Isu Menarik Presiden Jokowi dan Club Mantan Presiden Indonesia.

*Berikut ini, Resume Hot Isu  yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream maupun Media Sosial yang berkembang sejak pagi hingga malam hari ini, Sabtu Tanggal 4 Mei 2024*

Isu menarik  hari ini, Presiden Jokowi menyambut baik rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk 'Presidential Club' atau klub silaturahmi para mantan Presiden RI yang masih hidup hingga saat ini. Ia menyarankan, pertemuannya dua hari sekali. Namun politisi PDIP Deddy Yevry Sitorus mempertanyakan urgensi dan fungsi lembaga tersebut. Kata dia, pembentukan lembaga tersebut malah bikin ribet.

Isu hangat lainnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyampaikan pesan dan saran kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto agar tidak memasukkan orang-orang toxit dalam pemerintahannya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, presiden terpilih Prabowo Subianto akan mempertimbangkan saran Luhut. Putri politisi senior Amien Rais, Hanum Salsabiela Rais mendaftarkan diri sebagai kandidat Wali Kota/Wakil Wali Kota Yogyakarta pada Pilkada 2024 lewat PKB. 

*Berikut Isu selengkapnya :*

1. Presiden Jokowi menyambut baik rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk 'Presidential Club' atau klub silaturahmi para mantan Presiden RI yang masih hidup hingga saat ini. Respons tersebut disampaikannya usai meninjau pameran kendaraan listrik di JiExpo Kemayoran Jakarta, Jumat (3/5). "Bagus, bagus, bagus," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI ini mengaku akan memberi saran apabila diminta. "Kalau minta saran kan enggak apa-apa, kalau minta saran. Tapi kalau enggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung, ya itu yang enggak boleh," ujarnya. Saat ditanya soal durasi atau jadwal pertemuan Presidential Club apabila nanti terealisasi, sambil tertawa terkekeh-kekeh Jokowi menjawab, jadwal pertemuannya dapat dilaksanakan dua hari sekali atau tiga kali dalam sepekan. "Ya, dua hari sekali ya enggak apa-apa," ujarnya.

Jokowi juga mengaku tak masalah apabila dimintai saran oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto soal susunan kabinet pemerintahannya. "Kabinet itu 100 persen hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih," kata Jokowi lagi.

Politisi PDIP Deddy Yevry Sitorus mempertanyakan rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Presidential Club. Deddy menilai rencana tersebut bagus-bagus saja. Namun, ia mempertanyakan urgensi dan fungsi lembaga tersebut, apalagi sudah ada dewan pertimbangan presiden (wantimpres). "Ya, namanya rencana, bagus-bagus saja. Cuma memang urgensinya apa, kan sudah ada Wantimpres," kata Deddy, Jumat (3/5).

Dia menuturkan, jika yang diinginkan lewat Presidential Club tersebut presiden ke depan bisa bertukar pikiran, hal itu bisa dilakukan secara langsung, dan tidak harus diinstitusionalisasikan. Deddy khawatir, langkah tersebut justru membingungkan. Sebab, setiap presiden memiliki pengalaman dan ide yang berbeda. "Nanti malah bikin beliau bingung karena masing-masing kan punya ideologi, konteks pemerintahan dan pengalaman yang berbeda. Idenya sih bagus tetapi menurut saya nanti malah bikin ribet sendiri," kata Deddy lagi.

Namun Partai Demokrat mendukung rencana Prabowo Subianto membentuk presidential club. Jubir Bicara Partai Demokrat, Herzaky Putra Mahendra menilai rencana tersebut sejalan dengan mimpi mantan Presiden SBY yang pernah disampaikan sebelum Pilpres 2024. "Bagus itu ya. Demokrat sangat mendukung. Inikan sejalan dengan mimpi Pak SBY beberapa waktu lalu," kata Herzaky, Jumat (3/5).

Kala itu, kata dia, SBY mengungkapkan mimpinya berkumpul di Stasiun Gambir dengan para mantan presiden RI seperti Presiden Jokowi (sesudah tidak menjabat presiden, red), Megawati Soekarnoputri, dirinya, dan presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Kedatangan SBY, Jokowi, dan Mega disambut presiden terpilih RI yang baru.

"Beliau menyampaikan mimpi sama-sama berkumpul dengan Pak Jokowi, dengan Bu Mega di Stasiun Gambir. Disambut oleh presiden ke-8 RI, lalu jalan bersama-sama," katanya.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana ikut menanggapi rencana Prabowo Subianto membentuk 'Presidential Club' dengan anggota para mantan Presiden RI yang masih hidup. Namun Ari belum membeberkan responsnya secara detil terkait setuju tidaknya Presiden Jokowi atau pihak Istana terhadap rencana itu. Namun menurutnya, silaturahmi antarmantan dan pemimpin negara Indonesia merupakan hal yang penting.

"Ada atau tidak adanya Presidential Club, presiden dan semua mantan presiden sangat penting untuk bersilaturahmi," kata Ari dalam keterangannya, Jumat (3/5). Dia mengatakan Presiden Jokowi selama ini terus berupaya melakukan silaturahmi antar tokoh bangsa demi kemajuan Indonesia masa kini dan di masa yang akan datang. "Itu pula yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini, selalu menjaga silaturahmi dengan para mantan presiden, mantan wapres dan tokoh-tokoh bangsa," ujar Ari.

Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak kembali memastikan Prabowo akan duduk bersama dengan para mantan presiden RI (Megawati Soekarnoputri, SBY, dan Jokowi, red) pada waktu yang tepat. "Insya Allah pada waktunya, Pak Prabowo pasti bertemu secara bersamaan, duduk bersama dengan Pak Jokowi, Pak SBY, dan Bu Megawati," ujar Dahnil, Jumat (3/5). Dahnil mengatakan, Prabowo ingin para mantan presiden bisa bertemu rutin dan berdiskusi tentang masalah strategis kebangsaan melalui perkumpulan yang dinamakan presidential club.

Dahnil kembali menegaskan, Prabowo berharap semua pihak bisa tetap rukun dan kompak demi kepentingan rakyat. Menurutnya, meski ada yang berbeda pilihan politik, namun harus tetap guyub. "Pak Prabowo berharap, sebagai bangsa besar, para pemimpinnya kompak, rukun, guyub memikirkan dan bekerja untuk kepentingan rakyat banyak, terlepas dari perbedaan pandangan politik dan sikap politik," ujarnya.

2. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyampaikan pesan dan saran kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto agar tidak memasukkan orang-orang toxit dalam pemerintahannya. Hal tersebut disampaikan Luhut dalam acara Jakarta Futures Forum di Hotel JW Marriot, Jakarta, Jumat (3/5) yang membahas prospek kerja sama antara Indonesia dengan India. "Kepada Presiden Terpilih (Prabowo Subianto), saya katakan jangan membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita (Indonesia)," kata Luhut dalam pidato sambutannya.

Luhut yakin Prabowo dapat melakukan banyak hal untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Ia juga optimistis angka korupsi di Indonesia nantinya akan berkurang seiring dengan digunakannya sistem digital. "Dan dengan digitalisasi, peluang melakukan korupsi semakin rendah," ujarnya. Lebih lanjut, Luhut mengatakan, pemerintah Indonesia akan fokus untuk meningkatkan penilitian di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dengan belajar dari India dan China. "Menurut saya, ini sangat penting. Kami juga belajar dari India. Kami belajar dari Tiongkok," ujarnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, presiden terpilih Prabowo Subianto akan mempertimbangkan saran Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan ke depan. Dasco menilai, saran Luhut tersebut tidak perlu dipermasalahkan. "Apa yang disampaikan tersebut menurut saya enggak ada masalah dan bisa jadi bahan pertimbangan juga oleh Pak Prabowo dalam menyusun kabinet Prabowo-Gibran," kata Dasco, Jumat (3/5). Dasco menekankan, hingga kini Prabowo belum memutuskan seperti apa susunan kabinet yang akan dipimpinya tahun ke depan.

3. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro memprediksi, Presiden Jokowi beserta putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka akan berlabuh ke Partai Golkar, setelah PDI-P menyatakan keduanya tidak lagi dianggap sebagai kader. Menurut dia, hubungan Jokowi dengan Golkar belakangan ini memang harmonis dan tidak menutup kemungkinan bakal menjadi "kendaraan baru" dalam kancah politik. "Secara personal, saat ini Keluarga Solo (Jokowi) dekat atau intim dengan Partai Golkar. Apalagi kualitas Golkar sebagai partai setara dengan PDI-P," kata Agung, Jumat (3/5).

Faktor lain yang membuat Jokowi akan berlabuh ke Partai Golkar adalah hubungan saling membutuhkan antara kedua belah pihak. "Secara elektoral baik Keluarga Solo maupun Golkar sementara ini berelasi mutual atau saling membutuhkan," ujar Agung. Agung mengatakan, keluarga Jokowi membutuhkan kendaraan politik buat mempertahankan pengaruhnya pasca tak lagi di PDI-P. "Sementara di sisi Golkar, butuh figur-figur baru untuk semakin mendongkrak elektabilitas partai. Menimbang Keluarga Solo memiliki basis massa di Solo Raya yang selama ini dikenal 'Kandangnya Banteng'," papar Agung.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpendapat, kedua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep yang saat ini berkiprah di dunia politik perlu mencari cara supaya bisa punya pengaruh politik seperti ayahnya. Menurut dia, Efek Jokowi atau Jokowi Effect, dalam hal popularitas dan elektabilitas diperkirakan masih terus berdampak sampai akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 mendatang. Akan tetapi, anak-anak Jokowi tidak bisa selamanya bergantung pada pengaruh politik sang ayah sehingga harus mencari cara sendiri untuk tetap bisa berkiprah di dunia politik.

"Walaupun seiring berjalannya waktu, Gibran dan Kaesang mesti menemukan formulasi yang tepat agar juga mampu menghasilkan 'effect' sebagaimana sang ayah," kata Agung, Jumat (3/5). Menurut Agung, jika keluarga Jokowi ingin tetap menancapkan pengaruh dalam politik Indonesia, kedua anak Jokowi mesti mempunyai cara atau ciri tersendiri buat mempertahankan popularitas. "Karena bila tidak, Keluarga Solo (Jokowi) hanya sekedar pelengkap dalam atraksi panggung politik di Tanah Air," ucap Agung.

4. PPP meminta MK memberikan kebijakan khusus agar perolehan suaranya yang tidak mencapai ambang batas parlemen 4 persen pada Pileg 2024 bisa dikonversi menjadi kursi di DPR. Permintaan tersebut disampaikan kuasa hukum PPP Iqbal Tawakkal Pasaribu dalam sidang perkara bernomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di MK, Jakarta Pusat, Jumat (3/5). Adapun perolehan suara PPP secara nasional mencapai 5.878.777 atau 3,87 persen. PPP masih mengalami kekurangan 193.088 suara, mengingat ambang batas suara sah sebesar 6.071.865 dari total perolehan suara nasional sebanyak 151.796.631.

"Oleh karenanya, untuk mewujudkan dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil, MK memberikan kebijakan khusus kepada pemohon, yaitu memerintahkan termohon (KPU) untuk mengkonversi perolehan suara sah anggota DPR yang diperoleh oleh pemohon 5.878.777 juta di Pemilu 2024 menjadi kursi DPR RI," kata Iqbal dalam sidang MK, Jumat kemarin.

Iqbal menyampaikan, suara PPP yang tak terkonversi menjadi kursi di DPR RI tersebut merupakan bentuk pengabaian dan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat, dan mengabaikan keberagaman kemerdekaan aspirasi umat dan ulama. Apabila tidak dikonversi menjadi kursi DPR RI, aspirasi politik umat dan ulama beralih pada parpol lain yang tidak seideologi. Akibatnya, aspirasi umat tidak terwakili sehingga menjadi tereduksi terbuang dan terabaikan.

5. Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menegaskan tidak ada alasan bagi MPR untuk tidak melantik presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Yandri mengatakan, agenda pelantikan Prabowo-Gibran tidak terpengaruh oleh gugatan PDI-P di PTUN Jakarta yang meminta agar Prabowo-Gibran tidak dilantik. "Menurut kami, dan saya sebagai Wakil Ketua MPR, sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran tinggal menunggu waktu pelantikan tanggal 20 Oktober nanti," kata Yandri, Jumat (3/5). "Oleh karena itu, MPR tidak punya alasan untuk tidak melantik pasangan Prabowo dan Gibran. Jadi menurut kami PTUN itu tidak ada pengaruhnya terhadap proses pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran," imbuhnya.

6. Ketua KPU Hasyim Asyari meminta MK untuk menghadirkan ahli noken dalam sidang sengketa Pileg 2024. Hasyim menyoroti keanehan dalam hasil rekapitulasi di Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang kerap berubah-ubah di setiap tingkatan. Diketahui, 11 wilayah di 2 provinsi itu menggunakan sistem noken dalam Pemilu 2024. "Saya kira penting juga Mahkamah menghadirkan ahli yang memahami dan pernah riset tentang noken. Ahli sosiologi, ahli antropologi, mungkin teman-teman dari kampus-kampus di Papua," kata Hasyim dalam sidang sengketa Pileg di Gedung MK, Jakarta, Jumat (3/5).

Hasyim menyampaikan, sepanjang yang ia ketahui terkait sistem noken (sistem ikat), perolehan suara disepakati dengan kepala suku atau kepala kampung. Suara itu sudah diikat untuk partai-partai tertentu sehingga hasilnya akan konsisten. Baca juga: 11 Kabupaten di Papua Tengah dan Pegunungan Pakai Sistem Noken pada Pemilu 2024 Oleh karenanya, ia merasa aneh ketika rekapitulasi dalam Pileg 2024 di Papua justru berubah-ubah. Hal ini pula yang membuat banyaknya pengajuan gugatan ke MK untuk daerah pemilihan (Dapil) Papua.

7. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata alias Alex menyatakan, tim penyidik berwenang menjemput paksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor yang kini berstatus tersangka korupsi. Alex mengatakan, upaya paksa itu bisa ditempuh kapan saja jika Muhdlor tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. "Penyidik memiliki kewenangan untuk menjemput paksa tersangka yang sudah dipanggil secara patut tetapi tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik," kata Alex saat dihubungi, Jumat (3/5).

Ketentuan jemput paksa diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal itu menyatakan, "orang yang dipanggil penydik, wajib datang, apabila tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya". Alex menegaskan, KPK juga bisa menangkap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kapanpun meski belum mengirimkan panggilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 KUHAP yang menyatakan perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan berdasar pada bukti permulaan yang cukup. "Secara hukum seorang tersangka dapat ditangkap kapan saja tanpa harus dipanggil," ujar Alex.

KPK mengancam akan menjerat secara pidana pihak-pihak yang diduga merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor. Jubir KPK Ali Fikri menegaskan, orang yang menghalangi jalannya penyidikan bisa dijerat Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "KPK tak segan menerapkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (UU Tipikor)," kata Ali, Jumat (3/5). Ia mengingatkan kuasa hukum Gus Muhdlor agar menjalankan perannya dengan benar dan membuat proses hukum berjalan lancar. Mereka juga diminta tidak memberikan nasehat atau saran yang bertentangan dengan norma hukum. "Jika menghormati proses hukum, harusnya AM (Ahmad Muhdlor) hadir sesuai panggilan tim penyidik," tutur Ali.

8. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, keluarga mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sangat berpeluang untuk ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika sengaja menikmati uang korupsi. "Ya sangat sangat dimungkinkan ketika terpenuhi unsur kesengajaan turut menikmati dari hasil kejahatan," ujar Ali, kemarin.

Namun, Ali menjelaskan dalam prosesnya KPK harus membuktikan terlebih dahulu pidana pokok dari dugaan TPPU yang menjerat SYL dan membayangi keluarganya. Ali mengatakan, dalam kasus pencucian uang, ada pihak-pihak yang bisa dijerat dengan pasal TPPU pasif. Adapun pelaku pasif ini merupakan pihak yang ikut menikmati uang hasil korupsi secara sengaja dan sadar.

KPK mengumumkan hasil penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI dan di kediaman sejumlah tersangka yang dilakukan beberapa waktu lalu. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK mengamankan sejumlah dokumen proyek, alat elektronik, hingga data transfer uang dari penggeledahan tersebut. Adapun penggeledahan dilakukan untuk mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas anggota DPR RI di lingkungan Setjen DPR.

Peneliti Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi ICW Almas Ghaliya Putri Sjafrina menyatakan persoalan mendasar korupsi di tubuh Kementan sudah terjadi secara sistematis. "Soal kelemahan sistem pengawasan hanya satu persoalan. Menurut saya, persoalan mendasarnya adalah korupsi yang sudah terjadi begitu sistematis di kementerian tersebut. Birokrasi kerap dijadikan sapi perah oleh pimpinan," ujar Almas melalui pesan tertulis, Jumat (3/5).

Almas mengaku tidak mengetahui penyebab banyak pejabat di Kementan menuruti permintaan SYL. Namun pada umumnya motif tersebut terkait dengan perolehan dan pengamanan jabatan. Bahkan, mungkin berkaitan dengan korupsi yang lebih jauh lagi yakni mengenai program-program strategis Kementan. "Terlebih pengumpulan uang untuk mendanai kegiatan-kegiatan pribadi menteri dan keluarganya ini tidak hanya terkait 1-2 pejabat eselon. Artinya, ini sudah sistematis," kata Almas.

8. Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut Presiden Jokowi telah menyetujui dan menginstruksikan agar seluruh penduduk di Pulau Ruang direlokasi imbas erupsi Gunung Ruang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Muhadjir mengatakan sebanyak 301 Kepala Keluarga (KK) itu bakal dipindahkan ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Terkait persiapan lahan dan pendataan menurutnya akan disiapkan Gubernur Sulut.

"Beliau [Presiden Jokowi] menyetujui seluruh penduduk yang ada di Pulau Ruang yang jumlahnya sekitar 301 KK itu akan direlokasi," kata Muhadjir usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5). Selain itu, Jokowi juga memerintahkan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk menyediakan lahan pertanian dan perkebunan untuk ratusan KK yang direlokasi tersebut.

Jokowi juga memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk segera melakukan pembangunan bangunan relokasi yang sesuai dengan standar dari kebencanaan. Dana pembangunan menurutnya akan dialokasikan dari dana siap pakai BNPB.

Muhadjir mengatakan Jokowi pun meminta kementerian/lembaga terkait untuk memastikan sekitar 12 ribu orang yang mengungsi di sekitar Gunung dan Pulau Ruang tidak ada yang terabaikan atau terlantar. "Arahan dari bapak Presiden supaya penanganan pengungsi harus dilakukan sebaik-baiknya," ujar Muhadjir.

10. Mantan Capres Anies Baswedan membantah kabar dapat tawaran membentuk Partai Perubahan. Bantahan itu merespon ramainya di media sosial soal gambar Partai Perubahan berlogo burung hantu dengan tanda bintang di badannya. Partai itu disebut-sebut ditawarkan kepada Anies supaya bergabung di dalamnya. Anies mengatakan gambar tersebut beredar di grup WhatsApp, tapi tak jelas asal-usulnya. "Enggak ada, enggak ada (tawaran Partai Perubahan logo burung hantu). Itu kan beredar di WA WA grup ya, tapi tidak. Bukan dari kami, yang bikin juga enggak tahu siapa," kata Anies saat berada di Aceh, Jumat (3/5).

Pada momen tersebut Anies menegaskan dirinya tidak pernah berniat membentuk ormas, terlebih lagi partai. Oleh sebab itu, Anies menyatakan isu dan gambar tersebut merupakan hasil karya orang yang diunggah di media sosial tetapi tidak berhubungan dengan dirinya. "Enggak ada (tawaran partai perubahan dengan logo burung hantu)," ujar Anies.

Putri politisi senior Amien Rais, Hanum Salsabiela Rais mendaftarkan diri sebagai kandidat Wali Kota/Wakil Wali Kota Yogyakarta pada Pilkada 2024 lewat PKB. Ketua DPC PKB Kota Yogyakarta Solihul Hadi mengatakan, Hanum adalah satu dari total delapan nama yang mendaftarkan diri sebagai kandidat peserta Pilkada Yogyakarta 2024 melalui PKB. "Sebelum kontestasi, kami memang sudah ada komunikasi," kata Solihul, Jumat (3/5) malam.

Selain Hanum, masih ada nama-nama lain seperti mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Ketua PCNU Kota Yogyakarta Muhammad Yazid Afandi, akademisi Ricco Survival Yubaidi, pengusaha Haryawan Emir Nuswantoro dan Ariyanto, eks anggota DPRD Sleman Amin Purnama, serta presenter televisi Mariana Ulfah. Komunikasi antara PKB dan Hanum terjadi saat gelaran Pilpres 2024 kemarin. Kala itu, PKB dan Partai Ummat sama-sama mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. (HPS), Tksh, Salam 🙏❤️😇🇲🇨