*Berikut ini, Resume Hot Isu yang dihimpun dari berbagai Sumber Media Mainstream maupun Media Sosial yang berkembang sejak pagi hingga malam hari ini, Kamis Tanggal 21 November 2024*
Isu menarik hari ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat Indonesia untuk belajar dari rakyat Ghana yang menolak pemberian sembako gratis selama masa kontestasi pemilihan. Ia mengingatkan aparatur sipil negara untuk menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak 2024. Jika tidak netral, aparatur sipil negara bisa dikenakan sanksi pidana, sebagaimana putusan MK.
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung optimistis bisa menang satu putaran, karena dukungan rakyat makin menguat. Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga jelang pemungutan suara, dirinya unggul dari paslon lain. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak khawatir dengan langkah politik Jokowi mendukung paslon yang berseberangan dengan PDIP di Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Menurut dia, Jokowi sudah kehilangan kultur yang seharusnya dipegang dan dijalankan sebagai orang Jawa.
*Berikut Isu selengkapnya :*
1. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat Indonesia untuk belajar dari rakyat Ghana yang menolak pemberian sembako gratis selama masa kontestasi pemilihan. Megawati mengapresiasi sikap rakyat Ghana yang disebutnya sebagai pemberani. Hai Ini disampaikan Megawati dalam tayangan video yang diputar di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11) atau satu pekan menjelang pencoblosan Pilkada serentak 2024.
"Mari kita belajar dari rakyat Ghana di Benua Afrika. Mereka punya keberanian untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan. Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak," kata Megawati dalam tayangan video tersebut.
Menurut Megawati, rakyat Ghana bahkan tegas menyatakan, yang mereka butuhkan adalah pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan. "Yang kami perlukan adalah pendidikan, dan sistem kesehatan yang lebih baik, serta pekerjaan', ujar mereka dengan penuh percaya diri," tegas Megawati.
Putri sulung Presiden Pertama RI Soekarno ini mengaku banyak mendengar laporan terkait institusi negara yang tidak netral selama Pilkada. Ia mengatakan, institusi negara ada yang memaksa rakyat untuk memilih pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi sekaligus iming-iming sembako gratis hingga uang. "Itu semua adalah bagian dari money politics," tambahnya.
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 2024. Megawati mengatakan, jika tidak netral, aparatur sipil negara bisa dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). "Ingat, Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting, bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana. Itulah makna keputusan MK Nomor 136/PUU-22 Tahun 2024 melalui Revisi Pasal 188 UU No 10 Tahun 2016," kata Megawati dalam tayangan video yang diputar di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).
Megawati tak hanya berbicara. Ia turut menunjukkan bukti berupa berita media cetak yang menampilkan tentang putusan MK terkait Pilkada tersebut. Megawati berharap bukti itu bisa dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia agar tak ada aparatur sipil negara yang tidak netral. Lebih lanjut, Megawati mengingatkan sanksi denda dan pidana yang bisa dijatuhkan pada aparatur sipil negara yang tidak netral.
"Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta," ujar Megawati.
2. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung optimistis bisa menang satu putaran, karena dukungan rakyat makin menguat. Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga yang dirilis sepekan jelang pemungutan suara Pilkada 2024 menunjukkan dirinya unggul dari paslon lain.
"Ya, kan berdasarkan hasil survei. Hari ini kan ada beberapa lembaga yang merilis, survei Indopolling saya juga kaget karena ada di 48 persen," kata Pramono di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).
Pramono tak mau ambil pusing dengan dukungan mantan Presiden Jokowi kepada Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil. Dia menilai tiap orang berhak memberikan dukungan kepada siapapun. "Bagi saya beliau mendukung atau tidak mendukung bukan persoalan sama sekali, buat saya pribadi loh," ucapnya.
3. Hasil survei Indopolling Network terkini menyebut, elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno mencapai 48,4 persen, sementara Ridwan Kamil-Suswono 38,4 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana mengantongi elektabilitas 4,0 persen. "Simulasi kertas suara juga menunjukkan pasangan Pramono-Rano masih dalam tren di posisi teratas dengan 48,4 persen," kata peneliti senior Indopolling, Dewi Arum Nawang Wungu, dalam paparannya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).
Arum menyebut, Pramono-Rano juga unggul dalam simulasi tanpa kartu bantu atau surat suara. Paslon yang diusung PDIP itu unggul dengan elektabilitas sebesar 47,3 persen, atau selisih sekitar 8 persen dari RK-Suswono dengan 39,4 persen. Sedangkan Dharma-Kun mengantongi elektabilitas sebesar 3,8 persen.
Hasil survei Polmark Indonesia terbaru mencatat elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno unggul dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Pram-Rano 40,3 persen,
RK-Suswono dengan 34,8 persen, dan Dharma-Kun di angka 3,2 persen.
Hasil survei Litbang Kompas pada 20-25 Oktober 2024 mencatat Pramono-Rano berada di posisi puncak dengan elektabilitas 38,3 persen. Sementara RIDO di angka 34,6 persen. Sementara hasil survei SMRC mencatat elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 46 persen, sedangkan RIDO dengan 39,1 persen.
4. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut mantan Presiden Jokowi sudah kehilangan kultur yang seharusnya dipegang dan dijalankan sebagai orang Jawa. Hasto mengaku mendapatkan pandangan tersebut ketika menemui masyarakat Jawa Tengah yang menyampaikan penilaiannya terhadap Jokowi. "Apalagi di Jawa, kalau kita lihat ungkapan rakyat yang saya temui di Jawa Tengah mengatakan Pak Jokowi wis ora njawani (sudah tidak seperti orang Jawa)," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (20/11).
Hasto mengatakan Jokowi sudah tidak menunjukkan kebudayaan Jawa yang penuh dengan budi pekerti luhur dan menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Hasto menilai sikap Jokowi itu sudah tak sesuai dengan salah satu falsafah Jawa yaitu ojo dumeh (jangan mentang-mentang). "Kesadaran terhadap nilai-nilai, kultur tentang ojo dumeh (jangan mentang-mentang), tentang jangan melupakan paugeran (aturan), ojo nguntal negoro (jangan makan negara), ngono ya ngono ning ojo ngono (Begitu ya begitu tapi jangan begitu). Jadi begitu banyak falsafah," ujarnya.
Hasto mengaku tak khawatir dengan langkah politik Jokowi yang mendukung paslon yang berseberangan dengan PDIP di Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Hasto mengklaim PDIP telah terbiasa berkontestasi melawan paslon yang didukung koalisi gemuk dan pihak penguasa. Ia mengaku yakin partai berlambang banteng itu mampu menang melawan paslon yang didukung Jokowi dan parpol koalisi lainnya. "Jadi strategi utama kami adalah menyatu dengan kekuatan rakyat itu sendiri, itu yang paling-paling penting saat ini. Dan tentu saja dengan menampilkan suatu calon yang terbaik," tutur dia.
5. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku optimistis pasangan cagub dan cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono akan memenangi Pilgub Jakarta 2024. Muzani menyebut RK-Suswono mengusung visi, misi, dan program yang paling jelas dibanding dengan paslon lainnya. "Insya Allah Pak Ridwan Kamil menang," kata Muzani, Senin (18/11).
Ketua MPR itu memuji penampilan RK dan Suswono dalam debat terakhir Pilgub Jakarta 2024 semalam. Muzani menonton langsung debat di lokasi dan menilai keduanya (Ridwan dan Suswono, red) mampu menjelaskan visi, misi, serta gagasan dan program mereka dengan baik di hadapan publik.
6. Menkum Supratman Andi Agtas mengaku tengah melakukan lobi ke DPR dan para ketum parpol agar pembahasan RUU Perampasan Aset bisa mulus. Lobi-lobi itu dilakukan karena RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2025, cuma dimasukkan prolegnas 2025-2029. "Sekarang kami lagi melakukan upaya dialog dengan parlemen, dengan ketua-ketua umum partai politik," kata Supratman di Kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu (20/11). Supratman berharap, lobi tersebut dapat memuluskan pembahasan RUU Perampasan Aset bila Presiden Prabowo Subianto bersurat ke DPR untuk menuntaskan RUU tersebut.
7. Analisis Hukum Senior di Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, Azamul Fahdly berharap DPR tak ambil pusing atas penamaan RUU Perampasan Aset yang kerap dianggap keliru dan tidak sesuai dengan tujuannya. Azamul menjelaskan penamaan kata 'perampasan' dalam RUU itu disebabkan keterbatasan bahasa hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindakan mengamankan aset hasil tindak pidana.
Ia mengatakan Indonesia belum memiliki persamaan kata dalam terminologi hukum yang biasa digunakan di Amerika Serikat untuk menindak aset hasil tindak pidana. "Karena kita keterbatasan terminologi kita ini bahasa Indonesianya ini terbatas, kita enggak bisa membedakan tadi ada confiscation, ada forfeiture, ada seizure," kata Azamul dalam diskusi daring "RUU Perampasan Aset Mengapa Harus Tetap Disahkan?", Rabu (20/11).
Ketua Baleg DPR Bob Hasan menjelaskan, muatan materi yang akan dituangkan dalam RUU Perampasan Aset masih memerlukan pengkajian mendalam. Hal tersebut menjadi alasan utama kenapa RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025. "Ya itu dia, kan semua yang masuk daftar long list (jangka menengah), dan semua yang masuk daftar prioritas pada intinya semua sudah duduk jelas," ujar Bob Hasan, Selasa (19/11). "Bagaimana porsi keterkaitan peraturan tersebut, kemudian nilai urgenitasnya. Jadi struktur tentang hukumnya juga penting sekali isi daripada setiap peraturan," ujar Bob Hasan.
8. Keinginan Capim KPK periode 2024-2029 Johanis Tanak untuk menghapus OTT KPK menuai kritik tajam dari kelompok masyarakat sipil. ICW menilai rencana Johanis Tanak menghapus OTT, cuma untuk mengambil hati anggota DPR yang menentukan komposisi calon pimpinan KPK selanjutnya. "Dalam pandangan ICW, pernyataan itu dilontarkan oleh Tanak tidak lebih dari sekadar hanya untuk mengambil hati anggota DPR yang mengujinya. Menurut saya, yang disampaikannya jelas tidak berdasar dan menyesatkan," ujar Peneliti ICW Diky Anandya saat dikonfirmasi, Kamis (20/11).
Diky menegaskan OTT menjadi senjata ampuh KPK dalam membongkar kasus korupsi. Kata dia, OTT pasti didahului dengan perencanaan-perencanaan yang diatur dalam hukum acara pidana. "Perlu dipahami bahwa proses penyadapan sendiri sebagai sebuah proses perencanaan ketika hendak melakukan OTT secara eksplisit telah diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU KPK yang menyebutkan 'Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, KPK berwenang melakukan penyadapan'," tutur Diky.
Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK Benny Jozua Mamoto mengaku ingin membuat payung hukum khusus untuk operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dilakukan KPK. Benny menjelaskan OTT memiliki kemiripan dengan teknik penyidikan kasus narkotika. Metode penyidikan itu diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
"Maka dalam hal OTT KPK menurut kami juga perlu satu aturan yang dibuat atau payung hukum sehingga nanti tidak dipermasalahkan," kata Benny dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (20/11). Benny yang saat ini menjabat Ketua Harian Kompolnas menerangkan dalam UU Narkotika diatur sejumlah teknik penyidikan khusus. Metode itu tidak diatur dalam tindak pidana lain.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai keinginan Johanis Tanak menghapus OTT berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Menurut Yudi, pernyataan Tanak tersebut strategi agar dirinya lolos fit and proper test yang digelar Komisi III DPR.
"Pernyataan Johanis Tanak ingin hilangkan OTT hanya strategi untuk mengambil hati DPR, tapi pernyataan ini berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Koruptor akan tertawa," ujar Yudi dalam pesan tertulis, Rabu (20/11). Ia mengatakan sangat sulit menghapus OTT karena telah terbukti menjadi cara efektif untuk menangkap basah koruptor yang melakukan transaksi suap. Selain itu, dari OTT pula diketahui perkara lain yang lebih besar.
Sebelumnya Capim PKP Johanis Tanak ingin menghapus operasi tangkap tangan (OTT) jika dirinya terpilih sebagai Ketua KPK periode depan. Hal itu disampaikannya dalam sesi tanya jawab pada uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK di Komisi III DPR, Selasa (19/11) lalu. "Seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup, close, karena itu (OTT) tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP," kata Tanak.
Ia mengungkapkan, dari segi pengertian, "operasi" dalam kamus bahasa Indonesia diibaratkan seperti operasi bedah di mana para dokter dan tenaga kesehatan harus sudah siap dan mempunyai perencanaan matang sebelum melakukan tindakan. Ia mengaku, sejak awal menganggap OTT merupakan tindakan yang tidak tepat berdasarkan argumentasi tersebut. Namun, ia kalah suara dengan mayoritas pimpinan KPK lain yang setuju OTT sebagai langkah pemberantasan korupsi yang perlu dilakukan. "Mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, apakah tradisi itu bisa diterapkan, tidak bisa juga saya menantang," tegasnya.
9. PDIP tak terkejut dengan putusan Bawaslu yang menyatakan video dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin bukan pelanggaran. Jubir DPP PDIP Aryo Seno Bagaskoro menilai, pengawas pemilu yang sesungguhnya itu rakyat. "Saya kira putusannya tidak terlalu mengejutkan. Hari ini saya rasa pengawas pemilu sesungguhnya adalah nurani rakyat," kata Seno, Rabu (20/11).
Seno mengatakan video kampanye Prabowo itu sudah menjadi perbincangan publik. Bahkan, ada spekulasi bahwa video itu sengaja dibuat atas permintaan mantan Presiden Jokowi. "Banyak spekulasi yang menduga video itu dibuat karena permintaan dari Pak Komjen Polisi Luthfi, juga ada peran Pak Jokowi di sana yang membuat Presiden sampai membuat video tersebut," ujar Seno. "Nah, kalau bicara tentang budaya luhur Jawa, itu ada unsur-unsur njawani dan tidak njawani," imbuhnya.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan video Prabowo mendukung Luthfi-Yasin yang diunggah di akun Instagram Ahmad Luthfi Official memang memiliki muatan kampanye. Karena, video tersebut diunggah dalam masa kampanye. Bagja memastikan Prabowo dapat melakukan kampanye dengan sejumlah ketentuan yang berlaku. Berdasarkan analisis Bawaslu, aktivitas Prabowo tidak masuk dalam pelanggaran dalam Pilkada 2024. "Tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan," kata Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (20/11).
10. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu enggan menyelesaikan kasus yang menjerat nya melalui mediasi dengan Apdesi yang melaporkan dirinya ke Polresta Tangerang karena mengkritik PIK2. "Saya tidak merasa bermusuhan dengan Apdesi, saya hanya memperjuangkan rakyat, jadi apa yang harus mediasi," kata Said Didu di Tangerang, Rabu (20/11). Said mengaku dalam perkara ini tidak mengejar soal mediasi ataupun musyawarah. Dia hanya ingin membuktikan pernyataannya bukan sebagai penyebaran berita hoaks atau penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian seperti yang sudah dituduhkan.
Selain itu, Said Didu ingin kasus ini akan dijadikan sebagai ajang pembuktian atas kritikan dan realitas sosial masyarakat terhadap negara. "Jadi, apa yang harus dimediasi? Saya tidak pernah memusuhi dia. Yang saya perjuangkan saat ini adalah rakyat, biar mengajak mereka semua ikut membantu rakyat," terangnya. Menurut Said, substansi kritiknya bukan pada personal atau menyudutkan pihak tertentu yang tidak berdasarkan fakta. Kritiknya adalah terhadap kebijakan publik, terhadap kebijakan pembangunan di Kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2, Kabupaten Tangerang yang menurutnya telah menciptakan ketidakadilan.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Surta Wijaya sebelumnya mengatakan, dirinya siap lakukan mediasi dengan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu terkait laporan penyebaran berita hoaks proyek strategis nasional (PSN) PIK 2. "Kalau setelah pelaporan ini dan pemeriksaan ini ada mediasi dengan Pak Said Didu, ya saya terima dengan tangan terbuka. Saya tidak menutup komunikasi," ujar Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya di Tangerang, Selasa (19/11).
11. Kejagung mengatakan, kerugian negara dalam suatu kasus dugaan korupsi tidak harus dihitung oleh BPK atau BPKP. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Ia menanggapi pernyataan kuasa hukum Tom Lembong soal tak adanya kerugian negara yang ditemukan BPK terkait kebijakan impor gula saat Tom menjabat pada 2015-2016. "Pada pokoknya menentukan bahwa Penyidik Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat berkoordinasi dengan instansi lain," kata Harli dalam keterangan resmi, Selasa (19/11).
Sebelumnya kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menegaskan bahwa tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan negara mengalami kerugian akibat kebijakan impor gula yang dikeluarkan kliennya. Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mempertanyakan klaim yang dilontarkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut bahwa kebijakan penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong merugikan negara hingga Rp 400 miliar. "Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut," ujar Ari saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pekan lalu.
12. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni didesak untuk mencabut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) perusahaan tambang nakal yang merusak lingkungan. Desakan ini diampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem Rajiv dalam raker dengan Menteri Kehutanan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/11). "Saya mau tanya komitmen Pak Menteri Kehutanan berani tidak mencabut IPPKH perusahaan tambang yang tidak menjalankan reboisasi yang diperintahkan kementerian kehutanan," tegas Rajiv ke Raja Juli. Menurut Rajiv, masih ada perusahaan tambang nakal yang enggan lakukan rehabilitasi lahan terutama di daerah aliran sungai (DAS).
Menhut Raja Juli Antoni menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejagung,pekan lalu untuk membahas langkah hukum, menindak pelaku perusakan hutan di Indonesia. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto agar Kemenhut lebih memperketat penjagaan dan pengelolaan hutan dari segala bentuk perusakan, terutama oleh perkebunan ilegal yang selama ini beroperasi tanpa izin. "Saya datang pagi ini untuk sowan dan berkoordinasi terkait perintah Pak Prabowo, agar saya sebagai Menteri Kehutanan menjalankan tugas menjaga hutan," ungkap Raja Juli.
13. Penyidik Kejagung periksa mantan Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung, berinisial AL, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap yang berkaitan dengan vonis bebas Ronald Tannur. Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengungkapkan, pemeriksaan terhadap AL dilakukan tim Jaksa penyidik di bawah Jampidsus. "Tim Jaksa penyidik memeriksa AL selaku mantan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/11).
Harli menambahkan, AL diperiksa dalam konteks tersangka Zarof Ricar (ZR), yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, serta Lisa Rahmat (LR) yang merupakan pengacara Ronald Tannur. Selain AL, penyidik juga memanggil seorang Fungsional Penata Kehakiman Ahli Muda pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim, DI yang telah menjabat sejak Oktober 2022.
Kejagung memeriksa dua istri hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjadi tersangka kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, keduanya diperiksa sebagai saksi. "RS merupakan istri dari tersangka hakim ED dan MP merupakan istri dari tersangka hakim M," kata Harli dalam keterangan resmi, kemarin. Harli mengatakan, istri dari dua hakim tersebut diperiksa untuk memberikan keterangan untuk tersangka Merizka Widjaja (MW), ibu dari Ronald Tannur. "Pemeriksaan saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara yang dimaksud," tegas Harli.
14. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang menyiapkan 2.700 rumah bagi para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. "Kami siapkan sampai 2.700 rumah," ujar Maruarar usai menggelar rapat tingkat menteri di Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Rabu (20/11). Maruarar lantas menegaskan, pembangunan hunian itu akan dilakukan jika sejumlah aspek seperti izin kehutanan, infrastruktur, keamanan, dan geologi tuntas dibahas. Ia menyebut, pemerintah saat ini tengah memetakan wilayah mana saja yang akan menjadi lokasi pembangunan hunian tersebut.
Mendagri Tito Karnavian menjamin hak pilih para pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pihaknya sedang menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi pengungsian. Ditegaskan, komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh warga negara, termasuk mereka yang terdampak bencana, tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024. "Di pengungsian itu sendiri dan jumlahnya melibatkan lebih kurang 12 ribu orang," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/11).
15. DPP Partai Golkar pimpinan Bahlil Lahadia resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum. SK tersebut diserahkan langsung Menkum i Supratman Andi Agtas kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di kantor Kemkum, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin. "Kami dari Kemenkum telah menyerahkan SK tentang susunan lengkap pengurus Partai Golkar. Dengan demikian SK yang lama itu kami cabut dan menerbitkan SK baru tentang kepengurusan lengkap Partai Golkar," kata Supratman.
Bahlil pada kesempatan itu didampingi Sekjen Partai Golkar Sarmuji, Waketum Adies Kadies Kadir, Waketum Ace Hasan Syadzily, dan Wakil Bendahara Umum. Bahlil menjelaskan SK baru yang diterimanya berisi struktur kepengurusan lengkap Golkar yang terdiri dari 159 orang, termasuk Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Etik, serta Mahkamah Partai.
Dia menuturkan Golkar kini memasuki babak baru kepengurusan. "SK yang pertama itu kan pengurus sementara baru sekitar sembilan orang, dan hari ini SK yang keluar lengkap sudah 100 lebih, 159 dan sudah ada Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Etik, kemudian Mahkamah Partai," tuturnya. (HPS), Tksh, Salam, 🙏😇🩷🇲🇨
November 25, 2024
top
