Ibnu Rusd: Jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama

 THE DARK AND BLOODY SIDE Of KHILAFAH

"Jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama”

[Ibnu Rusd]

  

Sudah baca buku “Islam Yes, Khilafah No” Jilid 2 karya Nadirsyah Hosen? Kalau belum, beli dan bacalah bukunya. 

Umat Islam perlu mengetahui fakta sejarah kekhilafahan yang sebenarnya dan jangan mau di-bodoh2-i terus. Bodoh kok di-laminating…!?

Saya ber-kali2 menahan napas dan tak mampu meneruskan membaca buku ini. Saya harus berhenti membaca berkali-kali karena kisahnya begitu shocking, mengenaskan dan mengerikan.

Saya hampir tidak percaya bahwa kisah yang dituliskan itu nyata dan merupakan fakta sejarah. Masalahnya ini bukan sekedar sejarah tentang raja2 dan kaisar tapi ini sejarah kekhilafahan Islam.

Selama ini kekhilafahan Islam digambarkan oleh para pengusung khilafah dengan begitu gemerlap, indah, terberkati oleh Tuhan, satu-satunya solusi dunia, yang ternyata faktanya terbalik 180 derajat Celcius. Rasanya saya mau misuhi semua pentolan HTI yang selama ini telah membohongi umat Islam dengan gambaran yang keliru dan menyesatkan dari sistem khilafah yang mereka jajakan.

Buku pertama “Islam Yes, Khilafah No” juga sebenarnya telah menjelaskan betapa busuk, kejam, dan mengerikannya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh para keluarga dari Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah dinasti yang mengakhiri kekuasaan Ali bin Abi Thalib ra sebagai salah satu dari Khulafaur Rasyidin empat khalifah Islam yang paling diagungkan dalam sejarah Islam.

Sulit dipercaya bahwa umat Islam pada zaman itu bisa begitu kejam dan telengas jika berurusan dengan perebutan kekuasaan. Tapi begitulah faktanya.

Tapi buku kedua yang bercerita tentang Dinasti Abbasiyah yang memiliki 37 khalifah yang berkuasa sejak tahun 750 – 1258 lebih mengejutkan, mengenaskan, dan mengerikan.

Saya sampai tidak percaya bahwa perebutan kekuasaan di antara mereka bisa begitu kejam, ganas, dan tak mengenal belas kasihan. Umat Islam yang mewarisi ajaran agama yang penuh belas kasih dari Nabi Muhammad seolah manusia2 barbar yang tidak pernah mengenal ajaran agama sama sekali? Sampai segitunya…?!

Kok rasanya lebih biadab ketimbang kisah “Games of Thrones” ya…?!

Tapi itulah fakta sejarah yang tidak akan pernah dikisahkan oleh para pengusung khilafah macam HTI. Mereka menipu umat Islam seolah sistem khilafah yang mereka tawarkan adalah suci, murni, syar’i, tak punya cacat, dan merupakan perintah Tuhan bagi umat Islam untuk mendirikannya.

Tentu saja ada di antara tokoh mereka yang sudah pernah membaca kisah kelam dari sistem khilafah ini dan tahu bahwa sebenarnya sistem ini bukanlah ajaran Islam yang diwajibkan bagi umat Islam melainkan hanya ijtihad semata.

Tapi kalau hati sudah tertutup oleh angan-angan dan ambisi, maka semua fakta dan kisah yang ada tidak akan membuat mereka berubah. Semoga dibukakan hati kalian untuk bertobat. 

Aamiin!

Bahaya Ideologi HTI

Sejak awal tahun 2003 di Balikpapan saya sudah mencium bau busuk dari propaganda HTI dan sejak itu saya terus aktif menentang mereka baik melalui tulisan mau pun dalam forum diskusi langsung. Tentu saja saya dimusuhi oleh para pengusung dan pendukung HTI ini.

Ada seorang teman yang bertanya dengan setengah menggugat mengapa saya getol sekali menulis tentang bahayanya HTI dan perlunya umat Islam mengenyahkan gerakan mereka dari bumi persada ini. Bahkan ada banyak teman yang dengan terang-terangan membela HTI dan mengecam saya.

Saya bisa mengerti bahwa memang banyak umat Islam yang telah tertipu oleh pemikiran Islamisasi negara ala HTI ini. Belakangan ini banyak orang yang baru paham akan bahayanya gerakan Hizbut Tahrir setelah gerakan ini membesar dan terasa benar2 mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selama ini kita memang menganggap remeh gerakan berbahaya ini dan meski kemudian tersadar gerakan ini telah begitu menusuk dan merusak pemikiran banyak umat Islam. Untunglah kemudian Presiden Jokowi melarang gerakan ini mengikuti puluhan negara lain yang juga telah melarang gerakan ini di negara masing2.

Tapi keterlambatan ini jelas membawa ongkos yang tidak sedikit yang sampai sekarang dan entah sampai kapan masih harus kita bayar. Telah terlalu banyak umat Islam yang tertipu oleh gerakan ini.

Umat Islam Indonesia memang masih mudah dikecoh dengan segala atribut yang berbau agama. Dan itu sudah disampaikan oleh Ibnu Rusd ber-abad2 yang lalu dengan peringatannya :

"Jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama.”

Umat Islam sangat mudah dikecoh dengan kemasan yang berbau agama dan itulah yang dilakukan oleh organisasi politik bernama Hizbut Tahrir ini.

Meski pun mereka jelas2 adalah organisasi politik yang berasal dari Timur Tengah toh sangat banyak umat Islam yang menganggap ini semacam lembaga dakwah Islam yang ingin membawa kemurnian dan kejayaan agama Islam dan menghancurkan kebatilan yang ada di Indonesia.

“HTI selama ini baik-baik saja dan pendukungnya adalah orang-orang yang taat beragama.”, demikian kata teman saya membela HTI. Tentu saja yang per-tama2 mudah ditipu oleh gerakan ini adalah orang2 yang taat beragama karena memang bungkus yang digunakan adalah agama dengan menggunakan hadist dan ayat-ayat Alquran.

HTI tidak akan mungkin didukung oleh non-muslim atau muslim yang tidak silau dengan atribut agama.

"HTI tidak pernah memberontak seperti PKI.” demikian katanya lagi.

Memang belum tapi pasti suatu saat akan memberontak. Tidak mungkin tidak. Seperti juga PKI dulu mereka hanya menunggu kapan mereka siap melakukannya. Dan itu sudah dilakukannya di beberapa negara.

Tahun 1974, Hizbut Tahrir melakukan kudeta dengan membunuh Presiden Anwar Sadat dan mengumumkan berdirinya negara Islam di Mesir di bawah kendali HT. Kudeta ini gagal dan semua pelakunya dihukum mati. 

HT kemudian dilarang di Mesir.

Di Yordania, Bangladesh, Pakistan, Irak, dan Suriah mereka pun mencoba melakukan kudeta, dan gagal. Tapi tentu saja informasi kejahatan HT dan pembrangusan organisasi ini di berbagai negara tidak akan pernah disampaikan oleh para pendukung fanatik HTI. Itu akan membuat kedok dan belang mereka terbongkar.

Di Indonesia mereka melakukan cuci otak melalui ceramah dan pengajian supaya bisa mendukung gerakan mereka untuk mendirikan negara Islam. Mereka melakukan ini dengan massif, sistematis, dan terstruktur pada masjid-masjid, kampus-kampus, dan berbagai pengajian dan halaqah yang mereka masuki.

Mereka melakukan cuci otak pada umat Islam dengan menggunakan jargon2 agama yang tentu saja mereka kuasai dengan sangat baik. Itulah sebabnya* banyak sekali umat Islam yang terkecoh dan mengira bahwa mendirikan negara Islam adalah perintah Tuhan yang wajib ditaati. Mereka akhirnya terbius oleh racun dogma yang menyatakan bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah negara thagut yang harus diperangi dan harus diganti dengan sistem kekhilafahan ala HTI.

Tapi apa sih sebenarnya bahayanya gerakan HT ini?

Jelas sekali bahwa organisasi ini akan merongrong dan menggerogoti kecintaan rakyat pada bangsa dan negaranya. Umat Islam diajarkan untuk kufur terhadap nikmat kemerdekaan dan berdirinya bangsa dan negara NKRI karena bukan berbentuk khilafah.

Bahkan lebih daripada itu, warga muslim Indonesia diajak untuk melakukan makar dan berkhianat pada bangsa dan negaranya sendiri dengan menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara thagut yang tidak layak untuk diikuti dan patut ditentang. Hal ini menyebabkan warga muslim Indonesia kehilangan kepatuhan dan kesetiaannya pada pemerintah, bangsa dan negaranya.

Salah satu metode yang dilakukan oleh orang-orang HTI adalah mereka secara konsisten, sistematis, dan terstruktur mengembangkan kultur negatif pada masyarakat, khususnya umat Islam.

Orang-orang HTI memfokuskan dirinya untuk mencari-cari kesalahan pemerintah dan me nyebar2-kannya pada semua umat Islam.

Mereka fokus mengembangkan psikologi dan kultur negatif pada umat Islam agar mereka membenci pemerintah dan negaranya sendiri yang mereka cap thagut.

Dan semua itu mereka bungkus dengan manipulasi dakwah agama. Mereka secara sistematis berupaya menghilangkan kesetiaan umat Islam pada bangsa dan negara mereka.

Mereka selalu menyatakan bahwa umat Islam yang hidup di negara Indonesia yang thagut akan mati kafir. Padahal mereka sendiri hidup di Indonesia yang mereka tuding sebagai negara thagut yang artinya mereka sendiri akan mati kafir dengan sendirinya. 

Tak ada sedikit pun kebaikan pemerintah di mata orang-orang HTI.

Sementara itu mereka meninggikan diri mereka dengan mengaku-ngaku menegakkan perintah agama utk mendirikan khilafah. Merekalah para pejuang agama yang kaffah sedangkan yang tidak ikut mereka adalah umat yang akan mati kafir. Semua orang dan pemerintahan adalah bathil kecuali mereka yang berada di jalan perjuangan menegakkan khilafah. 

Apa yang paling buruk dari itu? Tentu saja karena mereka menggunakan kedok dakwah dan agama yang mereka selewengkan untuk menipu umat yang tidak sadar akan keburukan yang mereka sebarkan.

Mereka menggunakan kedok sebagai organisasi massa padahal apa yang mereka lakukan adalah kegiatan politik untuk mengkhianati perjuangan bangsa demi sebuah ideologi politik dari negara asing yang di negara asalnya pun mereka ditolak dan dilarang.

Khilafah adalah bagian dari produk ijtihad masa lampau dan telah habis masanya pada tahun 1924. 

Sejarah kekhilafahan faktanya ternyata jauh lebih mengerikan dan biadab ketimbang yang pernah kita tahu dan mungkin tidak pernah disampaikan pada kita. 

Khilafah juga bukan bagian inti dari ajaran Islam.

Ia tidak terdapat dalam rukun iman atau pun rukun Islam. Semua itu bisa kita ketahui dan pahami jika kita mau membaca buku-buku sejarah tentang kekhilafahan yang terserak.

Umat Islam harus cerdas dan paham bahwa mereka selama ini telah dijadikan sasaran dari sebuah ambisi kekuasaan politik yang datang dari Timur Tengah yang bakal menghancurkan sendi-sendi kesetiaan warga kepada negaranya. 

Dan itu harus dicegah dengan sekuat tenaga kita.

Mari kita bersama melawan pengkhianatan ini.

Read more »

Abock Busup dikabarkan meninggal dunia di Jakarta, Minggu

 Kondisi Yahukimo mencekam menyusul meninggalnya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Papua, Abock Busup.

Abock Busup dikabarkan meninggal dunia di Jakarta, Minggu (3/10/2021).

Mantan Bupati Yahukimo periode 2016 hingga 2021 itu dikabarkan meninggal dalam kondisi terbujur kaku di dalam kamar hotel yang ia tempati.

Kabar ini pun dibenarkan sahabatnya yang juga bekerja membantu dokumentasi tugas-tugas almarhum semasa hidupnya, Nunung Kusmiaty kepada Tribun-Papua.com, Minggu (3/10/2021) siang.

"Iya benar, bapak meninggal di Jakarta. Kami kaget dan tak percaya kepergiannya," kata Nunung lewat telewicara.

Dia menyebut, Abock Busup selama ini tidak mempunyai riwayat sakit serius, dan selalu ceria baik dalam kerja partai mau pun kesehariannya.

"Pintu kamarnya diketok dan didobrak gak dijawab, lalu setelah dibuka petugas hotel, bapak ditemukan terbujur kaku," jelasnya.

Sementara, kunjungan Abock Busup ke Jakarta untuk urusan internal partai.

Abock dalam kunjungannya didampingi sejumlah pengurus DPW PAN Papua.

Hanya, belum diketahui penyebab utama meninggal politisi asal partai berlambang Matahari Terbit ini.

Termasuk juga belum diketahui kapan jenazah dibawa pulang ke Jayapura.

"Anggota masih urus bapak di Jakarta. Kita doakan secepatnya selesai semua dengan lancar," ucap Nunung, bersedih.

Hingga berita ini ditayangkan, kondisi keamanan di Dekai, Kabupaten Yahukimo mencekam.

Masyarakat yang tak terima kepergian Abock Busup secara mendadak melakukan pembakaran sejumlah rumah.

Asap membumbung tinggi hingga membuat masyarakat pendatang ketakutan.

Informasi yang dihimpun Tribun-Papua.com dari seorang warga yang tak mau disebut namanya, mengatakan situasi tersebut membuat warga tak berani keluar rumah.

Aparat keamanan pun berupaya meredam situsai agar tak melebar.

"Ada orang meninggal di sini. Informasinya kena tembak. Kami ketakutan," ujar sumber yang dihubungi Tribun-Papua.com.

Read more »

Shekh Eliaz Rochatenda WHO IS THE MAN BEHIND THE KHILAFAH INDONESIA

 Shekh Eliaz Rochatenda

 WHO IS THE MAN BEHIND THE KHILAFAH INDONESIA

(Pengamat politik  Antar Bangsa, Kebudayaan'Kepercayaan dan Kearifan lokal)

Amerika Dukung Pemberontak BOKOHARAM “Pengusung Kilafah” - Untuk Kuasai Separo Kekayaan Alam Nigeria!

MUNGKINKAH KHILAFAH? 

Membuat umat makmur ???

Jelas tidak!! 

Tapi…Membuat Amerika sebagai boss kapitalis dunia senang???? 

Itu yang 100% benar!!!.

"Loh koq?"

Perhatikan komentar petinggi CIA ketika AS "berhasil" memporak-porandakan Nigeria sebuah negara berpenduduk 170 juta di Afrika yang sangat kaya sumber daya alam terutama minyak, dengan menyuntikkan konsep Khilafah bersama Arab Saudi kepada rakyat negara itu dan kemudian mereka  terjebak.

"Terima kasih kepada Boko Haram, setengah Nigeria kini di bawah hukum syariah, dimana ini menjadi alat yang mudah bagi kami untuk mengendalikan banyak orang."

"Berlakunya hukum syariah adalah tentang konsep, mudah mengendalikan banyak orang" itulah makna yang sengaja dihadirkan oleh para kapitalis dunia.

Dan benar, sejak saat itu Amerika memperkosa habis sumber daya alam Nigeria dengan hanya bermodal membuat senang segelintir pimpinan Bokoharam.

 Senjata dan kekuasaan.

"Rakyat?"

Cukup dengan janji jaminan masuk surga bagi mereka yang patuh, taat dan memuliakan para pimpinan yang mereka percaya sebagai utusan surga, sudah membuat mereka bahagia.

Penculikan dan perkosaan anak-anak perempuan yang masih dibawah umur marak terjadi, dan itupun adalah bagian dari upah sorga selama di dunia.

Nigeria hanya satu contoh kasus saja. 

Ada Libya, Yaman, Suriah, Afghanistan,  bahkan Mesirpun tak luput dari bidikan. Semua di buat porak poranda.

Selalu terkait dengan minyak. 

Selalu terkait dengan moto siapa menguasai minyak, dia akan menguasai dunia.

Ketika sebuah perusahaan kelas kakap dunia yang bergerak dalam jasa ekslorasi, Halliburton dari AS mengetahui bahwa di laut Kaspia terdapat sumber gas alam dengan cadangan amat sangat besar, negara-negara disekitarnya dijamin hanya tunggu waktu, kacau!

Pernah dengar perang Bosnia? 

Dan kita, rakyat dari negara-negara muslim didunia dibawa masuk dalam emosi rasa "se-saudara" karena isu perang agama?

 Muslim dibantai Kristen?

Tahun 1990 di Bosnia, Kosovo, Azerbaijan, Uzbekistan, Degestan, hingga Chechnya, negara pecahan Unisoviet dengan mayoritas penduduknya yang muslim, dibuatkan isu perang agama.

Tiba-tiba kita sepakat bahwa saudara kita dibantai oleh masyarakat beragama lain dan kita marah.

Para petempur, para mujahid sisa perang Afghanistan tiba-tiba sudah berkumpul disana. 

Mereka hadir dan berperang demi agamanya.

Tapi, kita tidak tahu bahwa AS justru berhasil membangun jalur pipa sepanjang 1000 mil yang menghubungkan Azerbaijan (Laut Kaspia), Georgia, dan Turki, saat mereka sibuk saling bantai.

Tanpa kerusuhan yang diciptakan, impossible AS dapat membangun jaringan pipa tersebut.

 Tanpa sentimen agama, mustahil perang itu terjadi.

Semua tentang minyak.

 Semua tentang bagaimana menjadi penguasa dunia, dan minyak adalah jalan itu.

Perang tersebut mampu menggulingkan diktator yang pro-Rusia, menempatkan pemimpin yang pro-Barat dan dapat membantu mereka membangun saluran pipa minyak/gas, menyetujui penempatan markas militer AS dan yang terpenting, telah mengacaukan saluran pipa dan kepentingan Rusia sebagai musuh terbesar AS.

"Dan adakah satu saja Khilafah yang sudah berdiri atas cara-cara AS?"

Osama bin Laden dan Abu Bakar al-Baghdadi, keduanya pimpinan Al Qaeda dan Isis yang seharusnya menjadi imam besar atas umat yang dijanjikan, dibunuh.

 Mereka dianggap sudah tak berguna lagi.

Mereka berdua hanya orang bodoh yang terjebak dalam mimpi konyol atas kebesaran Khilafah yang sejatinya tak akan pernah lahir kembali.

Khilafah adalah dongeng tentang surga yang diajarkankan Arab Saudi, di mentori Amerika dan umat adalah tentang korban sampingan atas ketamakan perut tak pernah kenyang kapitalis.

"Khilafah Indonesia bagaimana?"

Phliphina, Thailand dan Indonesia adalah sasaran berikutnya.

 Asia tenggara adalah tentang posisi strategis kepentingan AS terhadap dominasi China, terutama di Laut China Selatan.

Pemberontakan di Thailand Selatan Pattani, akan selalu menjadi celah bagi tertuduhnya militer Thailand tentang konsep HAM. 

Hal yang sama, terjadi pada Philipina dengan Moro.

Ada sedikit saja indikasi Thailand mesra dengan Rusia, kerusuhan di selatan dijamin akan terjadi.

 Semua orang tahu, turisme adalah bisnis utama negeri Gajah Putih itu. 

Rusuh, bukan tempat ideal bagi kegiatan pariwisata. 

Isu umat Buddha menganiaya Muslim tiba-tiba menjadi perseteruan yang tak pernah ada selesainya.

 Demikianlah cara AS dan Arab Saudi mengontrol Thailand.

Berbeda dengan Thailand dan Piliphina, mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim. 

Bukan dengan adu domba demi menarik simpati rasa persaudaraan muslim dunia digaungkan,  konsep khilafah disuntikkan pada mayoritas.

Sama dengan negara mayoritas muslim yang ada, mimpi khilafah akan selalu menjadi cerita dan harapan.

 Rakyat dibenturkan dengan negara dan negara dengan agama.

"Kenapa Indonesia?"

Sumber Daya Alam (SDA). 

Tak ada yang lain.

 Masa keemasan minyak mulai redup dan akan berganti dengan jaman dimana mineral bumi akan menjadi ujung tombaknya.

Ilmu pengtahuan mensyaratkan penggunaan material langka bagi penciptaan alat-alat mutakhir bertehnologi maju.

Kesadaran pemerintahan Jokowi akan peran penting mineral bumi bagi kemajuan Indonesia telah menempatkan banyak negara maju yang sangat tergantung pada tersedianya mineral langka menjadi kesulitan.

Pelarangan eksport dalam bentuk ore seluruh jenis mineral bumi, menjadi sandungan bagi banyak negara maju terutama AS dan Eropa.

Perang dagang AS dan China juga menempatkan posisi AS terkunci tak bergerak ketika logam tanah jarang (LTJ) sebagai ujung tombak bagi kemajuan perangkat tekhnologi militer AS dijadikan China sebagai senjata dalam perang dagang itu. 

China tidak mau ekspor LTJ ke AS.

Iran dan Indonesia adalah dua negara yang diperkirakan memiliki deposit luar biasa besar mineral langka itu. 

Sama dengan Iran, Indonesia juga dijadikan target oleh AS.

Berbeda dengan Iran, Indonesia tidak bermusuhan secara langsung dengan AS, maka menyerang langung Indonesia seperti yang selalu di umbar AS terhadap Iran, tidak dilakukan kepada Indonesia.

Dulu minyak adalah tentang siapa menjadi penguasa dunia, kini mineral bumi adalah kemana dunia akan bergerak. 

Indonesia sebagai negara paling kaya akan SDA terutama mineral bumi, tentu akan menjadi incaran.

Dulu Libya hingga Bosnia sebagai negara mayoritas muslim dibikin hancur dengan agama karena minyak yang mereka miliki, kini bukan hal mustahil Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia dihancurkan dengan cara yang sama hanya karena SDA kita terutama mineral bumi yang dimilikinya.

"Apakah kita akan bernasib seperti Libya?"

Pada 3 Maret 1924, atau 96 tahun lalu, Majelis Agung Nasional Turki membubarkan Kekhalifahan Usmani.

 Peristiwa itu sekaligus menjadikan Usmani adalah kekhalifahan terakhir di muka bumi ini.

Mereka diruntuhkan oleh barat, mungkinkah pihak yang sama akan membuatkan bangunan yang sama, yakni bangunan khilafah yang dengan susah payah telah mereka hancurkan, hanya orang bodoh  yang mempercayainya.

Sementara kita sedang saling menghancurkan, saling membunuh, mereka merampok seluruh sumber daya alam kita seperti yang pernah mereka lakukan pada banyak negara yang lain.

Sesaat sang calon pemimpin khilafah Ge-Er karena sudah berjasa dan bersiap menjadi imam agung, sama seperti Osama bin Laden dan Abu Bakar al-Baghdadi, dia diekskusi dan mati dengan cara amat memalukan.

Mati sebagai penkhianat bangsa dan agama.

Kapitalis tak pernah butuh khilafah apalagi imam agung. 

Kapitalis hanya butuh uang, uang dan uang.

Bagi kapitalis, kelompok teror atas nama Islam adalah alat yang hebat untuk digunakan dalam perang proksi. 

Dengan biaya sedikit mereka mau berperang tanpa rasa takut.

Mereka adalah sumber daya global yang dapat dibawa dalam konflik lokal manapun. 

Mereka juga dapat dibuang.

Digunakan bila diperlukan, dan dimusnahkan bila tak lagi diperlukan.

.

KOALISI NASIONAL RELAWAN INDONESIA

TEKAIKU CENTRE JAKARTA-

JL.Kebon Kacang XI

 Blok 3 Lt 1 No.10

Tanah Abahg

Jakarta-Pusar

Read more »

Israel TIDAK menggunakan vaksin China sama sekali,

 Israel TIDAK menggunakan vaksin China sama sekali,

 tetapi Israel hanya menggunakan vaksin Moderna+Pfizzer, dan itulah sebabnya Israel memiliki rekor jumlah kasus harian sekarang, dan jumlah kasus harian di Israel sekarang lebih tinggi daripada sebelum vaksinasi dimulai, dan sebagian besar orang Israel telah divaksinasi .

 Alasan kegagalan menghentikan penyebaran virus di Israel dan juga di Singapura,

 adalah karena vaksin Moderna+Pfizzer, TIDAK EFEKTIF terhadap varian delta, dan efektivitasnya akan terus menurun setiap bulannya.

 Baik Israel maupun Singapura membuat kesalahan yang sama, dengan naif dan percaya sepenuhnya, klaim media berita palsu AS, yang secara berlebihan melebih-lebihkan efektivitas vaksin seperti vaksin Moderna+Pfizzer, dan media berita palsu AS yang sama KLAIM SALAH bahwa vaksin China tidak  efektif, tetapi di dunia nyata, vaksin China ternyata paling efektif, terutama terhadap varian Delta.

 Klik grafik di bawah ini,

 dan lihat sendiri,

 ledakan dan rekor jumlah kasus virus harian di Israel, yang menggunakan vaksin moderna dan pfizzer di

 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/

 Sekarang klik grafik di bawah ini, dan buktikan sendiri bahwa kasus virus harian di China yang hanya menggunakan vaksin China, sudah stabil dan kehidupan kembali normal sejak 17 bulan yang lalu di

 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/

 Sekarang klik grafik di bawah ini, dan lihat sendiri bahwa kasus virus harian di Bahrain yang sebagian besar menggunakan vaksin China, telah stabil dan kehidupan kembali normal pada pukul

 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bahrain/

 Sekarang klik grafik di bawah ini, dan lihat sendiri bahwa kasus virus harian di Chili yang sebagian besar menggunakan vaksin China, telah stabil dan kehidupan kembali normal pada pukul

 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/chile/

Read more »

Sebelumnya mereka bilang 'Jokowi ANTEK AMERIKA'.

 Sebelumnya mereka bilang 'Jokowi ANTEK AMERIKA'.

Begitu Freeport, blok Rokan, blok Mahakam dan Newmont bisa diambil alih sebagian besar sahamnya, mereka ganti isu "Jokowi PRO KOMUNIS"

Sebelumnya mereka bilang 'Jokowi PLONGA-PLONGO'.

Begitu Petral dibubarkan dan Uni Eropa tak berkutik untuk mengatur perdagangan Nikel dan CPO, mereka ganti isu "Jokowi ASENG".

Sebelumnya mereka bilang 'Jokowi hanya PETUGAS PARTAI'.

Begitu FPI dan HTI diberangus, mereka ganti isu "Jokowi ANTI ISLAM".

Sebelumnya mereka bilang 'negara bisa hancur kalau Presidennya TUKANG KAYU'.

Begitu infrastruktur jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, stasiun, MRT, waduk dan sirkuit selesai dibangun dengan sangat megahnya, mereka ganti isu "Jokowi RAJA HUTANG".

Sebelumnya mereka teriak lapaaaaar dan bilang 'PPKM adalah produk REZIM OTORITER'.

Begitu grafik menurun drastis bahkan negara tetangga pun terkagum-kagum, mereka ganti isu "Jokowi TAMBAH KAYA".

Sebelumnya Gerung selalu bilang 'Jokowi DUNGU'.

Begitu ketahuan nyerobot tanah milik orang lain, eh kok "NGEMIS BELAS KASIHAN ke Jokowi".

Manusia paling HINA DINA adalah mereka yang kerjanya hanya mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak mau mengakui dan menghargai kalau orang itu punya prestasi.

Omongan dan perbuatannya lebih busuk dibandingkan BELATUNG karena kemampuannya hanya MENEBAR FITNAH dan KEBENCIAN..

Read more »

WUIHH CERDASNYA PRESIDENKU...🤔 (Jebakan Gagal Para "korban" TWK)

 WUIHH CERDASNYA PRESIDENKU...🤔

(Jebakan Gagal Para "korban" TWK)

.

Bagi anda yang pernah menonton Film aksi berjudul "In the Line of Fire" yang dibintangi deretan aktor kenamaan Hollywood seperti Clint Eastwood, John Malkovich, dan Rene Russo, anda pasti paham bagaimana menjadi seorang pengawal Presiden.

Di Indonesia, pekerjaan itu dilakukan oleh Pasukan Pengamaman Presiden. Sama dengan Frank Horrigan (Clint Eastwood) yang siap menjadi tameng hidup bagi sang Presiden, pengawal pribadi Presiden Jokowi pun akan bertindak dengan cara demikian.

Itu cerita ketika terkait dengan keselamatan jiwa atau fisik sang Presiden. Bagaimana bila keselamatan Presiden terkait dalam hal kebijakan?

Biasanya, orang terdekat sang Presidenlah yang akan mengambil posisi itu. Orang yang sangat dipercaya oleh Presiden dan biasanya duduk pada posisi setingkat menteri yang akan siap menjadi tameng kebijakan baik dan buruk Presiden. Pada semua jenis kebijakannya.

Itu lebih bersifat politis. Itu seperti tameng hidup Presiden pada semua kebijakan atau prosedural jalannya pemerintahan maupun keseharian sang Presiden. 

Presiden tak boleh terlihat salah adalah bagian dari sistem pemerintahan di mana pun sebuah negara hadir. Selalu ada lapis berlapis sebuah sistem dibuat demi kondisi itu. Tidak selalu tentang kepeleset Presiden pada langkah salah semata, terkadang itu pun terjadi karena sebab jebak menjebak dari lawan politiknya. Sekali lagi, itu dalam segala hal.

Terkait rencana pemecatan 57 anggota KPK yang tak lolos TWK dan akan mulai berlaku pada 30 September 2021, kabar mengejutkan datang dari Kapolri. Kapolri mengumumkan  bahwa Polri siap menerima 56 diantaranya menjadi ASN pada Bareskrim Mabes Polri.

Ramai publik berteriak marah maupun mendukung segera terdengar. Publik yang sangat cepat tampak berungkap marah berkata bahwa Kapolri yang satu ini sering melakukan blunder. Tak punya unsur ketegasan bahkan plin plan. 

Sekaligus, itu adalah bentuk kebijakan Kapolri yang sangat mungkin hanya akan menjerumuskan Presiden. Itu juga terkesan tak segaris dengan niat baik Ketua KPK yang telah rela menjadi bulan-bulanan massa terkait TWK yang telah dilakukannya. 

Suara terdengar mendukung dengan nada simpatik justru berasal dari para pejabat. Tak sedikit suara itu keluar dari Senayan yakni para anggota Parlemen hingga Menkopolhukam Mahfud MD.

"Tapi bukankah benar adanya tindakan Kapolri justru tampak seperti meludahi kebijakan Ketua KPK?"

Itu jelas kamar yang berbeda. Apa yang dilakukan oleh KPK adalah terkait alih status dan telah dibenarkan secara hukum oleh MK maupun MA. uji materi yang diajukan oleh karyawan tak lolos TWK itu telah ditolak.

Sementara pada sisi Kapolri, itu terhubung dengan seolah bagaimana kondusifitas negara ini menjadi salah satu rujukannya. Lagipula, bukankah para tak lolos TWK itu adalah aset yang memiliki kapasitas kebih dari cukup untuk dipekerjakan oleh Kapolri demi progresifitas Polri menangani korupsi? Itu bisa menjadi alasan logis yang mudah diterima semua pihak.

Yang jelas, posisi mereka bila nanti diterima, bukan menjadi penyidik. Polri tak kenal istilah sipil yang dilibatkan pada proses penyelidikan dan penyidikan. Apakah kemudian harus melalui tes wawasan kebangsaan lagi sebagai syarat menjadi ASN, itu cerita lain lagi.

Apapun yang dilakukan Kapolri tak ada terkait untung rugi bagi KPK apalagi meludahi. KPK melalui keputusan MK dan MA dianggap tak melanggar hukum manakala memecat 57 orang yang tak dikehendakinya bekerja pada institusi itu. 

Bukankah siapa pun yang dipecat, bukan lagi urusan KPK? Jadi, siapa pun ingin mengambil barang reject itu, adakah ludah meludah layak kita perdebatkan?

Tak ada peristiwa logis dapat kita buat terkait sebagai menghina apalagi meludahi manakala barang yang tak lagi terpakai akan diambil siapa pun.

"Iya..,tapi kenapa Kapolri justru menerima mereka yang tak memiliki jiwa kebangsaan? Apakah itu tak justru memindahkan masalah?"

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ucap Jokowi seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 17 Mei 2021 tak lama setelah KPK mengumumkan  hasil TWK tersebut.

Itu adalah sikap dasar Presiden. Jokowi tak ingin kebijakan negara harus mengorbankan pihak-pihak tertentu. Termasuk 75 orang tak lolos TWK KPK yang dikemudian hari 18 diantaranya dapat diterima kembali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Putusan MK No 34/PUU-XIX/2021 yang menolak gugatan uji materi yang diajukan Muh Yusuf Sahide selaku Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia ini memang mengunci kemungkinan pegawai KPK diloloskan sebagai ASN karena MK menilai tindakan KPK sebagai lembaga yang melakukan tes sudah konsitusional.

MK menyatakan bahwa Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku bukan hanya bagi pegawai KPK yang tidak lolos TWK, melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK, atau tidak bersifat diskriminasi sehingga tetap konstitusional.

Namun pada Putusan MK yang kedua yakni Nomor 70/PUU-XVII/2019 ternyata berbicara tentang hal yang tak jauh dari sikap dasar Presiden. Dalam putusannya MK juga tidak membolehkan seseorang dirugikan haknya oleh aturan baru meski aturan baru tersebut dikeluarkan dengan benar. 

Dengan kata lain, bukankah bila mereka yang dipecat dan "dirugikan" seperti dalam kasus 75 karyawan KPK itu tanpa memperhatikan unsur lain yang juga harus menjadi pertimbangan pemerintah justru telah membuat hukum seolah jadi tidak pasti dan tidak adil?

Bukankah itu adalah seperti perintah MK pada pemerintah untuk berlaku adil?

Dan maka Kapolri pada Jumat 24 September 2021 berinisiatif mengambil beban Presiden. Jendral Listyo Sigit melakukan manuver smart demi menjaga marwah Presiden atas sikap dasarnya yang tak ingin memecat siapa pun tetap dapat terwujud.

Berita bahwa Kapolri bersurat pada Presiden pada Jumat 24 September itu dijawab dalam kilat oleh Presiden pada Senin 27 September 2021.  Hanya butuh jeda 2 hari, itu pun karena terhambat sabtu dan minggu bukan?

Isi suratnya adalah ingin mengambil 56 orang yang tak lolos TWK dan akan dipekerjakan pada institusi Kepolisian Republik Indonesia. Itu jelas tentang kepekaan seorang Listyo Sigit Prabowo yang sangat mengenal Presidennya dan sehingga dia tahu kapan harus menyediakan diri menjadi tameng sekaligus mengambill beban Presiden. 

Bahwa kemudian dia dianggap seolah justru telah meludahi KPK, itulah makna seorang Listyo Sigit hadir. 

"Koq cuma 56? Bukankah semuanya ada 57? Trus yang satu orang gimana dong?"

Masa saya harus pura-pura batuk dulu untuk menjawabnya?😉

Bahwa kabar yang kini terdengar pada 56 orang itu terkesan sengaja menampakkan tarik ulur ketika menjawab mau tidaknya mereka menjadi ASN di Kepolisian, itu wilayah yang sepertinya memang sengaja mereka tarik menjadi sangat politis. Kesungguhan mereka dalam ingin mendapat pekerjaan tak sehebat lapar mereka mencari panggung.

Bola kini ada pada mereka. Tindakan Kapolri mengembalikan bola liar benar-benar tak pernah mereka prediksi dan kini membuat mereka terkejut. Mereka sama sekali tak pernah menyangka bahwa posisi seperti ini dapat langsung berbalik justru pada menit-menit terakhir. Mereka telah masuk pada jebakan yang mereka buat sendiri.

Alasan yang selama ini mereka bangun bahwa Presiden seolah abai dan diam terhadap nasib mereka kini tak mungkin lagi menjadi isu dapat mereka jual. Posisi politik Presiden justru kini semakin terlihat kuat karena apa yang menjadi kekhawatiran banyak pihak bahwa 56 orang tersebut terlantar dan kemudian menggunakan isu itu sebagai panggung politik terjawab sudah. 

Melalui Kapolri, Presiden telah menyediakan apa yang mereka minta. Soal mereka suka atau tidak suka menjadi pegawai di sana, mau terima atau tidak untuk bekerja di bawah atap Kepolisian, itu bukan lagi esensial sebagai hal yang harus menjadi topik.

Pada menit-menit terkahir Kapolri dan Presiden justru telah menampakkan kapasitas yang luar biasa hebat dalam mengolah isu politik yang tak mudah dibaca oleh banyak pihak dan terkesan telah membuatnya terpojok dalam posisi serba salah. Rencana demo dan cibiran  massal yang telah mereka persiapkan kini seolah tak lagi memiliki tempat yang layak untuk mereka pijakkan. 

Adakah ini adalah strategi luar biasa cerdas seorang Jokowi yang mampu dibaca dengan baik oleh Kapolri dan kemudian duet ini seolah telah mengunci semua gerak mereka, biarlah itu menjadi rahasia pak Jokowi dan pak Listyo Sigit.

Yang jelas, protes mereka dengan alasan menunggu jawaban Presiden hingga membuat tenda sebagai kantor KPK tandingan tak lagi memerlukan jawab lebih jauh. Presiden telah menyetujui surat Kapolri. 

Secara politis Jokowi telah membuktikan janji yang pernah dia ucapkan dengan memberi jalan pada mereka yang selalu berteriak telah kehilangan pekerjaan karena kebijakan pemerintahannya. Negara tetap hadir pada kasus mereka. 

Soal mereka akan terima atau tidak, itu hanya akan menyisakan alur cerita yang mudah ditebak. Tak pantas bagi siapa pun yang lapar dan haus membuang makanan yang diberikan padanya. Tak harus tentang apa menunya kan? 

Mereka tidak dalam posisi menentukan dan memilih apa jenis pekerjaan yang akan disediakan oleh pak Kapolri. Dan yang jelas, Polri berhak tak menerima salah satu dari 57 itu dan maka Listyo Sigit hanya menyebut jumlah 56 saja. 

Bukankah salah satu dari mereka itu adalah orang yang dengan kesadaraannya pernah mengundurkan diri dari institusi Kepolisian Republik Indonesia? Siapa pun berhak tak menerima balik dia yang pernah pergi demi memilih pasangannya yang lain. Pun institusi Kepolisian.

"Jadi pak Kapolri tak justru membuat blunder?"

Adakah seorang yang memberikan dirinya menjadi tameng hidup bagi atasannya harus kita maki? Jendral Listyo Sigit Prabowo dalam film In The Line of Fire adalah Frank Horrigan (Clint Eastwood). Dia adalah pahlawan meski pada awalnya tampak sangat meragukan.

.

.

RAHAYU

.

Karto Bugel

Read more »

Tulisan dr Rudy Bintang KESIMPULAN SETELAH MELIHAT FILM G30S/PKI KARYA SUTRADARA ARIFIN C NOER

Tulisan dr Rudy Bintang

KESIMPULAN SETELAH MELIHAT FILM G30S/PKI KARYA SUTRADARA ARIFIN C NOER

Analisa sesuai logika/akal sehat tentang siapa yang menggerakkan PKI atau menginspirasi PKI untuk melakukan pembantaian para jendral.. :

1. Dari film pesanan Soeharto tersebut, kita ketahui bahwa yang membunuh para jenderal adalah Tjakrabirawa (Paspampres). Pertanyaannya, siapa yang mampu untuk memerintah atau menggerakkan Paspampres? Kira-kira menurut logika orang waras, masuk akal gak sebuah partai bisa memberi perintah pada Paspampres ? Nggak masuk akal toh...? Kecuali jika otak anda kabel merahnya konslet, pasti bilangnya masuk akal. Ini bukan main-main Lhoo, perintahnya adalah membunuh, dan targetnya adalah para jenderal TNI yang posisi dan jabatannya penting-penting pulak...!

2. Jika pun benar PKI dikatakan akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno, lalu kenapa setelah PKI ditumpas kok presidennya malah berganti jadi Soeharto? Orang waras pasti bertanya-tanya.... :

~ "Yang Kudeta Itu PKI Atau Soeharto?"

~ "Kenapa Soeharto kok terkesan menikmati dengan adanya kudeta yang gagal ini...?"

3. Seluruh jenderal TNI ketika itu jadi sasaran, kenapa CUMA Jenderal Soeharto SAJA yang luput dari target operasi?

4. Jika pun benar PKI melakukan kudeta, lalu setelah para eksekutor (orang2 PKI) itu ditangkap, setelah itu seharusnya Soeharto sebagai bawahan, menghadap Presiden Soekarno sebagai atasan dengan membawa laporan.... :

"Lapor Pak Presiden...! Para pelaku penculikan dan pembunuhan para jendral sudah ditangkap. Untuk memulihkan keamanan dan mengkondusifkan situasi negara yang kacau balau, maka saya siap menerima perintah selanjutnya...!"

Itu logika warasnya. Ini kok terkesan seolah Soeharto ingin mengambilalih kendali negara dan memegang penuh tongkat kekuasaan secara absolut ! Memangnya Presiden Soekarno lumpuh total..?

Apa dasarnya Soeharto hingga mengucilkan dan memenjarakan Presiden Soekarno dengan tuduhan terlibat PKI tanpa ada pengadilan yang jelas...? Masyarakat awampun pasti dapat menilai bahwa langkah tersebut hanyalah modus dengan tujuan untuk membungkam Soekarno.

5. Logika terakhir... Logika yang sederhana, jika PKI itu mau mengkudeta Soekarno murni karena keinginan PKI, dan lalu kudetanya gagal seharusnya Soekarno tetap menjadi presiden seperti yang terjadi di Turki kemarin. Ini kok AJAIB...! PKI mengkudeta Soekarno dan yang menjadi presiden malah Soeharto.

Jadi siapa yang menggerakkan oknum PKI yang menyusup ke dalam Tjakrabirawa atau istilah tepatnya menginspirasi mereka untuk melakukan pembantaian terhadap para jendral itu..?

Kalau dikatakan bahwa Soekarno dalangnya, kenapa dirinya sendiri yang dikudeta? Dan anehnya lagi Soekarno gagal dikudeta tapi beliau tetap lengser. Aneh bin ajaib kan,.. kok ada yah presiden yang lengser oleh kudeta yang gagal..?

Kesimpulannya jika menurut akal sehat adalah, pembantaian itu terjadi karena adanya seseorang yang membisikkan ke telinga PKI akan adanya potensi kudeta militer yang akan dilakukan oleh beberapa jendral yang dikenal sangat dekat dengan Soekarno. Para jendral ini konon sangat risih dengan kedekatan antara Presiden Soekarno dan PKI.

PKI yang merasa khawatir eksistensinya akan tergerus jika nanti militer benar-benar menguasai negara, lalu mereka berinisiatip untuk secepatnya melenyapkan para jendral itu agar supaya kudeta itu tidak terlaksana.

Nah tinggal satu pertanyaan yang terlintas di pikiran kita... siapa orangnya yang telah membisikkan ke telinga PKI akan adanya potensi kudeta militer itu? Ya tinggal perhatikan saja siapa orang yang menikmati kekuasaan setelah terjadi pemberontakan PKI yang gagal itu. Simpel kan..!?

Itulah kesimpulan menurut logika orang yang otaknya waras. Jka Anda tak sependapat dengan kesimpulan itu, saya yakin Anda tidak memiliki otak yang sehat apalagi waras.

Sepak terjang PKI memang kejam dan biadab. Di masanya mereka telah membantai banyak kyai dan santri NU tanpa hak. Itu kebiadaban yang tak dapat dipungkiri. Tapi lebih kejam lagi orang yang mengkambing hitamkan PKI untuk sebuah revolusi kotor nan licik yang berujung dengan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Jadi siapa yang memanfaatkan kekejaman PKI demi kepentingan pribadi...??

Sungguh tragis kisah pemutar balikan fakta-fakta sejarah ini.

Dan nasib Letkol. Untung Samsuri pun tak kalah tragisnya. Dia adalah seorang anak buah kesayangan Mayjen Soeharto yang terpaksa dikorbankan demi untuk menghilangkan rekam jejak. Padahal sebelumnya Letkol.Untung Samsuri "sangat optimis" dia akan terbebas dan diselamatkan oleh Rezim Soeharto dari kasus penculikan dan pembunuhan 7 Pahlawan Revolusi itu.

Gambar atas adalah Letkol Untung (Komandan Tjakrabirawa) sedang ngopi-ngopi santai bersama Mayjen Soeharto dan isteri beberapa waktu sebelum peristiwa 30 September 1965.

Gambar bawah : Letkol Untung ketika ditangkap setelah peristiwa 30 September 1965. 

Heemmhhhh...... demi ambisi kekuasaan, anak buah kesayangan sekaligus sahabat baik pun sampai dikorbankan...

Itu anak buah dan sahabat baik Lhoo.... tak dapat dibayangkan tindakan apa yang akan diambil jika yang dihadapi adalah seorang lawan politik atau orang yang dianggap akan menghalangi sepak terjang dan ambisi kotornya...

Ngeri Ngeri Merinding Membayangkannya Yah Gaeesss...

NB :

(Saya sebenarnya sadar setelah nulis ini pasti banyak yang akan membully saya sebagai antek PKI. Biarlah saya dibully sebagai antek atau orang PKI, itu lebih baik daripada saya dituduh sbg orang PKS apalagi dituduh sebagai antek Cendana.)

😎😎😎

Read more »

Bukan PON Biasa

 Bukan PON Biasa

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang akan digelar pada 2-15 Oktober 2021 nanti, jika dilihat dari banyak sisi, bakal menjadi perhelatan yang istimewa. Yang pertama, PON Papua akan dicatat dalam sejarah sebagai PON pertama yang diselenggarakan di saat dunia sedang berjuang melawan pandemi. 

Itu sebabnya, seperti halnya Olimpiade Tokyo tempo hari, PON Papua yang semestinya digelar di 2020 harus ditunda kurang lebih satu tahun demi menunggu situasi pandemi yang lebih kondusif untuk perhelatan kompetisi multievent yang melibatkan ribuan atlet, ofisial, dan perangkat pendukung.

Keistimewaan kedua tentu saja dari sisi tempat penyelenggaraan. Provinsi Papua adalah provinsi paling timur Indonesia. Wilayah Indonesia bagian timur selama ini identik dengan ketertinggalan, paling tidak jika kita membandingkannya dengan Indonesia bagian barat dan terutama Pulau Jawa-Bali. Karena itu, keterpilihan Papua sebagai tuan rumah PON tentu saja bermakna penting karena tidak saja akan mewakili dirinya sendiri, tapi sekaligus mewakili kawasan timur.

Selama dua pekan penyelenggaraan PON, Papua barangkali tidak hanya akan diuji seberapa mampu mereka menghelat ajang olahraga   multievent kelas nasional. Lebih dari itu, dalam konteks yang lebih besar, Papua bakal menjadi etalase berhasil atau tidaknya pemerataan pembangunan Indonesiasentris yang kerap digaungkan Presiden Joko Widodo.

Artinya, penyelenggaran PON di Papua tak bisa sekadar dilihat dari kacamata olahraga. Betul bahwa tujuan utama PON digelar ialah mencari bibit atlet berbakat dalam bingkai kompetisi multiajang yang meninggikan soprtivitas dan kualitas. PON adalah arena seleksi atlet-atelt terbaik di negeri ini untuk nantinya berjuang mengharumkan nama Indonesia di level internasional. 

Namun, kiranya PON Papua terlalu strategis untuk hanya dinikmati sebagai tontonan olahraga atau dipetik manfaatnya cuma oleh penggemar olahraga. PON Papua semestinya dimaknai pula sebagai penggerak ekonomi daerah, perangsang pembangunan sarana dan prasarana olahraga, juga pemacu pembangunan infrastruktur dasar.

Sesungguhnya itulah salah satu intisari pemilihan tuan rumah PON di luar DKI Jakarta yang dilakukan sejak PON XV di Surabaya pada 2000 lalu. Alasan utamanya ialah demi memeratakan pembangunan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Lewat rangsangan PON, bukan tidak mungkin daerah itu akan semakin berkembang dan kemudian naik kelas.

Contoh konkretnya Palembang, yang naik kelas sampai dua kali. Setelah sukses menyelenggarakan PON XVI 2004, kota itu berhasil pula menjadi tuan rumah SEA Games 2011. Kesuksesan dua ajang itu membuat Palembang ditunjuk lagi 'menemani' Jakarta menghelat Asian Games 2018. Kita tahu kemudian penyelenggaran Asian Games 2018 Jakarta-Palembang itu dipuji habis oleh sejumlah negara peserta dan publik Asia. 

Papua sangat punya potensi untuk itu, bahkan melebihi Palembang. Salah satu kuncinya ialah bagaimana pemerintah daerah mampu melibatkan masyarakat Papua dalam berbagai kegiatan selama PON. Masyarakat mesti diberdayakan agar menjadi bagian dari PON, tidak hanya sebagai penonton belaka. Pelibatan mereka akan menaikkan kualitas rasa keindonesiaan masyarakat Papua. 

Yang perlu diwaspadai ialah level keamanan di provinsi tersebut. Menjelang pergelaran PON 2021 ini pun teror dari kelompok teroris masih terjadi di beberapa daerah di Papua. Ini ujian kedua untuk PON Papua, yakni menghadirkan rasa aman bagi tamu-tamu yang akan hadir dan bertanding. Tidak mudah memang, tapi harus dilakukan. 

Jika ujian-ujian itu bisa dilewati, PON Papua barangkali tidak hanya akan dicatat dalam buku sejarah sebagai PON pertama yang sukses diselenggarakan di masa pandemi, tetapi juga PON yang sukses mengangkat derajat orang Papua, baik sebagai atlet maupun sebagai bagian dari kemajemukan masyarakat Indonesia. (*) /Dr. Eko Rudi Sudarto

Read more »

Dituding RASIS, Natalius Pigai Bakal DILAPORKAN ke Polda Metro Besok.

 Dituding RASIS, Natalius Pigai Bakal DILAPORKAN ke Polda Metro Besok. 

Cuitan mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai yang diduga menyampaikan pesan rasialisme ke Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo BEBRUNTUT PANJANG,  Pigai BAKAL DILAPORKAN ke pihak Kepolisian, LAPORAN tersebut bakal dilayangkan oleh KELOMPOK Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) besok di Polda Metro Jaya dan PIHAK PELAPOR MENUDING cuitan Natalius Pigai itu BERMAKNA FITNAH dan RASIS. 

"Tindakannya itu tidak menunjukkan intelektualitasnya ya sebagai mantan Komisioner Komnas HAM, HARUSNYA kalau MENGKRITISI boleh saja, tapi JANGAN FITNAH, JANGAN RASIS," kata Ketua Umum BaraNusa Adi Kurniawan saat dihubungi, Minggu (03/10/2021).

Adi mengatakan ada LIMA POIN yang bakal DILAPORKAN ke Polisi terkait dugaan PELNGGARAN atas cuitan Natalius Pigai, dari PELANGGARAN ITE hingga unsur-unsur PROVOKASI, "Jadi terkait pasalnya itu nanti pihak advokat kita ya teknisnya, KITA MELAPORKAN itu soal UU ITE, lalu pasal UJARAN KEBENCIAN, ketiga pasal PERBUATAN TIDAK MENYENAGKAN, keempat pasal PENGHINAAN kepada KEPALA NEGARA dan kelima soal unsur-unsur PROVOKASI, JADI ada 5 POIN itu terkait detailnya nanti tim hukum kami yang jelaskan," terang Adi.

Adi menambahkan, sejumlah bukti pun telah dikantongi pihaknya terkait laporan kepada Natalius Pigai besok

"Pertama dari twit bang Pigai lalu kedua dari berita-berita yang beredar tentang pernyataan bang Pigai," katanya.

Laporan kepada Natalius Pigai direncanakan bakal dilakukan di Polda Metro Jaya. Pelapor bakal membuat laporan pada Senin (4/10), sekitar pukul 10.00 WIB.

Untuk diketahui, mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai jadi sorotan karena dinilai telah menyampaikan pesan rasialisme terhadap Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pigai membantah hal ini saat dimintai konfirmasi.

"Jgn percaya org Jawa Tengah Jokowi & Ganjar. Mrk merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat papua, injak2 harga diri bangsa Papua dgn kata2 rendahan Rasis, monyet & sampah. Kami bukan rendahan. kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Sy Penentang Ketidakadilan)." demikian cuitan Pigai lewat akun Twitter-nya @NataliusPigai2 seperti dilihat detikcom, Sabtu (2/10).

Natalius Pigai pun telah angkat suara soal cuitannya tersebut. Dia membantah telah melakukan tindakan rasis.

"Itu tidak ada rasis itu. Itu hanya dua oknum yang namanya Jokowi dengan Ganjar, itu tidak ada rasis," kata Pigai saat dihubungi detikcom lewat telepon pada Sabtu (2/10).

"Ke siapa rasisnya? Mereka berasa dari Jawa Tengah itu aksioma. Matahari terbit dari timur itu aksioma. Jokowi dengan Ganjar dari Jawa Tengah itu aksioma. Nggak ada rasis di situ," sambungnya.

 https://news.detik.com/berita/d-5750851/dituding-rasis-natalius-pigai-bakal-dilaporkan-ke-polda-metro-besok.

Read more »

Analisis Intelijen KENAPA SBY PANIK MENGHADAPI YUSRIL?

 Analisis Intelijen

KENAPA SBY PANIK MENGHADAPI YUSRIL? 

Tahun 2010, Susilo Bambang Yudhoyono masih sebagai presiden ketika Yusril Izha Mahendra "memaksa"-nya untuk memberhentikan Jaksa Agung melalui “Judicial Review“ (JR) atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada intinya Yusril menggugat keabsahan masa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji saat itu yang seharusnya sudah kadaluarsa, sehingga tidak lagi memiliki kewenangan apapun. 

Saat mengajukan JR itu, Yusril sedang diperiksa sebagai tersangka oleh Hendarman sehubungan dengan kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Tentu saja, JR oleh Yusril itu menjadi “flanking maneuver” yang mengejutkan Hendarman, juga Presiden SBY sendiri.

Yusril jeli melihat ada kesalahan tafsir pada Pasal 22 ayat 1 UU Kejaksaan tersebut dimana seolah-olah Jaksa Agung dapat terus menjabat tanpa surat pengangkatan dari presiden, sehingga membuka peluang terjadinya tafsir seorang Jaksa Agung bisa menjabat seumur hidup — kecuali atas apa yang telah ditetapkan UU dalam hal berhalangan tetap, seperti meninggal, terlibat pidana, mengundurkan diri, dsb.

Yusril juga jeli melihat bahwa Keppres Nomor 84/P Tahun 2009 oleh Presiden SBY sebagai dasar hukum pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014, tidak ada menyebutkan nama Hendarman Supandji diangkat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Juga tidak ada Keppres lain yang menunjukkan bahwa Hendarman Supandji diangkat kembali sebagai Jaksa Agung yang bukan menjadi anggota kabinet dengan status pejabat setingkat Menteri Negara. 

Hendarman Supandji juga tidak disebutkan sebagai Jaksa Agung dengan kedudukan pejabat setingkat menteri yang diberhentikan dalam Keppres Nomor 83/P Tahun 2009 tentang pembubaran kabinet 2004-2009 sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden SBY, efektif mulai 20 Oktober 2009. Aha!

Padahal, sebagai bagian dari ranah eksekutif, masa jabatan seorang Jaksa Agung seharusnya mengikuti masa bakti kabinet presiden terkait. Artinya, batas waktu masa jabatan seorang Jaksa Agung ikut berakhir pada saat masa jabatan presiden yang mengangkatnya berakhir. Jadi, Yusril melihat ada kekosongan penafsiran hukum disini (rechtsvacuum)

Argumentasi solid dalam JR Yusril itu dikabulkan MK. Ketua MK saat itu adalah Prof. Mahfud MD. 

Presiden SBY akhirnya terpaksa memberhentikan dengan hormat Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan mengangkat Wakil Jaksa Agung sebagai Plt —  ini menunjukan bahwa SBY saat itu hanya siap menang sehingga tidak mempersiapkan penggantinya. Denny Indrayana adalah penasehat bidang hukum SBY saat itu.

Itu hanya salah satu kasus JR dari beberapa lainnya yang dimenangkan oleh Yusril Ihza “Lionel Messi” Mahendra, yang aktif mencetak gol kemenangan di berbagai gugatan JR yang diajukannya. Seingat saya, sejak 2010, skor kemenangan Yusril vs Pemerintah RI dalam soal JR ini sudah sekitar 6 atau 7 kali. Silahkan Anda riset sendiri.

Maka SBY trauma terhadap ketajaman argumentasi ketatanegaraan Yusril.

**

Sekarang Yusril ditunjuk menjadi pengacara Partai Demokrat kubu Moeldoko yang beberapa diantaranya adalah kader/anggota Partai Demokrat (PD) untuk mengajukan JR AD/ART PD tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian Yusril punya “legal standing.”

Langkah menguji formil dan materil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan bahwa MA berwenang untuk menguji AD/ART Parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan oleh UU 2/2011 tentang Partai Politik. 

Yusril berargumen bahwa kalau AD/ART suatu Parpol ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya bertentangan dengan UU, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya. 

Kasus ini memang belum pernah ada sebelumnya, jadi sangat menarik untuk kita lihat perkembangannya. 

Yang menjadi materi gugatan Yusril adalah kewenangan Majelis Tinggi PD yang diketuai oleh SBY sendiri. Kalau Anda baca AD/ART PD tahun 2020, disitu memang bisa ditafsirkan Majelis Tinggi menjadi “superbody” yang bahkan mengalahkan kewenangan Kongres/Kongres Luar Biasa (KLB ini sama bobotnya dengan Kongres yang 5 tahunan) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi partai sebagaimana diatur dalam UU Parpol. 

Misalnya, penafsiran pada Pasal 81 Ayat 4(b) pada AD/ART, tidak bisa lain adalah, sekalipun sudah memenuhi quorum permintaan 2/3 DPD dan 1/2 DPC, namun tanpa persetujuan Ketua Majelis Tinggi — benar, tertulis kata “Ketua” di AD — tetaplah suatu KLB tidak bisa dilaksanakan.

Juga, pada Pasal 17 Ayat 7, kalau Anda baca, bahkan disitu jelas sekali Majelis Tinggi berada pada posisi otoritatif diatas Ketum karena dinyatakan keputusan Majelis Tinggi yang terkait dengan hal fundamental dan strategis disampaikan kepada DPP untuk dilaksanakan (ini sama dengan perintah). Dan Majelis Tinggi bahkan juga memiliki kekuasaan diatas Mahkamah Partai dalam hal terjadi persengketaan internal yang tak dapat diselesaikan, ini tertera di Ayat 6 (h).

Jadi, Ketua Majelis Tinggi (yaitu SBY) kewenangannya diatas KLB, diatas Ketum dan diatas Mahkamah Partai, sekaligus. At the same time! 

**

 

Tanggapan Prof Mahfud MD atas upaya JR oleh Yusril ada benarnya. Mahfud menyoroti bahwa kalau toh gugatan Yusril dikabulkan MA, hal itu tidak akan mengubah komposisi DPP PD hasil Kongres V tahun 2020. Artinya, AHY akan tetap sebagai Ketum, dan para pejabat lain di DPP saat ini juga tidak akan berubah sampai 2025 sesuai keputusan Kongres terkait.

Kenapa begitu? Oleh karena keputusan MA (maupun MK) terhadap suatu JR itu tidak bersifat retroaktif tetapi prospektif. Artinya, tidak berlaku surut, tetapi berlaku sejak setelah suatu masa tertentu. Dan terhadap JR keputusan selalu bersifat final, artinya terhadapnya tidak bisa dilakukan upaya banding.

Tetapi dengan opininya seperti itu, Prof Mahfud MD menjadi terlalu politis, karena bicara soal menang kalah, gusur-menggusur diantara kepemimpinan DPP PD diantara kubu AHY dan kubu Moeldoko. Sebatas berebut kekuasaan saja.

Sedangkan Yusril mengambil posisi murni statesmanship, yaitu soal bagaimana negara akan sehat dan demokratis kalau kekuasaan internal di partai-partai monolitik, oligarkis dan nepotis. Keputusan-keputusan partai didominasi oleh seorang tokoh saja atau keputusan didominasi oleh elite tertentu melalui lembaga yang tidak demokratis di dalam partai terkait, seperti yang ditunjukkan oleh Majelis Tinggi PD sekarang ini.

**

Kalau ujungnya adalah tidak akan ada yang berubah pada kepengurusan DPP PD yang sekarang, sekalipun gugatan JR oleh Yusril dikabulkan MA, lalu apa dong yang membuat SBY ketar-ketir?

Disclaimer: Saya bukan ahli hukum tata negara. Tetapi saya tahu, Yusril itu tahu persis "the devil is in the details". Dia kuat sekali melihat hubungan-hubungan dan kontradiksi-kontradiksi antara ayat satu dengan yang lainnya dan mencari bobot inkonstitusionalitasnya (dimana yang bertentangan dengan konstitusi dan perlindungan hak-hak seorang warga negara). Inilah ketajaman khas Yusril dalam menyusun argumen-argumen hukumnya.

Kembali ke kasus diberhentikannya Jaksa Agung Hendarman Supandji diatas. Antara petitum yang diajukan Yusril dan provisi serta putusan sela yang dikabulkan oleh MK saat itu mencerminkan bagaimana Yusril menyusun strategi argumen-argumennya terhadap kemungkinan model putusan yang dikeluarkan oleh MK itu sendiri.

Jadi, di MK itu ada dua model implementasi putusan terhadap suatu JR. Pertama, implementasi yang bersifat langsung (self executing) pada umumnya dapat dilakukan terhadap model putusan “legally null and void” dan model putusan yang merumuskan norma baru. Kedua, yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan (non-self executing) karena harus melalui proses legislasi baik dengan perubahan UU maupun dengan pembentukan UU.

Biasanya putusan “conditionally constitutional” (konstitusional bersyarat), “conditionally unconstitutional” (inkonstitusional bersyarat) dan yang “limited constitutional” (konstitusional terbatas) cenderung “non-self executing.” Tetapi argumen Yusril saat itu berhasil menggiring MK untuk menyatakan bahwa status hukum jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji memang inkonstitusional. Dan ini artinya, SBY sebagai presiden melakukan tindakan yang inkonstitusional juga.

Terpaksalah SBY memberhentikan Hendarman. Masakan presiden bertindak inkonstitusional?

Memang betul, perkara diatas adalah dalam konteks MK, yang kewenangannya terbatas pada menyatakan apakah suatu UU bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Sedangkan gugatan AD/ART PD tahun 2020 ini ditujukan kepada MA yang punya kewenangan menafsirkan suatu UU. Itu dua hal berbeda.

Namun, strategi penyusunan argumentasinya sama. Saya yakin, Yusril juga akan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan model putusannya, termasuk kemungkinan putusan selanya.

Dan konsekuensi moralnya sama. Kalau toh nanti MA menyatakan bahwa penafsiran hukum dalam AD/ART PD tahun 2020 tidak sesuai dengan UU yang ada — artinya gugatan JR dimenangkan oleh Yusril — dan memerintahkan agar dilakukan perubahan AD/ART, namun juga menyatakan bahwa implementasinya tidak berlaku retroaktif, tetap saja itu artinya kepengurusan DPP PD yang sekarang sudah cacat hukum.

**

Maka dengan demikian, Ketua Majelis Tinggi PD yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono menjabat secara cacat hukum juga. Padahal SBY selalu dicitrakan sebagai sosok yang mengedepankan konstitusi, bukan?

Nah, kita tunggu saja apakah argumen-argumen solid dari Yusril Ihza “Lionel Messi” Mahendra kali ini akan mencetak gol lagi. Menurut saya, ini akan sangat menarik. 

SBY seems to have learned his lesson the hard way menghadapi Yusril, itu sebabnya dia terlihat sangat panik. 

Kita doakan semoga beliau semakin gemuk, semakin sehat… serta karya-karya unggulnya di bidang seni suara dan seni lukis semakin menjadi kebanggaan Partai Demokrat.

-Josef H. Wenas, Yogyakarta 1 Oktober 2021

@Yusril Ihza Mahendra

Read more »

AMERIKA MERASA PALING BERHAK MENGHUKUM NEGARA YANG LEBIH UNGGUL DALAM TEKNOLOGI

 AMERIKA MERASA PALING BERHAK MENGHUKUM NEGARA YANG LEBIH UNGGUL DALAM TEKNOLOGI

Hukuman dari Amerika untuk Toshiba kemarin dan Huawei hari ini!

 Tiga puluh tahun yang lalu, Toshiba mengekspor instrumen presisi ke Rusia.  Amerika Serikat telah memberlakukan hukuman berikut pada Toshiba Group:

 1) Departemen Kepolisian Jepang diperintahkan untuk menangkap Erhe Lin, Presiden Toshiba Machinery Foundry, dan Hiroshima Tanamura, Presiden Machine Tool Business, dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

 2) Menutup pabrik Toshiba di Amerika Serikat

 3) Tarif 100% untuk produk Toshiba yang dijual ke Amerika Serikat

 4) Sebagai hukuman alternatif dari hukuman sebelumnya, ekspor Toshiba ke Amerika Serikat dilarang selama lima tahun.

 5) Denda besar sebesar 1 triliun yen dikenakan pada Toshiba, setara dengan $16 miliar hari ini.

 Untuk menenangkan kemarahan Amerika Serikat, Jepang telah menjatuhkan hukuman berat kepada Toshiba Group:

 Pertama, industri semikonduktor Jepang tanpa syarat akan berbagi teknologi dengan perusahaan-perusahaan Amerika.

 Kedua, Toshiba menghabiskan 100 juta yen untuk menerbitkan iklan permintaan maaf satu halaman penuh di semua surat kabar utama di Amerika Serikat.

 Ketiga, Asosiasi Semikonduktor Jepang menginvestasikan 9 juta dolar AS untuk meluncurkan berbagai lobi hubungan di Kongres AS, dan lobi ini telah menjadi perang lobi paling mahal dalam sejarah.

 Keempat, ketua dan manajer umum Toshiba Group mengundurkan diri.

 Kelima, berdasarkan perintah administratif yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Toshiba dilarang mengekspor produk apa pun ke 14 negara untuk jangka waktu satu tahun.

 Amerika Serikat adalah penguasa Jepang, Jepang hanya bisa meminta maaf, yang telah menyebabkan Toshiba secara bertahap kehilangan kejayaan masa lalunya.

 Toshiba adalah harapan industri sains dan teknologi Jepang, dan juga harapan dan pilar manufaktur Jepang.  Setelah mengalami pukulan berat dari Amerika Serikat, Toshiba benar-benar menurun.

 AS menyerang Toshiba bukan karena menjual peralatan ke Uni Soviet, tetapi karena mempengaruhi kepentingan AS.  Amerika Serikat percaya bahwa industri semikonduktor Jepang yang diwakili oleh Toshiba Group secara serius mengancam kepentingan ekonomi Amerika Serikat, sementara rencana manufaktur kelas atas Jepang mengancam Amerika Serikat dan menantang hegemoni teknologi Amerika Serikat.

 Melihat ke belakang lebih dari 30 tahun yang lalu, pengalaman Toshiba, Jepang, dan melihat apa yang dilakukan Amerika Serikat saat ini, memang ada banyak kesamaan.

 Amerika Serikat sama sekali tidak mengizinkan industri manufaktur kelas atas ditantang, juga tidak membiarkan hegemoni teknologinya ditantang.  Amerika Serikat berharap bahwa negara-negara lain semuanya akan menjadi pekerja Amerika dan tidak akan pernah membiarkan negara lain menjadi pemegang saham kepentingan Amerika.

 Sekarang menargetkan Huawei!

 4G adalah milik AT&T, Verizon, T-Mobile, dan Sprint Amerika Serikat. Negara-negara di dunia membayar lebih dari 10.000 triliun yuan biaya hak cipta kepada empat perusahaan di Amerika Serikat.  4G China membayar US$100 juta biaya hak cipta tahunan kepada perusahaan-perusahaan AS.  Jika negara-negara di seluruh dunia beralih ke Huawei 5G, Amerika Serikat akan kehilangan lebih dari 10.000 miliar yuan devisa setiap tahun, yang ditetapkan sebesar 20% dari PDB tahunan Amerika Serikat.

 Karena itu, Amerika Serikat tidak akan mengizinkan 5G di dunia.

 Amerika Serikat akan menghancurkan Huawei untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat; yaitu menghentikan hilangnya setidaknya 20% dari PDB AS.

 Betapa pengganggu besar !!!.

 Biarkan dunia tahu alasan sebenarnya & tersembunyi dari desakan AS untuk menjatuhkan Huawei.

 Syukurlah, Cina bukan Jepang!!

Read more »

Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan benar-benar tak berkutik

Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan benar-benar tak berkutik di hadapan Fadli Zon. Anak buah kesayangan Prabowo ini memainkan isu PKI. Ada kasus penembakan terhadap orang yang katanya ustad, lalu buru-buru disamakan dengan PKI.

Padahal belakangan kita tahu ternyata dia bukanlah ustad. Hanya sebatas dukun yang melakukan pelecehan seksual terhadap istri korban. Makanya kemudian ditembak dan matilah dia. Tapi sama Fadli Zon diangkat dan disama-samakan dengan PKI.

Lalu ketika Gatot Nurmantyo, mantan panglima TNI juga bermain isu PKI, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tak mampu merespon.

Ya mungkin karena itu sesuai dengan jabatannya, menteri pertahanan. Kalau menyerang namanya menteri penyerangan.

Eh, ngga. Ini serius. Ini menunjukkan betapa Prabowo sudah tidak mampu untuk memimpin partai atau kementerian. Lihatlah, untuk menertibkan seorang Fadli Zon pun dia ga bisa.

Maka menjadi aneh rasanya kalau Gerindra masih mau mengusung Prabowo sebagai Capres di 2024 nanti. Prabowo sudah menginjak usia 73 tahun. Sudah cukup tua. Untuk mengukur kemampuannya, lihatlah sekarang ketika masih jadi Menteri. Kalau sekarang sudah tak mampu merespon atau berkomentar, jangan-jangan di 2024 nanti hanya akan jadi pajangan seperti Maruf Amien.

Tapi di sisi lain, bisa jadi Prabowo masih terikat secara emosional dengan Soeharto. Karena bagaimanapun narasi ketakutan PKI ini dibuat oleh rezim Soeharto, mantan mertua Prabowo. Jadi meskipun sekarang sudah jadi menteri, secara sikap, dia masih kalah sama emosi pribadi.

Andai Prabowo mau berkomentar atau menanggapi Gator Nurmantyo, mungkin itu akan mengubah penilain banyak orang tentangnya. Tapi dengan diamnya, itu menunjukkan bahwa dia sudah tidak mampu bekerja atau masih menjadi bagian dari rezim Orba yang suka menakut-nakuti kebangkitan PKI.

Sementara untuk Gatot Nurmantyo, saya ga paham apa yang sedang dia cari sebenarnya. Sebagai mantan Panglima TNI, memainkan isu kebangkitan PKI jelas sangat lucu dan tidak logis. Sikap Gatot hari ini menunjukkan betapa dia tidak pantas untuk menjabat sebagai Panglima TNI.

Karena aneh saja. Isu kebangkitan PKI seperti sengaja dipelihara, entah untuk alasan apa.

View all 33 comments

benben4326 Ya begitu deh..

vanthey_9999 Om wowo katanya macan asia.....tapi kenapa takut dengan ikan buntel....jangan jangan macan asianya uda berubah jadi kucing kurap....

2 HOURS AGO

Read more »

Kesaksian Eks Prajurit Cakrabirawa Saat G30S/PKI: Abdul Latief dan Untung Pamit ke Soeharto Sebelum Culik Dewan Jenderal

 https://regional.kompas.com/read/2021/09/30/105734778/kesaksian-eks-prajurit-cakrabirawa-saat-g30s-pki-abdul-latief-dan-untung?page=all#page2

Kesaksian Eks Prajurit Cakrabirawa Saat G30S/PKI: Abdul Latief dan Untung Pamit ke Soeharto Sebelum Culik Dewan Jenderal

 

Kompas.com - 30/09/2021, 10:57 WIB

Penulis Kontributor Banyumas, M Iqbal | Editor Dony Aprian 

PURBALINGGA, KOMPAS.com - 

Tepat hari ini, 56 tahun yang lalu, berlangsung peristiwa berdarah yang menjadi catatan merah dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tujuh perwira TNI yang dituding sebagai “Dewan Jenderal” diculik oleh Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa yang diketahui terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, para perwira TNI ini disiksa dan dibantai dalam sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Buntut dari peristiwa ini, setidaknya 500.000 orang yang dituduh PKI atau simpatisannya, dieksekusi massal di berbagai penjuru Indonesia. 

Ada juga yang dipenjara dan diasingkan sebagai tahanan politik selama puluhan tahun tanpa pernah diadili sebagaimana layaknya warga negara.

Salah satu saksi hidup yang mengetahui secara rinci kronologi peristiwa pada malam mencekam itu adalah Ishak Bahar (87), warga Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Lansia yang pernah menyandang pangkat terakhir Sersan Mayor (serma) itu saat peristiwa G30S bertugas sebagai Komandan Regu Pengawal Istana Batalion Cakrabirawa. 

“Saya pendidikan di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) terus bertugas di pengawal Istana tahun 1964. Waktu Soekarno pidato di Konferensi Asia Afrika, saya yang mengawal presiden ke Aljazair,” kata Ishak saat berbincang di rumahnya, Rabu (29/9/2021). 

Ishak mengungkapkan, keterlibatan dirinya dalam tragedi G30S adalah hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dia merasa terjebak dalam pusaran politik yang menjungkirbalikkan nasibnya dari seorang patriot yang terhormat menjadi pesakitan berlabel pengkhianat negara. 

Masih jelas di ingatan, saat Letkol Untung, pimpinan Ishak di Batalion Cakrabirawa memberi perintah untuk ikut bersamanya.  

Padahal, sore itu juga, Ishak ada jadwal mengawal presiden ke Senayan. “Sore itu sekitar jam 18.00 WIB, saya ada tugas untuk mengawal Soekarno ke Mabes Teknisi di Senayan, tahu-tahu Pak Untung datang minta saya ikut dia,” katanya. 

Saat itu Ishak sempat bertanya kepada Untung karena perintah untuk mendampingi bertepatan dengan tugas mengawal presiden. Namun, sebagai prajurit, dia terikat oleh sumpah militer untuk patuh kepada pimpinan, tidak membantah perintah atau putusan. 

“Sudah jangan mengawal (presiden), ikut saya!” kata Ishak menirukan perintah Untung. Dengan persenjataan lengkap, Ishak mengawal dalam satu kendaraan bersama Letkol Untung, Kolonel Abdul Latief (Komandan Garnisun Kodam Jaya), sopir dan ajudan.

“Saya tidak dikasih tahu tujuannya ke mana, tahu-tahu mampir ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) untuk menemui Soeharto yang sedang menjaga anaknya, Hutomo Mandala Putra (Tomy) yang lagi sakit,” beber Ishak. Ishak sendiri tidak ikut masuk ke dalam kamar di mana Tomy dirawat. Namun, di perjalanan dia menguping jika Untung dan Abdul Latief sudah mendapat izin Soeharto untuk sebuah misi yang baru dia sadari sesudahnya. 

“Baik Pak Untung dan Pak Latief itu pamitan dengan Suharto mau nyulik jenderal,” katanya dengan mantap. Sesampainya di Lubang Buaya, Ishak diperintahkan untuk bersiaga di sebuah rumah pondok. Menjelang tengah malam, pasukan Batalion Cakrabirawa yang lain datang berduyun-duyun. 

“Saya kaget malah, pasukan-pasukan datang, ya anggota Cakrabirawa, teman-teman saya. Tahu-tahu dibagi regu untuk menculik jenderal. Saya tidak (menculik), saya ngawal Untung di Lubang Buaya,” ujar Ishak. Masuk 1 Oktober pukul 01.00 WIB, satu per satu regu bergerak untuk menculik Dewan Jenderal. Pukul 03.00 WIB, para jenderal datang silih berganti. Ishak menuturkan, tidak semua jenderal yang dibawa oleh prajurit Cakrabirawa dalam keadaan hidup. 

“Jenderal Yani (Letjen Ahmad Yani), Panjaitan (Brigjen D.I. Panjaitan), Haryono (Mayjen Harjono) mati, dan Toyo (Brigjen Sutoyo) sudah meninggal. Yang hidup hanya tiga, Jenderal Prapto (Mayjen R. Soeprapto), Jenderal Parman (Mayjen S. Parman) dan Tendean (Lettu Pirre Tandean). Jenderal Nasution enggak ada,” kata Ishak. 

“Saya kaget, saya panik malah, kok ada begini, ada apa,” sambungnya. Karena kepanikan itu, para jenderal yang diculik, baik masih hidup atau sudah meninggal dijebloskan ke dalam sebuah sumur tua. Tubuh mereka dilempar lalu ditembak dari atas secara membabi-buta.

 “Saya menyaksikan langsung dengan satu polisi namanya Soekitman. Awalnya, Soekitman ini suruh dibunuh, tapi saya tahan, saya lindungi, saya bilang kamu tidak tahu apa-apa,” kata Ishak sambil memperagakan detik-detik penembakan. Kelak, Soekitman yang diselamatkan Ishak ini menjadi saksi kunci bagaimana kebiadaban para tentara Cakrabirawa membantai Dewan Jenderal. Dia pula yang menunjukkan lokasi jasad Dewan Jenderal dibenamkan dalam sumur tua lalu diuruk dan ditanam pohon pisang. Ishak mengungkapkan, peristiwa pembantaian itu berlangsung sangat cepat. Bahkan, sampai detik terakhir penembakan jenderal, dia masih belum percaya apa yang terjadi di depan matanya adalah nyata. 

“Saya hanya sedikit tahu kalau Dewan Jenderal ini mau menggulingkan Pak Karno, sebagai pasukan pengawal presiden, Cakrabirawa berkewajiban menggagalkan itu,” terangnya. Ishak mulai sadar, bahwa dirinya sudah terjebak masuk dalam pusaran gejolak politik yang maha dahsyat. Meski demikian, Ishak belum sepenuhnya paham skenario seperti apa yang akan menjeratnya setelah itu. 

“Setelah itu lalu bubar, saya enggak tahu (Untung dan Latief) pada ke mana, saya ditinggal dengan pasukan-pasukan yang lain. Saya pulang sendiri dengan pembawa truk, sopir dan Soekitman itu tadi,” katanya. Sesampainya di markas Cakrabirawa, tidak berselang lama datang pasukan tentara berpita putih. Ishak dilucuti dan langsung dijebloskan ke penjara tanpa dimintai keterangan apa pun. 

“Saya ditahan belasan tahun tanpa pakai persidangan apa-apa, hanya sekali dimintai keterangan jadi saksinya Untung,” ujarnya. Selama 14 hari, Ishak ditahan di LP Cipinang. Di sinilah neraka dunia yang dirasakan bagi pasukan Cakrabirawa yang tertangkap, tidak terkecuali Ishak. 

“Saya diberi makan jagung rebus saja, tapi tidak pakai piring, langsung disebar di lantai, dituturi (dipunguti) satu-satu,” 

Selain itu, siksaan yang dialami selama di Cipinang juga tak bisa diceritakan dengan rinci oleh Ishak. Dari sorot mata dan mimik muka, Ishak tampak masih menyimpan trauma akan penyiksaan saat proses interogasi di sana. 

“Saya disuruh mengaku anggota ini, anggota itu, saya jawab enggak ngerti anggota, enggak ngerti partai, enggak ngerti apa-apa, gole (petugas) mukuli semaunya,” ungkapnya. Setelah 14 hari, Ishak dan sejumlah anggota Cakrabirawa dipindah ke Salemba. Di sana dia menghabiskan 13 tahun lamanya dalam jeruji besi tanpa pernah mendapat peradilan yang layak. 

“Banyak yang mati karena makanan ngga cukup, banyak juga yang mati karena disiksa. Temen-temen saya (Cakrabirawa) sudah habis, di sel banyak yang mati, dibebaskan apalagi, sudah,” kata Ishak. 

Belasan tahun Ishak menempati sel berukuran 4x1 meter bersama empat rekannya. Hingga akhirnya, Ishak dibebaskan pada 28 Juli 1977 bebarengan dengan ratusan ribu tahanan politik yang lain. Sepulangnya dari hukuman, Ishak masih harus dihadapkan dengan stigma masyarakat. Terlebih Ishak merupakan keluarga terhormat, putra dari seorang ulama dan pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. 

“Masyarakat tahunya saya militer, ya pada heran kenapa Pak Ishak itu anak ulama sampai ditahan di situ sebabnya apa, wong saya jebolan pondok pesantren. Jadi saya ditahan karena PKI, orang ya heran, apa sebabnya,” katanya. Seperti eks tapol yang lain, sulit bagi Ishak mencari pekerjaan yang layak di lembaga formal. Di masa awal dia menghirup udara bebas, Ishak rela bekerja serabutan untuk bertahan hidup. 

“Umur saya baru 40-an lah waktu itu, kerja jadi buruh mencangkul, buruh menek kelapa, jual ayam, jual sayuran, jual dedak, dipikul,” katanya. Di akhir perbincangan, kepala Ishak tertunduk, mengenang peristiwa yang telah dia alami seumur hidupnya. Sampai saat ini setiap kepingan memori tentang peristiwa malam 30 September masih lekat di kepalanya. Mulai dari kali pertama bertugas sebagai pengawal presiden, wajah rekan-rekan di Cakrabirawa, hingga peristiwa G30S/PKI yang seperti mimpi buruk baginya. 

“Kita-kita orang enggak tahu, militer si ya, orang militer kan enggak berpolitik, belajar politik saja enggak, jadi ngertinya karena PKI,” ungkapnya. “Jadi bagi saya, kejadian itu (G30S) seperti kejadian kemarin, masih ingat semua, masih membayang. Saya baca bukunya Soeharto itu banyak, paling berat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),” pungkas Ishak.

Read more »

PEMBERONTAKAN POLITIK MAHFUD MD DALAM ISTANA.

 PEMBERONTAKAN POLITIK MAHFUD MD DALAM ISTANA.

Oleh: Saiful Huda Ems.

Sudah sejak lama saya selalu curiga dengan sepak terjang Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju Jokowi, disetiap langkah gerakan politiknya saya lihat Pak Mahfud ini selalu zigzag, kadang pro ke kubu Jokowi kadang pro ke kubu para penentang Pemerintahan Jokowi. Misalnya saat menjelang kedatangan HRS dari Arab Saudi, Pak Mahfud membuat statement agar Polisi atau aparat keamanan sebaiknya tidak terlalu mencurigai HRS. HRS menurut Pak Mahfud tidaklah terlalu berbahaya, hingga aparat keamanan tidak perlu mencari-cari kesalahan HRS. Namun ternyata, kedatangan HRS saat itu disambut oleh lautan manusia, hingga dari jalan tol menuju bandara sampai bandara itu sendiri, penuh sesak orang yang mau menjemput HRS. Terjadi juga perusakan beberapa fasilitas di bandara Soekarno Hatta saat itu. Tak hanya itu, HRS kemudian melakukan beberapa tindakan melawan hukum hingga HRS dipenjara. 

Apakah sampai disitu saja pembelaan Pak Mahfud MD terhadap penentang utama Pemerintahan Jokowi, yakni HRS itu? Tidak ! Ada lagi pembelaan Pak Mahfud MD terhadap HRS, yakni ketika Ponpes milik HRS yang berdiri di atas tanah milik PTPN di Megamendung Bogor, yang harusnya diserahkan pada negara, namun saat itu Mahfud MD justru mengusulkan agar Ponpes itu tetap dikelola oleh para pengikut HRS yang Ormasnya dinyatakan berbahaya, bertentangan dengan Pancasila hingga harus dibubarkan oleh Pemerintah. Sangat kontroversial sekali langkah-langkah Pak Mahfud MD ini, namun sayangnya kontroversialnya sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan juga berbahaya bagi stabilitas dan keamanan negara. 

Sekarang Pak Mahfud kembali lagi berulah, jika dahulu ia nampak mencari perhatian dari HRS, kali ini setelah HRS loyo dalam penjara, ia nampak mencari perhatian dari sosok politisi mantan Presiden RI 2 Periode, yakni SBY. Pertama, bagaimana mungkin pembicaraan tertutup tiga orang penting (Presiden Jokowi, Kemenkumham Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Mahfud MD sendiri) bisa dipublish? Saya pribadi sangat menyayangkan sekali insiden ini, meskipun saya sebenarnya juga masih meragukan pernyataan Pak Mahfud MD, apa benar Presiden Jokowi telah mengarahkan Menkumham dan Menko Polhukam untuk tidak mensahkan hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pimpinan Pak Dr. Moeldoko? Ini rahasia kebijakan Presiden loh, yang berarti rahasia negara juga, lah kok bisa-bisanya main buka saja? 

Kedua, saya pikir kok sangat tidak rasional, bagaimana mungkin proses peradilan yang masih berjalan di PTUN dan di Mahkamah Agung terkait gugatan dan judicial review AD/ART Partai Demokrat 2020, serta gugatan terkait Keputusan Menkumham kok tiba-tiba mau dipaksa berhenti oleh Pak Mahfud MD dengan menyatakan sidang dismissal di PTUN mestinya langsung mensahkan keputusan Kemenkumham, karena bagi Pak Mahfud Keputusan Kemenkumham sudah sah, sebab Muktamar (mungkin maksudnya Pak Menteri ini Kongres) yang dilakukan diluar pengurus itu tidak sah. Loh...loh...nanti dulu Pak, Pak Mahfud nampaknya ketinggalan informasi, bahwa KLB itu dilakukan oleh para pengurus dan buktinya setelah itu mereka dipecatin satu persatu oleh AHY. Selain itu Sidang Dismisal di PTUN kan sudah selesai Pak, dan kemudian lanjut di pembahasan pokok materi gugatan sampai kemudian menghadirkan para saksi fakta. Lha masak tiba-tiba mau disemprit, distop oleh Pak Menko Polhukam? Ini tarung hukum Pak, bukan tarung gulat. Mekanismenya berbeda jauh. 

Ketiga, pernyataan Pak Mahfud MD mantan Ketua Team Sukses Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 ini bahwa Partai Demokrat kubu AHY yang sah, bagi saya itu selain merupakan sirene pemberontakan terselubung Pak Mahfud MD pada Pak Jokowi, juga merupakan "kedipan mata" Pak Mahfud MD pada SBY bapaknya Ketum dan Waketum Partai Demokrat (AHY dan Ibas) yang juga Ketua Fraksi dan Ketua Panggar DPR RI dari Partai Demokrat (gila dirangkap semua oleh anaknya SBY ya? mirip group arisan keluarga-red.). Terhadap sirene pemberontakan pada Pak Jokowi yang dilakukan oleh Pak Mahfud saya tidak kaget, karena Pak Mahfud bisa saja mengharap akan dipecat oleh Pak Jokowi kemudian Pak Mahfud akan menyanyikan lagu jadul SBY, dizalimi. Lalu Pak Mahfud berharap akan jadi bintang kontestan Capres atau Cawapres 2024 seperti SBY dan Anies Baswedan. Dan untuk soal kedipan mata Pak Mahfud pada SBY, saya pikir salah alamat, karena di Pemilu 2024 Partai Demokrat pimpinan AHY akan nyungsep tak memenuhi parliamentary threshold, apalagi jika kemudian PTUN memenangkan Partai Demokrat pimpinan Pak Dr. Moeldoko, maka SBY dan AHY akan putar haluan profesi menjadi Group Band Cikeas ! 

Last but not least, mohon Pak Mahfud MD berpikir ulang sebelum tersapu gelombang Manusia-Manusia Cerdas Indonesia masa depan, yang berdiri tegak lurus pada tiang Demokrasi. Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD itu merupakan penghianatan sejati dari demokrasi, karena meluruskan Partai Politik dalam hal ini Partai Demokrat yang dikuasai oleh Keluarga Cikeas bahkan yang berkuasa melebihi di sistem kerajaan sekalipun adalah suatu keteladanan yang baik ! Jangan pernah sekalipun memadamkan api perjuangan kami yang ingin menegakkan demokrasi ! Dan bagi kami nilai-nilai juang itu jauh lebih utama daripada mencari kekuasaan belaka. Kami sangat lelah berpuluh tahun berjuang untuk memperbaiki keadaan politik di negeri ini, Pak. Jangan dikotori oleh tindakan-tindakan politik dagang sapi dan kerbau yang terselubung, sangat memuakkan !...(SHE).

Jakarta, 3 Oktober 2021.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati Politik.

Read more »