Komando Jihad menjadi awal kebangkitan sekaligus perpecahan pentolan DI/TII. Intelijen menggembosinya dari dalam.
PANGGILAN dari kantor Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jawa Barat membuat Sardjono Kartosoewirjo bergetar. Waktu itu, pada 1975, anak bungsu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo ini baru kelas tiga sekolah menengah atas. Dipanggil tentara pada zaman ketika Orde Baru menancapkan pengaruhnya sungguh membuat kecut remaja 18 tahun ini.
Bersama ibu, dua kakak, dan pentolan Darul Islam seperti Danu Muhammad Hasan, Ateng Jaelani, Adah Djaelani, dan Aceng Kurnia, Sardjono diterima Letnan Kolonel Pitut Soeharto. Dengan gaya kalemnya, Direktur III Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) tersebut menyodorkan kertas yang harus diteken 11 orang itu. Isinya ikrar kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas Pancasila. "Meski masih anak-anak, saya diminta ikut tanda tangan karena saya bisa dianggap simbol DI/TII," katanya tiga pekan lalu.
Sardjono tak mengerti, ikrar itu adalah upaya pemerintah meredam aksi teror yang dilancarkan pentolan eks Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di pelbagai daerah. Gaos Taufik, misalnya, mengebom sejumlah hotel dan rumah sakit Kristen, merampok bank, dan membunuh sejumlah orang. Gaos adalah Komandan Perang Wilayah Besar Darul Islam Sumatera Utara.
Pitut mengaku diutus lang-sung oleh Presiden Soeharto untuk secara rahasia mendekati pentolan-pentolan Darul Islam. "Pak Harto menawarkan amnesti penuh kepada mereka asal tak ada lagi aksi teror," kata Pitut, kini 81 tahun. Bentuk pengampunan itu antara lain tawaran menjadi anggota DPRD dari Fraksi Golkar jika partai ini menang dalam Pemilihan Umum 1971.
Darul Islam memang sudah memaklumatkan diri menjadi pendukung Golkar setelah Bakin mengumpulkan pemimpin dan anggota DI di rumah Danu Muhammad Hasan di Jalan Situ Aksan 120, Bandung, pada 1971. Pertemuan tiga hari tiga malam ini dihadiri 3.000 orang dengan deklarasi dukungan terhadap partai pemerintah itu. Meski Golkar menang dalam pemilu, mereka tak pernah menjadi legislator di parlemen pusat ataupun daerah.
Tanpa setahu Pitut, tokoh-tokoh ini diam-diam mendiskusikan kemungkinan kembali ke cita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949. Tak semua setuju, memang. Beberapa orang kecewa karena ada isu reuni dibiayai Bakin yang ditandai kehadiran Pitut sebagai pejabat telik sandi itu.
Kepada Tempo, Pitut membantah membiayai reuni lintas generasi Darul Islam itu. "Duit dari mana? Kami tak punya uang," katanya. Ia mengaku datang hanya untuk menyaksikan acara karena ini pertemuan terbesar pertama setelah Kartosoewirjo meninggal pada 1962.
Diskusi tersembunyi itu berlangsung alot. Djaja Sudjadi, bekas menteri Negara Islam Indonesia, menolak ide kembali ke jalan jihad. Ia menyatakan keluar dan mendirikan DI Fillah, kelompok yang menentang perjuangan bersenjata. Sebaliknya, Aceng dan Danu setuju menghidupkan semangat Kartosoewirjo dan membentuk DI Fisabilillah.
Rencana pun dimatangkan. Pada 1974, dibentuk Komando Perang Wilayah Besar yang dibagi tiga: Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Sulawesi dipegang oleh Ali A.T., Sumatera oleh Gaos, dan Jawa oleh Danu Hasan. Aksi pertama adalah merekrut anggota Darul Islam baru dari kalangan muda, sebelum jihad benar-benar dikobarkan. Gaoslah yang pertama akan beraksi. Dia kemudian meledakkan acara Musabaqah Tilawatil Quran di Medan, disusul pengeboman rumah sakit Kristen di Bukit Tinggi.
Namun aksi itu tak direspons sama sekali oleh Jawa Barat. Danu dan Aceng, yang merestui gerakan Gaos, hanya bungkam. "Padahal Jawa Barat sudah berjanji, 'walaupun dengan sebatang korek api, jihad akan disambut oleh Jawa'," kata Solahudin, peneliti DI/TII. "Kenapa Jawa Barat tak merespons, masih misterius."
Ada dugaan, Jawa Barat memang sudah gembos sebelum jihad terjadi secara masif. Pernyataan ikrar di hadapan Pitut itu salah satunya. Belakangan diketahui bahwa Danu ternyata bisa dibina Bakin. "Ada tiga yang ikut saya: Danu, Ateng, dan Dodo Muhammad Darda," kata Pitut. Dodo adalah kakak Sardjono Kartosoewirjo.
Kepada Danu dan Aceng, Pitut memberikan modal untuk berdagang. Tapi Danu, yang lama bergerilya di hutan, tak paham cara ambil untung. Usahanya bangkrut. Pitut lalu menawarkan kerja di Bakin dengan ruang kantor dan gaji rutin. Sedangkan Ateng dan Adah Djaelani sukses sebagai penyalur minyak tanah untuk seluruh Jawa Barat di bawah perusahaan PT Taman Sebelas.
Gampangnya Danu dibujuk juga tak lepas dari peran Ali Moertopo, Deputi Kepala Bakin waktu itu. Ali dan Danu sama-sama pejuang di zaman revolusi kemerdekaan. Juga ada nama lain yang bisa "dibina", yakni Haji Ismail Pranoto, yang populer dipanggil Hispran. Dia memimpin Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam, organisasi di bawah Golkar, dan menjadi kontraktor yang kerap bekerja sama dengan Ahmad Rivai, tokoh DI Lampung.
Tapi Hilmi Aminuddin menyangkal pernyataan bahwa ayahnya bisa dibina dengan mendapat gaji dari Bakin. Menurut Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera ini, Danu Hasan mendapat tunjangan dan beras dari Komando Daerah Militer Jawa Barat sebagai eks pejuang 1945. "Saya yang ambil amplop dan berasnya," kata Hilmi kepada Tempo.
Menjelang Pemilihan Umum 1977 memang terjadi penangkapan besar-besaran eks Darul Islam. Menurut Pitut, itu terjadi karena tenggat menyerah bagi anggota Darul Islam telah habis. Sebab, pentolan yang tak bisa dibujuk Pitut masih menjalankan gerilya di hutan-hutan Tasikmalaya dan Garut, seperti Ules Sudja'i. Ia menyangkal penangkapan itu berkaitan dengan Pemilu 1977 untuk menggembosi suara umat Islam ke Partai Persatuan Pembangunan. "Mereka ditangkap untuk dibina, bukan dibui atau isu pemilu," katanya.
Entah siapa yang pertama memunculkannya, penangkapan oleh Kodam Siliwangi di bawah komando Mayor Jenderal Himawan Soetanto itu dituding sebagai penumpasan gerakan "Komando Jihad" atau "Neo-DI". Sebab, yang ditangkap bukan hanya mereka yang belum bisa dijinakkan, melainkan juga Danu, Hispran, Aceng, dan Ateng. Belakangan Jaksa Agung Ali Said mengklarifikasi sebutan "Komando Jihad" untuk segala jenis teror yang merongrong Pancasila.
Kalangan Darul Islam sendiri tak mengenal istilah ini. "Itu istilah pemerintah," kata Sardjono. Namun penangkapan ini menandai babak baru Darul Islam. Di pengadilan, para terdakwa saling tuding telah menjadi pengkhianat sehingga tentara menangkapi mereka. "Ada tokoh DI yang dibina Bakin," kata Ateng Jaelani saat bersaksi di pengadilan Hispran. Yang dia maksud tentu Danu Muhammad Hasan.
Sebaliknya, Hispran menuding Ateng juga binaan intelijen dengan menikmati hidup sebagai penyalur minyak tanah. Ia meminta maaf telah memprovokasi jemaahnya untuk kembali kepada cita-cita Negara Islam Indonesia.
Rupanya, reuni 1971 di rumah Danu Hasan memang benar-benar dijadikan pijakan untuk menghidupkan Negara Islam Indonesia. Namun gerakan sporadis di Jawa Tengah dan Timur ini berantakan sebelum mencapai target. "Komando Jihad" menjadi pertanda kebangkitan sekaligus keterpurukan pengikut Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.
PANGGILAN dari kantor Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jawa Barat membuat Sardjono Kartosoewirjo bergetar. Waktu itu, pada 1975, anak bungsu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo ini baru kelas tiga sekolah menengah atas. Dipanggil tentara pada zaman ketika Orde Baru menancapkan pengaruhnya sungguh membuat kecut remaja 18 tahun ini.
Bersama ibu, dua kakak, dan pentolan Darul Islam seperti Danu Muhammad Hasan, Ateng Jaelani, Adah Djaelani, dan Aceng Kurnia, Sardjono diterima Letnan Kolonel Pitut Soeharto. Dengan gaya kalemnya, Direktur III Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) tersebut menyodorkan kertas yang harus diteken 11 orang itu. Isinya ikrar kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas Pancasila. "Meski masih anak-anak, saya diminta ikut tanda tangan karena saya bisa dianggap simbol DI/TII," katanya tiga pekan lalu.
Sardjono tak mengerti, ikrar itu adalah upaya pemerintah meredam aksi teror yang dilancarkan pentolan eks Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di pelbagai daerah. Gaos Taufik, misalnya, mengebom sejumlah hotel dan rumah sakit Kristen, merampok bank, dan membunuh sejumlah orang. Gaos adalah Komandan Perang Wilayah Besar Darul Islam Sumatera Utara.
Pitut mengaku diutus lang-sung oleh Presiden Soeharto untuk secara rahasia mendekati pentolan-pentolan Darul Islam. "Pak Harto menawarkan amnesti penuh kepada mereka asal tak ada lagi aksi teror," kata Pitut, kini 81 tahun. Bentuk pengampunan itu antara lain tawaran menjadi anggota DPRD dari Fraksi Golkar jika partai ini menang dalam Pemilihan Umum 1971.
Darul Islam memang sudah memaklumatkan diri menjadi pendukung Golkar setelah Bakin mengumpulkan pemimpin dan anggota DI di rumah Danu Muhammad Hasan di Jalan Situ Aksan 120, Bandung, pada 1971. Pertemuan tiga hari tiga malam ini dihadiri 3.000 orang dengan deklarasi dukungan terhadap partai pemerintah itu. Meski Golkar menang dalam pemilu, mereka tak pernah menjadi legislator di parlemen pusat ataupun daerah.
Tanpa setahu Pitut, tokoh-tokoh ini diam-diam mendiskusikan kemungkinan kembali ke cita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949. Tak semua setuju, memang. Beberapa orang kecewa karena ada isu reuni dibiayai Bakin yang ditandai kehadiran Pitut sebagai pejabat telik sandi itu.
Kepada Tempo, Pitut membantah membiayai reuni lintas generasi Darul Islam itu. "Duit dari mana? Kami tak punya uang," katanya. Ia mengaku datang hanya untuk menyaksikan acara karena ini pertemuan terbesar pertama setelah Kartosoewirjo meninggal pada 1962.
Diskusi tersembunyi itu berlangsung alot. Djaja Sudjadi, bekas menteri Negara Islam Indonesia, menolak ide kembali ke jalan jihad. Ia menyatakan keluar dan mendirikan DI Fillah, kelompok yang menentang perjuangan bersenjata. Sebaliknya, Aceng dan Danu setuju menghidupkan semangat Kartosoewirjo dan membentuk DI Fisabilillah.
Rencana pun dimatangkan. Pada 1974, dibentuk Komando Perang Wilayah Besar yang dibagi tiga: Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Sulawesi dipegang oleh Ali A.T., Sumatera oleh Gaos, dan Jawa oleh Danu Hasan. Aksi pertama adalah merekrut anggota Darul Islam baru dari kalangan muda, sebelum jihad benar-benar dikobarkan. Gaoslah yang pertama akan beraksi. Dia kemudian meledakkan acara Musabaqah Tilawatil Quran di Medan, disusul pengeboman rumah sakit Kristen di Bukit Tinggi.
Namun aksi itu tak direspons sama sekali oleh Jawa Barat. Danu dan Aceng, yang merestui gerakan Gaos, hanya bungkam. "Padahal Jawa Barat sudah berjanji, 'walaupun dengan sebatang korek api, jihad akan disambut oleh Jawa'," kata Solahudin, peneliti DI/TII. "Kenapa Jawa Barat tak merespons, masih misterius."
Ada dugaan, Jawa Barat memang sudah gembos sebelum jihad terjadi secara masif. Pernyataan ikrar di hadapan Pitut itu salah satunya. Belakangan diketahui bahwa Danu ternyata bisa dibina Bakin. "Ada tiga yang ikut saya: Danu, Ateng, dan Dodo Muhammad Darda," kata Pitut. Dodo adalah kakak Sardjono Kartosoewirjo.
Kepada Danu dan Aceng, Pitut memberikan modal untuk berdagang. Tapi Danu, yang lama bergerilya di hutan, tak paham cara ambil untung. Usahanya bangkrut. Pitut lalu menawarkan kerja di Bakin dengan ruang kantor dan gaji rutin. Sedangkan Ateng dan Adah Djaelani sukses sebagai penyalur minyak tanah untuk seluruh Jawa Barat di bawah perusahaan PT Taman Sebelas.
Gampangnya Danu dibujuk juga tak lepas dari peran Ali Moertopo, Deputi Kepala Bakin waktu itu. Ali dan Danu sama-sama pejuang di zaman revolusi kemerdekaan. Juga ada nama lain yang bisa "dibina", yakni Haji Ismail Pranoto, yang populer dipanggil Hispran. Dia memimpin Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam, organisasi di bawah Golkar, dan menjadi kontraktor yang kerap bekerja sama dengan Ahmad Rivai, tokoh DI Lampung.
Tapi Hilmi Aminuddin menyangkal pernyataan bahwa ayahnya bisa dibina dengan mendapat gaji dari Bakin. Menurut Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera ini, Danu Hasan mendapat tunjangan dan beras dari Komando Daerah Militer Jawa Barat sebagai eks pejuang 1945. "Saya yang ambil amplop dan berasnya," kata Hilmi kepada Tempo.
Menjelang Pemilihan Umum 1977 memang terjadi penangkapan besar-besaran eks Darul Islam. Menurut Pitut, itu terjadi karena tenggat menyerah bagi anggota Darul Islam telah habis. Sebab, pentolan yang tak bisa dibujuk Pitut masih menjalankan gerilya di hutan-hutan Tasikmalaya dan Garut, seperti Ules Sudja'i. Ia menyangkal penangkapan itu berkaitan dengan Pemilu 1977 untuk menggembosi suara umat Islam ke Partai Persatuan Pembangunan. "Mereka ditangkap untuk dibina, bukan dibui atau isu pemilu," katanya.
Entah siapa yang pertama memunculkannya, penangkapan oleh Kodam Siliwangi di bawah komando Mayor Jenderal Himawan Soetanto itu dituding sebagai penumpasan gerakan "Komando Jihad" atau "Neo-DI". Sebab, yang ditangkap bukan hanya mereka yang belum bisa dijinakkan, melainkan juga Danu, Hispran, Aceng, dan Ateng. Belakangan Jaksa Agung Ali Said mengklarifikasi sebutan "Komando Jihad" untuk segala jenis teror yang merongrong Pancasila.
Kalangan Darul Islam sendiri tak mengenal istilah ini. "Itu istilah pemerintah," kata Sardjono. Namun penangkapan ini menandai babak baru Darul Islam. Di pengadilan, para terdakwa saling tuding telah menjadi pengkhianat sehingga tentara menangkapi mereka. "Ada tokoh DI yang dibina Bakin," kata Ateng Jaelani saat bersaksi di pengadilan Hispran. Yang dia maksud tentu Danu Muhammad Hasan.
Sebaliknya, Hispran menuding Ateng juga binaan intelijen dengan menikmati hidup sebagai penyalur minyak tanah. Ia meminta maaf telah memprovokasi jemaahnya untuk kembali kepada cita-cita Negara Islam Indonesia.
Rupanya, reuni 1971 di rumah Danu Hasan memang benar-benar dijadikan pijakan untuk menghidupkan Negara Islam Indonesia. Namun gerakan sporadis di Jawa Tengah dan Timur ini berantakan sebelum mencapai target. "Komando Jihad" menjadi pertanda kebangkitan sekaligus keterpurukan pengikut Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.