Anis dan Jokowi

Anies dan Jokowi menjadi gacoan para kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menarik simpati pemilih. Koalisi 14 partai pengusul RK-Suswono masih belum mampu mengalahkan elektabilitas Pramono-Rano.

Foto: Anies Baswedan dan Joko Widodo

Sabtu, 23 November 2024

Limpahan elektabilitas dari Anies Baswedan diburu. Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno berhasil menggamitnya. Langkah itu dianggap realistis oleh loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah. Ia juga menjelaskan soal perang lama yang belum selesai.

"Karena RK (Ridwan Kamil) adalah bagian dari operasi penjegalan Anies. Yang menjadikan Ridwan Kamil maju di Jakarta ya Jokowi. Kalau bukan Jokowi, Ridwan Kamil tidak bisa maju. Tanpa Jokowi, Anies tidak bisa dibatalkan," kata Geisz kepada detikX ketika ditemui di kediamannya di Jakarta Pusat.

Citra melekatkan diri terhadap Anies dianggap bukan hanya bisa mendulang ceruk pemilih yang kerap disebut 'anak abah', bahkan pemilih yang beririsan dengan PKS. Pendekatan paslon nomor urut 3 di DKI Jakarta ini ke Anies bermula dari dua kali pertemuan Rano Karno dengan Geisz Chalifah pada 7 Oktober dan 27 Oktober 2024. Geisz mengajak Rano mengecek proyek pembangunan masjid apung dan museum Rasulullah yang digagas Anies Baswedan.

Kala itu ada dialog program-program Anies yang hendak dititipkan untuk dilanjutkan, tapi Geisz belum memberikan jawaban pasti apakah Anies setuju bakal mendukung Pramono-Rano.

Gayung bersambut, pada 15 dan 20 November 2024, terlihat Pramono bertandang ke kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies dan Pramono berfoto dengan berpose salam tiga jari, tanda ia telah bersepakat mendukungnya. 

Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri kampanye Pramono Anung-Rano Karno di Blok S, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024).

Foto: Grandyos Zafna/detikcom

Di sisi lain, sebelumnya, Anies bertemu dengan PKS. Geisz menuturkan Ahmad Syaikhu menemui Anies untuk meminta dukungan paslon yang diusung PKS di DKI Jakarta dan Jabar. Namun Anies hanya merestui dukungan untuk Jawa Barat.

"Secara komitmen, Anies melihat bahwa program-programnya Mas Pram itu lebih substansial dalam konteks kepada masyarakat bawah, bukan gimik. Kalau dari Ridwan Kamil, kan banyak gimiknya, mobil curhatlah lalu Disney yang di Pulau Seribu-lah," Geisz menyebut alasan-alasan Anies tak memberikan dukungan kepada PKS di DKI Jakarta.

Geisz berujar pasangan Pramono-Rano menawarkan komitmen meneruskan program-program Anies, terutama melanjutkan pembangunan kampung-kampung miskin kota, salah satunya Kampung Bayam.

Deal itu bahkan, kata Geisz, tak melibatkan dialog dengan partai pengusung Pramono-Rano. Pilihan Anies, tuturnya, murni pada sosok keduanya. Tak ada dialog yang dibangun dengan Partai PDI Perjuangan, begitupun sebaliknya. Tak ada pula perjanjian yang dibangun Anies dengan partai berlambang banteng tersebut.

Geisz berujar sosok Anies diyakini dapat membantu Pramono-Rano membuka ruang-ruang komunikasi di kalangan warga DKI Jakarta dan tokoh masyarakat. Tak hanya itu, Geisz mengatakan pendekatan di media sosial yang dilakukan Pramono-Rano bahkan terdapat campur tangan tim-tim substansi Anies Baswedan. Tak aneh, citra media sosial Pramono-Rano kental dengan pendekatan Anies alih-alih nuansa ala PDI Perjuangan.

"Timnya Mas Pram sendiri yang menemani. Beliau punya tim sendiri (untuk kampanye). Bahwa memang PDIP sebagai partai pendukung pastinya, tapi kalau yang saya lihat Mas Pram dikelilingi orang-orang yang dianggap mumpuni untuk mengurus isi-isi kampanye dia," kata Geisz.

Geisz Califah

Foto: Ari Saputra/detikcom

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi positif dukungan yang diberikan Anies Baswedan. Ia menyebut selama ini komunikasi terus terjalin dengan Anies selama pilkada serentak.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari relawan. Di Jakarta, secara khusus dukungan dari anak abah. Ini mencerminkan bahwa kami menghadapi satu kekuatan yang antidemokrasi, yang ingin mengingkari bahwa negara kita ini berbentuk republik, bukan kerajaan, di dalam praktiknya," kata Hasto.

Elektabilitas Memburuk, Jokowi Bertindak

Walaupun didukung banyak partai, elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono terpantau melempem. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 atau sebulan sebelum pemungutan suara pilkada pada 27 November 2024, pasangan Pramono-Rano masih menjadi yang terdepan. Paslon nomor urut tiga tersebut memperoleh elektabilitas sebesar 38,3 persen. Sementara itu, paslon nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono, hanya memperoleh 34,6 persen.

Rendahnya elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono disinyalir karena tak maksimalnya kerja mesin partai pengusung. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tak membantah mesin partai-partai Koalisi Indonesia Maju melempem di Pilkada Jakarta. Namun ia memastikan PKS tak kerja sendirian mengampanyekan Ridwan Kamil dan Suswono. Partai lain bekerja, walaupun kerja-kerja tersebut tak kelihatan.

"Yang lain rendah hati dan nggak mau di-cover. Kerja juga, kok," kata Mardani kepada detikX pada Kamis lalu.

Menurut Mardani, partai-partai terlihat melempem dalam kampanye karena keterbatasan dana dan logistik. Pihaknya maklum karena partai-partai telah menghabiskan banyak dana di pemilihan legislatif dan pemilihan presiden lalu.

"Jadi, kalau disuruh pakai uang sendiri, koceknya udah habis. Kecuali utang. Kalau utang, kan masa utang mah bahasanya buat orang lain gitu loh. Jadi saya yakin, mungkin kalau dropping logistiknya lancar, mudah-mudahan ngebut lagi nih di tiga hari terakhir," ucap Mardani.

"Mungkin partai mikir udah paslon aja yang kerja. Nah, sekarang melihat paslon perlu full di-backup partai, ya sudah didrop lagi ke partai," sambungnya.

Ridwan Kamil dan Joko Widodo

Foto: Anggi/detikcom 

RK-Suswono, kata Mardani, juga menggantungkan peruntungan dari tuah para influencer. Mardani menjamin pihaknya akan bekerja habis-habisan, termasuk mengerahkan influencer ternama.

"Tiga hari ini, insyaallah, namanya sprint, bakal ngebut semua. Tadi baru ketemu Uya Kuya, kemarin ketemu Mbak Melly Goeslow, Ahmad Dhani," tuturnya.

Tak sejalan dengan PKS, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah isu melempemnya kinerja partai-partai KIM Plus di Pilkada Jakarta. Ia mengklaim partai koalisi masih kompak bekerja bersama, bahkan hampir tiap hari melakukan pertemuan.

"Kalau hari ini kita semua kerja optimal ya, kerja maksimal sesuai dengan basisnya masing-masing. Memang saling komunikasi, koordinasi, hampir tiap malam ada pertemuan," kata Herzaky kepada detikX pada Rabu lalu.

Adapun terkait hasil survei, Herzaky mengaku tak khawatir. Pihaknya mengklaim memiliki hasil survei berbeda yang disimpan di internal dan tak dipublikasikan.

"Survei itu banyak, ya masing-masing kami juga punya pegang ini data survei gitu. Dan kami sudah memetakan lagi. Mohon maaf, kalau bagi kami, survei itu kami lebih banyak simpan di internal,' ucapnya.

Sementara itu, Herzaky optimistis dukungan dari Joko Widodo akan berpengaruh terhadap perolehan suara di pilkada. Keyakinan itu didapat karena Jokowi mampu menang di Jakarta saat maju sebagai gubernur maupun saat maju di pemilihan presiden. Dengan itu, ia dipandang punya cukup banyak basis pendukung setia di Jakarta.

Selain itu, jejaring pemengaruh juga diharapkan mampu mengerek perolehan suara RK-Suswono di pilkada. KIM disebut sedang menggalang dukungan dan mengonsolidasi influencer yang sudah sejak lama mendukung RK.

"Kang Emil kan sosok yang sangat akrab di mata netizen. Kan juga sangat aktif di media sosial ya. Banyak juga follower-nya dan banyak juga follow influencer-influencer atau tokoh-tokoh yang punya pengikut besar," ujarnya.

Reporter: Ani Mardatila, Ahmad Thovan Sugandi, Fajar Yusuf Rasdianto

Penulis: Ani Mardatila, Ahmad Thovan Sugandi

Editor: Dieqy Hasbi Widhana

Anies dan Jokowi menjadi gacoan para kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menarik simpati pemilih. https://news.detik.com/spotlight-/d-7652961/berharap-tuah-jokowi-anies

Read more »

Masalah PPN Naik Jadi 12%

*PPN naik jadi 12% mulai 2025, apa pengaruhnya pada daya beli masyarakat?*

_Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai Januari 2025 memicu reaksi negatif di media sosial. Sejumlah warga menilai kenaikan PPN akan mempengaruhi daya beli dan berdampak buruk terhadap pendapatan perusahaan yang berakibat pada gaji karyawan._

Saat mengumumkan kepastian kenaikan PPN dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (13/11), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan keputusan ini sudah dipertimbangkan "demi APBN" dan "bukan membabi buta".

Meski begitu, sejumlah ekonom mengkhawatirkan "efek turunan" dari rencana pemerintah itu di tengah daya beli masyarakat yang tengah menurun.

Adapun pengamat pajak menilai reaksi negatif publik menandai "masyarakat tidak percaya" kepada pemerintah kalau uang pajak yang mereka bayarkan "akan kembali ke masyarakat" dalam bentuk fasilitas publik maupun jaminan sosial.

*Apa reaksi warga soal kenaikan PPN?*

Augie Reyandha Giuliano, 33 tahun, seorang pengusaha penyelenggara acara alias event organizer, menjadi salah satu warganet yang terlibat perbincangan soal kenaikan PPN di jejaring X (sebelumnya Twitter).

Pemilik Reynur Event Organizer yang berbasis di Bandung, Jawa Barat, itu menyebut kenaikan PPN dapat berdampak buruk terhadap pendapatan perusahaan—yang akhirnya bisa berujung ke gaji karyawan.

"[Misalnya] anggaran per acara itu Rp2 miliar dan sudah termasuk pajak. Lalu acara diselenggarakan per akhir pekan alias empat kali sebulan. PPN jadi 12% itu membuat selisih pendapatan dalam satu bulan mencapai Rp 64 juta," ujar Augie kepada wartawan Amahl Azwar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (15/11).

Uang sebesar itu, kata Augie, bisa untuk menggaji delapan sampai 12 orang karyawan.

Perhitungan kasar Augie itu padahal belum mempertimbangkan kemungkinan kenaikan biaya produksi per acara.

Walaupun bidang jasa untuk seni dan hiburan termasuk yang dikecualikan dari PPN, Augie menyebut klien _event organizer_-nya seringkali berasal dari instansi pemerintah.

"[Sehingga] kalau transaksi sama mereka, harus PKP [Pengusaha Kena Pajak]. Jadi, kena PPN dan PPh [Pajak penghasilan]. PPh artis juga besar buat acara, dan [kadang dibebankan] event organizer," ujarnya.

Augie mengakui perspektifnya ini berasal dari kacamata pebisnis. Dia menyebut menurunnya pendapatan kantor akan berimbas ke banyak hal, termasuk penurunan fasilitas dan tunjangan atau bonus para karyawan.

"Bahkan bisa jadi saya memilih memutuskan hubungan kerja agar karyawan yang bertahan tidak perlu turun pendapatannya," tutur Augie.

Di Kerobokan, Bali, penyedia jasa makanan sehat Nimas Utama juga khawatir akan kenaikan PPN. Dia yakin usahanya akan terkena dampak, meski bisnisnya termasuk yang dikecualikan dari skema pajak itu.

"Pada akhirnya [kenaikan PPN] akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Setelah pandemi Covid pun, kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli sesuatu sudah jauh menurun. Pastinya itu akan merambah ke kemampuan kita untuk menjual barang," tutur Nimas secara terpisah.

*Apa itu PPN dan bagaimana cara menghitungnya?*

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan jenis pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Meskipun beban pajak secara langsung ditanggung oleh konsumen akhir, namun kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN tetap berada di pundak PKP.

Dalam sistem PPN, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berkewajiban memungut PPN dari konsumen, menyetorkannya ke negara, dan melaporkan jumlah PPN yang telah dipungut.

Cara menghitung PPN adalah mengalikan harga barang atau jasa dengan tarif PPN yang berlaku.

Saat ini, tarif PPN di Indonesia adalah 11%.

Apabila konsumen membeli pulsa atau kartu perdana di minimarket dengan harga Rp100.000, maka PPN yang harus dibayarkan konsumen itu adalah Rp100.000 x 11% = Rp11.000.

Harga pulsa atau kartu perdana itu pun menjadi Rp111.000 setelah PPN.

*Apakah semua barang dan jasa dikenai PPN?*

Tidak semua barang atau jasa dikenai PPN.

Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), berikut adalah barang dan jasa yang tidak dikenai PPN:

• Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

• Uang dan emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga.

• Jasa keagamaan

• Jasa kesenian dan hiburan

• Jasa perhotelan (sewa kamar/ruangan)

• Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

• Jasa penyediaan tempat parkir

• Jasa boga dan katering

• Barang kebutuhan pokok (beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu tanpa tambahan gula, buah-buahan, sayur-sayuran).

• Dan lain-lain.

Patut dicatat bahwa sebagian barang dan jasa yang tidak dikenai PPN ini masih tetap menjadi objek pajak daerah, dan retribusi daerah.

*Kenapa PPN naik di Januari 2025?*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pertama kali mengatur mengenai tarif PPN sebesar 10%.

Besaran tarif ini kemudian dapat mengalami perubahan sesuai dengan peraturan pemerintah, dengan batas minimum 5% dan maksimum 10%.

Ketentuan ini bertahan cukup lama meskipun Undang-Undang tersebut mengalami revisi pada tahun 2009.

Ketika menjabat presiden, Joko Widodo melakukan perubahan signifikan terhadap tarif PPN melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Menurut UU HPP, tarif PPN dinaikkan secara bertahap. Mulai April 2022, tarif PPN ditetapkan sebesar 11%. Selanjutnya, pada tahun 2025, tarif PPN akan kembali naik menjadi 12%.

Ketika PPN naik menjadi 11% pada tahun 2022, sambutan negatif dari masyarakat juga muncul.

Para pengamat ekonomi menyebut kenaikan PPN menjadi 11% itu tidak tepat di tengah tekanan hidup masyarakat sudah berat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Pemerintah, pada saat itu, lalu memberikan bantuan sosial untuk pengusaha kecil untuk merespons kenaikan tersebut.

Galih Pambudi, 39 tahun, adalah pedagang kecil asal Yogyakarta yang sempat menerima bantuan sosial dua tahun lalu. Menghadapi kenaikan PPN lagi tahun depan, Galih mengaku dilema.

"Belakangan dagangan mulai sepi, tidak bisa membayangkan kalau awal tahun PPN jadi naik, semua juga akan ikut naik [harganya]," ujarnya saat dihubungi BBC Indonesia melalui telepon.

Meski muncul kritik dari analis dan pengusaha, pemerintah tak goyah menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025, seperti yang ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (14/11) lalu.

Dilansir kantor berita Antara, Sri Mulyani menyatakan rencana kenaikan PPN bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kebijakan PPN 12 persen termaktub dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 yang disusun oleh Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam beleid itu, disebutkan bahwa PPN dinaikkan secara bertahap, yakni 11 persen pada 1 April 2022 dan 12 persen pada 1 Januari 2025.

Menkeu menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga kesehatannya, sekaligus mampu merespons berbagai krisis.

"Seperti ketika terjadinya krisis keuangan global dan pandemi, itu kami gunakan APBN," ujarnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani menambahkan Kementerian Keuangan akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait PPN ini.

"Kami perlu menyiapkan agar [PPN 12%] bisa dijalankan tapi dengan penjelasan yang baik," ungkapnya.

Rencana tarif PPN naik menjadi 12% per 2025 sebelumnya sudah diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Maret 2024.

Dilansir Antara, Airlangga yang saat itu menjadi Menteri Koordinator pada pemerintahan Presiden Jokowi, menyebut untuk kenaikan tarif PPN akan dibahas lebih lanjut dan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya.

Airlangga kembali menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

*Efek turunan kenaikan PPN 'hanya 1%'*

Kerisauan yang melanda Augie di Bandung, Nimas di Bali, dan Galih di Yogyakarta mengilustrasikan bagaimana kenaikan PPN sebesar "cuma 1%" dapat memiliki dampak yang lebih besar.

"Walaupun 1% tampak sederhana, dampaknya cukup signifikan ketika dilihat dari berbagai sisi, seperti dunia usaha, kelas menengah, dan potensi efek berantai pada kebijakan pajak lainnya," ujar Ariyo DP Irhamna, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Jumat (15/11).

Ariyo mengatakan perusahaan bisa saja melakukan pengurangan biaya melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Opsi ini sama seperti yang disebutkan oleh Augie, pemilik usaha event organizer di Bandung.

"Kenaikan harga produk akibat peningkatan PPN akan meningkatkan biaya perusahaan serta menurunkan daya beli masyarakat, sehingga dari sisi penawaran dan permintaan akan berkurang, yang pada akhirnya berdampak pada penjualan dan profitabilitas perusahaan," ujar Ariyo.

Sementara Luhur Bima, peneliti dari lembaga pengkajian ekonomi SMERU, mengingatkan kenaikan PPN ini tentu akan ditanggung salah satu pihak dalam sebuah transaksi usaha.

"Jika yang menanggung [PPN] penjual atau pengusaha. maka akan mengurangi margin profit mereka dan dapat berdampak ke karyawan-karyawannya," ujar Luhur.

"Sementara jika ditanggung oleh pembeli, maka akan terjadi inflasi. Harga-harga barang dan jasa meningkat dan tentunya menyebabkan biaya hidup masyarakat meningkat."

Seperti diberitakan BBC News Indonesia pada awal Oktober, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,12% pada September 2024.

Ini adalah deflasi kelima berturut-turut selama 2024 dan menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Inflasi bulan Oktober 2024—seiring pergantian pemerintahan—sebesar 0,08% mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024, menurut data BPS.

Luhur berpendapat bahwa masyarakat—khususnya kelas menengah—berpotensi merasakan dampak negatif dari kenaikan harga-harga barang yang merupakan efek turunan dari kenaikan PPN ini.

"Masyarakat menengah merupakan kelompok paling rentan terdampak karena umumnya bantuan-bantuan pemerintah akan memprioritaskan kelompok miskin," ujar Luhur.

"Sejauh ini belum banyak instrumen pemerintah dalam menopang kesejahteraan kelompok menengah yang sangat rentan jatuh menjadi kelompok miskin ketika harga barang-barang meningkat akibat kenaikan PPN ini."

Ariyo menilai masyarakat kemungkinan akan lebih selektif dalam membeli barang dan jasa, khususnya barang-barang non-esensial.

"Padahal, deflasi yang berturut terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat sedang anjlok," ujarnya.

*Mengapa muncul kerisauan dari masyarakat akan kenaikan PPN?*

Fajry Akbar, pengamat pajak sekaligus manajer riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menilai reaksi negatif dari masyarakat muncul akibat turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Masyarakat kita tidak percaya kalau uang pajak yang mereka bayarkan akan kembali ke mereka," ujar Fajry kepada BBC News Indonesia pada Jumat (15/11).

Padahal, menurut dia, kenaikan tarif PPN ke 12% juga dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat disalurkan untuk program masyarakat menengah-bawah, baik dalam bentuk fasilitas publik maupun jaminan sosial.

"Saya yakin masyarakat akan menerima kalau adanya kenaikan tarif ini selaras dengan perbaikan pelayanan publik, alias kembali ke masyarakat," tuturnya.

Fajry sendiri menilai dampak dari kenaikan PPN ini tidak sepenuhnya negatif. Akan tetapi, banyak ketakutan yang tidak berdasar dari masyarakat yang memunculkan dampak negatif tersebut.

Dia menjelaskan hasil studi dari kenaikan PPN menjadi 11% di tahun 2022 hanya berpengaruh terhadap kenaikan harga barang dan jasa sebesar 0,4% secara umum.

Dengan kata lain, papar Fajry, pemerintah berhasil mengelola dampak kenaikan tarif meski di tengah kenaikan harga komoditas.

"Ini disebabkan terdapat beberapa kebijakan yang dapat meredam kenaikan harga agar tidak setinggi kenaikan PPN yang diterapkan," jelas Fajry.

"Di sistem PPN kita masih banyak 'lubangnya', baik itu fasilitas pengecualian atau pembebasan PPN maupun PKP PPN," ujarnya.

Salah satunya, Fajry mencontohkan, pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun tidak dikenakan PPN sesuai dengan ambang batas PPN.

Akan tetapi, ketakutan-ketakutan dari masyarakat membuat orang menjadi menahan konsumsi, sementara pengusaha menahan ekspansi usaha mereka.

"[Ketakutan] ini yang berbahaya," ujar Fajry.

"Masyarakat tidak percaya, kalau tambahan penerimaan yang dihasilkan akan kembali ke mereka. Ada kecurigaan kalau itu cuma dinikmati pejabat dan sebagainya."

Di sisi lain, Fajry menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan harga atau inflasi sebagai imbas dari naiknya PPN.

Dia mencontohkan bagaimana pada tahun 2022, terdapat koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam meredam dampak kenaikan PPN terhadap inflasi.

"Kalau kenaikan harga, secara historis bisa pemerintah kelola," ujarnya.

Selain itu, Fajry menekankan bahwa pemerintah perlu memperbaiki dari sisi pengeluaran publik.

"Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pastinya akan menghasilkan tambahan penerimaan yang besar. Dari tambahan penerimaan tersebut, pemerintah perlu memastikan itu disalurkan ke masyarakat kelas menengah-bawah," kata Fajry,

"Baik itu dalam bentuk fasilitas publik maupun jaminan sosial."

Fajry juga menegaskan peran pemerintah untuk mengelola dampak dari kenaikan PPN.

"Tujuannya agar dampak dari kenaikan PPN terhadap inflasi tidak terlalu tinggi, agar dia tidak terlalu membebani masyarakat," paparnya.

*Bagaimana tanggapan Ditjen Pajak?*

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Dwi Astuti, mengatakan bahwa penyesuaian tarif PPN "berdiri sendiri" dan "tidak terkait dengan penyesuaian tarif pajak lainnya".

Dwi Astuti juga menekankan pemerintah dan DPR sudah mengkaji dampak dari PPN 12% ini.

"Sebagai sebuah produk perundang-undangan, penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan hasil pembahasan antara Pemerintah dan DPR yang tentu saja telah melalui kajian yang mendalam," ujar Dwi kepada BBC News Indonesia pada Jumat (15/11) petang.

Direktorat Jenderal Pajak, imbuhnya, telah dan terus melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak terkait PPN 12% melalui berbagai kanal – antara lain melalui sosialisasi seminar dan media sosial. []

Read more »

Soal Hasto

*MENJAWAB NYINYIRAN ANDRE VINCENT WENAS SOAL HASTO KRISTIYANTO.*

*Oleh: Saiful Huda Ems*.

Seorang kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni Andre Vincent Wenas (AVW) menulis opini dengan judul Cengengnya Hasto Kristiyanto Mengadu ke Akbar Faizal Uncensored Ditemani Connie Rahakundini Bakrie. Panjang banget judul opininya Mas Andre, kok mirip hidungnya Raja Pinokio Mulyono Al-nggedabrusi yang dilukis oleh Mas Butet Kartaredjasa.

Dalam opininya itu AVW nampak sekali berusaha menggiring pembaca untuk menyudutkan Hasto Kristiyanto, seorang politisi petarung yang menjadi Sekjen partai politik terbesar dan sebagai pemenang Pemilu 3x berturut-turut, yakni PDIP.

AVW menganggap apa yang dilakukan oleh Dr. Hasto Kristiyanto dan Prof. Connie Rahakundini Bakrie di Podcast Akbar Faizal Uncensored merupakan tindakan yang cengeng, hanya bicara ngalor ngidul kesana kemari. Padahal bagi banyak orang, apa yang dikatakan oleh dua sahabat senior saya (Mas Hasto dan Teh Connie) itu sangat luar biasa, menarik sekali. 

Buktinya podcast Akbar Faizal Uncensored yang mendatangkan Dr. Hasto Kristiyanto dan Prof. Connie Rahakundini Bakrie itu melalui Youtube, viewersnya sudah mencapai 1,65 juta orang lebih hanya dalam waktu tidak sampai dua hari sejak ditayangkan ! Waowww...

Ini jauh lebih banyak dari perolehan suara asli PSI, yang meskipun --kata banyak pengamat politikloh-- sudah capek-capek digelembungkan berlipat-lipat oleh Jokowi, namun tetap saja tidak lolos ke Senayan, Mas Andre.

Selanjutnya AVW mengatakan kalau Mas Hasto mengada-ngada, yang mengatakan hasil PILKADA 2024 ini sudah diset semua. 

"Sudah diset apanya, dan bagaimana cara mensetnya serta dimana salahnya juga tidak dijelaskan oleh Hasto. Kalau dalam konteks kampanye politik, bukankah Hasto dan team PDIP juga menset dengan cara mereka agar jagoannya menang PILKADA di daerah-daerah. Ini kan soal adu strategi dan hal yang biasa saja dalam kompetisi politik". Itu kata AVW di opini yang ditulisnya. 

Hemmm, angel...angel...wes angel...Bicara dengan kader partai gurem yang patah hati karena partainya tidak lolos ke Senayan begini angel...angel...wes angel...Masak saya harus menyanyikan lagu dangdut Patah Hatinya H. Rhoma Irama?.

Masak sih AVW tidak bisa membedakan mana taktik dan strategi yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang PILKADA? 

Penggunaan ASN atau instrumen negara (contohnya Partai Coklat) untuk kemenangan calon yang didukung oleh Jokowi itu bukan hanya taktik dan strategi yang keliru, namun juga melanggar UU PILKADA. 

Berikutnya, AVW juga menyinggung soal Connie yang mengaku mendapatkan info A1 dari Mr. X, bahwa Hasto akan ditersangkakan oleh KPK kalau Hasto masih terus ngomong keras soal PILKADA. 

Bagi AVW itu tidak jelas, karena menurut AVW, Hasto sebelumnya menyebut Polisi (Partai Coklat) dan KPK yang sedang membidiknya untuk jadi tersangka, mana yang benar? Tanya AVW.

Mas Andre, saya beri tahu ya, memang benar info dari Teh Connie bahwa yang sedang mengincar dan mau mentersangkakan Mas Hasto itu KPK, namun apa Mas Andre lupa, bahwa sahabat dan "informan" nya Mas Hasto itu juga banyak?. Dari sanalah Mas Hasto juga tahu, bahwa beliau juga sedang diincar oleh Partai Coklat.

Apakah Mas Andre juga lupa, kalau Mas Hasto juga pernah diperiksa di POLDA Metro Jaya untuk soal wawancara salah satu stasiun TV dengan beliau yang dituduh menyebarkan hoax dll., padahal pemberitaan wawancara itu kan ranahnya kode etik jurnalis yang harusnya ditangani oleh Dewan Pers atau bisa juga oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), bukannya ke Polisi. 

Selanjutnya AVW juga menyinggung soal kasus Harun Masiku yang akan jadi alasan KPK mentersangkakan Mas Hasto, padahal kata AVW, "kasus Harun Masiku itu tidak perlu didramatisir, ini seperti memperalat Akbar Faizal Uncensored untuk jadi saluran propaganda yang murahan", ujar AVW. 

AVW pun mengatakan, bahwa Kasus Harun Masiku sudah lama dan ada keputusan pengadilannya, orang-orang yang terlibatpun sudah dipenjara".

Waduuuh...ngomong apa ini AVW kok mbulet sekali? Justru karena kasus Harun Masiku itu sudah lama dan sudah ada keputusan tetap pengadilannya, serta orang-orang yang terlibat dalam kasus ini sudah dipenjara semua, lah kok kemudian KPK sekarang mau mentersangkakan Mas Hasto untuk soal Harun Masiku itu apa alasannya? 

Begini Mas Andre, Harun Masiku itu hanyalah kriminalisasi kasus dan melalui sidang pengadilan tidak ada kaitannya dengan Hasto Kristiyanto. Itu sudah terbukti dan proven, sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang tidak bisa dimohonkan atau dibatalkan ulang (inkracht van gewijsde).

Kasus Harun Masiku itu dikiaskan seperti Warga Negara Indonesia umumnya, dianggap melanggar lampu lalu lintas, lalu Polisi meminta uang dan yang ditilang tidak berdaya, lalu terjadilah suap. 

Dalam case ini Harun Masiku tidak melanggar lampu lalu lintas, dia punya kedudukan hukum yang kuat, hanya saja dia dipersulit oleh oknum KPU lalu diperas. Dalam sidang pengadilan tidak ada yang dari Hasto Kristiyanto dan Hasto Kristiyanto tidak termasuk yang menyuap.

Kalau alasannya sampai sekarang KPK belum juga menemukan Harun Masiku, itu urusan KPK, bukan urusan Mas Hasto. Toh setelah KPK merampas 3 Handphone milik Mas Hasto beberapa bulan yang lalu, KPK mengatakan keberadaan Harun Masiku sudah diketahui KPK, lah kok sampai sekarang KPK belum menangkapnya juga? 

Dan perlu Mas Andre ketahui juga, kasus Harun Masiku ini kasus kecil, penyuapan ke oknum KPU yang negara sama sekali tidak dirugikan baik secara materiil maupun imateriil, kenapa? 

Karena keputusan PDIP untuk menetapkan Harun Masiku sebagai PAW dari alm. Nazarudin Kiemas itu sudah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung, yang sebelumnya dimintai fatwa hukum oleh PDIP. 

Adapun jika ada penyuapan pada oknum KPU, itulah yang membingungkan, masak orang mau jadi anggota DPR melalui PAW, dan sudah disetujui oleh partainya, kok malah dimintai uang oleh oknum KPU. Sudah dimintai uang, mau dipenjara pula. Jadi siapa yang salah? 

Untuk yang terakhir ini, biar Mas Andre tidak bingung sendirian, ya baiklah saya temani bingung juga. Mari kita berbingung-bingung ria Mas Andre. Beginilah potret hukum dan politik di Zaman Mukidi bin Mulyono Al Nggedabrusi...(SHE).

25 November 2024.

*Saiful Huda Ems (SHE)* Advokat, Jurnalis, Analis Politik serta Aktivis '98.

Read more »

Cerita Dibalik Polisi Tembak Polisi

*Dibalik Cerita Polisi Jujur yg Ditembak Polisi Jahat*

Oleh : Tere Liye

*"NEGERI PARA BEDEBAH"*

Saya jijik sekali baca berita ini. Muak !!!

Bukan jijik kepada keluarga korban *Polisi Baik* yang ditembak (Riyanto Ulil). Melainkan jijik ke Para Pemangku Jabatan di Negeri ini. 

Wahai Para Pemangku Jabatan yg Terhormat ! Kalian lihat cerita ini. AKP Ryanto Ulil, *Polisi baik* yg ditembak *Polisi Jahat* (Dadang Iskandar), tiga bulan lalu pernah menelepon ibunya, Ibu Christina. Dia bertanya, apakah Ibu-nya mengizinkan jika dia keluar dari polisi.

Wahai pemimpin2 di negeri ini, kalian bayangkan pergulatan bathin Ryanto Ulil ini. Dia tidak kuat lagi di sana. Menyaksikan polisi2 lain yang kotor, melindungi penjahat, bekerjasama dalam kejahatan. Ryanto Ulil ingin keluar. 

Sekarang, setelah Ryanto Ulil ditembak mati oleh polisi lain, kamu bayangkan suasana sedih keluarganya! Apa coba perasaan Ibunya yang tidak mengizinkan anaknya keluar? Anaknya mati sekarang. 

Ujung ke ujung, hal2 begini dipertontonkan. Di sekolah, guru2 idealis hanya bisa mengurut dada menyaksikan proyek2 korup kepsek, guru2 lain, suap menyuap masuk sekolah, contek menyontek. Di kantor polisi, polisi2 yg berusaha lurus harus makan hati tiap hari melihat teman2nya yg malah jadi penjahatnya. Jaksa2, hakim2 yg masih punya nurani, juga dipaksa melihat rekan2nya sendiri main mata dgn tersangka. Bergelimang harta entah dari mana.

Di kantor2 pajak, perizinan, BPN, dll, masih banyak pegawai2 yg jujur, harus tutup mata, tutup telinga melihat atasan, teman2 kantornya korup, suap, dll.

Dan kamu, wahai pemimpin2 negeri, kamu kemana saja? Kamu cuma ngoceh sok mau memberantas korupsi, sementara kamu dikelilingi orang2 jahatnya? 

Itu semua tanggungjawabmu kelak. Dalam kasus polisi mati ini, kalian pemimpin2 polisi, mulai dari atasan langsung Ryanto Ulil, kapolda, kapolri, sorry, hisab kalian kelak di akherat tdk akan mudah. Dan itu akherat! Elu kagak bisa pakai Paman, Ordal, nyuap, dll.

Terakhir, wahai Ibu Christina, Ibunda Ryanto Ulil, anak Ibu memang mati. Tapi dia mati atas prinsip2 yg dipegangnya. Anak Ibu memang mati. Tapi dia mati dalam proses berusaha menjadi orang baiknya. Jadi Ibu tdk usah sedih. Itu sungguh sebuah kehormatan, menjadi Ibu seorang polisi, penegak hukum yg sungguh2 berusaha lurus.

*Tere Liye*

Read more »

Masalah Rumit Papua

Tidak hanya Orang Asli Papua yang bermimpi, rindu dan berharap sekali, bahwa mereka bisa hidup dengan damai dan dengan cara manusiawi, bermartabat, dihargai di Tanah mereka, yaitu di seantero Tanah Papua. Ya, para pendatang yang sudah lama hidup di Papua pun bermimpi, rindu dan berharap demikian. Bahkan warga masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia yang cinta hidup damai, manusiawi, bermartabat dan dihargai, yang sering mendengar, mengikuti kabar berita tentang apa yang sudah, sedang dan bakal terjadi di Tanah Papua. Apalagi mereka yang paham benar apa yang sebenarnya terjadi di Papua.

Pertanyaannya lalu, apakah mimpi, kerinduan, harapan itu hanya sebuah ilusi saja yang non-sense terjadi dan realistis atau benar-benar akan terjadi dan menjadi realitas kehidupan manusia-manusia Papua yang hidup di Tanah Papua dan dimana pun di Indonesia. Artinya, selain hak-hak mereka atas kehidupan yang layak, bermartabat, dihargai, dengan pendidikan yang layak, baik; juga kesehatan yang sungguh-sungguh sehat lahir dan batin (bukan hanya bebas dari stunting, kurang gizi) tetapi juga bebas dari stigma apapun dalam kehidupan bersama di masyarakat. Termasuk, lingkungan hidup, alam mereka : hutan, air, laut bebas dari perampokan tangan, otak dan kepentingan yang serakah dan membuat terjadinya kerusakan alam yang mematikan kehidupan manusia di Tanah Papua. Apalagi bagi orang Papua yang dari sononya kehidupan mereka sangat dekat dengan alam, bahkan secara spiritualitas kehidupan mereka bermakna karena dekat dan saling menghidupkan dengan alam.

Tentu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Sang Pencipta, Sang Pembawa Damai, optimisme serta harapan untuk Papua Damai tetap merupakan harapan. Satu-satunya syarat yang paling masuk diakal adalah, bila Pemerintah, bersama seluruh aparat keamanan, sungguh-sungguh bersedia mempraktekkan pendekatan dialog, bukan pendekatan keamanan yang penuh dengan kekerasan dan memancing sikap "balas-membalas" yang mudah dipelintir oleh media.

Apapun alasannya, pendekatan keamanan akan sama sekali tidak bakal memberi jalan keluar yang baik, sehat, positif dan masuk diakal, yang mengarah kepada kehidupan bersama yang saling menghidupkan, bermartabat, etis dan bermoral, saling menghargai, termasuk antara masyarakat sipil dan aparat keamanan. Pendekatan keamanan hanya akan mempertontonkan kekuasaan yang mematikan seluruh jenis dan bentuk kehidupan yang bermartabat dan manusiawi, termasuk kehidupan yang berpihak kepada alam lingkungan yang sehat. Bukankah pendekatan keamanan sangat jelas melegitimasi kekerasan dan mematikan segala bentuk logika sehat dan hati nurani? Sudah sangat banyak Orang Asli Papua, juga warga pendatang yang sudah lama hidup di Papua, bahkan Warga Negara Indonesia dari daerah-daerah lain berdoa dan berharap Papua menjadi Tanah Damai dengan Orang Asli Papua yang bisa hidup bermartabat dan damai di Tanah mereka.

Yang soal sekarang adalah,tidak hanya soal pendekatan keamanan, tetapi juga program yang sedang dicanangkan oleh pemerintah dengan pengerahan tenaga-tenaga TNI, yaitu transmigrasi, perluasan wilayah untuk pengembangan produksi pangan, dan lain sebagainya. Bukankah semua itu sama sekali tidak berimbang dengan upaya memperkuat, meningkatkan harkat hidup serta martabat Orang Asli Papua yang berpendidikan, yang sehat lahir dan batin, yang kritis dan berpihak kepada keadilan dan kebenaran demi kehidupan orang asli Papua, bebas dari intimidasi dan stigmatisasi, Orang Asli Papua yang masih bisa makan sagu secara turun-temurun bukan beras?

Untuk membicarakan hal-hal ini, mari bergabung bersama narasumber kita, Frederika Korain, seorang advokat hak asasi manusia dari Papua, anggota KPKC Keuskupan Jayapura untuk berdialog dan berdiskusi, membangun kerja sama demi Papua yang Damai: bermartabat, manusiawi dan lingkungan alam, hutan yang sehat dan bersahabat dengan kehidupan yang saling menghidupkan.

🗓️ : Selasa, 19 November 2024

⏰ : 14:00 s.d 16:00 WIB

📍: Kantor Institut DIAN/Interfidei (Jl. Banteng Utama, No. 59, Perum Banteng Baru, Sleman, DIY). 

Disiapkan juga secara hybrid melalui:

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85107837012?pwd=JS0QfkBeD3ugu40cD2G4L6gUbC1Mij.1

Meeting ID: 851 0783 7012

Passcode: damai

Kegiatan ini terbuka untuk umum. Yuk konfirmasi kehadiran ke WhatsApp Interfidei di: +62823-2203-8576. Sampai jumpa!!

Read more »

Tolak Kenaikan Ppn

*Kenaikan PPN Tidak Bisa Dianggap Sekadar "Hanya 1%"*

*Penulis Oleh : Agustinus Edy Kristianto, (pemerhati ekonomi).*

Kenaikan PPN tidak bisa dianggap sekadar "hanya 1%" (dari 11% ke 12%). Tidak pula bisa seenaknya diklaim bahwa hasilnya nanti akan kembali ke rakyat dalam bentuk bansos dan subsidi. 

Menurut saya, pejabat pemerintah yang mengeluarkan pernyataan semacam itu logikanya berantakan, berpotensi menyesatkan, menghina akal sehat, dan merendahkan martabat rakyat—terlebih lagi jika alasan yang digunakan adalah bansos.

Kenaikan tarif PPN tidak berdiri sendiri. Oleh sebab itu, tidak bisa disebut "hanya naik 1%." 

Perhitungan sederhana menunjukkan bahwa jika PPN naik 1%, harga barang dan jasa di tangan konsumen bisa ikut melambung hingga 30%. 

Kenapa? Karena ada banyak variabel lain yang saling berkaitan, seperti kenaikan harga bahan baku yang juga terkena PPN, inflasi, upah tenaga kerja, hingga biaya logistik dan pengiriman. 

Argumen "toh nanti akan kembali ke rakyat sebagai bansos dan subsidi" adalah bentuk manipulasi data—atau dalam istilah lain, "cara berbohong dengan statistik." 

Pernyataan itu menutupi fakta penting lainnya:

- Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2025 yang disusun oleh Kementerian Keuangan sendiri, alokasi belanja bansos hanya Rp152,6 triliun. 

- Bandingkan dengan belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll.) yang mencapai Rp513,2 triliun; 

- Pembayaran bunga utang (dalam dan luar negeri) Rp552,8 triliun. 

Ini artinya, anggaran negara jauh lebih banyak dialokasikan untuk melantik pejabat, menggaji pegawai, dan membayar utang daripada untuk bansos. 

Jadi, wahai pejabat Kemenkeu, berhentilah berargumen bahwa kenaikan PPN akan kembali ke rakyat. Itu hanyalah setengah kebenaran yang menyesatkan.

Kenyataannya, beban keuangan negara justru lebih banyak berasal dari hal-hal seperti kabinet yang gemuk akibat banyaknya kursi yang harus dibagi kepada anggota koalisi, jumlah pejabat yang terus bertambah, pergantian logo dan papan nama lembaga yang tak berfaedah, serta gaya hidup mewah pejabat beserta keluarga dan kroninya. 

Contoh paling baru: Kantor Komunikasi Presiden (PCO) baru saja melantik 50 pejabat dan staf. 

Bagi saya, ini jelas berlebihan dan hanya memboroskan anggaran. Sepuluh orang saja sudah lebih dari cukup, toh presidennya hanya satu—kecuali ada pihak lain yang masih merasa presiden. Lagi pula, pekerjaan mereka nantinya juga akan disubkontrakkan ke vendor, bukan?

Jadi, apa poin tulisan ini?

(1) Menkeu yang katanya terbaik di dunia seharusnya meminta maaf kepada masyarakat atas pernyataan anak buahnya yang ngawur dan menghina akal sehat dengan dalih bansos dan subsidi.

(2) Jangan ada kenaikan PPN sebelum pemerintah memangkas biaya untuk pejabat dan pegawai serta benar-benar memberantas korupsi di lingkaran mereka sendiri!

Sesederhana itu.

Salam.

Read more »

Hot Isu Topsekali

*Berikut ini, Resume Hot Isu yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream maupun Media Sosial yang berkembang sejak pagi hingga malam hari ini, Kamis Tanggal 21 November 2024*

Isu menarik hari  ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat Indonesia untuk belajar dari rakyat Ghana yang menolak pemberian sembako gratis selama masa kontestasi pemilihan. Ia  mengingatkan aparatur sipil negara untuk menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak 2024. Jika  tidak netral, aparatur sipil negara bisa dikenakan sanksi pidana, sebagaimana putusan MK.

Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung optimistis bisa menang satu putaran, karena dukungan rakyat makin menguat. Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga jelang pemungutan suara, dirinya unggul dari paslon lain. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak khawatir dengan langkah politik Jokowi mendukung paslon yang berseberangan dengan PDIP di Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Menurut dia, Jokowi sudah kehilangan kultur yang seharusnya dipegang dan dijalankan sebagai orang Jawa. 

*Berikut Isu selengkapnya :*

1. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat Indonesia untuk belajar dari rakyat Ghana yang menolak pemberian sembako gratis selama masa kontestasi pemilihan. Megawati mengapresiasi sikap rakyat Ghana yang disebutnya sebagai pemberani. Hai Ini disampaikan Megawati dalam tayangan video yang diputar di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11) atau satu pekan menjelang pencoblosan Pilkada serentak 2024.

"Mari kita belajar dari rakyat Ghana di Benua Afrika. Mereka punya keberanian untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan. Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak," kata Megawati dalam tayangan video tersebut.

Menurut Megawati, rakyat Ghana bahkan tegas menyatakan, yang mereka butuhkan adalah pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan. "Yang kami perlukan adalah pendidikan, dan sistem kesehatan yang lebih baik, serta pekerjaan', ujar mereka dengan penuh percaya diri," tegas Megawati.

Putri sulung Presiden Pertama RI Soekarno ini mengaku banyak mendengar laporan terkait institusi negara yang tidak netral selama Pilkada. Ia mengatakan, institusi negara ada yang memaksa rakyat untuk memilih pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi sekaligus iming-iming sembako gratis hingga uang. "Itu semua adalah bagian dari money politics," tambahnya.

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 2024. Megawati mengatakan, jika tidak netral, aparatur sipil negara bisa dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). "Ingat, Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting, bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana. Itulah makna keputusan MK Nomor 136/PUU-22 Tahun 2024 melalui Revisi Pasal 188 UU No 10 Tahun 2016," kata Megawati dalam tayangan video yang diputar di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).

Megawati tak hanya berbicara. Ia turut menunjukkan bukti berupa berita media cetak yang menampilkan tentang putusan MK terkait Pilkada tersebut. Megawati berharap bukti itu bisa dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia agar tak ada aparatur sipil negara yang tidak netral. Lebih lanjut, Megawati mengingatkan sanksi denda dan pidana yang bisa dijatuhkan pada aparatur sipil negara yang tidak netral.

"Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta," ujar Megawati.

2. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung optimistis bisa menang satu putaran, karena dukungan rakyat makin menguat. Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga yang dirilis sepekan jelang pemungutan suara Pilkada 2024 menunjukkan dirinya unggul dari paslon lain.

"Ya, kan berdasarkan hasil survei. Hari ini kan ada beberapa lembaga yang merilis, survei Indopolling saya juga kaget karena ada di 48 persen," kata Pramono di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).

Pramono tak mau ambil pusing dengan dukungan mantan Presiden Jokowi kepada Cagub  Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil. Dia menilai tiap orang berhak memberikan dukungan kepada siapapun. "Bagi saya beliau mendukung atau tidak mendukung bukan persoalan sama sekali, buat saya pribadi loh," ucapnya.

3. Hasil survei Indopolling Network terkini menyebut, elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno mencapai 48,4 persen, sementara Ridwan Kamil-Suswono 38,4 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana mengantongi elektabilitas 4,0 persen. "Simulasi kertas suara juga menunjukkan pasangan Pramono-Rano masih dalam tren di posisi teratas dengan 48,4 persen," kata peneliti senior Indopolling, Dewi Arum Nawang Wungu, dalam paparannya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).

Arum menyebut,  Pramono-Rano juga unggul dalam simulasi tanpa kartu bantu atau surat suara. Paslon yang diusung PDIP itu unggul dengan elektabilitas sebesar 47,3 persen, atau selisih sekitar 8 persen dari RK-Suswono dengan 39,4 persen. Sedangkan Dharma-Kun mengantongi elektabilitas sebesar 3,8 persen.

Hasil survei Polmark Indonesia terbaru mencatat elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno unggul dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Pram-Rano 40,3 persen,

RK-Suswono dengan 34,8 persen, dan Dharma-Kun di angka 3,2 persen.

Hasil survei Litbang Kompas pada 20-25 Oktober 2024 mencatat Pramono-Rano berada di posisi puncak dengan elektabilitas 38,3 persen. Sementara RIDO di angka 34,6 persen. Sementara hasil survei SMRC mencatat elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 46 persen, sedangkan RIDO dengan 39,1 persen.

4. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut mantan Presiden Jokowi sudah kehilangan kultur yang seharusnya dipegang dan dijalankan sebagai orang Jawa. Hasto mengaku mendapatkan pandangan tersebut ketika menemui masyarakat Jawa Tengah yang menyampaikan penilaiannya terhadap Jokowi. "Apalagi di Jawa, kalau kita lihat ungkapan rakyat yang saya temui di Jawa Tengah mengatakan Pak Jokowi wis ora njawani (sudah tidak seperti orang Jawa)," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (20/11).

Hasto mengatakan Jokowi sudah tidak menunjukkan kebudayaan Jawa yang penuh dengan budi pekerti luhur dan menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Hasto menilai sikap Jokowi itu sudah tak sesuai dengan salah satu falsafah Jawa yaitu ojo dumeh (jangan mentang-mentang). "Kesadaran terhadap nilai-nilai, kultur tentang ojo dumeh (jangan mentang-mentang), tentang jangan melupakan paugeran (aturan), ojo nguntal negoro (jangan makan negara), ngono ya ngono ning ojo ngono (Begitu ya begitu tapi jangan begitu). Jadi begitu banyak falsafah," ujarnya.

Hasto mengaku tak khawatir dengan langkah politik Jokowi yang mendukung paslon yang berseberangan dengan PDIP di Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Hasto mengklaim PDIP telah terbiasa berkontestasi melawan paslon yang didukung koalisi gemuk dan pihak penguasa. Ia mengaku yakin partai berlambang banteng itu mampu menang melawan paslon yang didukung Jokowi dan parpol koalisi lainnya. "Jadi strategi utama kami adalah menyatu dengan kekuatan rakyat itu sendiri, itu yang paling-paling penting saat ini. Dan tentu saja dengan menampilkan suatu calon yang terbaik," tutur dia.

5. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku optimistis pasangan cagub dan cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono  akan memenangi Pilgub Jakarta 2024. Muzani menyebut RK-Suswono mengusung visi, misi, dan program yang paling jelas dibanding dengan paslon lainnya. "Insya Allah Pak Ridwan Kamil menang," kata Muzani, Senin (18/11).

Ketua MPR itu memuji penampilan RK dan Suswono dalam debat terakhir Pilgub Jakarta 2024 semalam. Muzani menonton langsung debat di lokasi dan menilai keduanya (Ridwan dan Suswono, red) mampu menjelaskan visi, misi, serta gagasan dan program mereka dengan baik di hadapan publik.

6. Menkum Supratman Andi Agtas mengaku tengah melakukan lobi ke DPR dan para ketum parpol agar pembahasan RUU Perampasan Aset bisa mulus. Lobi-lobi itu dilakukan karena RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2025, cuma dimasukkan prolegnas 2025-2029. "Sekarang kami lagi melakukan upaya dialog dengan parlemen, dengan ketua-ketua umum partai politik," kata Supratman di Kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu (20/11). Supratman berharap, lobi tersebut dapat memuluskan pembahasan RUU Perampasan Aset bila Presiden Prabowo Subianto bersurat ke DPR untuk menuntaskan RUU tersebut.

7. Analisis Hukum Senior di Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, Azamul Fahdly berharap DPR tak ambil pusing atas penamaan RUU Perampasan Aset yang kerap dianggap keliru dan tidak sesuai dengan tujuannya. Azamul menjelaskan penamaan kata 'perampasan' dalam RUU itu disebabkan keterbatasan bahasa hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindakan mengamankan aset hasil tindak pidana.

Ia mengatakan Indonesia belum memiliki persamaan kata dalam terminologi hukum yang biasa digunakan di Amerika Serikat untuk menindak aset hasil tindak pidana. "Karena kita keterbatasan terminologi kita ini bahasa Indonesianya ini terbatas, kita enggak bisa membedakan tadi ada confiscation, ada forfeiture, ada seizure," kata Azamul dalam diskusi daring "RUU Perampasan Aset Mengapa Harus Tetap Disahkan?", Rabu (20/11).

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menjelaskan, muatan materi yang akan dituangkan dalam RUU Perampasan Aset masih memerlukan pengkajian mendalam. Hal tersebut menjadi alasan utama kenapa RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025. "Ya itu dia, kan semua yang masuk daftar long list (jangka menengah), dan semua yang masuk daftar prioritas pada intinya semua sudah duduk jelas," ujar Bob Hasan, Selasa (19/11). "Bagaimana porsi keterkaitan peraturan tersebut, kemudian nilai urgenitasnya. Jadi struktur tentang hukumnya juga penting sekali isi daripada setiap peraturan," ujar Bob Hasan.

8. Keinginan Capim KPK periode 2024-2029 Johanis Tanak untuk menghapus OTT KPK menuai kritik tajam dari kelompok masyarakat sipil. ICW menilai rencana Johanis Tanak menghapus OTT, cuma untuk mengambil hati anggota DPR yang menentukan komposisi calon pimpinan KPK selanjutnya. "Dalam pandangan ICW, pernyataan itu dilontarkan oleh Tanak tidak lebih dari sekadar hanya untuk mengambil hati anggota DPR yang mengujinya. Menurut saya, yang disampaikannya jelas tidak berdasar dan menyesatkan," ujar Peneliti ICW Diky Anandya saat dikonfirmasi, Kamis (20/11).

Diky menegaskan OTT menjadi senjata ampuh KPK dalam membongkar kasus korupsi. Kata dia, OTT pasti didahului dengan perencanaan-perencanaan yang diatur dalam hukum acara pidana. "Perlu dipahami bahwa proses penyadapan sendiri sebagai sebuah proses perencanaan ketika hendak melakukan OTT secara eksplisit telah diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU KPK yang menyebutkan 'Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, KPK berwenang melakukan penyadapan'," tutur Diky.

Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK Benny Jozua Mamoto mengaku ingin membuat payung hukum khusus untuk operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dilakukan KPK. Benny menjelaskan OTT memiliki kemiripan dengan teknik penyidikan kasus narkotika. Metode penyidikan itu diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Maka dalam hal OTT KPK menurut kami juga perlu satu aturan yang dibuat atau payung hukum sehingga nanti tidak dipermasalahkan," kata Benny dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (20/11). Benny yang saat ini menjabat Ketua Harian Kompolnas menerangkan dalam UU Narkotika diatur sejumlah teknik penyidikan khusus. Metode itu tidak diatur dalam tindak pidana lain.

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai keinginan Johanis Tanak menghapus OTT  berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Menurut Yudi, pernyataan Tanak tersebut strategi agar dirinya lolos fit and proper test yang digelar Komisi III DPR.

"Pernyataan Johanis Tanak ingin hilangkan OTT hanya strategi untuk mengambil hati DPR, tapi pernyataan ini berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Koruptor akan tertawa," ujar Yudi dalam pesan tertulis, Rabu (20/11). Ia mengatakan sangat sulit menghapus OTT karena telah terbukti menjadi cara efektif untuk menangkap basah koruptor yang melakukan transaksi suap. Selain itu, dari OTT pula diketahui perkara lain yang lebih besar.

Sebelumnya Capim PKP Johanis Tanak ingin menghapus operasi tangkap tangan (OTT) jika dirinya  terpilih sebagai Ketua KPK periode depan. Hal itu disampaikannya dalam sesi tanya jawab pada uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK di Komisi III DPR, Selasa (19/11) lalu. "Seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup, close, karena itu (OTT) tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP," kata Tanak.

Ia mengungkapkan, dari segi pengertian, "operasi" dalam kamus bahasa Indonesia diibaratkan seperti operasi bedah di mana para dokter dan tenaga kesehatan harus sudah siap dan mempunyai perencanaan matang sebelum melakukan tindakan. Ia mengaku, sejak awal menganggap OTT merupakan tindakan yang tidak tepat berdasarkan argumentasi tersebut. Namun, ia kalah suara dengan mayoritas pimpinan KPK lain yang setuju OTT sebagai langkah pemberantasan korupsi yang perlu dilakukan. "Mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, apakah tradisi itu bisa diterapkan, tidak bisa juga saya menantang," tegasnya.

9. PDIP tak terkejut dengan putusan Bawaslu yang menyatakan video dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin bukan pelanggaran. Jubir DPP PDIP Aryo Seno Bagaskoro menilai, pengawas pemilu yang sesungguhnya itu rakyat. "Saya kira putusannya tidak terlalu mengejutkan. Hari ini saya rasa pengawas pemilu sesungguhnya adalah nurani rakyat," kata Seno, Rabu (20/11).

Seno mengatakan video kampanye Prabowo itu sudah menjadi perbincangan publik. Bahkan, ada spekulasi bahwa video itu sengaja dibuat atas permintaan mantan Presiden Jokowi. "Banyak spekulasi yang menduga video itu dibuat karena permintaan dari Pak Komjen Polisi Luthfi, juga ada peran Pak Jokowi di sana yang membuat Presiden sampai membuat video tersebut," ujar Seno. "Nah, kalau bicara tentang budaya luhur Jawa, itu ada unsur-unsur njawani dan tidak njawani," imbuhnya.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan video Prabowo mendukung Luthfi-Yasin yang diunggah di akun Instagram Ahmad Luthfi Official memang memiliki muatan kampanye. Karena, video tersebut diunggah dalam masa kampanye. Bagja memastikan Prabowo dapat melakukan kampanye dengan sejumlah ketentuan yang berlaku. Berdasarkan analisis Bawaslu, aktivitas Prabowo tidak masuk dalam pelanggaran dalam Pilkada 2024. "Tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan," kata Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (20/11).

10. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu enggan menyelesaikan kasus yang menjerat nya melalui mediasi dengan Apdesi yang melaporkan dirinya ke Polresta Tangerang karena mengkritik PIK2. "Saya tidak merasa bermusuhan dengan Apdesi, saya hanya memperjuangkan rakyat, jadi apa yang harus mediasi," kata Said Didu di Tangerang, Rabu (20/11). Said mengaku dalam perkara ini tidak mengejar soal mediasi ataupun musyawarah. Dia hanya ingin membuktikan pernyataannya bukan sebagai penyebaran berita hoaks atau penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian seperti yang sudah dituduhkan.

Selain itu, Said Didu ingin kasus ini akan dijadikan sebagai ajang pembuktian atas kritikan dan realitas sosial masyarakat terhadap negara. "Jadi, apa yang harus dimediasi? Saya tidak pernah memusuhi dia. Yang saya perjuangkan saat ini adalah rakyat, biar mengajak mereka semua ikut membantu rakyat," terangnya. Menurut Said, substansi kritiknya bukan pada personal atau menyudutkan pihak tertentu yang tidak berdasarkan fakta. Kritiknya adalah terhadap kebijakan publik, terhadap kebijakan pembangunan di Kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2, Kabupaten Tangerang yang menurutnya telah menciptakan ketidakadilan.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Surta Wijaya sebelumnya mengatakan, dirinya siap lakukan mediasi dengan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu terkait laporan penyebaran berita hoaks proyek strategis nasional (PSN) PIK 2. "Kalau setelah pelaporan ini dan pemeriksaan ini ada mediasi dengan Pak Said Didu, ya saya terima dengan tangan terbuka. Saya tidak menutup komunikasi," ujar Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya di Tangerang, Selasa (19/11).

11. Kejagung mengatakan, kerugian negara dalam suatu kasus dugaan korupsi tidak harus dihitung oleh BPK atau BPKP. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Ia menanggapi pernyataan kuasa hukum Tom Lembong soal tak adanya kerugian negara yang ditemukan BPK terkait kebijakan impor gula saat Tom menjabat pada 2015-2016. "Pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain," kata Harli dalam keterangan resmi, Selasa (19/11).

Sebelumnya kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menegaskan bahwa tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan negara mengalami kerugian akibat kebijakan impor gula yang dikeluarkan kliennya. Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mempertanyakan klaim yang dilontarkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut bahwa kebijakan penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong merugikan negara hingga Rp 400 miliar. "Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut," ujar Ari saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pekan lalu.

12. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni didesak untuk mencabut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) perusahaan tambang nakal yang merusak lingkungan. Desakan ini diampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem Rajiv dalam raker dengan Menteri Kehutanan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/11). "Saya mau tanya komitmen Pak Menteri Kehutanan berani tidak mencabut IPPKH perusahaan tambang yang tidak menjalankan reboisasi yang diperintahkan kementerian kehutanan," tegas Rajiv ke Raja Juli. Menurut Rajiv, masih ada perusahaan tambang nakal yang enggan lakukan rehabilitasi lahan terutama di daerah aliran sungai (DAS).

Menhut Raja Juli Antoni menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejagung,pekan lalu untuk membahas langkah hukum, menindak pelaku perusakan hutan di Indonesia. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto agar Kemenhut lebih  memperketat penjagaan dan pengelolaan hutan dari segala bentuk perusakan, terutama oleh perkebunan ilegal yang selama ini beroperasi tanpa izin. "Saya datang pagi ini untuk sowan dan berkoordinasi terkait perintah Pak Prabowo, agar saya sebagai Menteri Kehutanan menjalankan tugas menjaga hutan," ungkap Raja Juli.

13. Penyidik Kejagung periksa mantan Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung, berinisial AL, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap yang berkaitan dengan vonis bebas Ronald Tannur. Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengungkapkan, pemeriksaan terhadap AL dilakukan tim Jaksa penyidik di bawah Jampidsus. "Tim Jaksa penyidik memeriksa AL selaku mantan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/11).

Harli menambahkan, AL diperiksa dalam konteks tersangka Zarof Ricar (ZR), yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, serta Lisa Rahmat (LR) yang merupakan pengacara Ronald Tannur. Selain AL, penyidik juga memanggil seorang Fungsional Penata Kehakiman Ahli Muda pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim, DI yang telah menjabat sejak Oktober 2022.

Kejagung memeriksa dua istri hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjadi tersangka kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, keduanya diperiksa sebagai saksi. "RS merupakan istri dari tersangka hakim ED dan MP merupakan istri dari tersangka hakim M," kata Harli dalam keterangan resmi, kemarin. Harli mengatakan, istri dari dua hakim tersebut diperiksa untuk memberikan keterangan untuk tersangka Merizka Widjaja (MW), ibu dari Ronald Tannur. "Pemeriksaan saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara yang dimaksud," tegas Harli.

14. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang menyiapkan 2.700 rumah bagi para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. "Kami siapkan sampai 2.700 rumah," ujar Maruarar usai menggelar rapat tingkat menteri di Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Rabu (20/11). Maruarar lantas menegaskan, pembangunan hunian itu akan dilakukan jika sejumlah aspek seperti izin kehutanan, infrastruktur, keamanan, dan geologi tuntas dibahas. Ia menyebut, pemerintah saat ini tengah memetakan wilayah mana saja yang akan menjadi lokasi pembangunan hunian tersebut.

Mendagri Tito Karnavian menjamin hak pilih para pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pihaknya sedang menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi pengungsian. Ditegaskan, komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh warga negara, termasuk mereka yang terdampak bencana, tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024. "Di pengungsian itu sendiri dan jumlahnya melibatkan lebih kurang 12 ribu orang," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/11).

15. DPP Partai Golkar pimpinan Bahlil Lahadia resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum. SK tersebut diserahkan langsung Menkum i Supratman Andi Agtas kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di kantor Kemkum, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin. "Kami dari Kemenkum telah menyerahkan SK tentang susunan lengkap pengurus Partai Golkar. Dengan demikian SK yang lama itu kami cabut dan menerbitkan SK baru tentang kepengurusan lengkap Partai Golkar," kata Supratman.

Bahlil pada kesempatan itu didampingi Sekjen Partai Golkar Sarmuji, Waketum Adies Kadies Kadir, Waketum Ace Hasan Syadzily, dan Wakil Bendahara Umum. Bahlil menjelaskan SK baru yang diterimanya berisi struktur kepengurusan lengkap Golkar yang terdiri dari 159 orang, termasuk Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Etik, serta Mahkamah Partai.

Dia menuturkan Golkar kini memasuki babak baru kepengurusan. "SK yang pertama itu kan pengurus sementara baru sekitar sembilan orang, dan hari ini SK yang keluar lengkap sudah 100 lebih, 159 dan sudah ada Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Etik, kemudian Mahkamah Partai," tuturnya. (HPS), Tksh, Salam, 🙏😇🩷🇲🇨

Read more »

*DUNIA SEDANG SHIFTING (Bukan Resesi)*

*------------------------*

_oleh Prof. Rhenald Kasali_

Mungkin inilah zaman pertemuan dua generasi yang paling membingungkan sepanjang sejarah. Ini bukan soal generasi kertas vs generasi  digital semata. Melainkan soal di mana dunia kita berada, sehingga ekonomi menjadi berubah arah dan banyak yang bangkrut. Ini juga bukan soal kebijakan ekonomi, ini soal teknologi yang mengubah platform hidup, ekonomi dan kehidupan.

Saya menyebutnya shifting, tetapi sebagian besar ekonom "tua" menyebutnya resesi, pelemahan daya beli dan seterusnya. Saya menyebut apa yang dilakukan generasi Nadiem Makarim sebagai inovasi, bahkan disruption. Tetapi manajer-manajer "tua", bilang mereka "bakar uang."  Mereka bilang retail online kecil, tapi anak-anak kita bilang "besar"..

Saya bilang mereka punya "business model," tetapi regulatornya bilang itu sebagai industri predator. Maka regulasinya pun berpihak ke masa lalu.

Hari semakin petang saat satu persatu usaha konvensional berguguran, tetapi saya belum melihat yang tua ikhlas menerima proses shifting ini. Mengakui belum, blame jalan terus, tetapi usaha-usaha lama bakal berguguran terus.

 *Dari Armada laut ke retail dan bank* 

Tiga tahun lalu kita membaca tentang keributan dalam industri jasa angkutan penumpang taksi. Di sini mulai ramai pertempuran antara ojek pangkalan vs. Gojek. Lalu antara pengemudi angkot dengan Gojek. Disusul demo sopir taksi melawan taksi online.

Tahun lalu, korbannya adalah angkutan laut dan hotel. Produsen kapal asal Korea (Hanjin) meminta perlindungan bangkrut. Lalu disusul oleh Maersk dan Hyundai. Setelah itu Rickmers Group (Jerman), Sinopacific Dayang, Wenzhou Shipping dan Zhejiang (China). Jumlah kapal yang dibutuhkan oleh perdagangan dunia sudah berubah menyusul penggunaan telekomunikasi dan aplikasi baru yang serba tracking dan perubahan pola peletakan industri global.

Setelah itu tahun ini kita melihat empat industri: Mainan anak-anak, retail, perbankan dan industri-industri tertentu juga mengeluh karena keuntungan nya berkurang.. Level of competition meningkat, dan pendatang-pendatang tertentu masuk dengan platform baru. Industri mainan anak-anak Indonesia mengeluh penjualannya drop 30%, karena masih mengandalkan mainan berbahan plastik. Jangankan mainan anak-anak seperti itu, boneka Barbie pun terkena imbas. Bahkan Toy 'R' Us di Amerika mengajukan pailit.

Sementara industri mainan anak-anak konvensional kesulitan, industri pembuatan game online di Indonesia berkembang pesat. Diduga omsetnya mencapai USD 10 juta.

Kita juga membaca satu per satu retail di Indonesia menutup outletnya. Terakhir Debenhams dan Lotus. Tapi nanti dulu, itu bukan cuma terjadi di sini. Di USA, tahun ini saja sudah 1430 toko milik Radio Shack yang ditutup, lalu 808 outlet milik toko sepatu Payless, 238 outlet Kmart, 160 toko Crocs (sepatu), 138 outlet JC Penny, 98 Sears, 68 Macy's, 70 outlet CVS, 154 toko untuk Walmart, 128 outlet Michael Kors dan seterusnya.

Dari Jepang pagi ini saya mendengar Mizuho bank akan mengurangi 19.000 dari 50.000 karyawannya setelah keuntungannya banyak dimakan fintech.  Ini sejalan dengan bank-bank nasional yang mulai melakukan hal serupa, minimal tak lagi membuka cabang baru.

Jadi kalau kita melihat baru beberapa toko besar yang ditutup di sini, dan mulai sepinya belanja di Glodok dan toko grosir Tanah Abang, maka sesungguhnya itu belum seberapa. Ini baru tahap awal. Nanti, saya bisa ceritakan bahwa, brand pun berubah bagi millennials: Branded (luxuries) akan menjadi public brand.

 *Bencana atau peluang* 

Shifting tentu berbeda dengan krisis atau resesi yang lebih banyak dipandang sebagai bencana yang amat memilukan. Shifting dapat diibaratkan Anda tengah bermain balon eo'. Masih ingatkah balon yang terdiri dari dua buah dan berhubungan. Kalau yang satu ditekan, maka anginnya akan pindah ke balon yang besar dan berbunyi eo', eo' …

Ya seperti itulah. Angin berpindah, lalu ada yang terkejut karena terjepit dan ruangnya hampa. Manusia-manusianya akan bertingkah polah mirip cerita Who Moved My Cheese. Manusianya bolak-balik kembali ke tempat yang sama dan berteriak-teriak marah: Kembalikan keju saya! Kembalikan! Duh, siapa yang mencurinya? Siapa yang memindahkannya?

Padahal, menurut Ken Blanchard & Johnson yang menulis perumpamaan itu, keju adalah symbol dari apa saja yang membawa kebahagiaan. Ia bisa berupa kue, pekerjaan, kekasih, kekayaan, perusahaan, atau bahkan keterampilan. Dan semuanya tak abadi, bisa pindah atau dipindahkan "ke tempat" lain.

Dan di dalam cerita itu disebutkan ada dua ekor tikus yang selalu bekerja dan mencari "keju" itu ke tempat lain. Anda yang mempunyai "Shio" tikus barangkali punya perilaku yang sama: Tak bisa diam di tempat. Nah, keduanyalah yang menemukannya. Ternyata di tempat lain itu ada keju-keju lain yang sama nikmatnya dan jauh lebih besar.

Mereka yang menuding bahwa ini adalah resesi atau proses menurun nya daya beli, adalah ibarat "manusia" tadi, yang tiidak bisa melihat keju yang telah berpindah ke tempat lain. yang hanya mengais rejeki di tempat yang sama. Mereka bilang ini Resesi atau lemahnya daya beli, kalau balon, maka itu mereka ibaratkan sebagai satu balon yang mengempis atau kalau krisis, balonnya pecah.

Dan harap diketahui, kita baru saja berada di depan pintu gerbang Disruptions. (Saya harap Anda sudah membaca bukunya) Dalam proses disruption itu, teknologi tengah mematikan jarak dan membuat semua perantara (middlemen) kehilangan peran. Akibatnya margin 20-40% yang selama ini dinikmati para penyalur (grosir – retailer) diserahkan kepada digital marketplace (± 5%), seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan konsumen. Konsumen pun menikmati harga-harga yang jauh lebih terjangkau.

Ditambah lagi, kini generasi millennials telah menjadi pemain penting dalam konsumsi. Dan tahukah Anda, mungkin saja satu dari beberapa anak Anda telah menjadi wirausaha baru. Mereka beriklan di dunia maya seperti di FB dan IG, dan mendapatkan pelanggan di sana, berjualan di sana, dan perbuatannya tidak terpantau regulator bahkan orang tua mereka sekalipun.

Di era ini, para "pengusaha lama" perlu (1)mendisrupsi diri, (2)membongkar struktur biaya, bukan bersekutu dengan regulator, (3)mengundang kaum muda untuk membantu meremajakan diri, agar siap bertarung dengan cara-cara baru. Biarkan saja "kaum tua"" meratapi hari ini dengan mengatakan daya beli, krisis, atau resesi.

Dunia ini sedang shifting. Orang tua-orang tua muda sedang memangku cyber babies, kaum remaja terlibat cyber romance. Mereka belajar di dunia cyber, dan menjadi pekerja mandiri. Dan masih banyak hal yang akan berpindah, bukan musnah. Ia menciptakan jutaan kesempatan baru yang begitu sulit ditangkap "orang-orang lama", atau "orang-orang malas" yang sudah tinggal di bawah selimut rasa nyaman masa lalu.

 *Ayo nikmati shifting ini.*

Read more »

Read more »

Pastor Katolik muda yg merangkap perwira muda polisi ini sedang memberikan homili bagus.  Romo2 Katolik sudah ada di semua matra TNI/ kepolisian sekarang. Didahului oleh Kolonel Romo Yos Bintoro di AU. Beliau bisa menjadi pilot pesawat juga. 😉.  Selain menggembalakan domba² di gereja paroki, mereka juga menggembalakan domba² yg berdinas di kepolisian dan angkatan.  Moga tidak ada tante2 kepingin mengangkat mereka  sebagai menantu. Mengapa? Proses menjadi imam Katolik itu lama dan ndak mudah, minimal 10 tahunan dan memerlukan biaya dan waktu serta tenaga yg luar biasa besar. Mereka sangat memerlukan doa² kita..

Read more »

Hukuman Para Koruptor

Pejabat - Pejabat Pemerintah di Negara manapun, kalau benar-benar Peduli terhadap Keberlangsungan Bangsa dan Negaranya, sekaligus juga Benar-benar mencintai Rakyatnya tanpa membedakan, dan benar-benar ingin Masyarakatnya Hidup Adil Makmur dan Sejahtera, maka fokus Utama yang Dilakukan adalah Menegakkan Keadilan tanpa Membedakan

Bahwa Pada saat Membuat Kebijakan Menegakkan Keadilan tanpa Membedakan, jelas dilakukan dengan cara Tegas dan Hukuman yang ditimpakan bagi pejabat negara yang melakukan Kesalahan sampai merugikan negara jangankan Trilyunan, bahkan merugikan negara Ratusan milyar, Kemungkinan besar semua harta Pelaku korupsi dirampas habis semua hartanya (yang mungkin jumlahnya lebih besar dari uang yang dikorupsi, dirampas habis dan dijadikan milik Negara, dengan pertimbangan : semua hartanya dianggap hasil korupsi, meski yang ketahuan hasil korupsi, jumlahnya lebih kecil, apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh hartanya yang dirampas Negara)

Bahwa dengan merampas semua harta keluarga batihnya, baik harta milik  anaknya, milik Istrinya dirampas semua, sehingga Koruptor yang ketahuan melakukan korupsi, semua harta keluarga besarnya, termasuk harta istrinya, harta anak-anaknya, bahkan harta saudara-saudaranya dirampas semua, yang tentu saja harus ada payung hukum untuk melakukan hal itu, yaitu membuat UU Tentang "PEMBUKTIAN TERBALIK", yang maksudnya, adalah : "Sistem pembuktian yang menjatuhkan beban pembuktian kepada terdakwa. Dalam sistem ini, terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Jika terdakwa tidak bisa membuktikannya, maka dakwaan jaksa akan berlaku dan hakim akan menjatuhkan pidana" dengan cara merampas semua hartanya dan harta keluarga besarnya  

Bahwa agar pemerintah bisa melakukan Perampasan aset Keluarga Besar Koruptor secara Sah, maka Pemerintah Harus dan Wajib Membuat Undang-undang Tentang "PERAMPASAN ASET KELUARGA BESAR KORUPTOR" 

Bahwa apabila Pelaku Korupsi maupun Pelaku Praktik Suap, benar -benar bisa dirampas habis harta keluarga Besarnya, maka secara otomatis, kebijakan ini, membuat Pelaku Korupsi dan Pelaku Praktik suap akan jera dan tidak berani lagi melakukan korupsi atau melakukan Praktik Suap, karena  Pelaku - Pelaku Korupsi dan Pelaku - pelaku Praktik suap merupakan orang-orang yang takut miskin

Read more »

Penyembuhan Kanker

Just info buat temen2 yg punya kenalan atau kerabat punya penyakit kanker jenis apapun,  ada 1 dokter yg udah terbukti bisa sembuhkan kanker apapun sampe ke akar2nya.

@ Namanya : 

     Prof. dr. Matius,

     Jl. Sarimadu no 62     

     Bandung. 

     (Lokasi tepatnya di  

      Sarijadi, univ   

      Maranata lurus terus 

      ikutin jln. Dr Hotel  

      Garden Permata 

      mentok belok kiri. 

      Lewat pasar sarijadi,  

      sebelah kiri ada jl 

      sarimadu).

      HP : 081395068552

Dia mendpt gelar prof pd Nov 2010, krn obat kankernya itu.

Menteri Kesehatan yg skrg kanker paru2 jg berobat kesitu.

Klo belum datang & dengar langsung keterangan dokternya byk org yg ragu.

Ada seorang dokter, awalnya gak prcaya, stlh datang & konsultasi langsung, skrg berobat jantungnya (yg sdh dipasang 2 cincin) ke dia. 

Pada saat ke tempat beliau banyak pasien2 kanker payudara, rahim dan paru2! Dan mereka bersaksi mereka sembuh.

Perlu diketahui, Dubes Korea utk Indonesia, skrg langganan berobat kanker tenggorokan di dokter ini. 

Dubes ini adalah seorang dokter yg sdh doktor! Dan sembuh. 

Sampai skrg dia kontinyu berobat kesitu.

Pasien tdk hrs datang.

Hasil rekam medis bisa di fax ke dia.

Ato biar lebih mantap, anda kesana yg bawa hasil rekam medis & diagnosa2 nya. 

Jd anda bisa langsung dengar penjelasan dokter itu. 

Semua keterangannya bnr2 medically & logis, makanya papa sy yg dokter, yg awalnya ragu jd percaya.

Langsung go show bisa, tp krn pasiennya byk skl, alangkah baiknya kalo ada orang yg bisa kita suruh ambil nomor dulu.

@ Praktek :

*Senin, Selasa, Kamis & Jumat buka pk. 8:00 pagi - 19:00 malam. 

*Rabu & Sabtu buka pk. 11:00 - 19:00.

@ Info tambahan : 

dia bukan cuma ahli kanker, tp jg buat jantung, paru2, diabetes, stroke, prostat, arthritis, asma.

Semoga bermanfaat 🙏

*Saya dapat share ini dari grup sebelah, Monggo yg rumahnya di Bandung cek lokasi, siapa tahu ada yg bisa memanfaatkan*

Read more »

Proklim

Pembinaan Kampung Proklim

Kampung Proklim merupakan kesempatan bagi pengurus Rw, Pengurus Rt, para kader untuk menginventarisasi potensi lingkungan serta permasalahan lingkungan.

Memberikan kesempatam kepada warga untuk :

- melihat potensi

- merencanakan penataan

- melakukan aksi penataan

- mengembangkan wilayah

Hingga terwujud kemajuan dan tingkat kesejateraan warga dari penataan kawasan lingkup Rw.

Peningkatan kapasitas Rw Proklim Rw 05 Pondok Pinang, Jakarta Selatan  diikuti Pengurus Rw, team Proklim, Kader Dawis,PKK, Paud,Jumantik, LMK, Perwakilan 17 Rt dan para Pembina dari Sudin LH Jakarta Selatan, Rabu, 6 Nopember 2024.

Semoga menambah semangat dan tumbuhkan.Kampung Proklim semakin berkualitas.

Rw 05, Pondok Pinang

Read more »

Super Team

WUJUDKAN "SUPER TEAM" PROKLIM 

Oleh : Muhamad Kundarto 

Mencermati dinamika politik pemerintahan di era Presiden Prabowo, banyak hal yang bisa dipetik pelajaran dalam mengelola bangsa ini. Dari upaya merangkul semua pihak dalam kabinet, pidato perdana yang menekankan meraih kemandirian pangan dan energi, dan retreat (penarikan kembali) Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang yang menyiratkan spirit kerja "jangan jadi Super Man, tapi jadilah Super Team". 

Minggu berikutnya kita bisa melihat sepak terjang para menteri yang "bergerak dalam team" untuk melaksanakan program kolaborasi lintas kementerian/lembaga guna mempermudah dan mempercepat keberhasilan. Pergerakan ini menyiratkan Politik "Good Boy" yaitu memperbanyak barisan orang-orang baik untuk memimpin pembangunan. Presiden Prabowo mengingatkan bahwa "ikan busuk dimulai dari bagian kepala", yang menyiratkan bahwa perbaikan itu dimulai dari pimpinan.

Jika kita cermati fenomena di atas, kerja super team yang dilaksanakan oleh orang-orang baik yang loyal dan berkomitmen pada pelestarian lingkungan sudah lama dilakukan pada derap langkah ProKlim.  Gerakan yang didominasi oleh semangat swadaya kelompok masyarakat dalam memperbaiki lingkungan dan diapresiasi oleh kementrerian lingkungan (KLHK/KLH) dan didukung oleh pemerintah daerah lintas OPD, perusahaan, perguruan tinggi dan lembaga lainnya.

Fenomena yang cukup ideal dapat dilihat dari dinamika kegiatan ProKlim di wilayah DKI Jakarta. Pergerakan perbaikan lingkungan di tingkat RW dibina secara terstruktur dan terkoordinasi oleh DLH DKI dan Suku Dinas LH se-DKI, dengan mengambil peran pembinaan secara berjenjang dari Pratama-Madya dan Utama-Lestari. Termasuk dukungan dari OPD lain seperti Dinas KPKP (pertanian), Walikota, Kecamatan dan Kelurahan. Peran dari perusahaan dan perguruan tinggi juga sangat masif dalam 4 tahun terakhir ini. Maka dari pergerakan ProKlim DKI layak disebut sebagai "QC - quality control Pembangunan" karena pembahasan di tingkat tapak bukan saja membahas pelestarian lingkungan, tetapi juga dukungan sarana prasarana dan infrastruktur serta program para pihak. 

Pembinaan ProKlim yang mirip model "Super Team" ini juga terlihat di berbagai provinsi lain, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dll. Antara daerah berlomba menggunakan jurus terbaik yang disesuaikan dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi. Ada yang kuat dalam koordinasi lintas OPD, ada yang kuat dukungan CSR perusahaan, ada pula banyak pakar perguruan tinggi terjun dalam kegiatan ProKlim, dll.

Manajemen "Super Team" ini sebenarnya setara dengan diskusi selama ini di ProKlim terkait pentingnya komunikasi, rintisan membangun kerjasama dan kolaborasi, sehingga terbentuk sinergi untuk memperbaiki lingkungan seiring waktu. Misal masalah pengelolaan sampah, diawali dari bagaimana mengubah perilaku masyarakat untuk peduli, seperti memilah sampah dari rumah dengan konsep 3R (reuse, reduce, recycle). Berikutnya memperbaiki tata kerja dinas kebersihan atau pengelola sampah, dengan TPS3R sampai TPA (tempat pembuangan akhir). Pekerjaan ini perlu melibatkan bidang pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, pekerjaan umum. dll.

Contoh "Manajemen Super Team" juga bisa dilihat dari lokasi-lokasi ProKlim Utama dan ProKlim Lestari yang sudah banyak menerima kunjungan ratusan sampai ribuan orang. Bagaimana mengelola internal berupa kekompakan, kesahajaan, membuat program dan produk unggulan, dan aktif membangun jejaring. Sementara hubungan pihak luar perlu dukungan pogram lain seperti pariwisata, edukasi, infrastruktur, dll.

Sebelum berpikir jauh membentuk "Super Team", ada baiknya masing-masing kita instropeksi diri, apakah sudah layak masuk ke dalam team ataukah masih harus berbenah untuk memperbaiki motivasi dan kinerja diri. Langkah ideal adalah tergabung memperkuat kinerja tim, tapi minimalnya kita bisa mengurus diri sendiri, terutama dalam upaya memperbaiki lingkungan hidup ini.

Selamat Berkarya !

Read more »