Masalah Rumit Papua

Tidak hanya Orang Asli Papua yang bermimpi, rindu dan berharap sekali, bahwa mereka bisa hidup dengan damai dan dengan cara manusiawi, bermartabat, dihargai di Tanah mereka, yaitu di seantero Tanah Papua. Ya, para pendatang yang sudah lama hidup di Papua pun bermimpi, rindu dan berharap demikian. Bahkan warga masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia yang cinta hidup damai, manusiawi, bermartabat dan dihargai, yang sering mendengar, mengikuti kabar berita tentang apa yang sudah, sedang dan bakal terjadi di Tanah Papua. Apalagi mereka yang paham benar apa yang sebenarnya terjadi di Papua.

Pertanyaannya lalu, apakah mimpi, kerinduan, harapan itu hanya sebuah ilusi saja yang non-sense terjadi dan realistis atau benar-benar akan terjadi dan menjadi realitas kehidupan manusia-manusia Papua yang hidup di Tanah Papua dan dimana pun di Indonesia. Artinya, selain hak-hak mereka atas kehidupan yang layak, bermartabat, dihargai, dengan pendidikan yang layak, baik; juga kesehatan yang sungguh-sungguh sehat lahir dan batin (bukan hanya bebas dari stunting, kurang gizi) tetapi juga bebas dari stigma apapun dalam kehidupan bersama di masyarakat. Termasuk, lingkungan hidup, alam mereka : hutan, air, laut bebas dari perampokan tangan, otak dan kepentingan yang serakah dan membuat terjadinya kerusakan alam yang mematikan kehidupan manusia di Tanah Papua. Apalagi bagi orang Papua yang dari sononya kehidupan mereka sangat dekat dengan alam, bahkan secara spiritualitas kehidupan mereka bermakna karena dekat dan saling menghidupkan dengan alam.

Tentu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Sang Pencipta, Sang Pembawa Damai, optimisme serta harapan untuk Papua Damai tetap merupakan harapan. Satu-satunya syarat yang paling masuk diakal adalah, bila Pemerintah, bersama seluruh aparat keamanan, sungguh-sungguh bersedia mempraktekkan pendekatan dialog, bukan pendekatan keamanan yang penuh dengan kekerasan dan memancing sikap "balas-membalas" yang mudah dipelintir oleh media.

Apapun alasannya, pendekatan keamanan akan sama sekali tidak bakal memberi jalan keluar yang baik, sehat, positif dan masuk diakal, yang mengarah kepada kehidupan bersama yang saling menghidupkan, bermartabat, etis dan bermoral, saling menghargai, termasuk antara masyarakat sipil dan aparat keamanan. Pendekatan keamanan hanya akan mempertontonkan kekuasaan yang mematikan seluruh jenis dan bentuk kehidupan yang bermartabat dan manusiawi, termasuk kehidupan yang berpihak kepada alam lingkungan yang sehat. Bukankah pendekatan keamanan sangat jelas melegitimasi kekerasan dan mematikan segala bentuk logika sehat dan hati nurani? Sudah sangat banyak Orang Asli Papua, juga warga pendatang yang sudah lama hidup di Papua, bahkan Warga Negara Indonesia dari daerah-daerah lain berdoa dan berharap Papua menjadi Tanah Damai dengan Orang Asli Papua yang bisa hidup bermartabat dan damai di Tanah mereka.

Yang soal sekarang adalah,tidak hanya soal pendekatan keamanan, tetapi juga program yang sedang dicanangkan oleh pemerintah dengan pengerahan tenaga-tenaga TNI, yaitu transmigrasi, perluasan wilayah untuk pengembangan produksi pangan, dan lain sebagainya. Bukankah semua itu sama sekali tidak berimbang dengan upaya memperkuat, meningkatkan harkat hidup serta martabat Orang Asli Papua yang berpendidikan, yang sehat lahir dan batin, yang kritis dan berpihak kepada keadilan dan kebenaran demi kehidupan orang asli Papua, bebas dari intimidasi dan stigmatisasi, Orang Asli Papua yang masih bisa makan sagu secara turun-temurun bukan beras?

Untuk membicarakan hal-hal ini, mari bergabung bersama narasumber kita, Frederika Korain, seorang advokat hak asasi manusia dari Papua, anggota KPKC Keuskupan Jayapura untuk berdialog dan berdiskusi, membangun kerja sama demi Papua yang Damai: bermartabat, manusiawi dan lingkungan alam, hutan yang sehat dan bersahabat dengan kehidupan yang saling menghidupkan.

🗓️ : Selasa, 19 November 2024

⏰ : 14:00 s.d 16:00 WIB

📍: Kantor Institut DIAN/Interfidei (Jl. Banteng Utama, No. 59, Perum Banteng Baru, Sleman, DIY). 

Disiapkan juga secara hybrid melalui:

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85107837012?pwd=JS0QfkBeD3ugu40cD2G4L6gUbC1Mij.1

Meeting ID: 851 0783 7012

Passcode: damai

Kegiatan ini terbuka untuk umum. Yuk konfirmasi kehadiran ke WhatsApp Interfidei di: +62823-2203-8576. Sampai jumpa!!

Read more »

Tolak Kenaikan Ppn

*Kenaikan PPN Tidak Bisa Dianggap Sekadar "Hanya 1%"*

*Penulis Oleh : Agustinus Edy Kristianto, (pemerhati ekonomi).*

Kenaikan PPN tidak bisa dianggap sekadar "hanya 1%" (dari 11% ke 12%). Tidak pula bisa seenaknya diklaim bahwa hasilnya nanti akan kembali ke rakyat dalam bentuk bansos dan subsidi. 

Menurut saya, pejabat pemerintah yang mengeluarkan pernyataan semacam itu logikanya berantakan, berpotensi menyesatkan, menghina akal sehat, dan merendahkan martabat rakyat—terlebih lagi jika alasan yang digunakan adalah bansos.

Kenaikan tarif PPN tidak berdiri sendiri. Oleh sebab itu, tidak bisa disebut "hanya naik 1%." 

Perhitungan sederhana menunjukkan bahwa jika PPN naik 1%, harga barang dan jasa di tangan konsumen bisa ikut melambung hingga 30%. 

Kenapa? Karena ada banyak variabel lain yang saling berkaitan, seperti kenaikan harga bahan baku yang juga terkena PPN, inflasi, upah tenaga kerja, hingga biaya logistik dan pengiriman. 

Argumen "toh nanti akan kembali ke rakyat sebagai bansos dan subsidi" adalah bentuk manipulasi data—atau dalam istilah lain, "cara berbohong dengan statistik." 

Pernyataan itu menutupi fakta penting lainnya:

- Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2025 yang disusun oleh Kementerian Keuangan sendiri, alokasi belanja bansos hanya Rp152,6 triliun. 

- Bandingkan dengan belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll.) yang mencapai Rp513,2 triliun; 

- Pembayaran bunga utang (dalam dan luar negeri) Rp552,8 triliun. 

Ini artinya, anggaran negara jauh lebih banyak dialokasikan untuk melantik pejabat, menggaji pegawai, dan membayar utang daripada untuk bansos. 

Jadi, wahai pejabat Kemenkeu, berhentilah berargumen bahwa kenaikan PPN akan kembali ke rakyat. Itu hanyalah setengah kebenaran yang menyesatkan.

Kenyataannya, beban keuangan negara justru lebih banyak berasal dari hal-hal seperti kabinet yang gemuk akibat banyaknya kursi yang harus dibagi kepada anggota koalisi, jumlah pejabat yang terus bertambah, pergantian logo dan papan nama lembaga yang tak berfaedah, serta gaya hidup mewah pejabat beserta keluarga dan kroninya. 

Contoh paling baru: Kantor Komunikasi Presiden (PCO) baru saja melantik 50 pejabat dan staf. 

Bagi saya, ini jelas berlebihan dan hanya memboroskan anggaran. Sepuluh orang saja sudah lebih dari cukup, toh presidennya hanya satu—kecuali ada pihak lain yang masih merasa presiden. Lagi pula, pekerjaan mereka nantinya juga akan disubkontrakkan ke vendor, bukan?

Jadi, apa poin tulisan ini?

(1) Menkeu yang katanya terbaik di dunia seharusnya meminta maaf kepada masyarakat atas pernyataan anak buahnya yang ngawur dan menghina akal sehat dengan dalih bansos dan subsidi.

(2) Jangan ada kenaikan PPN sebelum pemerintah memangkas biaya untuk pejabat dan pegawai serta benar-benar memberantas korupsi di lingkaran mereka sendiri!

Sesederhana itu.

Salam.

Read more »

Hot Isu Topsekali

*Berikut ini, Resume Hot Isu yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream maupun Media Sosial yang berkembang sejak pagi hingga malam hari ini, Kamis Tanggal 21 November 2024*

Isu menarik hari  ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat Indonesia untuk belajar dari rakyat Ghana yang menolak pemberian sembako gratis selama masa kontestasi pemilihan. Ia  mengingatkan aparatur sipil negara untuk menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak 2024. Jika  tidak netral, aparatur sipil negara bisa dikenakan sanksi pidana, sebagaimana putusan MK.

Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung optimistis bisa menang satu putaran, karena dukungan rakyat makin menguat. Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga jelang pemungutan suara, dirinya unggul dari paslon lain. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak khawatir dengan langkah politik Jokowi mendukung paslon yang berseberangan dengan PDIP di Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Menurut dia, Jokowi sudah kehilangan kultur yang seharusnya dipegang dan dijalankan sebagai orang Jawa. 

*Berikut Isu selengkapnya :*

1. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat Indonesia untuk belajar dari rakyat Ghana yang menolak pemberian sembako gratis selama masa kontestasi pemilihan. Megawati mengapresiasi sikap rakyat Ghana yang disebutnya sebagai pemberani. Hai Ini disampaikan Megawati dalam tayangan video yang diputar di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11) atau satu pekan menjelang pencoblosan Pilkada serentak 2024.

"Mari kita belajar dari rakyat Ghana di Benua Afrika. Mereka punya keberanian untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan. Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak," kata Megawati dalam tayangan video tersebut.

Menurut Megawati, rakyat Ghana bahkan tegas menyatakan, yang mereka butuhkan adalah pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan. "Yang kami perlukan adalah pendidikan, dan sistem kesehatan yang lebih baik, serta pekerjaan', ujar mereka dengan penuh percaya diri," tegas Megawati.

Putri sulung Presiden Pertama RI Soekarno ini mengaku banyak mendengar laporan terkait institusi negara yang tidak netral selama Pilkada. Ia mengatakan, institusi negara ada yang memaksa rakyat untuk memilih pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi sekaligus iming-iming sembako gratis hingga uang. "Itu semua adalah bagian dari money politics," tambahnya.

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 2024. Megawati mengatakan, jika tidak netral, aparatur sipil negara bisa dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). "Ingat, Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting, bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana. Itulah makna keputusan MK Nomor 136/PUU-22 Tahun 2024 melalui Revisi Pasal 188 UU No 10 Tahun 2016," kata Megawati dalam tayangan video yang diputar di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).

Megawati tak hanya berbicara. Ia turut menunjukkan bukti berupa berita media cetak yang menampilkan tentang putusan MK terkait Pilkada tersebut. Megawati berharap bukti itu bisa dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia agar tak ada aparatur sipil negara yang tidak netral. Lebih lanjut, Megawati mengingatkan sanksi denda dan pidana yang bisa dijatuhkan pada aparatur sipil negara yang tidak netral.

"Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta," ujar Megawati.

2. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung optimistis bisa menang satu putaran, karena dukungan rakyat makin menguat. Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga yang dirilis sepekan jelang pemungutan suara Pilkada 2024 menunjukkan dirinya unggul dari paslon lain.

"Ya, kan berdasarkan hasil survei. Hari ini kan ada beberapa lembaga yang merilis, survei Indopolling saya juga kaget karena ada di 48 persen," kata Pramono di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).

Pramono tak mau ambil pusing dengan dukungan mantan Presiden Jokowi kepada Cagub  Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil. Dia menilai tiap orang berhak memberikan dukungan kepada siapapun. "Bagi saya beliau mendukung atau tidak mendukung bukan persoalan sama sekali, buat saya pribadi loh," ucapnya.

3. Hasil survei Indopolling Network terkini menyebut, elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno mencapai 48,4 persen, sementara Ridwan Kamil-Suswono 38,4 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana mengantongi elektabilitas 4,0 persen. "Simulasi kertas suara juga menunjukkan pasangan Pramono-Rano masih dalam tren di posisi teratas dengan 48,4 persen," kata peneliti senior Indopolling, Dewi Arum Nawang Wungu, dalam paparannya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).

Arum menyebut,  Pramono-Rano juga unggul dalam simulasi tanpa kartu bantu atau surat suara. Paslon yang diusung PDIP itu unggul dengan elektabilitas sebesar 47,3 persen, atau selisih sekitar 8 persen dari RK-Suswono dengan 39,4 persen. Sedangkan Dharma-Kun mengantongi elektabilitas sebesar 3,8 persen.

Hasil survei Polmark Indonesia terbaru mencatat elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno unggul dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Pram-Rano 40,3 persen,

RK-Suswono dengan 34,8 persen, dan Dharma-Kun di angka 3,2 persen.

Hasil survei Litbang Kompas pada 20-25 Oktober 2024 mencatat Pramono-Rano berada di posisi puncak dengan elektabilitas 38,3 persen. Sementara RIDO di angka 34,6 persen. Sementara hasil survei SMRC mencatat elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 46 persen, sedangkan RIDO dengan 39,1 persen.

4. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut mantan Presiden Jokowi sudah kehilangan kultur yang seharusnya dipegang dan dijalankan sebagai orang Jawa. Hasto mengaku mendapatkan pandangan tersebut ketika menemui masyarakat Jawa Tengah yang menyampaikan penilaiannya terhadap Jokowi. "Apalagi di Jawa, kalau kita lihat ungkapan rakyat yang saya temui di Jawa Tengah mengatakan Pak Jokowi wis ora njawani (sudah tidak seperti orang Jawa)," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (20/11).

Hasto mengatakan Jokowi sudah tidak menunjukkan kebudayaan Jawa yang penuh dengan budi pekerti luhur dan menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Hasto menilai sikap Jokowi itu sudah tak sesuai dengan salah satu falsafah Jawa yaitu ojo dumeh (jangan mentang-mentang). "Kesadaran terhadap nilai-nilai, kultur tentang ojo dumeh (jangan mentang-mentang), tentang jangan melupakan paugeran (aturan), ojo nguntal negoro (jangan makan negara), ngono ya ngono ning ojo ngono (Begitu ya begitu tapi jangan begitu). Jadi begitu banyak falsafah," ujarnya.

Hasto mengaku tak khawatir dengan langkah politik Jokowi yang mendukung paslon yang berseberangan dengan PDIP di Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Hasto mengklaim PDIP telah terbiasa berkontestasi melawan paslon yang didukung koalisi gemuk dan pihak penguasa. Ia mengaku yakin partai berlambang banteng itu mampu menang melawan paslon yang didukung Jokowi dan parpol koalisi lainnya. "Jadi strategi utama kami adalah menyatu dengan kekuatan rakyat itu sendiri, itu yang paling-paling penting saat ini. Dan tentu saja dengan menampilkan suatu calon yang terbaik," tutur dia.

5. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku optimistis pasangan cagub dan cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono  akan memenangi Pilgub Jakarta 2024. Muzani menyebut RK-Suswono mengusung visi, misi, dan program yang paling jelas dibanding dengan paslon lainnya. "Insya Allah Pak Ridwan Kamil menang," kata Muzani, Senin (18/11).

Ketua MPR itu memuji penampilan RK dan Suswono dalam debat terakhir Pilgub Jakarta 2024 semalam. Muzani menonton langsung debat di lokasi dan menilai keduanya (Ridwan dan Suswono, red) mampu menjelaskan visi, misi, serta gagasan dan program mereka dengan baik di hadapan publik.

6. Menkum Supratman Andi Agtas mengaku tengah melakukan lobi ke DPR dan para ketum parpol agar pembahasan RUU Perampasan Aset bisa mulus. Lobi-lobi itu dilakukan karena RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2025, cuma dimasukkan prolegnas 2025-2029. "Sekarang kami lagi melakukan upaya dialog dengan parlemen, dengan ketua-ketua umum partai politik," kata Supratman di Kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu (20/11). Supratman berharap, lobi tersebut dapat memuluskan pembahasan RUU Perampasan Aset bila Presiden Prabowo Subianto bersurat ke DPR untuk menuntaskan RUU tersebut.

7. Analisis Hukum Senior di Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, Azamul Fahdly berharap DPR tak ambil pusing atas penamaan RUU Perampasan Aset yang kerap dianggap keliru dan tidak sesuai dengan tujuannya. Azamul menjelaskan penamaan kata 'perampasan' dalam RUU itu disebabkan keterbatasan bahasa hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindakan mengamankan aset hasil tindak pidana.

Ia mengatakan Indonesia belum memiliki persamaan kata dalam terminologi hukum yang biasa digunakan di Amerika Serikat untuk menindak aset hasil tindak pidana. "Karena kita keterbatasan terminologi kita ini bahasa Indonesianya ini terbatas, kita enggak bisa membedakan tadi ada confiscation, ada forfeiture, ada seizure," kata Azamul dalam diskusi daring "RUU Perampasan Aset Mengapa Harus Tetap Disahkan?", Rabu (20/11).

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menjelaskan, muatan materi yang akan dituangkan dalam RUU Perampasan Aset masih memerlukan pengkajian mendalam. Hal tersebut menjadi alasan utama kenapa RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025. "Ya itu dia, kan semua yang masuk daftar long list (jangka menengah), dan semua yang masuk daftar prioritas pada intinya semua sudah duduk jelas," ujar Bob Hasan, Selasa (19/11). "Bagaimana porsi keterkaitan peraturan tersebut, kemudian nilai urgenitasnya. Jadi struktur tentang hukumnya juga penting sekali isi daripada setiap peraturan," ujar Bob Hasan.

8. Keinginan Capim KPK periode 2024-2029 Johanis Tanak untuk menghapus OTT KPK menuai kritik tajam dari kelompok masyarakat sipil. ICW menilai rencana Johanis Tanak menghapus OTT, cuma untuk mengambil hati anggota DPR yang menentukan komposisi calon pimpinan KPK selanjutnya. "Dalam pandangan ICW, pernyataan itu dilontarkan oleh Tanak tidak lebih dari sekadar hanya untuk mengambil hati anggota DPR yang mengujinya. Menurut saya, yang disampaikannya jelas tidak berdasar dan menyesatkan," ujar Peneliti ICW Diky Anandya saat dikonfirmasi, Kamis (20/11).

Diky menegaskan OTT menjadi senjata ampuh KPK dalam membongkar kasus korupsi. Kata dia, OTT pasti didahului dengan perencanaan-perencanaan yang diatur dalam hukum acara pidana. "Perlu dipahami bahwa proses penyadapan sendiri sebagai sebuah proses perencanaan ketika hendak melakukan OTT secara eksplisit telah diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU KPK yang menyebutkan 'Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, KPK berwenang melakukan penyadapan'," tutur Diky.

Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK Benny Jozua Mamoto mengaku ingin membuat payung hukum khusus untuk operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dilakukan KPK. Benny menjelaskan OTT memiliki kemiripan dengan teknik penyidikan kasus narkotika. Metode penyidikan itu diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Maka dalam hal OTT KPK menurut kami juga perlu satu aturan yang dibuat atau payung hukum sehingga nanti tidak dipermasalahkan," kata Benny dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (20/11). Benny yang saat ini menjabat Ketua Harian Kompolnas menerangkan dalam UU Narkotika diatur sejumlah teknik penyidikan khusus. Metode itu tidak diatur dalam tindak pidana lain.

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai keinginan Johanis Tanak menghapus OTT  berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Menurut Yudi, pernyataan Tanak tersebut strategi agar dirinya lolos fit and proper test yang digelar Komisi III DPR.

"Pernyataan Johanis Tanak ingin hilangkan OTT hanya strategi untuk mengambil hati DPR, tapi pernyataan ini berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Koruptor akan tertawa," ujar Yudi dalam pesan tertulis, Rabu (20/11). Ia mengatakan sangat sulit menghapus OTT karena telah terbukti menjadi cara efektif untuk menangkap basah koruptor yang melakukan transaksi suap. Selain itu, dari OTT pula diketahui perkara lain yang lebih besar.

Sebelumnya Capim PKP Johanis Tanak ingin menghapus operasi tangkap tangan (OTT) jika dirinya  terpilih sebagai Ketua KPK periode depan. Hal itu disampaikannya dalam sesi tanya jawab pada uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK di Komisi III DPR, Selasa (19/11) lalu. "Seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup, close, karena itu (OTT) tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP," kata Tanak.

Ia mengungkapkan, dari segi pengertian, "operasi" dalam kamus bahasa Indonesia diibaratkan seperti operasi bedah di mana para dokter dan tenaga kesehatan harus sudah siap dan mempunyai perencanaan matang sebelum melakukan tindakan. Ia mengaku, sejak awal menganggap OTT merupakan tindakan yang tidak tepat berdasarkan argumentasi tersebut. Namun, ia kalah suara dengan mayoritas pimpinan KPK lain yang setuju OTT sebagai langkah pemberantasan korupsi yang perlu dilakukan. "Mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, apakah tradisi itu bisa diterapkan, tidak bisa juga saya menantang," tegasnya.

9. PDIP tak terkejut dengan putusan Bawaslu yang menyatakan video dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin bukan pelanggaran. Jubir DPP PDIP Aryo Seno Bagaskoro menilai, pengawas pemilu yang sesungguhnya itu rakyat. "Saya kira putusannya tidak terlalu mengejutkan. Hari ini saya rasa pengawas pemilu sesungguhnya adalah nurani rakyat," kata Seno, Rabu (20/11).

Seno mengatakan video kampanye Prabowo itu sudah menjadi perbincangan publik. Bahkan, ada spekulasi bahwa video itu sengaja dibuat atas permintaan mantan Presiden Jokowi. "Banyak spekulasi yang menduga video itu dibuat karena permintaan dari Pak Komjen Polisi Luthfi, juga ada peran Pak Jokowi di sana yang membuat Presiden sampai membuat video tersebut," ujar Seno. "Nah, kalau bicara tentang budaya luhur Jawa, itu ada unsur-unsur njawani dan tidak njawani," imbuhnya.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan video Prabowo mendukung Luthfi-Yasin yang diunggah di akun Instagram Ahmad Luthfi Official memang memiliki muatan kampanye. Karena, video tersebut diunggah dalam masa kampanye. Bagja memastikan Prabowo dapat melakukan kampanye dengan sejumlah ketentuan yang berlaku. Berdasarkan analisis Bawaslu, aktivitas Prabowo tidak masuk dalam pelanggaran dalam Pilkada 2024. "Tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan," kata Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (20/11).

10. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu enggan menyelesaikan kasus yang menjerat nya melalui mediasi dengan Apdesi yang melaporkan dirinya ke Polresta Tangerang karena mengkritik PIK2. "Saya tidak merasa bermusuhan dengan Apdesi, saya hanya memperjuangkan rakyat, jadi apa yang harus mediasi," kata Said Didu di Tangerang, Rabu (20/11). Said mengaku dalam perkara ini tidak mengejar soal mediasi ataupun musyawarah. Dia hanya ingin membuktikan pernyataannya bukan sebagai penyebaran berita hoaks atau penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian seperti yang sudah dituduhkan.

Selain itu, Said Didu ingin kasus ini akan dijadikan sebagai ajang pembuktian atas kritikan dan realitas sosial masyarakat terhadap negara. "Jadi, apa yang harus dimediasi? Saya tidak pernah memusuhi dia. Yang saya perjuangkan saat ini adalah rakyat, biar mengajak mereka semua ikut membantu rakyat," terangnya. Menurut Said, substansi kritiknya bukan pada personal atau menyudutkan pihak tertentu yang tidak berdasarkan fakta. Kritiknya adalah terhadap kebijakan publik, terhadap kebijakan pembangunan di Kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2, Kabupaten Tangerang yang menurutnya telah menciptakan ketidakadilan.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Surta Wijaya sebelumnya mengatakan, dirinya siap lakukan mediasi dengan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu terkait laporan penyebaran berita hoaks proyek strategis nasional (PSN) PIK 2. "Kalau setelah pelaporan ini dan pemeriksaan ini ada mediasi dengan Pak Said Didu, ya saya terima dengan tangan terbuka. Saya tidak menutup komunikasi," ujar Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya di Tangerang, Selasa (19/11).

11. Kejagung mengatakan, kerugian negara dalam suatu kasus dugaan korupsi tidak harus dihitung oleh BPK atau BPKP. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Ia menanggapi pernyataan kuasa hukum Tom Lembong soal tak adanya kerugian negara yang ditemukan BPK terkait kebijakan impor gula saat Tom menjabat pada 2015-2016. "Pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain," kata Harli dalam keterangan resmi, Selasa (19/11).

Sebelumnya kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menegaskan bahwa tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan negara mengalami kerugian akibat kebijakan impor gula yang dikeluarkan kliennya. Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mempertanyakan klaim yang dilontarkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut bahwa kebijakan penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong merugikan negara hingga Rp 400 miliar. "Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut," ujar Ari saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pekan lalu.

12. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni didesak untuk mencabut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) perusahaan tambang nakal yang merusak lingkungan. Desakan ini diampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem Rajiv dalam raker dengan Menteri Kehutanan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/11). "Saya mau tanya komitmen Pak Menteri Kehutanan berani tidak mencabut IPPKH perusahaan tambang yang tidak menjalankan reboisasi yang diperintahkan kementerian kehutanan," tegas Rajiv ke Raja Juli. Menurut Rajiv, masih ada perusahaan tambang nakal yang enggan lakukan rehabilitasi lahan terutama di daerah aliran sungai (DAS).

Menhut Raja Juli Antoni menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejagung,pekan lalu untuk membahas langkah hukum, menindak pelaku perusakan hutan di Indonesia. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto agar Kemenhut lebih  memperketat penjagaan dan pengelolaan hutan dari segala bentuk perusakan, terutama oleh perkebunan ilegal yang selama ini beroperasi tanpa izin. "Saya datang pagi ini untuk sowan dan berkoordinasi terkait perintah Pak Prabowo, agar saya sebagai Menteri Kehutanan menjalankan tugas menjaga hutan," ungkap Raja Juli.

13. Penyidik Kejagung periksa mantan Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung, berinisial AL, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap yang berkaitan dengan vonis bebas Ronald Tannur. Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengungkapkan, pemeriksaan terhadap AL dilakukan tim Jaksa penyidik di bawah Jampidsus. "Tim Jaksa penyidik memeriksa AL selaku mantan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/11).

Harli menambahkan, AL diperiksa dalam konteks tersangka Zarof Ricar (ZR), yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, serta Lisa Rahmat (LR) yang merupakan pengacara Ronald Tannur. Selain AL, penyidik juga memanggil seorang Fungsional Penata Kehakiman Ahli Muda pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim, DI yang telah menjabat sejak Oktober 2022.

Kejagung memeriksa dua istri hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjadi tersangka kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, keduanya diperiksa sebagai saksi. "RS merupakan istri dari tersangka hakim ED dan MP merupakan istri dari tersangka hakim M," kata Harli dalam keterangan resmi, kemarin. Harli mengatakan, istri dari dua hakim tersebut diperiksa untuk memberikan keterangan untuk tersangka Merizka Widjaja (MW), ibu dari Ronald Tannur. "Pemeriksaan saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara yang dimaksud," tegas Harli.

14. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang menyiapkan 2.700 rumah bagi para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. "Kami siapkan sampai 2.700 rumah," ujar Maruarar usai menggelar rapat tingkat menteri di Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Rabu (20/11). Maruarar lantas menegaskan, pembangunan hunian itu akan dilakukan jika sejumlah aspek seperti izin kehutanan, infrastruktur, keamanan, dan geologi tuntas dibahas. Ia menyebut, pemerintah saat ini tengah memetakan wilayah mana saja yang akan menjadi lokasi pembangunan hunian tersebut.

Mendagri Tito Karnavian menjamin hak pilih para pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pihaknya sedang menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi pengungsian. Ditegaskan, komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh warga negara, termasuk mereka yang terdampak bencana, tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024. "Di pengungsian itu sendiri dan jumlahnya melibatkan lebih kurang 12 ribu orang," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/11).

15. DPP Partai Golkar pimpinan Bahlil Lahadia resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum. SK tersebut diserahkan langsung Menkum i Supratman Andi Agtas kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di kantor Kemkum, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin. "Kami dari Kemenkum telah menyerahkan SK tentang susunan lengkap pengurus Partai Golkar. Dengan demikian SK yang lama itu kami cabut dan menerbitkan SK baru tentang kepengurusan lengkap Partai Golkar," kata Supratman.

Bahlil pada kesempatan itu didampingi Sekjen Partai Golkar Sarmuji, Waketum Adies Kadies Kadir, Waketum Ace Hasan Syadzily, dan Wakil Bendahara Umum. Bahlil menjelaskan SK baru yang diterimanya berisi struktur kepengurusan lengkap Golkar yang terdiri dari 159 orang, termasuk Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Etik, serta Mahkamah Partai.

Dia menuturkan Golkar kini memasuki babak baru kepengurusan. "SK yang pertama itu kan pengurus sementara baru sekitar sembilan orang, dan hari ini SK yang keluar lengkap sudah 100 lebih, 159 dan sudah ada Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Etik, kemudian Mahkamah Partai," tuturnya. (HPS), Tksh, Salam, 🙏😇🩷🇲🇨

Read more »

*DUNIA SEDANG SHIFTING (Bukan Resesi)*

*------------------------*

_oleh Prof. Rhenald Kasali_

Mungkin inilah zaman pertemuan dua generasi yang paling membingungkan sepanjang sejarah. Ini bukan soal generasi kertas vs generasi  digital semata. Melainkan soal di mana dunia kita berada, sehingga ekonomi menjadi berubah arah dan banyak yang bangkrut. Ini juga bukan soal kebijakan ekonomi, ini soal teknologi yang mengubah platform hidup, ekonomi dan kehidupan.

Saya menyebutnya shifting, tetapi sebagian besar ekonom "tua" menyebutnya resesi, pelemahan daya beli dan seterusnya. Saya menyebut apa yang dilakukan generasi Nadiem Makarim sebagai inovasi, bahkan disruption. Tetapi manajer-manajer "tua", bilang mereka "bakar uang."  Mereka bilang retail online kecil, tapi anak-anak kita bilang "besar"..

Saya bilang mereka punya "business model," tetapi regulatornya bilang itu sebagai industri predator. Maka regulasinya pun berpihak ke masa lalu.

Hari semakin petang saat satu persatu usaha konvensional berguguran, tetapi saya belum melihat yang tua ikhlas menerima proses shifting ini. Mengakui belum, blame jalan terus, tetapi usaha-usaha lama bakal berguguran terus.

 *Dari Armada laut ke retail dan bank* 

Tiga tahun lalu kita membaca tentang keributan dalam industri jasa angkutan penumpang taksi. Di sini mulai ramai pertempuran antara ojek pangkalan vs. Gojek. Lalu antara pengemudi angkot dengan Gojek. Disusul demo sopir taksi melawan taksi online.

Tahun lalu, korbannya adalah angkutan laut dan hotel. Produsen kapal asal Korea (Hanjin) meminta perlindungan bangkrut. Lalu disusul oleh Maersk dan Hyundai. Setelah itu Rickmers Group (Jerman), Sinopacific Dayang, Wenzhou Shipping dan Zhejiang (China). Jumlah kapal yang dibutuhkan oleh perdagangan dunia sudah berubah menyusul penggunaan telekomunikasi dan aplikasi baru yang serba tracking dan perubahan pola peletakan industri global.

Setelah itu tahun ini kita melihat empat industri: Mainan anak-anak, retail, perbankan dan industri-industri tertentu juga mengeluh karena keuntungan nya berkurang.. Level of competition meningkat, dan pendatang-pendatang tertentu masuk dengan platform baru. Industri mainan anak-anak Indonesia mengeluh penjualannya drop 30%, karena masih mengandalkan mainan berbahan plastik. Jangankan mainan anak-anak seperti itu, boneka Barbie pun terkena imbas. Bahkan Toy 'R' Us di Amerika mengajukan pailit.

Sementara industri mainan anak-anak konvensional kesulitan, industri pembuatan game online di Indonesia berkembang pesat. Diduga omsetnya mencapai USD 10 juta.

Kita juga membaca satu per satu retail di Indonesia menutup outletnya. Terakhir Debenhams dan Lotus. Tapi nanti dulu, itu bukan cuma terjadi di sini. Di USA, tahun ini saja sudah 1430 toko milik Radio Shack yang ditutup, lalu 808 outlet milik toko sepatu Payless, 238 outlet Kmart, 160 toko Crocs (sepatu), 138 outlet JC Penny, 98 Sears, 68 Macy's, 70 outlet CVS, 154 toko untuk Walmart, 128 outlet Michael Kors dan seterusnya.

Dari Jepang pagi ini saya mendengar Mizuho bank akan mengurangi 19.000 dari 50.000 karyawannya setelah keuntungannya banyak dimakan fintech.  Ini sejalan dengan bank-bank nasional yang mulai melakukan hal serupa, minimal tak lagi membuka cabang baru.

Jadi kalau kita melihat baru beberapa toko besar yang ditutup di sini, dan mulai sepinya belanja di Glodok dan toko grosir Tanah Abang, maka sesungguhnya itu belum seberapa. Ini baru tahap awal. Nanti, saya bisa ceritakan bahwa, brand pun berubah bagi millennials: Branded (luxuries) akan menjadi public brand.

 *Bencana atau peluang* 

Shifting tentu berbeda dengan krisis atau resesi yang lebih banyak dipandang sebagai bencana yang amat memilukan. Shifting dapat diibaratkan Anda tengah bermain balon eo'. Masih ingatkah balon yang terdiri dari dua buah dan berhubungan. Kalau yang satu ditekan, maka anginnya akan pindah ke balon yang besar dan berbunyi eo', eo' …

Ya seperti itulah. Angin berpindah, lalu ada yang terkejut karena terjepit dan ruangnya hampa. Manusia-manusianya akan bertingkah polah mirip cerita Who Moved My Cheese. Manusianya bolak-balik kembali ke tempat yang sama dan berteriak-teriak marah: Kembalikan keju saya! Kembalikan! Duh, siapa yang mencurinya? Siapa yang memindahkannya?

Padahal, menurut Ken Blanchard & Johnson yang menulis perumpamaan itu, keju adalah symbol dari apa saja yang membawa kebahagiaan. Ia bisa berupa kue, pekerjaan, kekasih, kekayaan, perusahaan, atau bahkan keterampilan. Dan semuanya tak abadi, bisa pindah atau dipindahkan "ke tempat" lain.

Dan di dalam cerita itu disebutkan ada dua ekor tikus yang selalu bekerja dan mencari "keju" itu ke tempat lain. Anda yang mempunyai "Shio" tikus barangkali punya perilaku yang sama: Tak bisa diam di tempat. Nah, keduanyalah yang menemukannya. Ternyata di tempat lain itu ada keju-keju lain yang sama nikmatnya dan jauh lebih besar.

Mereka yang menuding bahwa ini adalah resesi atau proses menurun nya daya beli, adalah ibarat "manusia" tadi, yang tiidak bisa melihat keju yang telah berpindah ke tempat lain. yang hanya mengais rejeki di tempat yang sama. Mereka bilang ini Resesi atau lemahnya daya beli, kalau balon, maka itu mereka ibaratkan sebagai satu balon yang mengempis atau kalau krisis, balonnya pecah.

Dan harap diketahui, kita baru saja berada di depan pintu gerbang Disruptions. (Saya harap Anda sudah membaca bukunya) Dalam proses disruption itu, teknologi tengah mematikan jarak dan membuat semua perantara (middlemen) kehilangan peran. Akibatnya margin 20-40% yang selama ini dinikmati para penyalur (grosir – retailer) diserahkan kepada digital marketplace (± 5%), seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan konsumen. Konsumen pun menikmati harga-harga yang jauh lebih terjangkau.

Ditambah lagi, kini generasi millennials telah menjadi pemain penting dalam konsumsi. Dan tahukah Anda, mungkin saja satu dari beberapa anak Anda telah menjadi wirausaha baru. Mereka beriklan di dunia maya seperti di FB dan IG, dan mendapatkan pelanggan di sana, berjualan di sana, dan perbuatannya tidak terpantau regulator bahkan orang tua mereka sekalipun.

Di era ini, para "pengusaha lama" perlu (1)mendisrupsi diri, (2)membongkar struktur biaya, bukan bersekutu dengan regulator, (3)mengundang kaum muda untuk membantu meremajakan diri, agar siap bertarung dengan cara-cara baru. Biarkan saja "kaum tua"" meratapi hari ini dengan mengatakan daya beli, krisis, atau resesi.

Dunia ini sedang shifting. Orang tua-orang tua muda sedang memangku cyber babies, kaum remaja terlibat cyber romance. Mereka belajar di dunia cyber, dan menjadi pekerja mandiri. Dan masih banyak hal yang akan berpindah, bukan musnah. Ia menciptakan jutaan kesempatan baru yang begitu sulit ditangkap "orang-orang lama", atau "orang-orang malas" yang sudah tinggal di bawah selimut rasa nyaman masa lalu.

 *Ayo nikmati shifting ini.*

Read more »

Read more »

Pastor Katolik muda yg merangkap perwira muda polisi ini sedang memberikan homili bagus.  Romo2 Katolik sudah ada di semua matra TNI/ kepolisian sekarang. Didahului oleh Kolonel Romo Yos Bintoro di AU. Beliau bisa menjadi pilot pesawat juga. 😉.  Selain menggembalakan domba² di gereja paroki, mereka juga menggembalakan domba² yg berdinas di kepolisian dan angkatan.  Moga tidak ada tante2 kepingin mengangkat mereka  sebagai menantu. Mengapa? Proses menjadi imam Katolik itu lama dan ndak mudah, minimal 10 tahunan dan memerlukan biaya dan waktu serta tenaga yg luar biasa besar. Mereka sangat memerlukan doa² kita..

Read more »

Hukuman Para Koruptor

Pejabat - Pejabat Pemerintah di Negara manapun, kalau benar-benar Peduli terhadap Keberlangsungan Bangsa dan Negaranya, sekaligus juga Benar-benar mencintai Rakyatnya tanpa membedakan, dan benar-benar ingin Masyarakatnya Hidup Adil Makmur dan Sejahtera, maka fokus Utama yang Dilakukan adalah Menegakkan Keadilan tanpa Membedakan

Bahwa Pada saat Membuat Kebijakan Menegakkan Keadilan tanpa Membedakan, jelas dilakukan dengan cara Tegas dan Hukuman yang ditimpakan bagi pejabat negara yang melakukan Kesalahan sampai merugikan negara jangankan Trilyunan, bahkan merugikan negara Ratusan milyar, Kemungkinan besar semua harta Pelaku korupsi dirampas habis semua hartanya (yang mungkin jumlahnya lebih besar dari uang yang dikorupsi, dirampas habis dan dijadikan milik Negara, dengan pertimbangan : semua hartanya dianggap hasil korupsi, meski yang ketahuan hasil korupsi, jumlahnya lebih kecil, apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh hartanya yang dirampas Negara)

Bahwa dengan merampas semua harta keluarga batihnya, baik harta milik  anaknya, milik Istrinya dirampas semua, sehingga Koruptor yang ketahuan melakukan korupsi, semua harta keluarga besarnya, termasuk harta istrinya, harta anak-anaknya, bahkan harta saudara-saudaranya dirampas semua, yang tentu saja harus ada payung hukum untuk melakukan hal itu, yaitu membuat UU Tentang "PEMBUKTIAN TERBALIK", yang maksudnya, adalah : "Sistem pembuktian yang menjatuhkan beban pembuktian kepada terdakwa. Dalam sistem ini, terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Jika terdakwa tidak bisa membuktikannya, maka dakwaan jaksa akan berlaku dan hakim akan menjatuhkan pidana" dengan cara merampas semua hartanya dan harta keluarga besarnya  

Bahwa agar pemerintah bisa melakukan Perampasan aset Keluarga Besar Koruptor secara Sah, maka Pemerintah Harus dan Wajib Membuat Undang-undang Tentang "PERAMPASAN ASET KELUARGA BESAR KORUPTOR" 

Bahwa apabila Pelaku Korupsi maupun Pelaku Praktik Suap, benar -benar bisa dirampas habis harta keluarga Besarnya, maka secara otomatis, kebijakan ini, membuat Pelaku Korupsi dan Pelaku Praktik suap akan jera dan tidak berani lagi melakukan korupsi atau melakukan Praktik Suap, karena  Pelaku - Pelaku Korupsi dan Pelaku - pelaku Praktik suap merupakan orang-orang yang takut miskin

Read more »

Penyembuhan Kanker

Just info buat temen2 yg punya kenalan atau kerabat punya penyakit kanker jenis apapun,  ada 1 dokter yg udah terbukti bisa sembuhkan kanker apapun sampe ke akar2nya.

@ Namanya : 

     Prof. dr. Matius,

     Jl. Sarimadu no 62     

     Bandung. 

     (Lokasi tepatnya di  

      Sarijadi, univ   

      Maranata lurus terus 

      ikutin jln. Dr Hotel  

      Garden Permata 

      mentok belok kiri. 

      Lewat pasar sarijadi,  

      sebelah kiri ada jl 

      sarimadu).

      HP : 081395068552

Dia mendpt gelar prof pd Nov 2010, krn obat kankernya itu.

Menteri Kesehatan yg skrg kanker paru2 jg berobat kesitu.

Klo belum datang & dengar langsung keterangan dokternya byk org yg ragu.

Ada seorang dokter, awalnya gak prcaya, stlh datang & konsultasi langsung, skrg berobat jantungnya (yg sdh dipasang 2 cincin) ke dia. 

Pada saat ke tempat beliau banyak pasien2 kanker payudara, rahim dan paru2! Dan mereka bersaksi mereka sembuh.

Perlu diketahui, Dubes Korea utk Indonesia, skrg langganan berobat kanker tenggorokan di dokter ini. 

Dubes ini adalah seorang dokter yg sdh doktor! Dan sembuh. 

Sampai skrg dia kontinyu berobat kesitu.

Pasien tdk hrs datang.

Hasil rekam medis bisa di fax ke dia.

Ato biar lebih mantap, anda kesana yg bawa hasil rekam medis & diagnosa2 nya. 

Jd anda bisa langsung dengar penjelasan dokter itu. 

Semua keterangannya bnr2 medically & logis, makanya papa sy yg dokter, yg awalnya ragu jd percaya.

Langsung go show bisa, tp krn pasiennya byk skl, alangkah baiknya kalo ada orang yg bisa kita suruh ambil nomor dulu.

@ Praktek :

*Senin, Selasa, Kamis & Jumat buka pk. 8:00 pagi - 19:00 malam. 

*Rabu & Sabtu buka pk. 11:00 - 19:00.

@ Info tambahan : 

dia bukan cuma ahli kanker, tp jg buat jantung, paru2, diabetes, stroke, prostat, arthritis, asma.

Semoga bermanfaat 🙏

*Saya dapat share ini dari grup sebelah, Monggo yg rumahnya di Bandung cek lokasi, siapa tahu ada yg bisa memanfaatkan*

Read more »

Proklim

Pembinaan Kampung Proklim

Kampung Proklim merupakan kesempatan bagi pengurus Rw, Pengurus Rt, para kader untuk menginventarisasi potensi lingkungan serta permasalahan lingkungan.

Memberikan kesempatam kepada warga untuk :

- melihat potensi

- merencanakan penataan

- melakukan aksi penataan

- mengembangkan wilayah

Hingga terwujud kemajuan dan tingkat kesejateraan warga dari penataan kawasan lingkup Rw.

Peningkatan kapasitas Rw Proklim Rw 05 Pondok Pinang, Jakarta Selatan  diikuti Pengurus Rw, team Proklim, Kader Dawis,PKK, Paud,Jumantik, LMK, Perwakilan 17 Rt dan para Pembina dari Sudin LH Jakarta Selatan, Rabu, 6 Nopember 2024.

Semoga menambah semangat dan tumbuhkan.Kampung Proklim semakin berkualitas.

Rw 05, Pondok Pinang

Read more »

Super Team

WUJUDKAN "SUPER TEAM" PROKLIM 

Oleh : Muhamad Kundarto 

Mencermati dinamika politik pemerintahan di era Presiden Prabowo, banyak hal yang bisa dipetik pelajaran dalam mengelola bangsa ini. Dari upaya merangkul semua pihak dalam kabinet, pidato perdana yang menekankan meraih kemandirian pangan dan energi, dan retreat (penarikan kembali) Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang yang menyiratkan spirit kerja "jangan jadi Super Man, tapi jadilah Super Team". 

Minggu berikutnya kita bisa melihat sepak terjang para menteri yang "bergerak dalam team" untuk melaksanakan program kolaborasi lintas kementerian/lembaga guna mempermudah dan mempercepat keberhasilan. Pergerakan ini menyiratkan Politik "Good Boy" yaitu memperbanyak barisan orang-orang baik untuk memimpin pembangunan. Presiden Prabowo mengingatkan bahwa "ikan busuk dimulai dari bagian kepala", yang menyiratkan bahwa perbaikan itu dimulai dari pimpinan.

Jika kita cermati fenomena di atas, kerja super team yang dilaksanakan oleh orang-orang baik yang loyal dan berkomitmen pada pelestarian lingkungan sudah lama dilakukan pada derap langkah ProKlim.  Gerakan yang didominasi oleh semangat swadaya kelompok masyarakat dalam memperbaiki lingkungan dan diapresiasi oleh kementrerian lingkungan (KLHK/KLH) dan didukung oleh pemerintah daerah lintas OPD, perusahaan, perguruan tinggi dan lembaga lainnya.

Fenomena yang cukup ideal dapat dilihat dari dinamika kegiatan ProKlim di wilayah DKI Jakarta. Pergerakan perbaikan lingkungan di tingkat RW dibina secara terstruktur dan terkoordinasi oleh DLH DKI dan Suku Dinas LH se-DKI, dengan mengambil peran pembinaan secara berjenjang dari Pratama-Madya dan Utama-Lestari. Termasuk dukungan dari OPD lain seperti Dinas KPKP (pertanian), Walikota, Kecamatan dan Kelurahan. Peran dari perusahaan dan perguruan tinggi juga sangat masif dalam 4 tahun terakhir ini. Maka dari pergerakan ProKlim DKI layak disebut sebagai "QC - quality control Pembangunan" karena pembahasan di tingkat tapak bukan saja membahas pelestarian lingkungan, tetapi juga dukungan sarana prasarana dan infrastruktur serta program para pihak. 

Pembinaan ProKlim yang mirip model "Super Team" ini juga terlihat di berbagai provinsi lain, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dll. Antara daerah berlomba menggunakan jurus terbaik yang disesuaikan dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi. Ada yang kuat dalam koordinasi lintas OPD, ada yang kuat dukungan CSR perusahaan, ada pula banyak pakar perguruan tinggi terjun dalam kegiatan ProKlim, dll.

Manajemen "Super Team" ini sebenarnya setara dengan diskusi selama ini di ProKlim terkait pentingnya komunikasi, rintisan membangun kerjasama dan kolaborasi, sehingga terbentuk sinergi untuk memperbaiki lingkungan seiring waktu. Misal masalah pengelolaan sampah, diawali dari bagaimana mengubah perilaku masyarakat untuk peduli, seperti memilah sampah dari rumah dengan konsep 3R (reuse, reduce, recycle). Berikutnya memperbaiki tata kerja dinas kebersihan atau pengelola sampah, dengan TPS3R sampai TPA (tempat pembuangan akhir). Pekerjaan ini perlu melibatkan bidang pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, pekerjaan umum. dll.

Contoh "Manajemen Super Team" juga bisa dilihat dari lokasi-lokasi ProKlim Utama dan ProKlim Lestari yang sudah banyak menerima kunjungan ratusan sampai ribuan orang. Bagaimana mengelola internal berupa kekompakan, kesahajaan, membuat program dan produk unggulan, dan aktif membangun jejaring. Sementara hubungan pihak luar perlu dukungan pogram lain seperti pariwisata, edukasi, infrastruktur, dll.

Sebelum berpikir jauh membentuk "Super Team", ada baiknya masing-masing kita instropeksi diri, apakah sudah layak masuk ke dalam team ataukah masih harus berbenah untuk memperbaiki motivasi dan kinerja diri. Langkah ideal adalah tergabung memperkuat kinerja tim, tapi minimalnya kita bisa mengurus diri sendiri, terutama dalam upaya memperbaiki lingkungan hidup ini.

Selamat Berkarya !

Read more »

Info dari OMAH library 

______________________

. 

Halo teman-teman semua, pada tahun 2024 ini OMAH dan JAAI (Jaringan Arsip Arsitektur Indonesia) kembali hadir dengan serial PMI #28, yang akan membahas tentang Tektonika Rumah Kaki Seribu dari Papua Barat dan Tektonika Arsitektur Honai dari Papua.

Rumah Kaki Seribu merupakan warisan turun-temurun penduduk Suku Arfak yang mendiami Kabupaten Manokwari juga Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat. Rumah ini memiliki banyak tiang penyangga di sekeliling dinding rumah dan bagian dasar rumah, sehingga jika dilihat memiliki banyak kaki seperti "kaki seribu". Rumah Kaki Seribu yang didirikan mempertahankan konsep melestarikan hutan yang disebut sebagai "Igya Ser Hanjop", sehingga tektonika kayu Rumah Kaki Seribu juga berkaitan dengan aspek pelestarian dari hutan.

Honai merupakan rumah adat masyarakat Papua khususnya Suku Dani. Bagi suku Dani, Honai adalah lambang budaya. Didalam kesederhanaannya, Honai mengandung banyak makna dan filosofi budaya yang harus diwariskan turun temurun, dari generasi ke generasi. Pemilihan material bangunan Honai sangat memperhatikan ketersediaan di alam dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan sistem konstruksi. 

Materi Tektonika Rumah Kaki Seribu akan dipaparkan oleh Yashinta Irma Pratami Hematang dan Henrico Emanuel Tethool. Sementara itu, materi Tektonika Arsitektur Honai akan dipaparkan oleh Herry Purnomo. Ketiga pemapar merupakan akademisi dan praktisi yang memiliki kecintaan  dan perhatian pada pelestarian warisan budaya arsitektur di Papua.

Materi- materi tersebut bisa teman-teman simak dan diskusikan bersama di kelas PMI #28

Jum'at, 08 November 2024

Pukul 18:30-21.05 WIB

Online via Zoom, gratis

Daftarkan dirimu di

bit.ly/PMIndonesia_2024

Sampai jumpa di akhir pekan!

Informasi lebih lengkap:

+62 81517970213 (WA Chat)

#omahlibrary #perjalananmengenalindonesia #JAAI #kelasOMAH #arsitekturindonesia #arsitekturtradisional

.

Read more »

Saat2 Kritis Gunung Merapi Menimpa Susteran

Sdr/i seiman ytksh. 

Tadi mlm kami melayat di Biara SSpS Kewapante tempat Sr Nikolin SSpS, 1 dari 10 warga yg meninggal korban letusan Gunung Apil Lewotobi. Pagi ini misa penguburan jam 9.00.

Tadi mlm kmi dengar langsung dari para Suster korban. 

Sr Nikolin SSpS berasal dari Ngada. Baru usia 50an tahun. Dia adalah Muder (Ibu dari semua Suster dlm satu rumah biara = pemimpin biara). 

Jam 10.00 mlm, pd mlm itu, mulai  terjadi bunyi gemuruh besar disertai kilat dan petir. Memang mlm itu ada hujan walau tak lebat. 

Mendengar bunyi gemuruh itu, para Suster (dan warga masyarakat lain jg) mulai takut. 

Mereka usulkan kpd Suster Muder (Sr Nikolin) sebaiknya segera ungsi dan lari ke tempat lain mlm itu juga. 

Tapi Suster Muder bilang spy tetap tenang: "Itu guntur biasa krn mau hujan. Itu bukan gunung api". Maka mereka tdk jadi lari dan pergi tidur 

Nah Gunung api meletus jam 12.00 lewat. Nah,, ini letusan paling besar dan berbahaya karena dia memuntahkan batu2 bedar panas berapi. 

Untung jam 12.00 itu, ada satu anak yg kerja di Susteran SSpS main HP dan belum tidur hingga jam 12.00.

Waktu hujan api menyiram seluruh Hokeng termasuk biara Suster,  bagian2 lain dari biara sudah nyala terbakar. 

Maka anak ini tidak hanya lari meluputkan dirinya sendiri. 

Catatan: rumah biara Suster di Hokeng itu luas memenuhi hamparan sekitar 1 hektar. 

Anak ini tdi lari di antara bagian biara yg sdh ada api di mana-mana langsung pergi ke bagian kamar2 para Suster dan pukul pintu mereka satu per satu dan minta keluar dan lari. 

Mereka bilang "Kami perempuan hrs gopo gapa ganti baju seadanya dlm gelap, tanpa listrik, tanpa senter, kecuali lihat api di luar kamar. Kami buka pintu kamar, sendal2 dan sepatu di luar pintu kamar sudah terbakar sperti barang yg sudah disiram bensin... dan sesudah itu lari....dlm kegelapan tapi sembunyi di tempat2 aman krn batu api dari langit tetap berjatuhan... "

Kalau tdk dibangunkan oleh anak ini, korban Suster pasti lbh byk. Sesampai di kamar Muder, pintu terkunci  dan kamar ada nyala api. Rupanya sdh meninggal krn batu besar yg jatuh persis di atas kamarnya. 

Kemarin pagi waktu letusan berkurang baru jenasahnya dievakuasi 

Batu besar. Tembus hubungan rumah, langsung  di kamar tidurnya. Batu panas api itu melewat kerangka rumah yg tinggi, balok besar, semen, semuanya tembus, melewati tempat tidur, masuk di lantai semen berjubin, dan semen berjubin pun tembus hingga batu besar itu tetap tembus masuk terkubur di dlm tanah. 

Ngeri. Kekuatan alam dasyat sekali. 

Batu besar sebesar drom, panas yg  biasanya sekitar 1000 derajat celcius dan terbang dari mulut Gunung api sejauh 7 km hingga biara Suster SSPS Hokeng. Batu sebesar drom itu terbang sperti roket atau rudal (peluru kendali). Itu artinya kekuatan daya dorong dari mulut Gunung api sulit dibayangkan hebatnya. 

Catatan:

Hokeng adalah sebuah dataran besar dan paling subur dari Flores Timur. Ya subur karena letusan Gunung Lewotobi juga dari dulu. Thn 1930an, SVD sempat incar tempat ini utk dirikan Seminari tinggi tapi tdk jadi krn jauh dari pelabuhan laut, maka pilih Ledalero yg tdk jauh dari pelabuhan laut Maumere. 

Keuskupan Larantuka pilih Hokeng utk Seminari Menengah Hokeng dan juga menjadi pusat misi biara SSPS se-Flores sejak tahun 1930an. Itu sebabnya rumah biara Suster SSpS di Hokeng luas dan besar seluas sekitar satu hektar. 

Sejak thn 2000an kalau sy tak salah, kantor pusat SSpS sdh pindah ke Maumere. 

Ok mari kita berbelarasa dgn bantu ringankan penderitaan sdr kita korban gunung api Lewotobi.

Hidup ini hanya sementara dan sangat rapuh. Amin. 

Trmksh

P Alex Jebadu SVD

Ledalero 5/11/2024

Read more »

AGNOSIA

_*Ini Artikel bagus tentang :*_

_*AGNOSIA*_

_Kadang-kadang saya melihat seorang kenalan, tetapi saya tidak dapat menyebutkan namanya dengan segera (lupa namanya), dan kadang-kadang saya meletakkan sesuatu, tetapi saya lupa dan tidak dapat menemukannya, dan saya kehilangannya._ 

_Saya bertanya-tanya apakah saya mengalami "degenerasi pikun"?_

_Saya menerima hasil penelitian otoritatif dari Profesor Bru, jangan khawatir, teman-teman yang memiliki perasaan di atas, silakan Baca tulisan berikut:_

_Agnosia atau Anosognosia, adalah suatu bentuk amnesia sementara, oleh Bruno Dole, seorang profesor Prancis di Institute for Memory and Alzheimer's Disease (IMMA), Rumah Sakit La Pitié-Salpêtrière Paris_

_Dia membicarakannya dengan cara yang agak meyakinkan:_

_"Jika seseorang menyadari masalah ingatannya, dia tidak menderita Alzheimer."_

_1. Saya lupa nama anggota keluarga...._

_2. Saya tidak ingat di mana saya meletakkan sesuatu._

_Orang yang berusia di atas 60 tahun sering mengeluh tentang kurangnya ingatan mereka._

 *_"Informasi selalu ada di otak, yang hilang adalah 'prosesor'."_*

 _Ini adalah anosognosia_ _atau amnesia sementara._

_Setengah dari orang berusia 60 dan lebih memiliki beberapa gejala yang disebabkan oleh usia dan bukan penyakit._

_Kasus yang paling umum adalah:_

- _lupa nama seseorang,_

- _Masuk ke ruangan lain dan lupa mengapa Anda masuk?_

- _Memori kosong dari judul film atau aktor,_

- _Membuang-buang waktu untuk menemukan kacamata dan kunci._ 

_Setelah usia 60 tahun, kebanyakan orang akan mengalami kondisi begini. Ini bukanlah penyakit, melainkan karakteristik yang terbentuk seiring berjalannya waktu._

_Banyak orang prihatin dengan situasi ini, jadi pernyataan berikut ini sangat penting:_

*_"Yang menyadari bahwa mereka pelupa, pasti tidak memiliki masalah ingatan yang serius. Mereka yang memiliki gangguan memori atau Alzheimer tidak tahu apa yang terjadi."_*

_Profesor Bruno Dubois, Direktur IMMA, meyakinkan sebagian besar dari mereka yang khawatir tentang kelalaian mereka:_

_"Semakin kita mengeluh tentang kehilangan ingatan, semakin kecil kemungkinan kita mengembangkan penyakit ingatan."_

_Sekarang coba lakukan tes neurologis_

_Gunakan mata Anda saja, tanpa harus berpikir!_

_1- Temukan C pada tabel di bawah ini!_

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 _2- Jika Anda telah menemukan C, coba temukan 6 pada tabel di bawah ini._

_999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999969999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999_

 

_3- Sekarang temukan N dalam tabel di bawah ini._

_Catatan, ini agak sulit!_

 _MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM_

_Jika Anda berhasil melewati tiga tes ini:_

_1. Anda boleh membatalkan klinik neurologi tahunan._

_2. Otak Anda dalam kondisi yang baik!_

_3. Anda tidak ada hubungannya dengan penyakit Alzheimer._

_*Bagikan ini kepada teman Anda yang berusia lebih dari 60 tahun untuk memberi mereka ketenangan pikiran.*_

Selamat mlm,slmt beristirahat. Tuhan memberkati🙏🏻

Read more »

Soal sertifikat Halal

Kepada Yth.

Bapak Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan,

Di Tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini, saya Fu Kwet Khiong, ingin mewakili keresahan masyarakat terkait kebijakan yang diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi berbagai produk dan layanan. Kami menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif pada berbagai sektor, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat secara luas.

Alasan Pengaduan:

Aturan yang mewajibkan sertifikasi halal diterapkan tanpa mempertimbangkan keberagaman masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang agama, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Kebijakan ini tidak hanya mengharuskan produk makanan dan minuman untuk bersertifikasi halal, tetapi juga mencakup sektor-sektor lain seperti:

1. Sektor Logistik dan Pengiriman:

Penyedia layanan logistik, pengiriman, dan pergudangan diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Kewajiban ini dinilai kurang relevan karena sektor ini tidak terlibat langsung dalam produksi atau pengolahan barang konsumsi.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):

Berbagai produk makanan tradisional seperti bakmi, nasi goreng, lontong, bakso, ketoprak, es cendol, dan lainnya yang telah menjadi warisan budaya kuliner Indonesia turut terkena imbas. Begitu pula dengan produk non-makanan seperti fashion (pakaian) yang sebenarnya tidak memiliki relevansi langsung dengan konsep halal.

Akibat dan Dampak:

Kebijakan ini memiliki beberapa dampak serius yang telah dirasakan masyarakat, di antaranya:

1. Beban Ekonomi pada Pelaku Usaha Kecil

Kewajiban sertifikasi halal membawa beban ekonomi tambahan bagi pelaku UMKM yang selama ini sudah menghadapi berbagai tantangan operasional. Biaya sertifikasi halal yang tidak murah berpotensi menambah tekanan finansial pada usaha kecil, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penutupan usaha apabila tidak mampu menanggung biaya tersebut. Hal ini akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat kecil dan keberlangsungan produk-produk tradisional Indonesia.

2. Kekhawatiran terhadap Keragaman dan Keberagaman Bangsa

Penerapan kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah secara tidak langsung mendorong homogenisasi budaya dalam bentuk penerapan syariat tertentu pada seluruh produk dan layanan. Masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang agama merasakan adanya potensi marginalisasi terhadap produk-produk yang tidak memiliki kaitan langsung dengan aspek kehalalan.

3. Dampak pada Konsumen dan Keterjangkauan Harga

Beban biaya tambahan yang harus ditanggung pelaku usaha, terutama di sektor makanan tradisional, akan berimbas pada kenaikan harga produk di pasaran. Hal ini berpotensi mengurangi keterjangkauan produk-produk tersebut, terutama bagi konsumen yang terbiasa mengonsumsi makanan tradisional dengan harga terjangkau. Keadaan ini juga dapat mengancam keberlangsungan warisan kuliner Indonesia yang beragam.

Tujuan Surat Pengaduan:

Kami berharap Bapak Luhut, sebagai figur pemerintah yang sangat dihormati, dapat mempertimbangkan ulang dan meninjau kebijakan ini bersama BPJPH agar tercipta solusi yang lebih adil. Kami mendambakan pendekatan yang lebih bijaksana dalam penerapan kebijakan sertifikasi halal sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dan tetap menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Diharapkan, kebijakan ini dapat disesuaikan sehingga tidak merugikan masyarakat yang secara langsung tidak berkaitan dengan aspek halal namun terdampak akibat kewajiban sertifikasi tersebut.

Penutup:

Demikian surat pengaduan ini kami sampaikan dengan harapan bahwa Bapak Luhut berkenan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Kami memohon agar langkah-langkah lanjutan yang diambil tetap memperhatikan keberagaman dan kepentingan bersama, demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami yakin bahwa kebijakan yang bijaksana akan semakin mempererat rasa kebersamaan dan toleransi dalam masyarakat.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Luhut dalam menyikapi permasalahan ini, kami ucapkan terima kasih.

Salam hormat,

Fu Kwet Khiong

Jakarta, 27 Oktober 2024

Satu kalimat

*BERSATU LAWAN !* PECAT menteri yaman ini atau *memang di Indonesia sudah tidak ada orang yang lebih goblok buat jabatan menteri BPJPH  ini* yaaa???

Read more »