya di partai. Sanksi ini rencananya akan disahkan dalam Kongres Partai pada 1965.

"Tapi hubungan Njoto dengan Aidit sama sekali tidak berubah," kata Rewang. Njoto tetap aktif mengikuti pertemuan partai, termasuk rapat rapat menjelang September 1965. Bahkan Njoto pulalah yang membawa surat Aidit dan membacakannya di sidang kabinet beberapa hari setelah peristiwa pembunuhan enam jenderal.

Menjelang tumbangnya PKI, memang santer beredar kabar perbedaan jalan di antara pucuk pimpinan PKI, yakni D.N. Aidit, Njoto, dan Sudisman. Haluan politik Aidit semakin dekat dengan Partai Komunis Cina ketimbang ke Uni Soviet.

Dalam pleidoi di depan Mahkamah Militer Luar Biasa, dan juga otokritiknya terhadap partai (keduanya ditulis setelah Gerakan 30 September), Sudisman menilai Aidit sudah menyeret partai pada petualangan atau avonturisme. Dukungan pemimpin partai terhadap Gerakan 30 September, menurut Sudisman, tidak didasari kesadaran dan keyakinan massa.

Njoto dianggap sudah kelewat dekat dengan Soekarno. Ketika berpidato di Palembang, pada 1964, isi pidatonya dianggap lebih Soekarnois ketimbang Marxis. "Itu titik awal Njoto dianggap punya jalan sendiri," ujar seorang mantan wartawan Harian Rakjat.

Rewang, mantan anggota Comite Central PKI, mengakui perbedaan sikap antara Aidit, Njoto, dan Sudisman. Namun Semaun Utomo, mantan Ketua Lembaga Sejarah Comite Central PKI, meragukan kabar tersebut. Pimpinan partai, kata Semaun, hanya berbeda pendapat, tapi tidak sampai pecah. "Kabar itu omong kosong," kata Joesoef Isak. "Njoto mengagumi Aidit, dan Aidit mencintai Njoto hingga saat-saat terakhir."

Yang Tersisih dari Riak Samudra

BOGOR, 6 Oktober 1965.

Hampir sepekan setelah peristiwa penculikan enam jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menggegerkan Jakarta. Presiden Soekarno memanggil semua menteri Kabinet Dwikora dan menggelar rapat mendadak di Istana Bogor.

Sekitar empat puluh menteri hadir ketika itu. Hampir semuanya berpakaian putih putih seragam para pembantu Presiden kala itu. Pengamanan mereka amat ketat, sebagian datang dengan dikawal panser tentara.

Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Udara Omar Dhani yang belakangan dipenjara karena dituduh terlibat Gerakan 30 September tampak hadir. Adapun Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution tak ada. Dia salah satu target operasi Cakrabirawa yang lolos sepekan sebelumnya. Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia Dipa Nusantara Aidit juga tidak kelihatan di antara peserta rapat. Sedangkan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto justru muncul. Suasana tegang. Setiap orang tampak waswas dan curiga satu sama lain.

Soekarno lalu membuka sidang. Pada kesempatan pertama, dia meminta Menteri Negara dan Wakil Ketua II Comite Central PKI Njoto bicara. "Saudara Njoto, kamu punya statement untuk disampaikan? Silakan," kata Soekarno, seperti dikutip Menteri Transmigrasi Mochamad Achadi kepada Tempo pada 2003. Ia adalah salah satu peserta rapat.

Njoto mengeluarkan secarik kertas berisi tulisan tangan dan mulai bicara. "PKI tidak bertanggung jawab atas peristiwa G30S," katanya tegas. "Kejadian itu adalah masalah internal Angkatan Darat." Pernyataannya singkat saja.

Soekarno lalu bicara. Sang Bung Besar menegaskan bahwa peristiwa 30 September itu adalah hal biasa dalam perjalanan sejarah bangsa. "Selalu ada peruncingan peruncingan kekuatan. Kalau Darul Islam merupakan peruncingan kanan, PRRI/Permesta peruncingan nasionalis, maka ini peruncingan kiri," kata Soekarno.

Presiden juga menyebut bahwa peristiwa G30S hanyalah tonggak kecil dalam perjalanan revolusi Indonesia. "een rimpeltje in de oceaan...," katanya. Hanya sebuah riak di tengah samudra.

***

PAGI sebelum rapat, M.H. Lukman, Menteri Negara dan Wakil Ketua I Comite Central PKI, menjemput Njoto di rumahnya, Jalan Malang 22, Menteng, Jakarta Pusat. Njoto bergegas menyongsong kameradnya, yang baru keluar dari mobil dinas menteri bermerek Dodge Dart, dan langsung bertanya, "Apa sebetulnya yang terjadi?" Lukman menggeleng, "Saya juga tak tahu."

Pada saat insiden penculikan dan pembunuhan para jenderal terjadi enam hari sebelumnya, Njoto sedang berada di Medan, Sumatera Utara, ikut kunjungan kerja Wakil Perdana Menteri I Soebandrio. Hal pertama yang dia lakukan setibanya kembali ke Ibu Kota adalah mengungsikan keluarganya keluar dari rumah dinas di Menteng.

Gerakan 30 September memang direncanakan tanpa sepengetahuan Njoto. John Roosa, sejarawan University of British Columbia, Kanada, dalam bukunya, Dalih Pembunuhan Massal, menulis bagaimana Pemimpin Redaksi Harian Rakjat itu sudah lama dijauhkan dari pengambilan keputusan penting di dalam Politbiro PKI.

Dia mengutip catatan yang dibuat panitera Politbiro PKI, Iskandar Subekti. "Dalam semua diskusi, kawan Njoto dengan sadar tidak diikutsertakan oleh kawan Aidit, dengan pertimbangan ideologis," ia mencatat. Aidit, menurut Subekti, menganggap Njoto lebih Soekarnois ketimbang komunis. Catatan lain menyebutkan bahwa Njoto saat itu lebih condong pada poros komunis Uni Soviet, bertentangan dengan Aidit yang merapat pada poros Peking.

Dalam sebuah wawancara dengan koran Jepang, Asahi Shimbun, pada 2 Desember 1965, Njoto mempertanyakan dasar logika Gerakan 30 September. "Apakah premis Letkol Untung tentang adanya Dewan Jenderal membenarkan adanya suatu coup d'etat?" katanya.

Tidak hanya Njoto, umumnya anggota Comite Central PKI juga tidak tahu Gerakan 30 September. Dalam pleidoinya di Mahkamah Militer Luar Biasa yang dibacakan pada 1972, Iskandar Subekti menjelaskan bahwa rapat Politbiro PKI pada Agustus 1965 hanya memutuskan akan memberikan "dukungan politis" kepada sebuah aksi militer yang dirancang "sejumlah perwira progresif". Pada akhir Agustus, keputusan Politbiro itu disampaikan kepada Comite Central PKI. Aidit memimpin sendiri rapat itu. "Tidak ada diskusi," kata Subekti.

Dalam pleidoinya, Subekti menjelaskan partai tidak pernah memberikan dukungan fisik atas Gerakan 30 September. Partai hanya akan membela perjuangan itu melalui pemberitaan pers dan sidang sidang pemerintah. "Itu sikap politik yang wajar dan biasa, berhubungan dengan perkembangan situasi dan garis politik PKI saat itu," tulisnya.

Garis politik itulah yang diikuti Harian Rakjat, edisi Sabtu, 2 Oktober 1965. Koran yang dipimpin Njoto itu terbit sehari setelah Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah melarang semua media terbit, kecuali harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha-dua koran yang berafiliasi dengan TNI AD. Judul kepala berita Harian Rakjat dicetak besar besar, "Letkol Untung, Komandan Bataljon Tjakrabirawa, Menjelamatkan Presiden dan RI dari Kup Dewan Djendral". Di bawahnya, ada subjudul: "Gerakan 30 September Semata mata Gerakan dalam AD".

Meski mendukung, Tajuk Rencana Harian Rakjat hari itu justru mengambil jarak dengan Gerakan 30 September. "Kita rakyat memahami betul apa yang dikemukakan oleh Letkol Untung dalam melakukan gerakannya yang patriotik itu," tulis editorial harian itu. "Tapi bagaimanapun juga persoalan tersebut adalah persoalan intern AD."

Meski terkesan hati hati, pernyataan itu terasa menantang karena dirilis pada saat tentara sudah melarang penerbitan semua media. Apalagi, saat itu pasukan TNI AD sudah mengepung Halim Perdanakusuma dan melumpuhkan pasukan pendukung Gerakan 30 September yang tersisa. Njoto dan redaksi Harian Rakjat tampaknya tidak paham dan tidak menduga akan ada perkembangan politik yang amat drastis pada hari hari pertama setelah Gerakan 30 September.

Ada satu hal lagi yang menguatkan dugaan Njoto tidak terlibat Gerakan 30 September. Dalam sebuah diskusi di Tempo, akhir Agustus lalu, kawan dekat Njoto, bekas Pemimpin Redaksi Harian Merdeka Joesoef Isak, membeberkan fakta bahwa Njoto sejak 1964 sudah diberhentikan dari semua jabatan fungsional di partainya. "Dia diam saja, semua dia pikul, seakan akan dia ikut (Gerakan 30 September)," kata Joesoef.

***

Rapat Kabinet Dwikora di Istana Bogor, 6 Oktober 1965. Seusai sidang, semua menteri bergegas pulang. Jurnalis Harian Rakjat, Amarzan Ismail Hamid, yang hadir saat itu, mengaku melihat Presiden Soekarno berbincang sebentar dengan Njoto, sebelum masuk ke Istana. "Itulah terakhir kali saya melihat Bung Njoto," katanya pekan lalu.

Di halaman Istana, seorang Menteri Negara, Kolonel Polisi Boegi Sumpeno, sempat mengajak Njoto pulang bersama ke Jakarta, dikawal panser. "Ikut rombongan saya saja," kata Boegi menawarkan. Njoto tersenyum dan menolak.

Revolusi Tiga Serangkai

KARL Marx, Stalin, Lenin. Nama nama itu akrab sejak Njoto belia. Buku buku karya tokoh revolusioner itu menjadi santapan sehari hari. Padahal ia masih duduk di bangku Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), semacam sekolah menengah pertama di Solo, Jawa Tengah. Buku koleksinya ada yang setebal telapak tangan.

"Buku buku berat berbahasa asing itu dipilih atas kemauannya sendiri, tidak ada yang mengarahkan," kata Sri Windarti, adik kandung Njoto, awal September lalu. Buku buku tokoh kiri itu dibaca Njoto sehabis belajar.

Budaya membaca kuat tertanam di keluarga itu. Ayahnya, Raden Sosro Hartono, membiasakan anak anaknya gemar membaca dari kecil. Mereka bebas membaca apa saja, asalkan urusan belajar dan sekolah tidak terbengkalai. Njoto bahkan punya kebiasaan membaca di mana mana, meski tengah kumpul bersama keluarga. Selalu saja ada buku atau koran yang ia pegang.

Ketertarikan Njoto akan buku ideologi pergerakan bisa jadi mekar jauh sebelum itu. Sebelum Njoto meneruskan sekolah ke Solo, toko milik Raden Sosro Hartono di Bondowoso, Jawa Timur, kerap kedatangan tamu eks Digulis aktivis gerakan politik yang dibuang Belanda ke Boven Digul, Papua. Raden Sosro sering mengadakan rapat dengan mereka di situ. "Om om bekas tahanan Digul itu suka menengok saya dan Njoto, lalu mengajak ngobrol," kata Windarti, kini 80 tahun.

Namun, baik kepada Windarti maupun teman temannya, Njoto tertutup dalam urusan politik. Menurut dia, Njoto belajar politik secara sembunyi sembunyi. Pada masa itu Jepang melarang masyarakat bicara tentang politik. Alhasil, Njoto tidak pernah terlihat seperti aktivis. "Dia tidak pernah mendiskusikan gerakan politik," kata Sabar Anantaguna, teman sekelasnya di Solo, yang di sekolah duduk persis di belakang Njoto.

Sabar masih ingat, Njoto tiba tiba menghilang pada saat naik kelas dua. Kepada Windarti, ia pamit pulang ke rumah orang tua di Jember, Jawa Timur. Tapi tidak pernah kembali ke Solo. Usut punya usut, dia malah pergi ke Surabaya, tatkala api revolusi perjuangan tengah membara. "Mungkin ketika itu ia merasa kemampuan berpolitiknya sudah cukup," ujar Windarti. Njoto terlibat dalam perebutan senjata Jepang di Surabaya, Bangil, dan Jember.

Hingga kemudian menyembul sepucuk berita: Njoto menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Yogyakarta, wakil PKI Banyuwangi. Usianya 16 tahun, tapi ia mencatut umur lebih tua dua tahun. "Saya dengar sendiri, saat itu ia masih di bawah umur," kata almarhum Joesoef Isak, sahabat Njoto, ketika diskusi di kantor Tempo, Agustus lalu.

Ia tinggal di Hotel Merdeka, kawasan Malioboro, bersama sejumlah menteri. Kantor Komite Nasional letaknya tak jauh dari situ. Kabinet Sjahrir baru saja dipindahkan dari Jakarta ke Yogya. Dari Solo, Windarti sempat menemuinya di Yogya. Njoto kerap mengajaknya makan siang.

Di kota ini satu tahun kemudian Njoto bertemu Aidit dan M.H. Lukman.

Saat itu, pemimpin PKI Sardjono, eks Digulis, baru memindahkan kantor pusat PKI di Jalan Boemi 29, Solo, ke Jalan Bintaran, Yogyakarta. Aidit, berkat bimbingan Alimin, yang baru pulang dari Uni Soviet, menjadi anggota Comite Central dalam Kongres PKI Januari 1947. Aidit dan Lukman-keduanya sudah bertemu sejak 1943 di Menteng 31, sarang pemuda aktivis kemerdekaan-kemudian tinggal di Yogya. Mereka menghidupkan majalah dwibulanan Bintang Merah.

Sejak itu Aidit, Njoto, Lukman menjadi akrab. Saat KNIP bersidang di Malang pada Maret 1947, Aidit terpilih menjadi Ketua Fraksi PKI, Njoto memimpin Badan Pekerja KNIP.

Foto Njoto berpidato di Malang terpampang di sebuah koran. Sabar terperanjat. "Saya baru sadar bahwa ia seorang pemimpin," kata Sabar, yang belakangan bergiat di Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Pria 82 tahun itu lantas teringat cerita Sudarnanto, kawan sekolah di Solo, yang pernah menyaksikan bahwa di kamar Njoto terpampang foto tokoh komunis. Darah aktivis pemuda berkacamata tebal itu, kata Sabar, menetes dari ayahnya. "Karakter Njoto kebetulan sama seperti Ayah," Windarti menambahkan.

Njoto bersama Aidit dan Lukman kemudian masuk Komisi Penterjemah PKI pada awal 1948, yang tugasnya menerjemahkan Manifes Partai Komunis, karya Karl Marx dan Frederich Engels.

Pada Agustus 1948, tiga serangkai ini sama sama jadi anggota Comite Central PKI. Aidit mengurus bidang agraria, Lukman di Sekretariat Agitasi dan Propaganda, sedangkan Njoto menjalin relasi dengan badan badan perwakilan.

Hingga pecahlah geger Madiun, 19 September 1948.

Partai limbung, tercerai berai. Aidit, Njoto, Lukman bagaikan The Three Musketeers. Mereka muncul menjadi tulang punggung partai. Ketiganya menghidupkan partai dan bisa membuat partai lebih besar. Mereka kemudian dikenal sebagai trisula PKI.

Aidit sempat tertangkap, tapi dibebaskan karena tak ada yang mengenalnya. Ibarruri Putri Alam, putri sulung Aidit, melukiskan bahwa ayahnya bisa lolos ke Jakarta dengan menyamar menjadi pedagang Cina. Njoto dan Lukman kemudian menyusul ke Jakarta. Papan nama PKI dari kayu jati mereka boyong dari Yogya ke Jakarta.

Di Jakarta trio Aidit, Lukman, Njoto menyantap asam garam pergerakan. Mereka menggodok orientasi partai. Terbunuhnya banyak kader dalam peristiwa Madiun membuat mereka mandiri. "Mereka jadi independen karena tak punya lagi tempat bertanya," kata almarhum Murad Aidit, dalam bukunya, Aidit Sang Legenda.

Tiga serangkai diam diam memperluas jaringan PKI di Jakarta dengan membentuk Onder Seksi Comite di tingkat kecamatan. Adapun organisasi dijalankan lewat sistem komisariat di komite sentral. Situasinya sulit karena hampir setiap kabinet alergi komunisme.

Sampai sampai trio Aidit Lukman Njoto harus bersembunyi dengan menyamar. Aidit dan Lukman bahkan pernah disiarkan pergi ke Cina pada 1949. Padahal itu bualan belaka untuk mengecoh pengejaran. Ada yang bilang sesungguhnya mereka ke Medan. Ada yang bilang ke Jakarta. "Mereka sering menginap di rumah seorang kawan di Kemayoran," tulis sejarawan Prancis, Jacques Leclerc, dalam Aidit dan Partai pada Tahun 1950.

Dalam situasi serba repot itu, Aidit dan Lukman justru nekat menerbitkan Bintang Merah pada 15 Agustus 1950. Dua pekan sekali mereka meluncurkan stensilan Suara Rakyat, embrio Harian Rakjat yang menjadi koran terbesar dengan oplah 55 ribu per hari. Njoto bergabung pada Januari 1951.

Dua tahun kemudian tiga sahabat kelompok Bintang Merah ini memimpin partai. Aidit menjadi Sekretaris Jenderal, Lukman Wakil Sekjen I, dan Njoto Wakil Sekjen II (jabatan ini diganti menjadi ketua dan wakil ketua pada 1959).

Usia mereka saat itu jauh lebih muda dari pimpinan partai lain di Indonesia, bahkan setengah usia daripada pemimpin partai komunis negara lain. Bambang Sindhu dalam Harian Minggu terbitan Mei 1954 menulis, keadaanlah yang menghendaki tenaga tenaga muda yang militan tampil ke permukaan. "Orang orang tua, pemimpin tua, biarlah di samping saja," tulis Bambang. "Bila perlu, malah ditinggal di belakang...."

Sebagai ketua, Aidit bertanggung jawab terhadap politik secara umum. Lukman memimpin Front Persatuan. Urusan agitasi dan propaganda diemban Njoto. Tak cuma organisasi, untuk meluaskan jaringan mereka juga mendirikan sekolah, dari tingkat dasar sampai universitas.

Usaha itu berbuah. Dalam Pemilihan Umum 1955, Partai Komunis menduduki urutan keempat.

Persahabatan ketiganya berlanjut hingga Njoto menempati rumah di Jalan Malang, Menteng, Jakarta. Aidit dan Lukman sering datang dan mengadakan rapat di rumah itu. "Kadang ngobrol di ruang tamu, kadang masuk ke kamar kerja liat liat koleksi buku," kata Windarti. Tempe goreng dan nasi rawon adalah hidangan yang biasa disajikan Soetarni, istri Njoto.

Tiga serangkai itu juga pergi bersama sama bila ada pameran lukisan. Lukman selalu lebih dulu menjemput Njoto. "Saya hanya ikut, tidak mengerti mereka ngomong apa," ujar Windarti.

Aidit dan Njoto, kata Windarti, tipikal sosok yang serius, terutama dalam urusan pekerjaan. Sedangkan Lukman lebih supel dan suka guyon. Lukman, kata Iramani-adik bungsu Njoto-bahkan suka menawarinya pisang goreng.
 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India