Bukan PON Biasa

 Bukan PON Biasa

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang akan digelar pada 2-15 Oktober 2021 nanti, jika dilihat dari banyak sisi, bakal menjadi perhelatan yang istimewa. Yang pertama, PON Papua akan dicatat dalam sejarah sebagai PON pertama yang diselenggarakan di saat dunia sedang berjuang melawan pandemi. 

Itu sebabnya, seperti halnya Olimpiade Tokyo tempo hari, PON Papua yang semestinya digelar di 2020 harus ditunda kurang lebih satu tahun demi menunggu situasi pandemi yang lebih kondusif untuk perhelatan kompetisi multievent yang melibatkan ribuan atlet, ofisial, dan perangkat pendukung.

Keistimewaan kedua tentu saja dari sisi tempat penyelenggaraan. Provinsi Papua adalah provinsi paling timur Indonesia. Wilayah Indonesia bagian timur selama ini identik dengan ketertinggalan, paling tidak jika kita membandingkannya dengan Indonesia bagian barat dan terutama Pulau Jawa-Bali. Karena itu, keterpilihan Papua sebagai tuan rumah PON tentu saja bermakna penting karena tidak saja akan mewakili dirinya sendiri, tapi sekaligus mewakili kawasan timur.

Selama dua pekan penyelenggaraan PON, Papua barangkali tidak hanya akan diuji seberapa mampu mereka menghelat ajang olahraga   multievent kelas nasional. Lebih dari itu, dalam konteks yang lebih besar, Papua bakal menjadi etalase berhasil atau tidaknya pemerataan pembangunan Indonesiasentris yang kerap digaungkan Presiden Joko Widodo.

Artinya, penyelenggaran PON di Papua tak bisa sekadar dilihat dari kacamata olahraga. Betul bahwa tujuan utama PON digelar ialah mencari bibit atlet berbakat dalam bingkai kompetisi multiajang yang meninggikan soprtivitas dan kualitas. PON adalah arena seleksi atlet-atelt terbaik di negeri ini untuk nantinya berjuang mengharumkan nama Indonesia di level internasional. 

Namun, kiranya PON Papua terlalu strategis untuk hanya dinikmati sebagai tontonan olahraga atau dipetik manfaatnya cuma oleh penggemar olahraga. PON Papua semestinya dimaknai pula sebagai penggerak ekonomi daerah, perangsang pembangunan sarana dan prasarana olahraga, juga pemacu pembangunan infrastruktur dasar.

Sesungguhnya itulah salah satu intisari pemilihan tuan rumah PON di luar DKI Jakarta yang dilakukan sejak PON XV di Surabaya pada 2000 lalu. Alasan utamanya ialah demi memeratakan pembangunan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Lewat rangsangan PON, bukan tidak mungkin daerah itu akan semakin berkembang dan kemudian naik kelas.

Contoh konkretnya Palembang, yang naik kelas sampai dua kali. Setelah sukses menyelenggarakan PON XVI 2004, kota itu berhasil pula menjadi tuan rumah SEA Games 2011. Kesuksesan dua ajang itu membuat Palembang ditunjuk lagi 'menemani' Jakarta menghelat Asian Games 2018. Kita tahu kemudian penyelenggaran Asian Games 2018 Jakarta-Palembang itu dipuji habis oleh sejumlah negara peserta dan publik Asia. 

Papua sangat punya potensi untuk itu, bahkan melebihi Palembang. Salah satu kuncinya ialah bagaimana pemerintah daerah mampu melibatkan masyarakat Papua dalam berbagai kegiatan selama PON. Masyarakat mesti diberdayakan agar menjadi bagian dari PON, tidak hanya sebagai penonton belaka. Pelibatan mereka akan menaikkan kualitas rasa keindonesiaan masyarakat Papua. 

Yang perlu diwaspadai ialah level keamanan di provinsi tersebut. Menjelang pergelaran PON 2021 ini pun teror dari kelompok teroris masih terjadi di beberapa daerah di Papua. Ini ujian kedua untuk PON Papua, yakni menghadirkan rasa aman bagi tamu-tamu yang akan hadir dan bertanding. Tidak mudah memang, tapi harus dilakukan. 

Jika ujian-ujian itu bisa dilewati, PON Papua barangkali tidak hanya akan dicatat dalam buku sejarah sebagai PON pertama yang sukses diselenggarakan di masa pandemi, tetapi juga PON yang sukses mengangkat derajat orang Papua, baik sebagai atlet maupun sebagai bagian dari kemajemukan masyarakat Indonesia. (*) /Dr. Eko Rudi Sudarto